Apa yang disebut biaya, dalam proses pencatatan pernikahan yang legal, sebenarnya tidak terbatas  pada pencatatan. Bahkan masalah ”catat-mencatat” itu sendiri sebenarnya adalah menjadi tugas yang melekat pada jabatan sang petugas KUA.  Proses perikahan, secara prosedural didahului dengan menyerahkan persyaratan administrasi, adalah memang kewajiban yang berkepentingan, yakni si calon pengantin. Sementara pencatatan secara administrasi adalah tugas yang ada di pundak sang petugas.

Biaya riil pencatatan pernikahan yang telah di tetapkan oleh Kementerian Agama sebesar 30 ribu rupiah, memang layak dipertanyakan. Untuk ukuran sebuah kegiatan yang membutuhkan profesionalitas, biaya tersebut sangatlah tidak layak. Karena suatu pencatatan adalah momentum di mana sepasang pengantin memperoleh legalitasnya untuk hidup bersama dalam suatu ikatan lahir batin. Peristiwa demikian hanya terjadi sekali seumur hidup.

Bagaimana pun, semua hal yang berkaitan dengan biaya pencatatan nikah, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih memerlukan penelitian. Signifikansi penelitan seperti ini, adalah masukan berharga bagi kepentingan peninjauan ualng atas kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bukan hanya bagi pembinaan keluarga sejahtera, tapi juga dalam rangka menciptakan masyarakat berkeadilan dalam kesejahteraan.

Masalahnya adalah: kenapa biaya nikah berbedaa beda antara satu daerah dengan daerah lain; Kenapa  ada sebagian masyarakat yang merasa ”keberatan” dengan besaran biaya nikah di KUA setempat, dan sebagian lain merasa tidak perlu mempersoalkan berapa pun biaya pencatatan nikahnya; Bagaimana dengan masyarakat Bogor yang umumnya berlatar belakang etnis Sunda, menghadapi persoalan ini.

Penelitian ini sendiri bertujuan menggali persoalan secara mendalam mengenai besaran biaya nikah dengan segala persoalan yang melatarbelakangi, baik secara budaya maupun sosial ekonomi, yang terjadi pada masyarakat Bogor. Dalam hal ini, masyarakat Bogor adalah representasi masyarakat Jawa Barat.

Peran sang Penghulu

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pelaksanaan pernikahan/perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Upacara pernikahan di mana seorang penghulu menjadi pimpinan, adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia. Jika seorang Penghulu harus menikahkan seseorang dengan jarak yang cukup jauh dari kantor dengan alasan membutuhkan biaya transportasi adalah hal yang wajar. Tetapi akan tidak wajar apabila biaya untuk transport itu sendiri tidak terukur, atau tidak ditetapkan oleh Pemerintah atau Kepala KUA sebagai pemegang kewenangan.

Dalam prosesi upacara nikah, sang penghulu biasa didaulat untuk memberikaan khutbah nikah dan membacakan doa. Suatu kegiatan yang  tidak ternilai harganya di mata masyarakat. Ini bukan soal titipan, atau pemaksaan, tetapi amanah yang didasarkan pada ajaran agama.

Secara fomal, penghulu berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 26 Tahun 2005 telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional penghulu adalah termasuk ragam jabatan fungsional di bidang keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama, bertugas sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1946 yakni melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan pernikahan/perkawinan. Dengan demikian fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Departemen Agama di bidang pernikahan/perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang harus dilayani oleh penghulu, fungsi penghulu selain melakukan pencatatan dan pengawasan perkawinan, juga memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, dan penasihatan perkawinan. Kepadanya pula sering dimintakan tausyiah pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian perselisihan perkawinan. Penghulu dalam pandangan masyarakat, tidak jarang juga dipandang mampu berperan sebagai pemuka agama Islam di wilayahnya dan menjadi panutan masyarakat. Demikianlah yang terjadi pada masyarakat Bogor, Jawa Barat.

