PASAL REINKARNASI DI KOMUNITAS EDEN

Marzani Anwar

Istilah reinkarnasi dalam persoalan agama selama ini memang hanya ada di komunitas Eden selain pada agama Hindu dan Buddha. Kira-kira menyangkut suatu kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil pebuatannya terdahulu.

Di komunitas Eden, kepercayaan adanya reinkarnasi itu telah menjadi bagian pentimg dalam ajarannya, bahwa seseorang itu adalah reinkarnasi dari ruh orang lain yang hidup terdahulu, bahkan dalam hitungan ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Maka di Eden dikenal penyebutan seseorang yang dinisbatkan dengan tokoh tertentu pada zamannya. Misalnya Zaenab Luxfiarti adalah ruhnya Dewi Tan Im, Abdul Rachman adalah reinkarnasi Nabi Muhammad, dan Lia Eden sendiri adalah reinkarnasi Bunda Maria, dst. Bahkan orang-orang tertentu di luar Eden sering dinisbatkan menyandang ruhnya orang lain, misalnya Akbar Tanjung pernah disebut-sebut sebagai ruhnya Pangeran Dponegoro.

Kali ini, giliran saya, Marzani Anwar, yang disebut sebagai reinkarnasi Imam Agung Kayafas yang mengeksekusi penyaliban atas Yesus dan sekaligus juga adalah reinkarnasi Bishop Pierre Cauchon yang berperan besar dalam eksekusi mati terhadap Joan of Arc dengan cara dibakar hidup-hidup. Tidak tahu kenapa saya dinisbatkan dengan ruh dari sosok orag sejahat itu.

Tak ada kepedulian saya tentang masalah reinkarnasi. Percaturan tentang itu adalah urusan komunitas Eden sendiri dengan tuhannya. Yang saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan (Allah SWT), yaitu amalan saya, kebajikan saya, dosa-dosa saya dalam menjalani hidup di dunia. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Allah, Penguasa Alam Semesta. Yang telah mengutus Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir. Membawa kitab Suci Al Qur’an yang saya yakini benar adanya.

Tuduhan Eden bahwa saya adalah reinkarnasi duaa penjahat kelas dunia tersebut, bagi mereka, tuduhan itu tidak main-main. Mungkin karena saya adalah orangnya yang paling banyak mengkritisi Eden, dan telah terbiasa dituduh sebagai penghasut dan pemfitnah oleh mereka. Oleh karena itu saya dikutuk dengan menempatkan ruh jahat tersebut pada diri saya. Ajakan mubahalah menjadi pilihan satu-satunya untuk menguji kebenaran atas perkara reinkarnasinya. Saya tetap abai terhadap ajakan mubahalah, karena tidak ada “kamus reinkarnasi” dalam hidup saya dan tidak ada “permainan ruh-ruh” seperti dalam keyakinan. Bisa-bisa ajakan mubahalah itu, akan dijadikan perangkap untuk menunai penyamaan persepsi tentang reinkarnasi, menjadi seakan benar adaanya.

Saya tak lebih dari seorang hamba Allah, yang terlalu kecil, hina, dan tak punya kekuatan apa-apa dan banyak dosa. Dalam keyakinan saya, hanya Allah tempat kami berpasarh diri, dan hanya kepadaNya kami bergantung. Maka saya ikhlas dengan segala resikonya atas keyakinan saya itu.

Kalau komunitas Eden memandang bahwa saya adalah orangnya yang layak dihukum atau dimusnahkan, karena menentang kehendak tuhan Anda, ya silahkan.

Asal tahu saja, bahwa kepercayaan anda tentang adanya reinkarnasi dengan menempatkan ruh-ruh orang terdahulu kedalam sosok manusia sekarang, tak lebih dari sebuah retorika pergumulan Lia Eden dalam mengendalikan para pengikutnya. Dan itu, menurut saya, bagian dari bukti kesesatan komunitas Eden. Bagaimana tidak sesat, kalau dalam tubuh satu orang tereinkarnasi berganti-ganti, sesuai “selera” sang pimpinan kelompok. Contohnya, Muqy Day yang kebetulan putera Ibu Lia Eden, pada dirinya ditempati ruhnya Nabi Muhammad. Dengan penempatam itu tentu Lia berharap ia akan menjadi manusia panutan umat manusia akhir zaman. Ternyata ia sendiri tidak suka. Kemudian itu “ruh” diberikan ke Abdul Rachman, yang kini bergelar Imam Mahdi. Lain lagi dengan Mukti Day, yang juga putra Lia Eden, dinisbatkan dengan ruh Yesus. Maksudnya tentu agar menjadi tokoh penyelamat umat mannusia akhir zaman. Tapi malah tidak karuan juntrungannya. Ia tidak siap menjadi messias seperti yang diharapkan sang Ibundanya, Lia Eden sendiri. Bagaimana tuhan eden bisa “kecolongan” seperti itu. Sementara Elfa, ketika masuk Eden, diangkat ruhnya sebagai “anak tuhan”, kemudian diangkat lagi menjadi “malaikat penjaga surga”, dan terakhir ia adalah reinkarnasi Simon Petrus. Bagi Anda yang belum tahu, tokoh Simon Petrus adalah pengikut setia Nabi Isa alias Yesus, yang oleh Eden, digambarkan, akan menjadi tokoh yang dinantikan oleh banyak orang diakhir zaman. Sementara ruh orang ini oleh Eden pernah disusupkan ke Saefuddin Simon, seorang anggotanya yang kini sudah keluar dari komunitas. Banyak lagi, temen-temen anggota Eden, yang mengalami “gonta ganti ruh ” seperti itu. Belum lagi yang sekedar dinisbatkan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Seperti Wowiek yang pernah dinisbatkan dengan ruhnya nabi Ayub, gara-gara ia menderita sakit berat. Dengan cara begitu, menjadi seolah olah penempatan ruh pada sosok tertentu itu benar adanya.

Sekali lagi,saya tak peduli dengan penisbatan komunitas Eden sebagai reinkarnasi Imam Agung Kayafas atau tokoh penjahat manapun atas diri saya. Karena saya hanya takut kepada Allah. Dan hanya kepadaNya saya pertanggungjawabkan semua amal perbuatan saya selama di dunia.

Untuk Yang terhormat Ibu Lia Eden

Dari Marzani Anwar

Belakangan ini telah terbit beberapa Risalah Komunitas Eden, dan tidak terhitung, nama saya disebut-sebut. Melalui kesempatan ini, pertama-tama saya sampaikan terimakasih dan rasa hormat kami, atas besarnya perhatian terhadap diri saya. Melalui kesempatan ini pula, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, menanggapi risalah-risalah tersebut.

Sudah yang kesekian kalinya Eden memakai ayat al Qur’an untuk menjustifikasi, sampai dengan ancaman atas perbuatan dosa manusia. Artinya, bahwa meski Eden sudah menghapus agama Islam, tetapi masih menyandarkan ayat-ayat suci dari Al Qur’an untuk rujukan amalnya. Hanyasaja sangat disayangkan, ayat-ayat yang dipilih hanya sebatas yang pas dengan sepakterjangnya sendiri. Perintah Allah yang lain yang juga ada di Al Qur’an kok ditinggalkan. Diantaranya ayat Al Qur’an yang berbunyi “ Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan Kuridhai Islam menjadi agamamu” (QS Al Maidah/5: 3).

Baca lebih lanjut

Mengaku Nabi, Wanita Ini Bikin Heboh Netizen

Label

, ,

Mengaku Nabi, Wanita Ini Bikin Heboh Netizen

Kalau di Indonesia muncul sosok Lia Eden, perempuan yang mengaku menjadi Ruhul Kudus alias Rasul, kini ada juga sosok perempuan yang pengakuannya sama, di negara lain. Sebagaimana dilaporkan oleh wartawan Tribun Sumsel, Muhamad Edward, tribunnews.com.com. Palembang –

