“Saudara ini yang saya cari”, kata Pak Djohan, mengawali pertemuan saya dengannya di tahun 1981an. Saat itu Pak Djohan Effendi adalah kepala Balai Penelitian dan Kemasyarakatan Jakarta yang berkantor di Jl. Kramat Raya 85 jakarta Pusat. Saya adalah seorang pencari kerja yang sedang mengajukan lamaran untuk menjadi peneliti di kantornya.

Tidak tahu kenapa pak Djohan bersimpati dengan saya, ketika membuka-buka berkas lampiran surat permohonan saya. Rupanya ia terkesan dengan pengalaman jurnalistik saya. Karena saya memang memperkenalkan diri saya sebagai mantan wartawan kampus, tepatnya redaktur majalah ARENA yang diterbitkan Dewan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Sementara saya kala itu juga masih mengasuh majalah remaja masjid Menara yang terbit di Yogyakarta.

Omong-omong berlanjut ke soal HB Yassin. Waktu itu memang masih hangat perbincangan mengenai terbitnya buku Terjemahan al Qur’an oleh HB Jassin. Heboh pro-kontro atas penerbitan buku tersebut terjadi di media massa. Djohan Effendi sendiri dikenal sebagai sekretarisnya HB Yassin untuk penulis karya terjemahan kitab suci itu. Kebetulan saya adalah salah seorang yang ikut berpolemik melalui harian Pelita, dalam dalam posisi pendukung berat langkah HB Jassin. Ketika situasi perdebatan agak reda, muncul lagi isu hangat menyangkut Ahmad Wahib, dengan terbitnya buku Pergolakan Pemikiran Islam yang dieditori oleh Djohan sendiri dan Ismet Natsir.

Bagi saya waktu itu, pak Djohan yang pimpinan kantor, tapi tampak tidak berwajah birokrat. Ia lebih terlihat sebagai akademisi dengan kerja sambilan menjadi pejabat kantoran. Djohan dikenal sebagai penulis belakang layar. Menulis konsep pidato Presiden sudah menjadi makanannya. Menuliskan pidato-pidaato Mukti Ali adalah langganannya. Menulis pidato oraang gedeaan tentu harus memasuki perasaan dan pikiran yang bersangkutan. Sebab kalau salah menyebut sesuatu, bisa vatal akibatnya. Menyaangkut kepentingan nasional. Sebaliknya kalau cerdas memasukkan sebuah ide besar, akan besar pula dampak positifnya bagi kepentingan nasional.

Di samping menulis dan menerjemahkan buku-buku, secara sendiri maupun bersama orang lain. Bagi seorang pejabat, aktivitas untuk rajin menulis adalah suatu kegiatan yang tidak mudah untuk menjalaninya. Karena waktu bagi seorang pejabat adalah rapat-rapat, bepergian, monitoring, koordinasi, tandatangan surat-surat, dan banyak lagi. Tapi pak Djohan tampaknya punya kiat, waktu adalah kerja, waktu adalah membaca dan waktu adalah menulis. Maka di kantor, dan di rumah tidak ada bedanya. Di rumah ya ngurusi kantor dan apa saja yang sedang menjadi tanggngjawabnya, dan di kantor juga mengurusi apa saja yang menjadi tanggungjawabnya. Kantornya adalah rumahnya, dan rumah adalah kantornya.

Perjalanan hidup Djohan pun seakan mengalir begitu saja tanpa merasa diawasi oleh siapa-siapa, kecuali oleh diri sendiri, dan Tuhan tentu saja. Ngurusi kantor pemerintah bagi Djohan tak beda dengan ngurusi orang. Organ –organ tubuh manusia adalah sub-sub ordinat yang berfungsi dan dan memerlukan space untuk bebas tumbuh dan berkembang. Karena orang kantorpun macam-macam karakternya. Sebagian mementingkan disiplin dan ketatan pada peraturan atau petunjuk pimpinan, dan sebagian lagi ada yang tidak ingin terkungkung oleh aturan-aturan kantor yang ketat.

Sementara itu, sistem birokrasi di Indonesia, terutama masa orde baru, lebih berdomain pada kewenangan sang atasan. Seorang pejabat memiliki kekuasaan luar biasa, ketika sudah diangkat. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang pejabat, pernah diberlakukan apa yang disebut waskat alias pengawasan melekat. Dengan pengawasan terhadap diri sendiri, seorang diberikan kepercayaan penuh untuk mengontrol diri sendiri, mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Tapi yang terjadi adalah justru penguatan kekuasaan yang semakin besar, karena ia memperoleh kepercayaan penuh untuk mengawasi kebijakan dan sepakterjangnya sendiri. Dalam masalah awas mengawasi ini, tidak ada peluang bagi bawahan atau staf biasa mengawasi atasannya. Maka bertambah kuatlah kewenangan itu. Maunya menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan berwibawa, namun justru terjadi sebaliknya. Sepakterjang seorang pejabat semakin tidak terkendali dan tidak terawasi. Kontrol oleh penegak hukum dan inspektur bisa dibeli.

Seorang pejabat yang jujur misalnya, tidak jarang yang justru diberhentikan karena ”kejujurannya”. Maka para karyawan yang ingin dicatat sebagai sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang baik, yang tetap menerima gaji secara rutin setiap bulannya, akan selalu menjaga betul petunjuk atasannya, karena akan mempengaruhi kredibilitasnya.