Di tengah masyarakat kota hujan ini, sering mengemuka masalah-masalah yang berkaitan dengan pencatatan nikah. Di antara masalah itu adalah seperti dituturkan seorang informan, bahwa di masyarakat Bogor, ternyata masih terjadi pemalsuan kutipan akta nikah, pernikahan di bawah tangan, dan poligami tanpa seizin Peradilan Agama (PA). Kasus-kasus seperti ini, sejauh ini belum ada solusi yang memadai. Masyarakat sering berharap banyak kepada penghulu untuk turun tangan. Padahal yang demikian sebenarnya bukan menjadi tugasnya.

Secara profesional, penghulu juga sering dituntut memiliki tingkat keilmuan, pengetahuan, wawasan dan kemampuan bidang agama Islam yang memadai, di samping menguasai pengetahuan praktis lain yang berkaitan dengan operasionalisasi tugas dan fungsinya sehari-hari. Di antaranya adalah seperti ilmu komunikasi, psikologi agama, ilmu pendidikan serta ilmu sosiologi.

Sehubungan dengan pemikiran di atas, tujuan penetapan penghulu sebagai jabatan fungsional, antara lain untuk:

  1. Agar penghulu sebagai pejabat karier dapat lebih meningkatkan profesionalismenya.
  2. Agar pengembangan karier penghulu lebih terbuka, baik dalam hal jabatannya maupun peningkatan kepangkatannya.
  3. Agar setiap penghulu lebih meningkat di dalam hal kesejahteraannya melalui tunjangan fungsional penghulu.

(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, Jakarta, 2005: 4-5 )

Sebagaimana diketahui, bahwa upacara pernikahan ditandai dengan dikeluarkannya Kartu Nikah, yang diberikan kepada pasangan mempelai. Penghulu adalah representasi Pemerintah yang mengabsyahkan terjadinya pernikahan tersebut dengan membubuhkan tandatangannya.

Dibandingkan dengan surat-surat berharga lain, seperti Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan misalnya, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang juga dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa bermaksud mempersandingkan, maka nilai Surat Nikah sebenarnya jauh lebih berharga. Karena Surat Nikah merupakan bukti adanya ikatan dua orang, yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan untuk membangun suatu rumah tangga bahagia sepanjang masa. Fungsi Suat Nikah, tidak hanya untuk menandai telah terjalinnya ikatan pasangan (yang diharapkan ) abadi, tetapi memiliki efek yuridis yang luar biasa. Karena dengan surat itulah, maka pasangan kawin itu secara yuridis menjadi absyah juga status keturunan, hubungan malwaris, hubungan muhrim, hak pengasuhan anak, hak kepemilikan barang-barang berharga yang diperoleh secara bersama, dan sebagainya.

Menyoal Biaya Nikah

Sudah sepantasnya, kalau untuk memperoleh Surat Nikah, seseorang diharuskan membayar sejumlah biaya, yang besarannya tidak berbeda atau di atas biaya ketika mengurus semacam sertifikat tanah, STNK, atau surat berharga lainnya.

Penetapan besaran biaya-biaya itu tidak terlepas dari perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai sasaran layanan, menurut Prof. Dr. Winarno Budi, MA.(2007), memang ada kaitan antara sistem pelayanan publik dengan kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi merupakan variabel yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari situasi atau kondisi ekonomi yang melingkupinya. Penggunaan istilah ’sosial” dan ”ekonomi” ini selalu bersama-sama, karena dalam banyak kasus adalah mustahil untuk memisahkan faktor-faktor ekonomi dan sosial. Biasanya kedua variabel ini hadir secara bersama-sama dalam kondissi tertentu. Misalnya, kebangkrutan negara akibat krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia telah menciptakan kerawanan sosial, seperti misalnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Kerawanan sosial tersebut dipicu oleh semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena banyaknya kasus PHK dan langkanya lapangan pekerjaan. Sementara di sisi yang lain, kegagalan ekonomi yang berakibat pada naiknya harga-harga juga bisa menjadi faktor pendorong tingginya angka kriminalitas tersebut. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau, kebijakan dalam pelayanan publik dalam masalah pernikahan ini, juga mengikuti  pertumbuhan sosial ekonomi masyarakatnya.