Hadasari, seorang wanita paruh baya baru-baru ini menggemparkan media sosial.
Perempuan ini membuat heboh lantaran pengakuannya yang sangat mengejutkan.
Dengan sangat percaya diri dia mengaku sebagai nabi baru utusan Allah yang akan menggenapkan Alquran dan diutus untuk seluruh umat manusia.
Awal berita ini menjadi heboh adalah karena ada seorang pemilik akun Facebook bernama Nur Hidayah Qalby yang mem-posting foto wanita tersebut.
Dalam statusnya, pemilik akun tersebut mengatakan:
“Assalamu alaikum, kebetulan org ini datang ke kampusku, entah mau ngapain. Tapi kata dia sih Alquran mau ditambah dan itu perintah ALLAH SWT, dan dia adalah seorang Nabi yaitu setelah Nabi MUHAMMAD SAW. Namanya Nabi Hadasari, Entahlah mungkin dia setengah waras,” ujarnya dalam caption foto tersebut.
Selain itu, menurut status tersebut juga ditemukan ada selebaran yang juga diunggah ke Facebook.
Dalam selebaran tersebut tertulis bahwa Hadasari mengaku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada seluruh umat dan agama di seluruh dunia.
Dalam selebaran tersebut tertulis,
“Nabi Hadasari ditugaskan menyampaikan untuk semua agama.”
“Jangan saling membenci dan jangan saling bermusuhan.”
“Dunia ini sudah memasuki dunia ketiga.”
“Langit dan bumi sudah berantakan isinya oleh perbuatan manusia.”
“Nabi Hadasari bangkit dari Nabi Adam dan Hawa.”
Postingan ini akhirnya menjadi viral di dunia maya, sehingga banyak netizen yang menanggapi hal tersebut dengan berbagai macam tanggapan.
Ada yang menanggapinya dengan serius ada pula yang menanggapinya dengan candaan.
“Namanya Nabi Hadasari,” imbuhnya. “Entahlah mungkin dia setengah waras.”
Tidak hanya itu, akun tersebut juga mengunggah foto selembar kertas yang dibawa oleh Hadasari.
Dalam kertas tersebut terdapat tulisan jika Hadasari adalah nabi yang ditugaskan untuk mendamaikan umat beragama.
Postingan tersebut langsung mendapat tanggapan yang beragam dari netter.
Sebagian besar menganggap jika Hadasari adalah orang yang kurang waras.
“Aduh hati-hati banyak nabi palsu di akhir zaman,” tulis salah satu netter. “Waduh, kurang piknik die,” tulis yang lain.

EDEN MASIH MENEGASKAN PENGHAPUSAN ISLAM

Marzani Anwar

Statemen Eden yang masih terus disebarluaskan oleh komunitas Eden adalah yang menyatakan “penghapusan agama Islam”. Menurut Eden, Islam memang perlu dihapus, karena telah banyak melakukan teror dan kekerasan. Peledakan bom Bali, kekerasan Poso, kekerasan ISIS, Boko Haram di Afrika, dan teror-teror yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan Islam di berbagai belahan dunia, dianggap cukup alasan bagi penghapuasan agama tersebut.
Padahal perbuatan kekerasan itu merupakan PENYIMPANGAN, yang jelas ditentang para ulama dan mayoritas umat. Perbuatan menyimpang seperti itu, selalu ada dalam sejarah para Nabi. Inilah salah satu fakta penodaan agama oleh komunitas Eden, karena ia bertindak di atas kewenangan Allah.
Dalam sejarah para Rasul dan Nabi, tidak ada pekerjaan hapus-menghapus agama. Sekejam apapun perlakuan manusia terhadap nabinya, tidak ada alasan seorang nabi menghapus agama tertentu, meski atas nama Malaikat sekalipun. Seorang Yesus yang disiksa kaum Yahudi, sampai berdarah-darah, tidak juga menyebabkan Yesus menghapus agama Yahudi dari muka bumi. Paling banter seorang nabi adalah memberi peringatan, mengajak kebaikan, meluruskan keyakinan-keyakinan, dst.

Baca lebih lanjut

PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PEMBERLAKUAN PBM NO. 8 DAN NO 9 TAHUN 2006

Kasus di Kota Tangerang g

Marzani Anwar

Pendahuluan
Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang, adalah sebuah wilayah yang populasinya bercampur antara homogen di satu wilayah dan heterogen di wilayah lain. Jika ditelusuri, di wilayah ini bukan tanpa masalah dalam relasi antarumat beragama. Terutama yang menyangkut pendirian Rumah Ibadah.

Pemberlakuan PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negari) No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, telah menimbulkan beragam implikasi. Terjadi serentetan peristiwa di sekitar pendirian rumah ibadat, telah tak terhindarkan. Implikasi posisif adalah dengan munculnya dukungan dari berbagai pihak, yang merasakan tumbuhnya penguatan bagi upaya penciptaan kerukunanantarumat beragama.
Namun juga tidak terelakkan, adanya peristiwa penolakan oleh sejumlah umat yang berbeda agama sangat mempengaruhi kepercayaan di antara umat beragama khususnya di Kota Tangerang. Ketertutupam bahkan penolakan terhadap umat berbeda agama di sekitar pendirian rumah ibadat, bisa menjadi titik balik dari proses demokratisasi serta pembangunan nasional yang sedang digalakkan. Perlu juga dipertanyakan sejauh mana nilai kearifan lokal bertahan dan mampu difungsikan menjadi perekat antarumat beragama di wilayah ini. Oleh sebab itulah diperlukan penelitian mendalam dan komprehensif terkait dengan kemunculan fenomena tersebut.

Data dan informasi yang menyuguhkan fakta sosial di balik hubungan antaragama yang pasif bahkan cenderung eksklusif di sebagian wilayah di Kota Tangerang Banten, dicoba gali lebih dalam. Dukungan pendirian rumah ibadat tak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja, unsur masyarakat juga memberikan pengaruh kuat. Refleksi dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pendirian rumah ibadat adalah sebuah mekanisme sosial keagamaan dan sangatlah variatif terjadi di wilayah Kota
Komparasi antara yang mendukung dan kalangan yang menolak pemberlakukan PBM tersebut, keduanya menjadi sumbangan dalam menciptakan formula dalam memelihara kerukunan umat beragama di wilayah Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut, pertanyaan penelitian yang dicarikan jawaban adalah: Apa saja implikasi pemberlakuan PBM No. 8 dan \no 9 Tahun 2006 di wilayah Kota Tangerang; dalam bentuk apa sajakah umat beragama merespon pendirian rumah ibadat, dan seberapa peran dan fungsi FKUB Kota Tangerang dalam proses pendirian rumah-rumah ibadah, dan dalam menangani permasalahan yang timbul menyangkut hal tersebut.

Attas dasar pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi permasalahan yang terjadi, pasca pemberlakuakn PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, dan melakukan pendalaman berbagai persoalan yang muncul sehubungan dengan reaksi dan respon masyarakat terhadap upaya pendirian rumah-rumah ibadah oleh setiap kelompok keagamaan yang ada.
Penggalian data berikut analisis dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Peneliti terlebih dulu membangun rapport dengan para pemuka agama, yang tergabung dalam FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) setempat. Merekalah yang selama ini menghadapi langsung permasalahan yang ada dan mereka pula yang mencari solusi agar masalah-masalah yang menyangkut pendirian rumah ibadat itu tidak sampai menimbulkan gesekan antarumat beragama. Peneliti melakukan wawancara dengan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang menurut informasi, mengundangan sensitivitas dan kerawanan tertentu.

Fenomena rumah ibadat
Fungsi rumah ibadah selain untuk tempat persembahyangan, yang justru lebih besar adalah dijadikannya rumah suci tesebut sebagai pusat pembinaan iman, pusat pendidikan bahkan pusat pelayanan sosial.. Fenomena menunjukkan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pengendalian umat. Sejarah agama-agama telah mencatat, bagaimana rumah-rumah ibadat itu telah juga menjalankan fungsi sosial dan bahkan pengembangan sumberdaya manusia.
Keadaan yang paling dinamik dari ruamh-rumah ibadah itu adalah pada fungsi yang dikenal sangat multidimensi. Dinamika lingkungan yang menyertai kefungsian adalah pada kegiatan kegiatan yang memancar dari semangat missionary. Lingkungan rumah ibadat, baik dalam arti terbatas atau dalam arti luas, digerakkan oleh potensi lingkungan sekitar dengan segala macam corak budaya dan insfrastruktur yang ada. Dari sana hampir-hampir rumah ibadat menjadi simbol di mana potensi umat depresentasikan.

Perangkat lingkungan biasanya ikut menentukan, ke mana arah pendirian rumah ibadat hendak dikembangkan fungsinya. Umat penganutnya sering menggunakan “pemberdayaan” untuk upaya penguatan fungsi rumah ibadat tersebut. Bagi umat Islam. Biasa menggunakan term “memakmurkan masjid”, untuk menjelaskan bagaimana menjadikan lebih semarak dengan banyaknya kegiatan, karena dukungan masyarakat sekitar.
Menurut FKUB Kota Tangerang data rumah ibadat umat Islam, yang berupa masjid tahun 2011 sebanyak 626 (dari 536 pada tahun 2008). Tersebar di semua kecamatan. Menunjukkan bahwa wilayah kota Tangerang merupakan konsentrasi umat Islam. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak ada di Karawaci, 73 (Tahun 2009, 70), disusul kecamatan Penang, 65 (th 2009, 60 masjid), kecamatan Cipondoh 76 (tahun 2008, 56 masjid).

