Tag

, , ,

Saat ini adalah saat yang dianggap tepat bagi masyarakat Yogyakarta, berhubung dengan berdirinya KIP3. Bulan Mei menjadi momentum sangat tepat, karena kita masih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dan sekaligus memperinati 9 tahun Era Reforamsi. Dan pada bulan Mei pula, pada tahun 2005 KIP3 Pusat dideklarasikan dan dikukuhkan kepengurusannya oleh Menko Kesra.
Berdirinya KIP3 yang awalnya diprakarsai oleh MUI, adalah bagian penting dalam upaya menghadang arus penyebarluasan pornografi dan kesemasarakan pornoaksi. Lembaga yang dideklarasikan oleh Menko Kesra, pada 13 Mei 2005 tidak lain didorong oleh rasa tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan moral bangsa. Masyarakat Yogayakarta tentu juga senafas dengan kami di Jakarta. Bahwa untuk menyelamatkan generasi muda kita dari kerusakan moral akibat pronografi dan pornoaksi, maka diperlukan wadah bersama. Melalui wadah seperti KIP3 ini diharapkan bisa menggalang berbagai potensi dari segenap lapisan masyarakatm dan oleh semua agama.
Merebaknya pornografi juga menjadi keprihatinan para menteri di kabinet SBY. Antara lain dengan dicanangkannya “keluarga Bersih Pornografi dan Pornoaksi” secara bersama-sama oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Agama dan Kepala Keplisian RI. Keputusan bersama tersebut ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2005.
Dengan bergulirnya reformasi memang telah membuka lebar kebebasan ekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan memperoleh informasi. Namun kita juga harus membayar mahal, karena kebebasan dan proses demokratisasi yang dicanangkan banyak yang disalahartikan. Ekspose pornografi oleh media elektronik dan media cetak, nyaris tak terbatas. Tidak terbatas di gedung-gedung bioskop, tetapi merambah ke tempat-tempat hiburan lain, pasar, mal, tempat-tempat rekreasi, kamar-kamar hotel, rumah-rumah warga, di desa dan di kota. Pornigrafi dalam berbagai bentuknya telah mempengaruhi perilaku masyarakat. Kerusakan moral merebak ke berbagai lapisan di masyarakat, baik terpelajar maupun masyarakat awam.
Gaya hidup masyarakat Indonesia kini kita akui, berubah cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi baru (New Communication Technology). Menurut Rogers, sebagaimana dikutip Bungin (2002), bahwa Media baru ini terdiri empat jenis, meliputi (1) media tulis (writing), (2) media cetak ( printing), telekomunikasi (telecomunication), dan media interaksi (interactive communication). Dalam perkembangannya media baru yang dirasakan sangat bermanfaat, kini telah merubah peradaban umat manusia terutama paradigma interaksi sosial. Pesan itu sendiri telah berubah menjadi subyek komunikasi yang sangat interaktif, dan media telah menjadi sahabat baru manusia.
Interaksi manusia melalui media jaringan telah menciptakan ruang baru kehidupan manusia yang disebut dengan cybercommunity, yaitu sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak secara langsung dapat diindera, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Manusia terbawa kepada dunia yang baru yakni dunia yang “sangat kecil” tapi memiliki pola hubungan yang tanpa batas.
Media yang memiliki jangkuan terluas adalah media televisi. Munculnya sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang media elektronik diimbangi dengan semakin naiknya daya beli masyarakat, sehingga memudahkan untuk membeli pesawat televisi tersebut. Sementara stasiun pemancar masing-masing perusahaaan juga diperkuat di hampir setiap wilayah propinsi di Indonesia.
Beragam jenis hiburan melalui media elektronik dan industri pariwisata banyak dijumpai bumbu-bumbu erotisme yang secara langsung maupun idak langsung mempengaruhi perilaku masyarakat. Terbentuknya budaya erotisme juga disemarakkan oleh media massa cetak, melalui Tabloid-tabloit yang semakin tak terkendali, dengan “atas nama kebebasan pers”. Peredaran CD dan VCD porno dengan harga yang sangat murah nyaris melanda pasaran bebas.