Dengan mengutip Schattchneider, Winarno menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang berbeda, pegawai dan pribadi, perbedaan kepemilikan kepentingan dan hasrat. Dalam masyarakat modern, maka sumber konflik yang terbesar adalah sumber-sumber ekonomi atau kegiatan ekonomi. Seperti yang sering terjadi di Indonesia adalah antara serikat-serikat buruh dengan pengusaha, para petani dengan penjual pupuk, dan anta pengusaha itu sendiri. Kelompok-kelompok yang dirugikan secara ekonomi ini akan meminta pemerintah untuk melindungi kelompok yang dirugikan tersebut. Misalnya, kebijakan pemerintah mengenai upah minimum regional mungkin didorong oleh desakan-desakan yang dilakukan oleh kaum buruh yang merasa selama ini upah yang mereka terima sangat rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. (Winarno Budi, 2007: 141). Demikian jugalah dalam membicarakan perumusan kebijakan publik, yakni melihat dengan perspektif peran dan fungsional.

Adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan masalah besaran biaya pencatatan nikah tersebut. Setelah masalah-masalah publik diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan publik seperti itu dirumuskan. Dalam tahap seperti ini maka mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik merupakan sesuatu yang esensial. Hal ini karena siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan. Bagaimana masalah publik didefinisikan akan sangat bergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan tersebut. Sementara itu, aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi aktor-aktor resmi dan aktor-aktor tidak resmi. Aktor resmi bisa institusi pemerintahan dan aparatnya, dan yang tidak resmi bisa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan ( lihat: Winarno Budi, 2007: 142).

Aktor-aktor resmi dalam kaitan dengan penentuan biaya nikah, adalah aparat Kementerian Agama, dalam hal ini KUA dan aparatnya. Mereka merupakan agen pemerintah (birokrasi). Mereka dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat. Sebaliknya, aktor-aktor yang lain dikatakan tidak resmi karena tidak mempunyai wewenang yang sah. Di Bogor, mereka itu adalah seperti yang sering disebut  Amil, P3N atau perantara dalam proses pengurusan pendaftaran nikah.

Besaran biaya merupakan subyek yang menjadi persoalan para aktor dan mayarakat. Biaya faktual pernikahan yang ditemukan di lapangan menurut beberapa sumber, sangatlah tidak normal bahkan cenderung ’keluar dari” koridor kedinasan. Fakta yang di dapat dari beberapa sumber di lapangan mulai dari tingkat sosial kehidupan pada tingkat menengah ke bawah sampai dengan nasyarakat yang tingkat sosial kehidupannya di atas menengah, ternyata sangat bervariasi. Besarannya banyak ditentukan oleh P3N di lapangan.

Di wilayah Bogor, P3N adalah sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Mereka biasa melakukan pendekatan  kepada keluarga-keluarga calon pengantin (Catin) untuk menawarkan jasa sekaligus menentukan besaran biaya pengurusan pernikahan di KUA setempat.

Di wilayah yang taraf kehidupannya di bawah rata-rata (menengah kebawah) biaya pendaftaran nikah berkisar Rp 300.000.- s.d. Rp.400.000,-. Sedangkan di wilayah yang taraf sosial tergolong di atas menengah, biaya tersebut berkisar antara Rp. 400.000,- s.d. Rp. 800.000,- bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi masyarakat bawah, seperti pedagang buah, tukang parkir, pengojek, pedagang kue, tukang sayur, besaran biaya 300 ribu rupiah, mereka akui, sebenarnya agak memberatkan. Sementara bagi kalangan ”atas” seperti keluarga-keluarga yang berprofesi sebagai pengusaha menegah ke atas, dan sebagainya, besaran biaya pencatatan nikah Rp. 1.000.000,- an tidak dimasalahkan.

Menjadi tandatanya bagi sementara warga masyarakat, mengenai berapa sesungguhnya besaran biaya pernikahan yang ditetapkan pemerintah. Karena secara umum sepertinya tidak pernah menjadi suatu masalah di masyarakat Bogor. Salah satu alasannya, karena ketidaktahuan masyarakat akan biaya pernikahan yang sesungguhnya dan pantas sesuai tingkat sosial mereka.