Sementara itu jumlah rumah ibadat umat Katolik ada sebanyak 12 buah gereja.. Adapun secara keseluruhan di Kota Tangerang adalah:
1) Gereja Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, di Jl. Daan Mogot 12, yang berdiri sejak Mei 1948
2) Gereja Paroki Santo Agustinus, di Jl. Prambanan Raya No.1, Perumnas II, Karawaci, yang berdiri sejak thaun 1988;
3) Gereja Paroki Santa Bernadet, di Jl. Bharata Raya 32, Komplek Bharata Karang Tengah, Cileduk, yang berdiri sejak tahun 1992. Gereja ini secara fisik masih belum ada, karena masih dalam proses di PTUN.
Dari jumlah tersebut, semuanya sudah ber-IMB, kecuali Santa Bernadet.
Sedangkan Gereja Kristen Protestan, tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali Larangan, Pinang, Benda dan Cibodas. Semua berjumlah 32. Selebihnya adalah tempat-tempat pembinaan iman (TPI) yang berjumlah 224. Jumlah TPI relatif tersebar di hampir setiap wilayah kecamatan, meski tampak lebih merata keberadaannya, hanya berkapasitas terbatas, antara 70-200an orang/jemaat. Berbeda dengan gereja Katolik, meski hanya ada tiga, tapi berkapasitas antara 700-1000 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak di Karawaci, yakni sebanyak 29, disusul Tangerang Kota.
Jumlah rumah ibadah agama Buddha di kota Tangerang, yakni berupa Vihara dan Cetiya sebanyak 43 buah. Pada agama Buddha, terdapat 8 sekte. Tapi menurut Aryanto, rumah ibadah atau Vihara atau Klenteng, tidak dikhususkam untuk aliran tertentu. Setiap pengikut agama ini, kalau beribadah ke mana saja dipersilahkan.

Ada data yang agak rancu mengenai jumlah rumah ibadah kaum Buddha dengan jumlah rumah ibadah kaum Konghucu. Sebagaimana data yang ada di Kantor Kemenag, maupun data dari FKUB. Sebagian memang masuk dalam kategori Vihara atau Klenteng. Fungsi Vihara bagi umat Buddha adalah untuk: (1) Ibadah. Hari-hari ibadah umat Buddha, tidak mengenal hari suci mingguan, tapi menggunakan warisan sejak jaman Majapahit. Seperi Minggu Kliwon, Rabo Kliwon, dsb.; (2) Sekolah Minggu, fungsi ini adalah pembinaan iman; (3) Meditasi; (4) Diskusi, dan (4) Perkawinan ( untuk yang ada aulanya, yakni yang disebut Damasala).
Sedangkan rumah ibadah agama Konghucu, sebagaimana penjelasan Trisna Juanda dari Makin (Majelis Agama Konghucu Indonesia) Kota Tangerang, ada yang disebut Litang, Miao atau Bio, bahkan ada juga masih menggunakan “vihara”. Rumah ibadah paling besar di Kota Tangerang ada di Jalan Ki Samaun 145. Fungsi utamanya untuk kebaktian. Sedangkan Litang di Kota Tangerang ada tiga, yang pertama berdiri tahun 1976, di Rawa Kucing juga berdiri tahun 76an, dan di Rawa Boqor, berdiri tahun 1980 an.

Untuk umat Hindu, sesuai informasi dari Nyoman Subitsa, pemuka Hindu dari Parisada Hindu, rumah ibadah Hindu adalah Pure. Di kecamatan Cileduk ada1, kecamatan Larangan 1, dan di Koang Pasar Baru 1. Perlu dijelaskan, bahwa di Batu Ceper tidak ada rumah ibadah Hindu, sebagaimana tertulis dalam data yang dikeluarkan Kantor kemenag maupun FKUB.
Pure yang berdiri di Cileduk, berdiri tahun 1989 an. Kalau yang di Pasar Baru tahun 1983 dan di Larangan, berdiri sekitar tahun 1992. Namun yang di Pasar Baru IMB nya belum ada.
Rumah ibadat dalam konteksitas demografis sangat memberi dampak yang sangat berarti. Keadaan penduduk yang semakin beragam, di kota ini memang tidak bisa dihindari. Terjadinya proses urbanisasi, menyebabkan warga asli juga banyak yang terpaksa mengalami perpindahan, atau bercampur dengan kaum pendatang. Umat berbeda agama dan atau etnis hidup dalam wilayah yang sama, baik itu satu kalurahan atau kecamatan. ini membawa implikasi adanya perjumpaan serta interaksi di antara mereka. Titik sentralnya adalah rumah ibadat.
Dalam konteks masyarakat yang beragam, keberadaan rumah ibadat tersebut sangat memungkinkan untuk membuka semangat kebersamaan yang kondusif untuk melanjutkan kehidupan bersama. Namun sebaliknya juga mungkin timbul, tumbuhnya kecurigaan di antara umat beragama yang berbeda. Mengingat fungsi rumah ibadah yang sangat kompleks. Di samping untuk pusat peribadatan secara ritual, secara tidak langsung juga sebagai pemusatan pendidikan dan dakwah keagamaan. Pusat pembinaan calon-calon miisionaris bagi umat kristiani, dan pembinaan calon-calon mubaligh, bagi umat Muslim.

Kondisi Pra Pemberlakuan PBM
Pada dasarnya kondisi masyarakat di kota Tangerang tidak terlalu banyak diwarnai gejolak. Tidak ada gesekan atau ketegangan dalam kehidupan keagamaan. Demikian kesan seara umum, dalam arti secara permukaan. Karena fakta sosial menyangkut hubungan antaragama, memang tidak selalu muncul ke permukaan. Ada fakta di lapangan yang sementara luput dari ekspose media, namun belakangan merebak juga di masyarakat luas.
Mengurai apa yang pernah terjadi dalam hubungan antaragama di Kota Tangerang, adalah mengingatkan sebuah peristiwa tragis antar umat Muslim dengan umat Katolik. Khususnya dengan apa yang dikenal dengan kasus “Sang Timur”.
Waktu itu di wilayah Kotamadya Tangerang, terdapat tiga sekolah yang bernaung di bawah yayasan Katolik dan cukup besar, yaitu sekolah Santa Maria, Sang Timur dan Santo Agustinus. Kecuali Sang Timur, dua yayasan itu telah memiliki Gereja yang cukup besar.

Yayasan Sang Timur kebetulan yang memiliki masalah dengan warga sekitar dan begitu menghebohkan hingga ke panggung internasional. Disulut oleh rencana pendirian gereja di lingkungan lembaga pendidikannya. Saat konflik terus mereda yang sebenarnya tanpa ada solusi. Sekalipun gereja tidak jadi dibangun di tempat itu, namun ketegangan antar kedua belah pihak terlanjur terjadi dan langkah-langkah untuk menuju perdamaian masih jauh dari harapan.
Kalau dihitung sejak tahun 2006 an, saat mana PBM No. 8 dan No 9 Tahun 2006 dikeluarkan. Secara umum kondsi masyarakat di kota Tangerang relatif tenang. Hubungan antaragama, pada sebagian besar di 13 wilayah Kecamatan di wilayah ini, relatif tidak terjadi gejolak yang berarti dalam hubungan antaragama. Rumah rumah ibadah lebih mencerminkan sebagai symbol kedamaian daripada symbol perseteruan antarumat beragama. Masing-masing menjalankan tugas peribadatan dan pelayanan kagamaan dengan didukung para pemuka agama. Sentimentasi keagamaan sering diupayakan untuk tidak dibesar-besarkan.
Kondisi di mana hubungan antaragama harmonis, ditandai dengan tidak pernah adanya tindakan-tindakan saling mengusik antaragama. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa ada beberapa tempat di wilayah ini, pernah terjadi gesekan yang telah mengusik hubungan antaragama.
Namun harus diakui, bahwa sebagai kota yang dihuni oleh penganut agama yang beragam, wilayah Kota Tangerang tampaknya tidak pernah sepi dari problem sosial. Sejauh ini, merujuk pada catatan pihak kepolisian Resort Kota Tangerang, kasus-kasus yang muncul terkait hubungan antarumat beragama di Kota Tangerang yang masih juga muncul memang soal pendirian rumah ibadah (tepatnya proses pengurusan IMB) dan masalah rumah tinggal untuk dijadikan rumah ibadah.

Tanggapan para Pemuka Agama
Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, di Kota Tangerang, disambut positif oleh kalangan pemuka agama. Saat itu juga terus mendorong didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana bunyi aturan dalam PBM tersebut.
Menurut MUI Kota Tangerang , dengan PBM tersebut. dipandang sudah cukup bagus untuk memelihara kerukunan. Agar jangan sampai semua agama seenaknya membangun tempat ibadat. Justru yang banyak melanggar, kata KH Dedy Junaidi, Ketua MUI, adalah dari umat Islam. Kebanyakan masjid justru tidak memiliki IMB. Sebagian mereka kebentur masalah status tanah; gambar perencanaan juga banyak yang tidak ada; juga persetujuan lingkungan tidak ada. Orang Islam biasanya main bangun saja. Justru umat Katolik, Kristen, yang mendapat hambatan. Maka supaya konsekuen, sebaiknya yang mayoritas itu memberi contoh. Peraturan tentang tertip pendirian rumah ibadat itu sebaiknya diterapkan dulu terhadap umat Islam. Demikian penuturan Kyai Deny.

