Kebenaran yang Semakin Hilang

KEBENARAN YANG SEMAKIN HILANG

oleh Marzani Anwar

Siapa Ali dan siapa Ibn Abbas, dan siapa yang tak kenala keduanya. Yang satu adalah Khualafaur Rasyidin, dan yang satunya adalah shahabat nabi, dan perawi sekian banyak hadits. Tapi ketika Ali menjadi Khalifah, keduanya berseteru. Ali Menuduh Ibn Abbas korupsi, sementara Ibn Abbas menuduh Ali menumpahkan banyak darah umat Islam.  Belakangan Ibn Abbas diketahui membawa harta negara ke Makah. Ia terlibat skandal penggelapan keuangan negara, dan ia pun mengakuinya. Konon ”penggelapan itu” sebagai satu cara mengundurkan diri dari jabatan sebagai pendamping Ali. Ketika tuduhan semakin gencar, tahu-tahu Ali terbunuh. Berikutnya Ibn Abbas menjadi tamu kehormatan di Damaskus, pusat pemerintahan baru paska Khulafaur Rasyidin.
Itu adalah di antara kisah yang diungkapkan oleh Farag Fouda, penulis Buku ”Kebenaran Yang hilang”, terbitan Balai Litbang Agama Jakarta, yang merupakan karya terjemahan dari buku asli yang berjudul ”Al Haqiqah al Ghaybah”.

Kebenaran yang telah lama hilang, kini semakin hilang saja, ketika buku yang amat berharga itu dilarang beredar. Belum lagi didistribusikan, Kepala Badan Litbng Agama, Prof Dr. Atho Mudzar, atas pesan Menteri Agama, melarangnya. Pelarangan itu diduga atas desakan kelompok “garis keras” Islam, yang selama ini lagi berjuang menegakkan sistem khilafah di dunia Islam.

Buku yang penerbitannya bekerjasama dengan ys. Paramadina itu, mengungkap lembaran kelam sistem kekhalifahan dalam sejarah Islam, yang sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga pemerintahan Abbasyiah yang dibangga-banggakan itu. Tanpa mengurangi kebesaran para khalifah yang telah menyumbang banyak kemajuan peradaban umat manusia, Fouda merasa perlu mengungkap borok-borok sejarah yang selama ini banyak ditutup-tutupi. Maksud sang penulis buku , dengan mengungkap fakta sejarah adalah, untuk bahan introspeksi umat kini. Terutama bagi mereka yang selam ini memperjuangkan pemberlakuan sistem khilafah.
Penerapan khilafah itu syah-syah saja sepanjang diletakkan sebagai sebuah alternatif yang bisa dikritisi dengan akal sehat, dan diputuslan atas dasar demokrasi. Tapi asal tahu saja, bahwa belum ada pengalaman dalam sejarah Islam, ada sistem kekhalifahan yang mampu secara utuh menerapkan nilai-nilai Islami. Norma keagamaan terlalu suci untuk dijaminkan dalam sistem politik kenegaraan yang baldatun wa rabbun ghafur  sekalipun.

Sejarah menunjukkan, dari sejak kekuasaan masa pemerintahan Umar Ibn al Khattab, dilanjutkan dengan Usman Ibn Affan, Ali,dan seterusnya, hingga sekarang. Bagi Fouda, khilafah dalam sejarahnya tidak lebih dari sistem kekuasaan totaliter yang berselubung agama. Ia mempertanyakan label “Islam” dalam khilafah, karena yang sering tampak dari sejarah politik Islam justru hal-hal yang berlawanan dengan Islam. Karena ia memisahkan Islam dari praktik kekuasaan atas nama Islam, maka praktik  khilafah dalam sejarah sudah selayaknya dapat dikritik, dicela, dan dibahas  dengan menggunakan tolok ukur ilmu politik, demokrasi dan hak asasi manusia. Demikian komentar Samsu Rizal Panggabean, dalam pengantar buku ini (xxi).