Pada masyarakat lapisan bawah, sering memilih menikahkan anaknya di kantor KUA. Pertimbangannya, karena biayanya dianggap lebih ringan, yakni “hanya” Rp. 300.000,-. Besaran tersebut berarti 10 x lipat dari besaran biaya yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp. 30.000,- Sementara besaran biaya nikah, yang berkisar Rp. 300.000 s.d. Rp. 1.000.000,- adalah  apabila nikahnya dilaksanakan di luar kantor KUA. Karena  ketidaktahuan masyarakat dan minimnya sosialisasi atau pemberitahuan pemerintah maka besaran biaya yang berbeda-beda tersebut, dianggap hal yang biasa saja.

Sementara itu, para penghulu punya eneg-uneg sendiri. Misalnya Kepala KUA Bogor Selatan yang menegaskan bahwa, besarnya biaya di kantor KUA memang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dari jumlah itu, sebagian disetor ke pusat (Kementerian Agama) melalui rekening Bank, dan kembali ke KUA kalau tidak salah Rp.19.000,-(sembilanbelas ribu rupiah). Dulu pernah ada tambahan yang disebut bedolan, yaitu sebesar Rp. 25.000,- yaitu apabila penghulu dipanggil ke rumah. Tetapi sekarang tidak ada lagi alias sudah di hapuskan oleh Pemerintah (Kemenag) sendiri. Maka soal besaran pesangon, diserahkan kepada calon pengantin atau pemilik hajat. Ada kalanya pihak keluarga meminta penghulu untuk menjadi wali sekaligus menikahkan. Ini kan juga tugas tambahan, yang kadang imbalannya tidak jelas.

Pada dasarnya tugas penghulu hanya datang menghadiri, menyaksikan, dan mencatat pernika, bukan menikahkan. Dalam hal ini KUA atau penghulu tidak pernah meminta atau mentarifkan biaya untuk tugas-tugas tersebut. Semua atas dasar kebijaksanaan keluarga calon pengantin (Catin) atau mempelai sendiri. Dan itu pun atas negosiasi antara calon pengantin dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau Amil yang bertugas di desa atau Kelurahan.

Penjelasan mengenai masalah biaya nikah, dan mitra kerja KUA dan penyelenggaraan Suscaten, rata-rata sama antara Kepala KUA Bogor, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Sebagai Kepala KUA mereka juga sama-sama memiliki jabatan rangkap, selain sebagai kepala kantor juga sebagai penghulu.

Seorang penghulu asal Jateng yang sudah lama bertugas di Bogor, mengaku perlu waktu untuk menyesuaikan dengan budaya lokal. Terutama dalam melayani masalah pernikahan, termasuk dalam masalah baagaimana harus bersikap jika diundang ke suatu keluarga yang pynya hajat pernikahan. Memang butuh transport, dan lain-lain. Tetapi semua tergantung keluarga mempelai pengantin. ”Kami tidak pernah meminta atau menarifkan, untuk masalah nominalnya”, katanya. Semua tergantung keikhlasan dan kebijakan keluarga mempelai. Jadi tidak terlalu pasti biayanya bisa 50.000,- s/d 100.000,. Menurutmya, itu bukan kebijakan penghulu. Karena soal pendaftaran pernikahan biasa di urus Amil  atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat. Ia yang melapor ke KUA untuk mendaftarkan calon pengantin. Penghulu hanya menjalankan tugas untuk Menghadiri, Menyaksikan, dan Mencatat. Adapun keluarga pengantin yang meminta untuk mewalikan dan Menikahkan itu Sudah menjadi tugas penghulu sebagai petugas yang diserahkan dan di percaya Pihak Keluaga itu pun tidak ditarif kan untuk pembiayaannya .

Besaran honorarium dari kantor untuk setiap bertugas menikahkan orang,  adalah Rp, 6000,- (enam ribu rupiah ), silahkan di cek kebenarannya di ketentuan dan keputusan yang ada di kantor, katanya. Dengan honor sebesar itu, apa mungkin cukup untuk transport, sementara di KUA sendiri tidak ada kendaraan operasional penghulu. Jumlah itu, katanya, sangat tidak layak dan tidak manusiawi. Sedangkan untuk biaya urus Jika surat ijin mengemudi (SIM) saja, sudah Rp. 100.000., s/d Rp. 150.000., dam sifatnya hanya berlaku untuk lima tahun,  sedangkan Surat Nikah berlaku seumur hidup, dan hanya dikenai uang untuk pencatatan sebesar Rp.30.000.,