Demi merespon PBM tersebut Pihak MUI Kota Tangerang membuat Surat Edaran, ditujukan kepada para pengurus masjid se Kota Tangerang. Isinya adalah himbauan agar setiap masjid melengkapi surat-surat sebagaimana diatur dalam PBM tersebut, terutama Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai pemeluk agama terbesara, sebaiknya umat Islam memberi contoh ketertiban administrasi dalam pendirian rumah ibadahnya . Pemkot Tangerang juga menyambut baik Surat Edaran MUI tersebut. Maka Edaran MUI dilengkapi dengan blanko isian yang dikeluarkan Pemkot, untuk pengusulan IMB, dan penjelasan, bahwa untuk keperluan permintaan IMB masjid-masjid, tidak dikenai biaya. Pemkot juga membantu dalam masalah desain bangunannya dan informasi gambar tata kota sesuai program pengembangan kota Tangerang.
Proses tersebut sempat berjalan, dan edaran MUI serta informasi dari Pemda sudah sampai ke tangan para pengurus Masjid. Namun dari jumlah sebanyak 528 masjid (th 2007), hanya sekitar 150 an yang melakukan proses penataan admnistrasi sesuai ketentuan. Selebihnya, mereka tidak mengembalikan blanko isian. Berarti hanya 30 % yang melengkapi persyaratan pendirian atau keberadaan rumah ibadatnya. Alasan yang paling lazim, antara lain: ketidakjelasan status tanah wakaf, antara wakif dengan nadhir.

Umumnya mereka yang tidak melengkapi syarat administrasi, karena terkendala: status tanah tersebut, bangunannya berada di jalur hijau, di samping yang karena surat-surat wakaf sudah tidak diketahui lagi. Jadi pengajuan pengesyahannya terkendala urusan yang cukup pelik, baik menyangkut masalah perorangan maupun kelembagaan.
Sementara untuk agama non Islam, para pemuka agama, dari Konghucu, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Katolik, pemberlakuan PBM dipandang cukup positif, dibanding dengan peraturan lama. Peraturan PBM tahun 2006 ini dipandang lebih transparan.
FKUB selaku pengawal keputusan ini, sejak pemberlakuan PBM sudah merekomendasi, 3 pengurusan ijin pendirian untuk Vihara Hindu, membantu menyelesaikan IMB sejumlah 32 gereja Protestan, 12 gereja Katolik, Katolik, dan 2 rumah ibadah umat Buddha. Untuk rumah ibadat Konghucu, yakni Litang, di KotaTangerang ada tiga. Semua sudah dibantu dalam pengurusan IMBnya.

Masalah bagi non Muslim.
Meski secara umum, para pemuka agama rata-rata menyambut baik dengan pemberlakuan PBM tersebut. Namun secara khusus, bagi umat non muslim masih menyisakan sejumlah persoalan. Pengakuan para pemuka agama tersebut, bahwa kalau mau membangun tempat ibadah lagi, umat minoritas menghadapi problem.
Sejumlah kasus yang pernah dan masih munul ke permukaan:

Renovasi HKBB Tanah Tinggi
Mulai menghangat di tahun 2007, kasus ini sebenarnya berawal dari rencana pihak gereja untuk merenovasi bangunan gereja tersebut yang sudah berusia dua puluhan tahun. Semula penolakan diajukan oleh Karang Taruna setempat, di antaranya memasang spanduk-spanduk yang intinya warga keberatan dengan renovasi gereja. Pihak gereja karena merasa mendapatkan ijin, tidak bergeming dengan demo warga tersebut. Eskalasi masalah mulai naik dan kemudian membawa serta majlis taklim setempat. Belakangan malah menarik massa dari luar wilayah Tanah Tinggi. Eskalasi kasusnya pun semakin tinggi, meski pada akhirnya bisa diselesaikan berkat FKUB turun tangan.

Prasangka Berujung Ketegangan

Prasangka (prejudice) dalam psikologi social, diartikan sebagai sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama (biasanya secara negatif) semata karena mereka anggota kelompok tersebut. Trait dan tingkah laku individual mereka memainkan peran yang kecil, mereka tidak disukai hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu .
Kasusnya terjadi atas Lembaga Pendidikan Strada Pabuaran Indah. Lokasi sekolahan ini agak masuk ke dalam dari jalan raya Otista, Tangerang. Sekolahan ini berada di bawah Yayasan St. Aquino. Memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SD-SMA. Pagar sekolah itu berbeda dengan sekolah kebanyakan. Untuk Pengembangan sekolah, kala itu pihak yayasan Strada berencana memperluas kompleks pendidikannya. Di atas tanah yang sudah terbeli, dipasang papan pengumuman bertuliskan “Di sini akan dibangun lembaga pendidikan Katolik, rumah sakit dan rumah ibadah”. Demi membaca pengumuman itu, seorang aktivis pemuda masjid setempat bereaksi. Ia mengaku terusik oleh kata-kata di papan itu tentang “rumah ibadah” yang ikut dibangun beserta fasilitas pendidikan. Dalam pikiran mereka, rumah ibadah yang dimaksud dalam pengumuman itu, adalah gereja, karena diketahui pendidikan Strada adalah milik Katolik. Para pemuda dari sekitar masjid al Khairat kemudian menyampaikan seruannya melalui speaker masjid, yang intinya: meminta kepada umat Islam “agar tidak melepaskan tanah kepada yayasan Strada, karena di atas tanah tersebut akan digunakan untuk membangun Gereja”.
Ketegangan pun tak terelakkan, hingga pihak yayasan akhirnya berkeputusan menghentikan rencana pembangunan perluasan lembaga pendidikan tersebut.

Gereja Santa Bernadet yang masih Merana
Posisinya tidak jauh dengan komplek pendidikan Sang Timur. Berada dalam wilayah kal. Sudimara, Kec. Pinang, Kota Tangerang. Gereja katolik ini, rencana dibangun di atas tanah seluas 6.106 M2. Menurut pihak panitia pendirian, yakni Pengurus Gereja dan Dana Paroki Santa Bernadet Cileduk, gereja ini untuk menampung umat Katolik terdekat dari 7 kecamatan. FKUB Kota Tangerang, setelah mempelajari kelengkapan persyaratan, sudah memberikan rekomendasinya dengan Surat tertanggal 17 Mei 2013. Berikut IMB juga sudah di tangan panitia pembangunan Gereja.
Ketika proses pembanguna hendak dimulai, terjadi penolakan sebagian warga, yang menamakan diri forum Umat Islam Sudimara Kalurahan Sudimara Pinang. Tepatnya pada tanggal 22 September 2013. Mereka melakukan demo, dengan membawa spanduk antara lain betuliskan “ Warga RT 04/06 dan Jamaah Majlis Taklim Nurul Iman Menolak Keras Pembangunan Gereja di Wilayah Sudimara Pinang”, “ Menolak Keras Pembangunan Gereja di Wilayah Kami; Harga Mati !!!”. Demo tersebut dilakukan sehabis umat Katolik, dalam jumlah seribuan melaksanakan Misa Kristus di tempat yang sama, yakni di tanah terbuka kosong yang akan didirikan gereja Bernadet tersebut. Pihak gereja merasa sudah memiliki seluruh persyaratan termasuk IMB. Maka kepada masyarakat yang menamakan dirinya Forum Umat Islam Sudimara Pinang dilakukan gugatan di PTUN. Di tingkat pertama dimenangkan oleh FUI. Selanjutnya Santa Bernadet kini menunggu hasil putusan banding. “Suatu kebutuhan nyata gedung gereja untuk menyembah Tuhan”, kata pengurus pendirian gereja Santa Bernadet, “ kini seakan terpinggirkan justru di suatu negara demokratis yang namanya NKRI”.

Kaum Sikh yang Tersisih
Kasus ini menyangkut pendirian rumah ibadah yang diidentikkan dari umat Hindu. Yaitu Hindu aliran Sikh yang berkeinginn mendirikan sebuah Kuil. Di Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
Sejak awal keberadaannya yayasan Gurudwara Dharma Khalsa yang beralamat di Jl. Wana Mulya Utama Rt01/03 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang pada tahun 2005 telah didemo oleh masyarakat dengan alasan keberadaan bangunan tersebut tidak mempunyai izin. Bangunan yang sudah ada berupa rumah tinggal yang masih atas nama perorangan dan belum ada pelimpahan atau penyerahan kepada yayasan tersebut.
Peruntukan bangunan konon bukan untuk rumah ibadah melainkan hanya untuk rumah penduduk. Atas upaya pihak terkait, demi ketertiban dan kerukunan bersama, maka untuk sementara waktu, pemerintah melarang untuk melakukan kegiatan pendirian pusat peribadatan tersebut. Diantara pertimbangannya, lebih dikarenakan para pendemo yang sudah semakin memanas. Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi terjadi pada tahun 2005. Akan tetapi bergulir kembali di tahun 2013.
Pihak pengelola Kuil tampaknya bersikukuh untuk untuk tetap melakukan kegiatan persembahyangan di hari minggu. Maka terjadilah peristiwa panas itu. Para pendemo melakukan penyegelan, warga yang terdiri dari Forsumi (Forum Silaturahmi Umat Islam) Karang Mulya, FPI, dan Gerakan reformis Islam. Masyarakat setempat mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak keberadaan Kuil Sikh Yayasan Gurudwara Dharma Khalsa. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan penuh oleh kepolisian dari polsek Ciledug dan Polres Metro Tangerang untuk menghindari bentrokan antara warga dengan penghuni Kuil. Penyegelan terhadap kuil dilakukan oleh warga. Alasannya, karena bangunan yang berdiri sejak tahun 2005 tersebut tidak memiliki ijin dan melanggar Surat Keputusan peraturan Bersama No 9 dan 8 tahun 2006.