Dampak poronografi diperkirakan telah merusak perilaku anak-anak muda dan bahkan kalangan anak-anak. Kondisi demikian telah sangat mendesak untuk dihadapi bersama, oleh segenap kekuatan masyarakat yang komit terhadap pemeliharaan moral bangsa. Banyak kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan dan perkosaan, yang awalnya karena yang bersangkutan menonton film-film porno
Mengingat sudah demikian luasnya dampak prnografi, maka strategi penanggulangannya pun dibangun harus seluas mungkin. Dampak yang diharapkan dari gerakan harus pula menjangkau keluasan dampak yang juga ditimbulkan oleh pronografi dan pornoaksi.
Strategi gerakan, adalah kata yang paling tepat untuk mengtasi masalah besar tersebut. Karena masalah yang dihadapi adalah kekuatan raksasa media massa, yang dengan keluasan jangkauan dan daya pesonanya, telah sanggup merubah opini dan gaya hidup (life style) masyarakat dalam waktu singkat.
Strategi yang dibangun adalah cara bagaimana merubah opini atau setidaknya mempengaruhi opini masyarakat/bangsa Indonesia, yang telah memandang bahwa “pornografi adalah bagian dari budaya bangsa”. Persepsi itu perlu dikembalikan, bahwa “ pornografi dan pronoaksi berlawanan denga budaya bangsa”. Dengan demikian segala sesuatu yang berbau pornografi, akan dipandang sebagai merusak moral dan oleh karena itu harus dijauhi atau dihilangkan.
Model reaksi – aksi atau aksi-reaksi, tampaknya sudah klise, dan hanya bersifat sporadis. Aksi-aksi yang diperlukan adalah cara yang lebih mendasar dalam rangka memasyarakatkan dan memperkuat dukungan terhadap missi KIP3. Membangun strategi gerakan ditempuh dengan memperhitungkan potensi-potensi (resources) yang dimiliki, melihat kelemahan, dan mempertimbangan tantangan-tantangan ke depan, baru kemudian dengan melihat adanya peluang-peluang. Peluang itu bisa bersifat politis, kultural, dan institusional. Dari sisi ini kemudian menentukan prioritas kegiatan dengan target-target yang jelas dan terukur.
Menyadari bahwa, pemberantasan pornografi adalah berada pada posisi yang seakan tak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan entertaint media massa, yang cenderung “membebaskan diri dari ikatan moral” atau bertindak atas nama “kebebasan kreatif”, maka kita perlu berhitung masak-masak, agar langkah nyata tidak malah berbalik menjadi petaka.
Kita perlu menghargai langkah Kapolri dalam upaya mempersempit ruang gerak peredaran media pornoigrafi, dalam bentuk cetakan maupun multimedia lainnya. Namun kita masih prihatin. Langkah-langkah yang dilakukan selama ini perlu memperolehsupprt kita semua. Sebagai warga bangsa, yang ingin menyelamatkan generasi muda.
Karena, Belum tuntas pembahasan RUU APP di DPR. Di antaranya masih adanya pihak-pihak yang ingin memaksakan pendpatanya seolah-olah dengan pemberlakuan UU APP tersebut akan memasung kreativitas dan melanggar hak asasi manusia. Padahal falsafah negara kita jelas tidak memberikan kebebasan warga bangsa ini tanpa batas. Dan sudah sepantasnya kalau segala tindakan dan perilaku mansia warga bangsa ini terlebih dahulu harus menoleh pada nilai-nilai Pancasila.. Kita tetap menghargai hak-hak asasi manusia, keadilan gender, dan kreativitas warga, tetapi tidak berarti membiarkan masyarakat menjadi korban kebebasannya sendiri. Pornografi dan pornoaksi adalah proses perusakan yang bukan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri. Karena kita tidak pandai dalam pengendalian diri, sehingga segala sesuatu dibiarkan dalam budaya serba boleh.
Kami punya keyakinan, bahwa di Yogyakarta ini masih cukup kuat untuk membentengi masyarakatnya dari tingkah laku kebablasan, yang menjurus pada pornografi: (1) Majelis-majelis agama sepakat untuk melarang pornografi, karena tidak bertentangan dengan ajaran setiap agama; (2) Para pendukung lembaga ini, terdiri orang-orang berlatarbelakang keahlian dan memiliki profesi, di samping idelaisme yang tinggi untuk menegakkan moral bangsa Indonesia; (3) Para anggota pengurus KIP3 DIY, terdiri dari orang-orang yang telah lama bergerak di dalam aktivitas social-keagamaan dan memiliki komitmen besar untuk melaksanakan tugas-tugas mengemban visi missi KIP3. Termasuk para pakar hukum /Advokasi yang bersedia membantu masyarakat dalam rangka class action; (4) Para pengelola perusahaan media massa cetak, media elektronik dan cybernet, yang memegang nilai-nilai etika dalam penyebarluasan informasi, patut dihargai dan diajak untuk bekerjasama dalam upaya sosialisasi program aksi; (5) Banyaknya organisasi yang punya konsen yang sama dengan KIP3 (menginventarisir organisasi tersebut); (6) Lembaga-lembaga pendidikanm baik formal maupun non formal, termasuk pondok-pondok pesantrreen, akan sama-sama prihatin dengan maraknya isu pornografi.

Masalahnya tinggal bagaimana menyusuun strategi bersama, agar cita-cita luhur itu bisa teraa dampak positifnya dalam masyarakat. Kita akui bahwa, posisi tawar gerakan pemberantasan pornoaksi dan pornografi terlalu lemah terhadap kapitalisme. Kalangan produsen media hiburan adalah pemilik modal yang relatif kuat dan dalam segala jenis produknya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh sebesar-besarnya keuntungan. Bahkan di antara mereka juga terjadi persaingan ketat, di mana etika dan agama hanya diperhitungkan manakala memiliki nilai jual yang signifikan.

(disampaikan dalam deklarasi berdirinya KIP3 Jogjakarta tgl 24 Mei 2007)