Menurut sang penghulu, besaran uang pendaftaran Rp. 30.000,- sangat tidak cukup dan tidak layak bahkan sangat tidak manusiawi. Sedangkan transport untuk menghadiri proses pernikahan saja terkadang lebih dari Rp. 30.000.. Menurut usulannya, besaran biaya nikah minimal Rp. 200.000., maksimal Rp.300.000., baik di kantor, atau di luar kantor. Besaran biaya tersebut dapat dirinci beberapa keperluan, seperti biaya pendaftaran, pencatatan sipil, honor penghulu, transportasi, kas KUA untuk pembiayaan ATK, pembiayaan BP4, bahkan untuk Kas Negara. Alasannya, jika biaya pernikahan Rp.30.000.. Maka dari itu, usulnya, Negara atau Kementerian Agama khususnya sebaiknya merevisi peraturan mengenai besaran biaya nikah tersebut, mengingat minimnya fasilitas kantor KUA sendiri.

Terlepas dari perbedaan besaran biaya nikah, lain lagi besaran yang disetorkan secara resmi dalam laporan pihak KUA. Besaran yang tersusun rapi dalam Daftar Pencatatan Nikah   untuk pusat atau pemerintah hanya Rp. 30,000,-. Masyarakat pada umumnya juga tidak mempermasalahkan biaya pencatatan nikah tersebut.  Diantaranya karena memandang momentum pernikahan itu tidak terjadi setiap tahun, bahkan bagi si Catin, malah hanya terjadi satu kali berurusan dengan KUA selama hidupnya. Maka mereka sengaja tidak ingin tahu, atau tidak mau tahu mengenai besaran biaya nikah tersebut. Mereka merasa cukup sekedar bertanya kepada saudara atau tetangganya yang lain mengenai hal itu. Penjelasan mereka tentu berbeda-beda, karena yang dimaksud ”biaya pencatatan nikah” di KUA bukanlah sebagaimana yang diatur melalui Peraturan pemerintah berlaku, tetapi adalah sebagaimana yang pernah dikeluarkan oleh keluarga yang pernah punya hajat tersebut. Mereka menganggap besaran biaya pencatatan nikah adalah sebagaimana ditentukan melalui negosiasi, para petugas pencatat nikah atau pembantu petugas pencatat nikah (P3N). Besaran biaya nikah juga bisa diartikan seberapa besar yang dikeluarkan oleh keluarga yang bersangkutan, yang dalam hal ini termasuk ”imbal jasa” yang besarnya antara Rp.300.000 sampai di atas satu juta rupiah tersebut.

Jadi besaran biaya itu ditentukan oleh berbagai faktor, di samping angka resmi yang ditentukan KUA, adalah angka-angka negosiasi, dan angka imbal jasa, biaya transport, dan lain-lain. Besaran biaya pengurusan perkawinan sebagaimana dikeluarkan oleh suatu keluarga terdahulu, kemudian diikuti oleh keluarga lain yang selevel dan sama-sama punya hajat niikahan. Besaran tersebut seakan menjadi ”tarif resmi ” di lingkungannya.

Kesenjangan informasi mengenai besaran biaya pencatatan nikah di Bogor, telah menimbulkan penentuan secara sepihak oleh sementara petugas, dengan menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Masyarakat atau calon pengantin yang ingin menikah dalam pengurusannya selalu berhadapan dengan P3N atau Amil di desa dan Kelurahan setempat.  P3N atau Amil menawarkan kepada calon pengantin untuk pengurusan pernikahan dengan menjelaskan mekanisme dan syarat-syarat yang harus di jalani oleh si calon pengantin, sehingga tidak sedikit para Catin menyerahkan urusan pernikahannya kepada P3N atau Amil setempat. Cara itu mereka anggap lebih mudah dari mengurus sendiri. Di sanalah timbul kesepakatan mengenai besaran biaya pendaftaran menikah antara kedua belah pihak (P3N/Amil dengan calon Pengantin).