Ruko Untuk Ibadat Sementara
Bersamaan menjamurnya rumah ataupun ruko yang dijadikan tempat ibadah bagi kelompok keagamaan tertentu belakangan ini masih terus marak dan disertai penolakan. Salah saru kasusnya adalah protes warga terhadap rumah yang dijadikan tempat ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pondok Bahar, yang berada di wilayah Ciledug. Penolakan dari warga disampaikan dalam bentuk protes dan membentangkan spanduk di pagar rumah yang dijadikan gereja tersebut. Isi spanduk itu menegaskan penolakan warga atas penggunaan rumah tersebut sebagai sarana ibadah.

Sulitnya memenuhi persyaratan
Menurut penuturan bebarapa pihak, sebenarnya sebagian dari kelompok keagamaan ini telah mengajukan diri untuk membangun Gereja, namun belum terwujud. Perijinan dirasakan sangat ketat dan terhenti karena persyaratan yang harus dipenuhi, terutama jumlah jemaat pendukung. Alasan inilah mengapa mereka memilih menggunakan rumah sebagai tempat ibadah, karena beratnya memenuhi persyaratan.
Ketika memproses pendirian rumah ibadah, dengan adanya syarat tentang jumlah umat yang domisilinya berdekatan (dalam radius satu kecamatan sekalipun), menurut mereka, tidak mungkin mencapai jumlah 90 an, untuk waktu sekarang ini. Dengan kata lain, kalau mengikuti aturan dalam PBM itu tidak akan bisa mendirikan rumah ibadah.
Pada umat Konghucu juga, rumah tinggalnya terpencar di beberapa wilayah dan sulit menemukan jumlah 90 jemaat dalam satu wilayah setempat. Keluhannya sama dengan yang dikemukakan oleh Pandito Harmanto dari Buddha, Pdt. Deny J. Oping dari Kristen dan Nyoman Subitsa dari Hindu.
Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, komunitas Kekristenan banyak mengajukan perijinan pendirian dan atau renovasi rumah ibadah, melalui FKUB. Beberapa gereja memiliki persoalan dengan perijinan, tanpa memilah gereja yang sudah lama berdiri maupun yang baru akan berdiri. Gereja HKBP di wilayah Tanah Tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1970-an mendapatkan hambatan ketika melakukan renovasi . Kasusnya sempat menghangat dan mencuat di public, meski akhirnya terselesaikan juga.
Pada gereja Protestan, masalahnya bukan saja soal perijinan, tapi dengan banyaknya jumlah denominasi, lebih sering mengemuka sebagai kasus. Karena masing-masing denominasi mengajukan ijin untuk mendirikan gereja. Bahkan, di dalam gereja Protestan juga tidak luput dari warna kesukuan yang kental. Kenyataan demikian ini, khusus maraknya gereja bernuansa kesukuan, juga dikeluhkan oleh pemuka Kristen sendiri, yang kebetulan menjadi pengurus FKUB. “Kami menjadi kesulitan dalam mengumpulkan jumlah jemaat yang mendukung pendirian gerejanya”. Namun juga kami prihatin, dengan sikap saudara- saudara saya umat Muslim, yang sering terlalu cepat berprasangka. Setiap gerak gerik umat Kristen, terutama yang menyangkut rencana pendirian rumah ibadah, selalu dimunculkan isu “kristenisasi”. Isu seperi itu bersambung ke masalah SARA.

Preview
Pemberlakuan PBM No. 8 dan No 9 Thun 2006, adalah sebuah produk politik kenegaraan yang multi dimensi. Pada dimensi sosial, adalah perwujudaan kepastian normatif, antar penganut agama. Produk tersebut tersusun setelah melalui proses panjang dengan melibatkan semua unsur Majels Agama yang ada di Indonesia.
Kehidupan antarumat beragama yang dipengaruhi oleh masalah pendirian rumah ibadat di kota Tangerang, adalah suatu kondisi yang merepresentasi hubungan antarumat beragama di Indonesia. Terutama pada wialayah perkotaan dengan segala pertumbuhan sarana dan prasarana fisiknya, dan yang dibumbui oleh pesatnya perubaahan sosial dan keragaman budaya.
Ketegangan antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh pendirian rumah ibadat, adalah sisi lain dari pergolakan budaya yang akan terus bergulir. Dalam konteks urbanisasi, kondisi hubunagn antaragama berada dalam posisi instrument, namun menemukan pola hubunngan itu dalam konteks politik kenegaraan.
Dengan menelusuri kasus-kasus yang terjadi melalui penelitian ini, bisa ditarik beberapa simpulan sekaligus rekomendasikan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang kompeten.
Kondisi masyarakat di mana terdiri “mayoritas-minoritas”, sebagai dukungan pendirian rumah ibadat, sebaiknya memang tidak untuk dipaksakan dengan pola-pola yang lazim dalam keorganisasian sosial. Karena dibalik itu adalah sentimen keagamaan, yang memiliki sejarah panjang, yang telah membentuk karakter budaya.

Terjadi simplifikasi hubungan antaragama, di dalamnya, yang pada gilirannya, seperti yang disampaikan sementara informan, bahwa proses perijinan itu belum menyentuh aspek sosial, terutama aspek sosiologis di sekitar pertautan dengan warga sekitar yang Muslim dan non Muslim, misalnya jemaat gereja tersebut yang butuh tempat ibadah. Bahwa akar persoalan tidak tersentuh di balik kelengkapan administrasi dan prosedur pendirian gereja yang diajukan. Masyarakat terlanjur memberi stempel bahwa jemaat gereja adalah kalangan yang jauh lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi ketimbang warga sekitar. Sementara kebanyakan warga sekitar masih tinggal di perkampungan padat penduduk dan bahkan kumuh. Hal seperti ini dapat ditemukan di salah satu gereja di kawasan Tanah Tinggi. Sebuah gereja HKBP mendapat penolakan dari warga sekitar ketika mengajukan proses renovasi.
Diskursus ini semata-mata berangkat dari kekinian, dan belum lagi kalau ditarik ke belakang, yang menurut penuturan ahli sejarah, masyarakat Banten, di mana Tangerang adalah menjadi bagian tidak terpisahkan, dikenal sebagai masyarakat Islam yang kental dengan segala adat istiadatnya. Selama berabad-abad, keislaman mereka tidak mau diusik, dan mereka sangat senstitif terhadap segala bentuk intervensi yang dipandang akan merusak atau mengeliminasi Islam.
Konflik bernuansa agama yang sewaktu-waktu muncul, terutama yang dipicu oleh pendirian rumah ibadah, berakar dari radikalisme dan ekslusifitas kelompok-kelompok keagamaan.
Pengelolaan konflik (conflict resolution), dalam hal ini oleh pimpinan (tokoh kharismatis) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik di dalam masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir pada setiap komunitas dan keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan. Tugas pemimpin adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativiras individu guna menjaga dinamika sosial.
Dampak konflik (conflict effect/conflict impact), konflik yang tidak dapat dikelola secara baik menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik menjadi tidak harmonis dalam hubungan kerjasama, dan pada sebagian masyarakat mendorong radikalisme .
Anggota FKUB sebagai orang komunitas yang berdiri sebagai hasil kesepakatan nasional, tampaknya memberi arti tersendiri. Lembaga ini relatif dapat memainkan fungsi asosiasi yang akan merasakan kerugian apabila terjadi konflik, dan sebailknya akan bersama memperoleh keuntungan manakala berhasil menciptakan kerukunan.
Dengan adanya PBM, sedikit banyak telah mengeliminir konflik dan ketegangan, dan telah menciptakan kesaling terikatan. Namun diakui, masih menyisakan masalah, yang dalam hal ini disumbang oleh ekslusivitas dan radikalitas yang dilatarbelakangi oleh sentimen keagamaan.
Aktivitas pendirian ruman ibadah, tampaknya akan tetap menjadi simbol ketegangan dan kecurigaan, dan oleh karena itu perlu terus dikawal oleh para pengampu rumah ibadah masing-masing agama yang bersama-sama menjadikan PBM atau FKUB sebagai pengawal nilai-nilai normatif yang menjadi pegangan bersama.

