Tags

, , ,

KEBENARAN YANG SEMAKIN HILANG

oleh Marzani Anwar

Siapa Ali dan siapa Ibn Abbas, dan siapa yang tak kenala keduanya. Yang satu adalah Khualafaur Rasyidin, dan yang satunya adalah shahabat nabi, dan perawi sekian banyak hadits. Tapi ketika Ali menjadi Khalifah, keduanya berseteru. Ali Menuduh Ibn Abbas korupsi, sementara Ibn Abbas menuduh Ali menumpahkan banyak darah umat Islam.  Belakangan Ibn Abbas diketahui membawa harta negara ke Makah. Ia terlibat skandal penggelapan keuangan negara, dan ia pun mengakuinya. Konon ”penggelapan itu” sebagai satu cara mengundurkan diri dari jabatan sebagai pendamping Ali. Ketika tuduhan semakin gencar, tahu-tahu Ali terbunuh. Berikutnya Ibn Abbas menjadi tamu kehormatan di Damaskus, pusat pemerintahan baru paska Khulafaur Rasyidin.
Itu adalah di antara kisah yang diungkapkan oleh Farag Fouda, penulis Buku ”Kebenaran Yang hilang”, terbitan Balai Litbang Agama Jakarta, yang merupakan karya terjemahan dari buku asli yang berjudul ”Al Haqiqah al Ghaybah”.

Kebenaran yang telah lama hilang, kini semakin hilang saja, ketika buku yang amat berharga itu dilarang beredar. Belum lagi didistribusikan, Kepala Badan Litbng Agama, Prof Dr. Atho Mudzar, atas pesan Menteri Agama, melarangnya. Pelarangan itu diduga atas desakan kelompok “garis keras” Islam, yang selama ini lagi berjuang menegakkan sistem khilafah di dunia Islam.

Buku yang penerbitannya bekerjasama dengan ys. Paramadina itu, mengungkap lembaran kelam sistem kekhalifahan dalam sejarah Islam, yang sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga pemerintahan Abbasyiah yang dibangga-banggakan itu. Tanpa mengurangi kebesaran para khalifah yang telah menyumbang banyak kemajuan peradaban umat manusia, Fouda merasa perlu mengungkap borok-borok sejarah yang selama ini banyak ditutup-tutupi. Maksud sang penulis buku , dengan mengungkap fakta sejarah adalah, untuk bahan introspeksi umat kini. Terutama bagi mereka yang selam ini memperjuangkan pemberlakuan sistem khilafah.
Penerapan khilafah itu syah-syah saja sepanjang diletakkan sebagai sebuah alternatif yang bisa dikritisi dengan akal sehat, dan diputuslan atas dasar demokrasi. Tapi asal tahu saja, bahwa belum ada pengalaman dalam sejarah Islam, ada sistem kekhalifahan yang mampu secara utuh menerapkan nilai-nilai Islami. Norma keagamaan terlalu suci untuk dijaminkan dalam sistem politik kenegaraan yang baldatun wa rabbun ghafur  sekalipun.

Sejarah menunjukkan, dari sejak kekuasaan masa pemerintahan Umar Ibn al Khattab, dilanjutkan dengan Usman Ibn Affan, Ali,dan seterusnya, hingga sekarang. Bagi Fouda, khilafah dalam sejarahnya tidak lebih dari sistem kekuasaan totaliter yang berselubung agama. Ia mempertanyakan label “Islam” dalam khilafah, karena yang sering tampak dari sejarah politik Islam justru hal-hal yang berlawanan dengan Islam. Karena ia memisahkan Islam dari praktik kekuasaan atas nama Islam, maka praktik  khilafah dalam sejarah sudah selayaknya dapat dikritik, dicela, dan dibahas  dengan menggunakan tolok ukur ilmu politik, demokrasi dan hak asasi manusia. Demikian komentar Samsu Rizal Panggabean, dalam pengantar buku ini (xxi).