Perbedaan biaya pencatatan pernikahan di antara keluarga-keluarga yang punya hajat tersebut, tidak selalu bisa diartikan sebagai praktek pembengkakan atau manipulasi. Sepanjang yang terjadi di wilayah Bogor, apa yang dilakukan P3N atau amil, menurut mereka adalah benar, meski besarannya di luar ketentuan pemerintah. Masalahnya dalam menentukan biaya nikah, sudah memperhitungkan biaya riil di lapangan, mulai dari transportasi P3N sendiri yang harus mengurus dari desa ke KUA, biaya pendaftaran, transport penghulu, dan jasa kepemimpinan prosesi pernikahan. Dalam proses pembayaran, dana tersebut dtitipkan ke bendahara KUA saat mendaftarkan calon pengantin atau pihak pendaftar nikah.

Penghargaaan kepada Penghulu

Terlepas dari hal tersebut, penghulu adalah orang yang dipandang tidak hanya sebagai sosok PNS yang bertugas melayani masyarakat. Tetapi ia juga seorang ahli agama, yang dekat dengan status keulamaan, yang memiliki kharisma tersendiri. Kegiatan menikahkan orang atau mencatat pernikahan, atau memimpin sebuah upacara pernikahan, adalah tugas mulia. Karena kepemimpinannya itu, ia menjadi pusat prhatian banyak orang. Di samping menjadi ”penentu” keabsyahan terjadinya perkawinan dari dua orang berbeda jenis kelamin, kadang ia menjadi tumpuan dua keluarga besar, dari pihak-pihak yang punya hajat, karenanya. Ia juga yang harus menyapaikan khutbah Nikah, yang dengan khutbahnya itu, perkataannya dan pesan-pesannya dijadikan pedoman pasangan pengantin khususunya dan oleh para hadirin yang menyaksikan upacara itu.

Tidak sepantasnya, seorang penghulu ”berurusan” dengan masalah pendanaan, atau bernegosiasi soal biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh shahibul hajat, terlebih biaya untuk dirinya sendiri. Sesuai yang sangat naif, apabila seorang yang peranannya, memiliki kedudukan mulia, harus terlibat dalam ”tawar-menawar” imabalan jasa.

Sudah seharusnya penghargaan dipikirkan oleh orang lain, dalam hal ini instansi yang berwenang. Kementerian Agama yang harus memikirkan agar para pejabat bagaimana agar kesejahteraan PNS yang bertugas sebagai pengjulu dipikirkan, agar tidak terjebak dengan pertimbangan ”untung-rugi” menduduki jabatan tersebut.

Penghulu sebagai pejabat fungsional yang langsung berhadapan dengan masyarakat lapis paling bawah, sudah selayaknya lebih ditingkatkan kesejhateraannya.

KUA sebagai instansi bernaungnya para penghulu, selama ini juga kurang mendapat perhatian pemerintah. Sebagaimana diketahui, KUA merupakan ”Kementeriaan Agama” paling bawah. Dalam tugasnya harus melayani kepentingan  data-data keagamaan, melayani soal perkawinan, bombingan haji, dan beragaman kepentingan negara di lapis bawah. Kadang masih ditambah lahi program pembinaan keluarga sakinah, program KB,  dan sebagainya, hanyalah beberapa saja yang bisa disebutkan di sini, yang merupakan program nasional, tetapi banyak ditumpukan di KUA.

Secara struktur pemerintahan, ruang lingkup kerja KUA sebenarnya sejajar dengan Kecamatan. Namun kenyataannya, dalam eselonisasi, Kepala KUA adalah pejabat eselon IV sementara Kepala Kecamatan adalah eselon III.  Perbedaan tersebut bermuara pada perbedaan fasilitasi kantor dan pendanaan anggaran kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah.

Terlepas dari itu, dalam tugasnya melakukan pelayanan pernikahan, fasilitas KUA juga sangat berbeda denga kantor Catatan Sipil. Dengan tugasnya yang hampir sama – bahkan beban tugas KUA jauh lebih besar, yakni melayani pencacatan pernikahan. Fasiliyas payanan KUA jauh di bawah Kantor Catatan Sipil, untuk wilayah layanan yang sama. Dalam perhitungan secara makro, pelayanan perkawinan oleh KUA adalah mencakup 80 % penduduk Indonesia, sementara Caratan Sipil hanya melayani paling tinggi 10 % nya.  Tapi dari segi bangunan fisik dan faslitas pelayanan kepada masyarakat, kantor Catatan sipil, jauh lebih mendekati kelayakan dibanding kantor-kantor KUA. Bersamaan dengan itu, kantor kalurahan kini sudah dibangun agar bisa menjalankan secara layak dalam pelayanan kepada masyarakat, namun KUA nyaris tertinggal dibanding pengadaan kantior-kantor lurah, yang nota bene hanya melayani masyarakat di tingkat kalurahan.