Kesimpulan
Pemberlakuan PBM No. 8 dan N0 9 Tahun 2006 di kota Tangerang relatif telah mempengaruhi secara positif, upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya memelihara kerukunan antaragama. Umat penganut suatu agama yang selama ini merasa saling terusik satu sama lain, akibat pendirian rumah ibadah, relatif menemukan pola hubungan baru yang tercipta oleh karena sama-sama ingin mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Keberadaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Kota Tangerang relative telah berhasil mengurangi ketegangan antarumat beragama. Upaya yang dilakukan adalah menbantu pengurusan IMB rumah-rumah ibadah, masing-masing agama. Rumah ibadah yang sudah lama berdiri dan belum meiliki IMB dibantu pengurusannya, dan bagi yang akan membangun didampingi cara pengurusan perjinannya.
Namun diakui bahwa upaya FKUB untuk terus mengawal setiap upaya penyelesaian pengurusan IMB. tersebut masih menyisakan adanya persoalan, yang memerlukan penyelesaian ke depan. Pendirian rumah rumah ibadat masih menjadi persoalan sensitive dalam hubungan antarumat beragama. Karena fungsinya yang sangat urgen, yakni sebagai pusat peribadatan, dan pemusatan kegiatan keagamaan lainnya.
Keberadaan rumah ibadat juga dipandang sebagai simbol kekuatan komunitas para penganut di sekitarnya, hingga pembangunan rumah ibadah seakan menjadi simbol “kemenangan” agama tertentu, sementara bagi kelompok yang lain, seakan menjadi simbol “perlawanan” bagi yang lainnya.
Pihak FKUB Kota Tangerang dihadapkan pada beberapa masalah dalam merekomendasikan pendirian rumah ibadat: Terjadi perbedaan pendapat diantara penganut Islam sendiri dalam mensikapi pendirian rumah ibadat agama lain; adanya sejumlah denominasi dalam agama Kristen Protestan, di mana masing-masing ingin mendirikan geraja sendiri; ada benturan dengan pihak Tata Kota, terutama menyangkut posisi dan status tanah rumah ibadat yang sudah lama berdiri, dan akan diuruskan IMB nya, dan masalah “mayoritas-inoritas” dalam hubungan kepenganutan agama.
Para pemuka agama non Muslim, merasakan adanya perlakuan yang berbeda. Selama ini hanya rumah ibadat non Muslim yang dijadikan perhatian utama, sementara pendirian rumah-rumah ibadat Muslim (Masjid) seakan tidak tersentuh oleh ketatnya aturan administrasi sebagaimana diatur oleh PBM tersebut.

Rekomendasi
Dari simpulan hasil penelitian ini merekomendasikan: (1) Bahwa solusi atas permasalahan kasus di sekitar pendirian rumah iabadah, harus dibedakan antara pendirian rumah ibadat Muslim dengan rumah ibadat non Muslim, karena perbedaan karakteristik umat yang bersangkutan dan lingkungan sosialnya; (2) Peran FKUB secara umum, dalam merekomendasi pendirian rumah ibadat, seyogyanya juga memperhatikan: (1) aspek kultural warganya yang merepresentasikan sebagai kaum pendatang dan asli; (2) aspek perubahan yang dilatarbelakangi proses modernisasi dan geografis; (3) masih adanya sensitivitas yang mencerminkan hubungan “mayoritas-minoritas”.
FKUB sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya wadah yang mampu menjembatani kepentingan lintas agama. Perlu dibangun wadah yang mengawal pelaksanaan di lapangan, mengenal kondisi budaya lingkungan di mana sebuah rumah ibadat akan didirikan. Tim ini juga yang akan memberikan masukan untuk melakukan pendekatan kepada warga sekitar agar memahami peraturan pemerintah.

@penelitianagama @tangerang @gereja #masjid @fkub #vihara #buddha #hindu #konghucu

Baca lebih lanjut

EDEN: MINORITAS YANG BERPOTENSI MEMPERKERUH KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Tidak gampang bagi kami, menuduh suatu kelompok dianggap “sesat”, terutama kepada kaum minoritas. Sebagai aktifis HAM sepantasnya kami melindungi kelompok minoritas agar tidak selalu disudutkan. Namun dalam kenyataannya, tidak setiap yang minoritas adalah layak dilindungi. Sejauh tidak ada bukti ajarannya atau tindakannya melakukan pelanggaran pidana atau menyinggung aqidah kelompok lain. Ajakan dialog pun pernah kami layangkan, dengan terlebih dulu saya menyampaikan pikirannya melalui emal ke komunitas eden. Maksud saya, agar penyelesaian perbedaan pandangan tetap mengedepankan dialog. Tapi gayung itu tak pernah bersambut. Penulis justru dituduh sebagai penfitnah dan penghasut. Naudzubukkah.
Komunitas eden, meskipun secara keanggotaan jumlahnya tak seberapa, tetapi berpotensi besar melakukan pelanggaran pidana. Ajaran-ajarannya telah menginterfensi hak hidup agama lain, dengan fatwanya menghapus Islam dari muka bumi. Berkoar atasnama tuhan, eden menyatakan ingin memperkuat persaudaraan sesama kaum beragama, tapi justru yang diperkuat adalah rasa permusuhannya. Seseorang atau kelompok yang tidak mentaati ajaran eden, dianggap sebagai “musuh tuhan” dan perlawanannya dianggap melawan tuhan. Itulah tindakan semena-mena eden memperlakukan asma tuhan.
Belum lagi tentang seorang anggota eden yang menelantarkan isteri beserta anak-anaknya, karena waktunya dihabiskan di eden. Alasan yang dipakai, adalah dengan menyebut atasnama tuhan, bahwa urusan eden dianggap “urusan tuhan” dan di luar itu bukanlah urusan tuhan. Dan sang isteri diultimatum, kalau ingin selamat harus tinggal bersama sama di eden. Tindakan penelantaran orang yang seperti itu didasarkan, sekalilagi “wahyu tuhan”.

Baca lebih lanjut

TEOLOGI JIHAD ISLAM RADIKAL

Oleh Marzani Anwar

Dimaksud dengan teologi jihad di sini, adalah sistem kepercayaan dalam agama yang dijadikan dasar atau motivasi melakukan suatu tindakan jihad. Dalam ajaran Islam, arti jihad secara kharfiah adalah bersungguh-sungguh . Maka terdapat beberapa pengertian yang mengikuti substansi tersebut, misalnya jihad dalam membela hak-hak sipil, jihad memerangi kemiskinan, jihad memerangi kebodohan, jihad melawan penindasan, dan sebagainya. Masing-masing memiliki pengertiannya sendiri.
Ziauddin Sardar, misalnya, mengaitkan arti jihad dengan potensi intelektual cendekiawan Islam. Menurutnya, Jihad tidak mempunyai kaitan dengan agresi, ataupun dengan penyebaran keyakinan, ego individual, fanatisme, maupun irasional. Jihad adalah suatu tindakan defensif yang sudah dipertimbangkan dengan matang oleh komunitas untuk melawan penindasan dan ketidakadilan dalam segala bentuknya. Tujuannya adalah untuk melawan ketidakadilan dan bukan untuk menggantikan sistem kekuasaan satu dengan lainnya atau untuk menggantikan dominasi suatu kelompok dengan dominasi kelompok lainnya .
Sementra itu, pengertian Jihad menurut Muhammad Chirzin, ditegaskan, adalah berkaitan langsung dengan perintah dakwah. Kegiatan dakwah, sejak jaman Nabi hingga sekarang mengalami dinamika. Mulai dari kegiatan door to door, dan berkirim Surat, hingga pada zaman modern dilakukan melalui radio, surat kabar, televisi, dan media elektronik lainnya. Dengan mendasarkan pada teks Firman Allah di S. Al A’raf/7: 158 dan S.QS. Al-Fath/48: 16, juga dengan mengadopsi pendapat Muhammad Husaini Fadlullah, pada ayat pertama, mengarah pada penyingkiran hambatan yang merintangi dakwah Islaam, dengan menghancurkan unsur-unsur yang menghalangi kaum Muslimin mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Dengan demikian, perang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya fitnah. Dari ayat tersebut tidak dapat ditarik dalil apapun untuk pembenaran perang untuk tujuan dakwah. Adapun ayat kedua, adalah berisi seruan kepada orang Arab Badui agar bergabung dalam barisan pejuang yang memerangi kaum kafir dengan dua pilihan, masuk Islam atau diperangi. Peperangan yang dimaksud dalam ayat ini, dilakukan atas permusuhan atas orang-orang kafir, dan/ atau untuk memperthanlan diri dari serangan mereka .

Baca lebih lanjut

KEKEJAMAN PKI DARI MASA KE MASA

Oleh Marzani Anwar

Marzani Anwar, adalah Peneliti Utama, pada Balai Litbang Agama Jakarta. Pernah menjadi Koordinator Penelitian “Pelanggaran HAM oleh PKI”, KOMNAS HAM Tahun 2005.

