RESISTENSI MINORITAS SUKU KUBU DI NEBANG PARAH JAMBI

Oleh

Marzani Anwar

Provinsi Jambi adalah salah satu propinsi yang dihuni oleh multi etnik seperti Melayu, Minang, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, dan Sunda, serta masyarakat Terasing. Khusus ‘masyarakat terasing’ adalah masyarakat suku-suku yang perkembangannya berlangsung secara tersendiri, dalam arti khusus  terkait pada situasi dan waktu (Garna,1996:198). Jumlah mereka diperkirakan 35.000 jiwa, terdiri dari  orang Kubu, orang Talang Mamak, dan orang Bajau. Warga Suku-suku tersebut merupakan kelompok minoritas dan terpinggirkan.

Orang Kubu yang jumlah warganya terbanyak dibanding suku lainnya, terdiri dari dua sub etnik, yaitu orang Rimbo dan orang Dalam (Muntholib Sm: 1984,1998). Salah satu kelompok yang menamakan dirinya orang Dalam jumlahnya sekitar 240 jiwa yang sejak tahun 1971 mengasingkan diri masuk ke dalam hutan belantara di daerah yang mereka namakan Bangkai Tiga, yang sekarang berubah menjadi “Nebang Parah”. Mereka untuk mempertahankan kehidupannya dari desakan orang yang peradabannya relatif maju seperti Banjar, Jawa, dan Minang yang mulai masuk di permukiman asal mereka, yaitu desa Pelempang.

KEARIFAN LOKAL DI MINANGKABAU DAN NAD

Cuplikan Hasil Penelitian

Oleh Adlin Sila

Nagari adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Penerapan UU No.5/1979, yang mengubah Nagari menjadi desa, dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang telah mematisurikan hubungan sosial, identitas dan kepemimpinan lokal Nagari. Setelah reformasi, konsep Nagari bangkit dan semakin membuncah dengan slogan “kembali ke Nagari”.

MENELUSUR JEJAK KONFLIK INTERNAL UMAT ISLAM

Marzani Anwar

Penganut Islam merupakan penduduk yang terbesar jumlahnya, dan sekaligus terbesar di seluruh dunia. Sehingga bukan hal aneh, meski Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara Islam, kalau berdirinya negara Indonesia juga banyak diwarnai oleh nilai-nilai keberagamaan yang bersumber dari ajaran atau pengaruh Islam. Religiusitas bangsa juga lebih mencerminkan religiusity-nya menurut Islam. Dan agama Islam menjadi variabel yang sangat diperhitungkan dalam percaturan politik di Indonesia.

Namun sejarah menunjukkan, bahwa kesatuan agama tidak menjamin kesatuan opini dalam politik, tidak juga menjadi kesatuan pandangan dalam memilih cara beragama. Perbedaan itu menjadi benih-benih timbulnya konflik, baik secara samar maupun terpendam, atau terbuka.