Adalah sangat bijak sekiranya pemerintah, melalui Kemeterian Agama, meningkatkan kesejahteraan, dan infrastrultur pelayanan keagamana, secara lebih layak.

Untuk biaya Ideal pencatatan pernikahan hendaklah ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian Agama yang memiliki hak penuh. Pertimbangan dan aspek Agama serta hukum berdasarkan keperluannya yang di butuhkan. Adapun biaya nikah di kantor dan di luar kantor harus juga dapat ditetapkan oleh Kementerian Agama agar merata di tiap-tiap wilayah tanpa memandang tingkat sosial.

Analog biaya pencacaran nikah, yang tujuannya agar dapat dikeluarkan Buku Nikah oleh pasangan pengantin, adalah leboj berharga dengan misalnya pelayanan pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi) atau Paspor, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Jika  pembuatan SIM saja yang sifatnya hanya berlaku untuk 5 tahunan bisa mencapai 100 Ribu Rupiah dan Pasport bisa mencapai 400 Ribu Rupiah, betapa rendahnya  harga sebuah Buku Nikah.

Jika biaya pencatatan pernikahan dihargai secara layak, hal ini dapat menjaga citra dan nama baik instansi Pemerintah Kementerian Agama khususnya KUA. Sebagai kantor yang secara langsung berhadapan dengan permasalahan pernikahan bagi masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi biaya ”lain-lain” yang tidak dapat di pertanggung jawabkan baik untuk masyarakat dan Negara.

Fungsi KUA dalam Pelayanan Publik

Terlepas dari besaran biaya riil dan biaya faktual dalam proses pencatatan pernikahan,  adalah bagaimana KUA memerankan diri sebagai Pusat Pelayanan Publik. Secara teoritis, pelayanan publik adalah bagian dari politik pemerintahan. KUA yang secara  hirarki adalah di bawah Kementerian Agama. Secara komando atau liniear berada di bawah Kemenag Kapubapaten atau di bawah Ka Kanwil Kementerian Agama.

Jenjang organisasinya sampai ke Menteri, lumayan panjang, untuk sebuah pelayanan publik. KUA dengan sendirinya harus mengikuti polecy pemerintah, yang ditetapkan, oleh Kementerian Agama, yang turunnya ke KUA juga tidak secara langsung, tetapi melalui mekanisme sesuai dengan eselonisasi di kementerian tersebut.

Demikian juga mengangkut penganggaran,  nasib KUA diperjuangkan oleh kantor Agama kabupaten,  untuk mendapat jatah anggaran Daerah Tk I. Dan diperjuangkan oleh Kakanwil untuk memperoleh perhatian penganggaran di wilayah Daerah Tkt I. Dan diperjuangjkan oleh Drekturat Penamas untuk memperoleh jatah anggaran tingkat Kementerian, dan selanjutnya oleh Kementeruan Agama melalui Dijten Bimas Islam untuk mendapatkan budget APBN.

Sementara Otonomi Daerah yang bergulir sejak dimulainya era reformasi, tidak mengikutsertakan Kementerian Agama. Terlepas dari alasan kenapa tidak ikut digulirkan, sebagai akibatnya terjadi kesenjangan  di dalam memperolehan anggran APBD. Karena Pemda merasa tidak perlu memberikan perhaian yang yang cukup kepada eksistensi kemenetrian Agaa. Alasannya, semua program kegiatannya sudah “diurusi” pusat. Pemda tidak berkewajiban memberikan perhatian khusus. Maka bisa dimengerti ketika, kantor2 KUA tidak sebaik kantor kecamatan bahkan tidak juga sebaik kantor kalurahan atau kantor Catatan Sipil.