Sejarah Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun. Didahului dengan adanya gerakan revolusioner yang disebut formal fase nonparlementer, yakni pengambialihan kekuasaan dari pemerintah yang syah. Peristiwanya terjadi pada tanggal 18 September 1948. Dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Usaha kudeta itu disertai pula dengan melakukan penculikan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap sejumlah penduduk sipil, polisi dan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Aksi-aksi sepihak oleh PKI dalam bentuk kekerasan ternyata masih berlanjut, dan muncul ke permukaan sejak tahun 1960. Meletusnya Gerakan 30 September 1965, seakan menjadi antiklimaks. Disusul gerakan sporadis sampai tahun 1968an.
Kekerasan oleh PKI di Indonesia tersebut telah menorehkan sejarah panjang tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena terjadi aksi-reaksi antar kelompok di masyarakat dan dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Kebijakan sistematis oleh Partai Komunis Indonesia, sekaligus merupakan kelengahan pemerintah. Untuk itu perlu dicermati guna pengayaan pengetahuan mengenai fakta-fakta historis pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pengetahuan itu, terbuka bagi upaya perlindungan hak-hak asasi manusia ke depan, dan bukan tidak mungkin membuka akses pro yustisia.
Pengkajian ini adalah bagian dari penguatan Aksi Nasional Hak Asasi manusia (1998-2003), yang berisi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam ketentuan umum UU No. 39 tahun 1999, pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga Komisi Nasional hal Asasi manusia sebagai lembaga mandiri, adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian di samping penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Ruang lingkup pengkajian dalam studi ini adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh PKI meliputi peristiwa tahun 1948, 1965 dan tahun 1967, menyangkut tempat, waktu kejadian, korban, bentuk dan cara kekerasan yang dilakukan.
Pengkajian ini tidak bersifat pro-justisia, karena kejadiannya sudah terlalu jauh, yakni sudah lebih dari 40 tahun dari sekarang, dimana para pelakunya sudah hampir tidak mungkin dilakukan tuntutan hukum. Sementara para saksi yang masih hidup, sudah berusia lanjut.
Penghimpunan data dilakukan melalui dua sumber, yakni sumber primer, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan para saksi yang masih hidup. Sumber skunder, berupa informasi yang diperoleh melalui buku, catatan, dokumen dan naskah-naskah tertentu yang berisi pengayaan informasi dan verifikasi atas kejadian-kejadian di sekitar gerakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI.

Pembantaian demi pembantaian
Tragedi G 30 S PKI degan segala eksesnya yang terjadi pada tahun 1965 tidak perlu diungkap di kesemptan ini, karena sudah banyak terekspos di buku-buku sejarah dan media massa. Pengngkapan beberapa kasus yang lain kita mulai dari apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sejak tahun 60an daerah Jawa Tengah di kenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosusuro, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi-aksi sepihak yang ditujukan kepada lawan politk, tokoh agama dan orang-orang sipil tak berdosa. Di antara adalah penculikan dan penghilangan paksa terhadap 4 orang di Klaten, dan hingga kini tidak ketahuan di mana kuburannya. Pada kasus yang lain, sebanyak 16 orang, di orang-orang PKI secara tiba-tiba menyekap sambil mengacung-acungkan arit (sabit). Kawan-kawannya yang tidak bisa lolos, menjadi sasaran kekerasan massa PKI. Mereka yang dibacok dan dibabat ada 7 orang, ada yang dibacok bagian kepala, tangan, dan bahu. Pembunuhan juga menimpa Basuni di Jatinom dan Miftah penduduk Laweyan Sala.
Beralih ke ‘peristiwa Kanigoro’ karena terjadinya di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur. Tempat dilangsungkannya sebuah acara Mental-Training oleh PII (Pelajar Islam Indonesia). Saat itu, yakni pada tanggal 13 Januari 1965, di tengah berlangsungnya acara tersebut, anggota PKI melakukan penggrebegan dipagi hari sehabis peserta menjalankan shalat shubuh. Pada saat itu, orang-orang PKI, dengan sertamerta datang dan secara serempak menyerbu seluruh lokasi mental- training. Kemudian melakukan mengambil buku-buku termasuk al Qur’an yang ada di masjid dan kemudian dinjak-injak. Para peserta , termasuk panitia, sebanyak 150an digiring dengan tangan diikat satu sama lain, dipaksa berjalan sejauh 4 km sambil diintimadasi diancam, serta teror.
Peristiwa “Cemethuk” Banyuwangi, informasi didapat kesaksian Maedori, seorang saksi mata yang karena berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI, kemudian bisa memberikan kesaksian mengenai peristiwa “Cemethuk” Banyuwangi. Aksi PKI di Banyuwangi, berkaitan langung dengan G30S /PKI di Jakarta. Sebanyak orang diberikanan yang sudah dicampuri racun, kemudian satu persatu mereka dibunuh dan mayatnya dimasukkan sumur yang sudah disediakan sebelumnya. Lubang pembantaian itu, sebanyak tiga buah. Satu lobang besar berisi 40 orang mayat, dan dua yang lainnya masing-masing berisi 11 mayat.
Pterjadi pmbantaian di Blitar Selatan atas pengungkapan dalam buku buku Siapa Menabur angin akan Menuai badai tulisan Soegiarso Soerojo, di hal. 331-332 antara lain mengungkapkan kasus kekejaman yang dilakukan PKI, sbb.: Di Rejotangan, Ngunut, Kaliwadi dan Bojolangu, mereka melakukan praktek intimidasi terhadap rakyat dan merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dengan sasaran utama golonga beragama. Menculik setiap orang yang mereka curigai, bila ternyata lawan, mereka tidak segan-segan membunuhnya. Praktek kejam tersebut dipimpin oleh Sugita dan Sutrisno, keduanya anggota CGMI.
Kasus pembantaian di Kediri diungkap berdasar kesaksian Ibu Yatinah (69 tahun), anak kandung korban bernama Sarman. Peristiwanya terjadi sekitar tanggal 18 September 48 sewaktu menghadiri rapat pamong di kalurahan, tiba-tiba ia dicegat oleh segerombolan orang. Kemudian di bawa paksa oleh orang-orang tersebut ke suatu tempat, sambil diikat kedua tangannya. Berhari-hari ayahnya tidak juga pulang, dan ternyata termasuk yang dimasukkan di sumur maut dekat di sini (menunjuk ke luar desa ), bersama 108 orang. Sarman tertulis di no. 48 dalam daftar di monumen tersebut.
Masih di Kediri, yakni penculikan yang disertai pembunuhan, yang.terjadi pasca G 30 S. Korbannya adalah Imam Mursyid dan kawan-kawannya, termasuk Kyai Zaenuddin. Atas kesaksian Djaini bin Ramelan, Umur 65 tahun, adik kandung korban Imam Mursyid. Selama 5 ia tidak tidur, tidak shalat dan tidak makan. Menurut salah seorang yang ikut mengubur, ia cuma bilang bahwa Imam Mursyid dicegat di tengah jalan kemudian di bawa ke desa Besowo, kemudian di oper ke sana kemari, sampai akhirnya diikat terus dimasukkan ke jurang sungai. Sungainya sendiri itu sangat curam, setinggi pohon kelapa. Penculikan terjadi sekitar 10 Oktober 1965. Keadaan mayat, badannya masih utuh tapi dalam keadaan badannya diikat kencang. Perkiraan saksi. Korban dimasukkan di sumur itu dalam keadaan masih hidup, kemudian ditimbuni tanah.
Kasus Takeran (Sumur Kenongo Mulyo) terungkap atas dasar kesaksian Kaelan Suryo Martono, umur 73 Tahun, beralamat di desa Giringan, pekerjaan sebagai petani. Jawa Timur. Ia memberikan keterangan sekitar peristiwa Takeran tahun 1948. Keterangan mengenai kasus Takeran diperkuat oleh salah seorang saksi korban bernama Hadi Syamsuri, usia 80 tahun, pensiunan Naib (Petugas Pernikahan) di Takeran . Ia diculik dan digiring ke desa Baeng dan ditahan di sana. Di tempat tersebut sudah ada sekitar delapan puluh orang Muslim yang menjadi tahanan. Selama empat puluh hari ia ditahan di Baeng. Di tempat tawanan ternyata ditemui sejumlah lurah yang juga ditawan. Selama ditahan, mereka dibiarkan saja, tidak dikasih makan. Sebagian kawan lain ditahannya di desa Cigrok. Sementara mereka dalam tahanan, orang-orang PKI itu merampas kerbau-kerbau dan sapi milik warga di kecamatan. Tiap hari mereka melakukan pemotongan kerbau atau sapi untuk pesta yang jaga-jaga di Baeng. Pada saat tentara Siliwangi datang, mereka yang ditahan di desa Cigrok, dibunuh semua oleh PKI. Sementara yang di Baeng, berhasil menyelamatkan diri.
Kasus Kresek, Madiun terungkap berdasarkan kesaksian KH. Ahmad Junaedi, anak kandung salah seorang korban bernama KH. Barokah Bachruddin. Sejumlah Kyai diculik dan kemudian dibunuh. Diduga kuat sebelum dibunuh, mereka dianiaya. Menurut para saksi, para Kyai itu ada yang matinya ditembak, ada yang dipenggal lehernya, dan ada yang dipukul dengan benda tajam, dan Kyai Shodiq sendiri katanya satu-satunya yang dibunuhnya dengan cara didorong ke lubang dalam keadaan tangan terikat kemudian diurug (ditimbuni tanah). Husnun, salah seorang saksi, mendapat sedikit keterangan dari para saksi lain, bahwa para penculiknya waktu itu membawa senjata parang, tali, benda tumpul, di samping senjata api dan alat lainnya.
Terungkapnya kasus pembantaian di Markas Gebung, Ngawi Jawa Timur, adalah berdasarkan keterangan para saksi korban peristiwa penculikan di desa Gebung. Para korbannya ditahan selama 12 hari, hampir-hampir tidak diberi makan Mereka terkurung di dalam rumah yang terkunci, tiba-tiba rumah dibakar. Sementara orang-orang PKI tetap siaga di luar rumah, lengkap dengan senjata tajamnya, sehingga tawanan yang mencoba kabur langsung ditangkap lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam api atau dibunuh langsung. Setelah peristiwa usai, kemudian dibersihkan, ditemukan banyak mayat, tujuh orang di antaranya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Ngawi.