Sejarah juga yang telah memnunjukkan berkibarnya Islam di seantero daratan Timur Tengah. Afrika Barat daya, sebagian Eropa, dan Asia terutama Cina, India, Pakistan, dan Asia Tenggara. Artinya, ada fakta keemasan di panggung kekhalifahan Islam. Termasuk pada zaman Abbasyiah khalifa Al Makmun, khalifa Andalusía, dst. Yang Amat berjasa membangun peradaban Islam.  Lembaran hitam yang menyertai perjalanan kekuasaan bukan untuk dtutupi, tapi untuk dijadikan bahan pertimbangan, sehingga prinsip keadilan bisa ditegakkan, terutama adalah dalam menilai “bekerjanya” sistem khilafah tersebut.

Analisa Fouda mengedepankan lembaran hitam, karena lembaran putih sudah banyak diungkapkan para ahli sejarah yang lain. Maka sudah sepantasnya kalau telaah kritisnya terhadap sistem kekhalifahan itu kita hargai sebagai karya besar untuk menití jalan kearifan kehidupan politk umat Islam.

Dalam sejarah Islam pun sudah ditunjukkan, bagaimana seorang Umar Ibn al Khatab tidak serta-merta memberlakukan teks, dalam mengambil keputusan. Seperti ditujukkan Fouda. “Demikianlah kita telah melihat Umar berijtihad dan membatalkan jatah bagi para muallaf yang nyata-nyata bertentangan dengan teks al Qur’an. Ia juga tidak menerapkan sangsi potong tangan atas pencurian karena berkesusahan. Dan bahkan membatalkankannya sama sekali pada masa paceklik. Ia juga tidak menerapkan hukum lecut  terhadap peminum minuman keras dalam kondisi peperangan. Ia juga ”menyalahi sunnah Nabi” dalam soal pembagian jatah pampasan perang. Tanah-tanah pampasan perang yang subur di Irak itu tidak ia bagi-bagikan kepada prajurit yang ikut berperang . Ia juga menerapkan sanksi qisas atas kelompok yang membunuh satu orang, dan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam qisas.  (hal. 60).

Alangkah eloknya kalau mereka meneladani Nabi yang mengajak umatnya untuk menebar rahmat, mengutuk pembunuhan sesama umat Islam, menganjurkan untuk menuntut ilmu, walau ke negeri Cina, menolak menjauhkan dunia demi ibadah, adil di dalam pembagian kerja  agama dan dunia, dan mengikrarkan  kebijakasanannya yang sangat penting kepada generasi sesudahnya, ”anda lebih tahu perkara duniamu !”, kata Nabi saw.. (hal. 36).  Karena masalah ”dunia” memang semakin rumit, dan tak gampang dicarikan rujukannya dari teks-teks suci. Salah-salah menarik benang hijau dari teks, justru memaksakan kehendak kepada orang lain, yang berakibat pembunuhan sesama Muslim. Kemudian meneriakkan ”Allahuakbar !, karena merasa ”memperoleh kemenangan” karenanya.

Buku ini sebenarnya menjadi penuntun berpolitik secara arif, terutama untuk kalangan yang ingin mengusung label Islam ke kancah pemerintahan atau tampuk kekuasaan. Karena dengan membaca buku ini, ia akan harus berpikir tujuh kali, karena akan mempertimbangkan banayak hal. Bukan saja masalah normatif, tapi di ranah praksis, di mana simbol Islam kebanyakan justru dipakai untuk memenuhi ambisi kuasa, dan bukan untuk memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa.
Maka sungguh disayangkan sikap apriori Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat, dengan tidak mau tahu kandungan bukunya, tapi justru diperdaya oleh mereka yang memiliki kepentngan  yang tidak jelas. Sehingga lenyap sudah missi Litbang Agama untuk mencerdaskan umat. Dan buku-buku yang menghujat lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti ” Ada permurtadan di IAIN”, karya Hartono Ahmad Djaiz atau ” Kesesatan Pesantren Az Zaytun” karya Amin Djamaluddin itu, yang justru dibebaskan beredar.