Perhatian kita bukannya masalah otonomi daerah tersebut, tetapi bagaimana agar kantor KUA, sebagai insfrastrukur memperoleh perhatian secara proporsional, sebagai pusat pelayanan dan ujung tombak Kementerian Agama paling bawah. Di dalamnya menyangkut, bukan saja kebutuhan ruang dan fasiitas perkantoran yang memadai. Fenomena paling umum di wilayah KUA dalam wilayah Bogor selama ini, fasilitas pelayanan yang ada di kantor-kantor kurang memadai. Ruangan kerja yang sempit, dan perangkat komputer yang rusak, menjadi pamandangan umum keadaan kantor-kantor tersebut. Keluhan sementara karyawan KUA, melebar ke masalah kesejahteraan, yang selama ini juga sangat tidak memadai.

Menyoroti kerja dan kesejahteraan para pejabat fungsinal para penghulunya, ternyata tidak bisa berhenti pada sekedar memuliakan kedudukannya. Tetapi juga masalah, bagaimana memberikan perhatian pada besaran tunjangan fungsional mereka, yang selama ini terlalu kecil, dibanding, misalnya dengan guru SD.

Rekomendasi Hasil Studi

Untuk mendorong kinerja KUA secara profesioanal, diperlukan perhatian berlebih dari yang ada selama ini. Prasarana fisik ditingkatkan dengan meredefinisi KUS tidak sekedar sebagai pelayan keagamaan, tetapi sebagai pusat pelayanan publik yang harus mengikuti perkembangan sosial ekopnomi.

Anggaran untuk KUA agar disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang semakin besar.  Perkembangan masyarakat menuntut adanya pelayanan yang semakin acountable,  transparan serta lebih berkualitas. Maka sudah saatnya, anggaran pembangunan untuk KUA dicukupi secara proporsional,  guna menunjang pelayanan yang lebih profesional.

Kesejahteraan pegawai atau aparat KUA lebih diperhatikan Terutama menyangkut besaran tunjangan pejabat fungsional penghulu. Disesuaikan dengan beban tugasnya yang sebenarnya jabatan seorang penghulum sangat dimuliakan oleh masyarakat.

Ada dua opsi menyangkut penentuan biaya pernikahan.

Opsi Pertama, sebagaimana pengalaman di masyarakat, yang melekat pada proses pernikahan, selain biaya pencatatan itu sendiri adalah juga ada beaya Suscaten (kursus calon pengantin), dan biaya administrasi dan transportasi dan horonarium petugas. Kegiatan tersebut secara riil merupakan dukungan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Maka sudah selayaknya kalau biaya-biaya tersebut dimasukkan dalam komponen biaya pencatatan nikah.  Disamping itu, masalah besaran biaya nikah, berapapun dan untuk alasan apapun sepanjang relevan dengan tugas pelaksanaan  pengesyahan perkawinan, sebaiknya disosialisasikan secara baik, agar tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang atau urusan oleh sementara pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi. Apabila prosesi pernikahan, atas permintaan keluarga, diadakan di luar kantor KUA, perlu diatur secara khusus, sesuai dengan tingkat kemampuan dan budaya setempat.

Opsi kedua, bersamaan dengan semakin tingginya tingkat kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan, maka semua biaya pencatatan dan segala pembiayaan kegiatan yang melekat dengan masalah tersebut, lebih baik diambil alih oleh Pemerintah,  pilihan terbaik untuk saat ini adalah Peniadaan Biaya Pencatatan Nikah oleh keluarga calon pengantin. Pilihan itu lebih baik untuk menghindari efek negatif yang timbul di sekitar biaya pencatatan pernikahan yang “ditetapkan” secara tidak transparan. Sebagai rangakaian pengambiallihan biaya nikah oleh Pemerintah, adalah menaikkan tunjungan fungsional bagi para penghulu. Dengan demikian, akan lebih menunjang tercapainya profesionalitas kerja para petugas nikah di dalamnya.

Dengan peniadaan biaya nikah dan kenaikan tunjangan fungsional penghulu, maka akan dijaminkan lebih baiknya fungsi KUA dalam pelayanan keagamaan pada masyarakat. Hal tersebut tidak berkelebihan, mengingat perhatian pemerintah yang sekarang ini, juga ditujukan kepada kantor-kantor kalurahan, dan juga kantor catatan sipil, sebagai ujung tombak pemeirntah di lapisan paling bawah.