Perspectif HAM

PKI telah secara sistematis melakukan tindak kejahatan pelanggaran HAM berat atau diduga kuat melakukan pelangaran HAM berat. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari fakt-fakta yang berhasil dikumpulkan. Adanya rapat-rapat persiapan yang dilakukan oleh para pimpinan Biro Khusus PKI dan Pimpinan CC PKI, dalam mempersiapkan pengambialihan pemerintahan tahun 1965 sangat memperkuat indikasi itu.
Gerakan 30 September tahun 1965 adalah realisasi tindakan sebagaimana telah direncanakan oleh mereka. Gerakan ini terorganisasi secara sistematis, yakni melalui struktur organisasi: tingkat pusat (CCPKI), Comite Daerah Besar (CDB PKI), Comite Kota (CK PKI) sampai ke Comite Seksi (CS PKI) sebagai comitte basis. Pelanggaran HAM berat dilakukan dalam bentuk-bentuk sbb.:
Penghilangan nyawa, yang didahului dengan penculikan dan penyiksaan tanpa melalui proses hukum. Ini terjadi pada kasus antara lain: Pembunuhan terhadap 6 orang Jenderal TNI AD dan seorang Perwira, dua perwira TNI AD di Yogyakarta, serta penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap sejumlah Kyai, pemuka masyarakat dan warga lain yang tidak berdosa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timut. Tindakan pelanggaran terhadap Hak Hidup merupakan pelanggaran atas pasal 28 A dan 28 I UUD 1945 yang menerangkan bahwa hak hidup merupakan hak seseorang dan hak hidup itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pembunuhan juga melanggaran terhadap pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 DUHAM, pasal 6 Konvenan Inernasional tentang Hak Sipol dan Politik.
Pembunuhan dengan sasaran orang-orang berpengaruh di masyarakat seperti pada peristiwa Lubang Buaya Jakarta dan beberapa peristiwa di Jawa Timur menunjukkan adanya target politik tingkat tinggi, dan merupakan teror mental, yang berdampak psikologis yang luar biasa di masyarakat. Timbulnya keresahan sosial yang meluas sebagai akibat dari tindakan itu, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat 2 UU. No 39/1999 tentang hak untuk hidup tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir bathin.
Penggrebegan, disertai teror yang terjadi antara lain pada persistiwa Kanigoro, oleh orang-orang PKI telah melanggar hak asasi manusia khususnya Pasal 3 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, keamanan dan kemerdekaan pribadi.
Penyiksaan, yang dalam hal ini dilakukan sebelum pembunuhan, juga terjadi pada sejumlah orang di Solo tahun 1965, di Manisrenggo dan atau Jatinom, Klaten, tahun 1948 dan 1965, dengan sasaran penduduk sipil . Merupakan kejahatan kemanusiaan dan telah melanggar Convenstion Against Torture and Other Crinel, Inhuman, or Degrading treatment or Punishment. Juga melanggar Pasal 4 dan Pasal 33 UU No. 39/1999 yakni tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.
Penghilangan secara paksa juga terlanggar, dengan adanya tindak penculikan terhadap lawan -lawan politik atau orang yang dianggap lawan politik PKI. Ini terjadi pada peristiwa-peristiwa Lubang Buaya, serta peristiwa penculikan para Kyai di Madiun, penyekapan dan pembunuhan di Ngawi. Tindakan ini melanggar Pasal 33 ayat 2 UU N0. 39 tentang HAM yang menyatakan setiap orang harus bebas dari penghilangan scara paksa.

#pki #kekerasan #ham #uu

CUCI OTAK ALA EDEN

Oleh Marzani Anwar

Selalu saja menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa ada saja orang yang mau masuk komunitas eden. Meski ajarannya aneh, pimpinannya mengaku-aku mendapat wahyu dari malaikat jibril, suka menebar berita-berita buruk, menebar kebohongan, dan memurtadkan para pengikutnya.
Pencucian otak atau brain washing memang telah terjadi di komunitas Eden. Pemusatannya pada ritual penyucian. Seseorang yang semula Muslim, setelah dicuci otak, jadi keluar dari agamanya. Meyakini ajaran eden sebagai sumber kebenarannya. Dst.
Seseorang yang mau pensucian memang berbekkal kepercayaan pada eden, dhi percaya bahwa Lia itu adalah benar seorang yang memperoleh wahyu tuhan, pendamping jibril . Pertanyaannya, kenapa bisa membenarkan pewahyuan eden. Jawabannya memang lebih kepada yang bersangkutan. Tapi di duga kuat, karena terpesona pada risalah risalah eden, yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sementara pengetahuan agama yang bersangkutan belum memadai. Jadi nyaris tidak ada waktu untuk  memilih ruang mana yang seharusnya dimasuki.
Kalau soal kelebihan seseorang, mengundang keterpesonaan, ini sudah lazim dalam dunia messianis. Oliver Leaman et.al dalam bukunya Pemerintahan akhir Zaman (2005: 157-158), mengutip catatan Timothy Furnish, tentang jumlah para messianis yang lebih dari ratusan. Belum termasuk mahdi-mahdi di kalangan Syiah, dan yang beredar di internet. Antara lain ada Ghafar Shahi yang mengaku wajahnya tergambar di bulan, ada Rael, seorang wartawn Perancis yang mengaku bertemu dengan Elohim, makluk angkasa luar yang mendeklar dirinya sebagai pencipta alam semesta. Ada lagi Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku “memperoleh wahyu”, Jaber Bolushi, dan sebagainya. Penulis di sini, tidak dalam kapasitas mempersoalkan pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim tersebut secara teologis, kecuali membaca fenomena messianisme yang kini muncul. Sebagiannya ada yang sudah menyejarah, seperti kemahdian pada masyarakat syiah dan dalam pengikut ahmadiyah. Masih banyak lagi kisah-kisah kemunculan seseorang yang mengklaim memiliki keluarbiasaan dan kemudian mendeklar dirinya sebagai pemimpin umat manusia akhir zaman.
Lia Eden dengan klaim dan “kelebihan” yang dimiliki, hanyalah salah satu dari orang sebanyak itu. Sebagaimana para messianis yang lain, ia memperoleh sejumlah orang yang percaya pada ajaran-ajarannya. Keluarbiasaan Lia eden dimunculkan, dengan pengukuhannya, atasnama tuhan, bahwa dirinya adalah Ratu di Kerajaan Tuhan. Pengikutnya sendiri senantiasa memandangnya sebagai orang yang luar biasa, karena bisa menerima wahyu tuhan. Ia juga yang mendeklar bahwa zaman ini adalah zaman kerasulan baru, di mana jibril telah turun ke dunia menjadi rasul. Sekaligus klaim bahwa dalam kedudukan jibril sebagai rasul itulah, jibril didampingi Lia Eden. Terhadap orang-orang yang percaya pada klaim-klaimnya itulah, dilakukan proses pembaiatan, yang oleh Lia disebut “pensucian”.
Prosesi ritual sendiri sebenarnya cukup simpel: Ia berada dalam sebuah majelis. Didahului dengan pengakuan atas semua dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak akan berbuat dosa sekecil apapun lagi. Hampir sama dengan ajaran Islam tentang tobat nasuha. Justru dengan adanya kesamaan dengan tatacara bertobat dalam Islam itu menjadi pintu tersendiri yang membuka simpati dari kalangan Muslim yang tertarik untuk percaya dan bersedia disucikan.

Pertobatan melalui pensucian itu adalah peristiwa spiritual, yang melibatkan kesadaran diri dengan tuhannya. Tapi dalam majelis pertobatan itu, bertindak sebagai representasi tuhan adalah pimpinan komunitas sendiri, yaitu Lia Eden. Jadi, seseorang yang bertobat kepada tuhan, bersimpuh di hadapan sosok yang dipersepsi sebagai representasi tuhan, tersirat makna khusus. Dari sosok Lia edenlah keabsyahan pertobatan itu ditentukan, dan kepada Lia lah pengawasan atas tindakan paska ritual.

Baca lebih lanjut

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 234 pengikut lainnya