Dalam aturan kepegawaian, kerja keras atau malas bekerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji. Sistem penggajian bagi PNS diatur atas dasar tinggi rendah golongan kepegawaiannya. Tingkatan golongan dalam kepegawaian ditentukan oleh ijazah yang dimiliki dan lama masa kerja. Mau pinter, mau bodo, asal golongannya lebih tinggi ya lebih besar gajinya. Sistem birokrasi diperkuat dengan adanya jaminan pensiun di hari tua. Semua bentuk reward dan layanan kemudahan itu dipandangnya sebagai jasa negara yang harus dibalas dengan ketaatan. Pemberhentian adalah momok paling menakutkan bagi para PNS. Dan pencopotan mendadak adalah juga momok paling menakutkan bagi mereka yang sedang menduduki jabatan (struktural).

Menjadi pejabat pemerintah berarti menjadi orang kuat, setidaknya di lingkungan kerjanya. Semakin tinggi eselon semakin tinggi wilayah kekuasaannya. Semakin besar pula fasilitas yang didapatkannya, mulai mobil dinas, rumah dinas, tunjangan jabatan, honor-honor berbagai kegiatan, dsb. Kesempatan perjalanan dinas yang semakin sering juga mendatangkan rezki tersendirri. Maka tidak sedikit orang yang kepingin banget menjadi pejabat, dan banyak pejabat yang ingin tetap lama mempertahankan kursi jabatannya itu.

Kuncinya adalah loyalitas. Semakin loyal pada atasan semakin lama ia menduduki jabatan itu.

Buat yang terakhir ini, yang tidak dimiliki oleh Djohan Effendi. Ia tak punya nyali untuk menjadi birokrat loyalis.

Loyalitas adalah kata kunci dalam menilai kredibilitas PNS. Arti loyalitas adalah kepatuhan kepada atasan. Sang atasan punya polecy, harus diikuti, sang atasan punya kebijakan harus ditaati, dan sang atasan punya kemauan harus dituruti.

Politik birokrasi adalah politik untuk mempertahankan kekuasaan. Semakin orang tersebut loyal kepada atasannya, semakin terbuka pintu untuk menjadi pimpinan unit kerja. Maka taat seratus persen kepada peraturan kepegawaian dan terutama kepada atasannya adalah mutlak.

Ketundukan dan kepatuhan kala itu ditujukkan mulai dari keharusan apel sebelum masuk kantor, absensi datang, absensi pulang, pemakaian baju seragam, dan keikutsertaan upacara setiap tanggal 17 dan memperingati hari-hari besar nasional.

Berkata ”tidak” terhadap pimpinan berarti siap untuk ditindak sesuai selera atasan.

Atas nama ketaatan, maka tidak ada demontrasi PNS menentang kebijakan pemerintah. Meski gajinya kecil, tidak akan pernah ada PNS demo untuk kenaikan gaji. Sesekali saja, ada demo para guru, tapi lebih dari kalangan guru swasta yang ingin di-PNS-kan.

Tidak ada peluang untuk mengkritisi kerja atasan. Apabila sesekali waktu diketahui sang pimpinan korup, dan karyawan bawahan mengetahui, maka biasanya sang bawahan lebih baik tutup mulut. Kalau ia sampai buka mulut, maka nasib buruk telah menghadang, entah mutasi atau penurunan pangkat. Ia akan dicap sebagai PNS yang tidak loyal.

Korban-korban pun sudah banyak berjatuhan, oleh sebab ketidakloyalan sang PNS. Di Badan litbang Departemen Agama, tercatat nama-nama seperti Muslim Abdurahman dan MM Billah. Nama Muslim Abdurrahman di jajaran cendekiawan Muslim Indonesia tentu tak asing, tetapi menjadi asing di Departemen di mana ia bekerja. Ketidakloyalan kepada pimpinan telah menjadi dosa yang harus ditebus dengan penghentian sebagai PNS. Demikian juga MM Billah, sang jagoan penegak HAM itu juga punya pengalaman yang sama dengan Muslim Abdurrahman. Sama-sama bekerja di lembaga penelitian di bawah Departemen Agama (Badan litbang Agama), dan sama-sama tidak loyal kepada pimpinan. Gara-garanya MM. Billah ia tidak nyoblos Golkar waktu Pemilu. Di mata pimpinan Departemen Agama, keputusan tidak nyoblos Golkar adalah indikasi ketidakloyalan seorang PNS. Karena Golkar adalah partai penguasa, dan kekuasaan itu hanya bisa bertahan manakala didukung oleh sebagian besar rakyatnya. Birokrasi menjadi poros utama kekuatan Golkar untuk menggalang massa, sehingga setiap PNS selalui dituntut kesetiaannya. Menolak untuk memilih tanda gambar beringin tersebut, sama halnya hendak melawan kekuasaan. Dan itu resikonya besar. Berarti juga, memilih parpol dalam Pemilu adalah dosa besar bagi PNS kala itu. Anehnya meski Pemilu diklaim bebas rahasia, tapi nyatanya kalau ada PNS tidak nyoblos Golkar, sang pimpinan di kantor bisa tahu. Seorang Billlah jelas tidak mau didekte seperti itu, hingga ia pun lebih memilih hengkang dari status PNS. Lain lagi dengan Muslim Abdurrahman, ia terbiasa kritis dengan siapapun di lingkungan Departemen Adama. Labrak sana, labrak sini, hingga ia dicap sebagai problem maker. Akhirnya ia pun juga memilih keluar dari PNS. Seperti sepakterjang A,M, Fatwa ketika menjadi PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Ia tidak pernah menunjukkan ”takut”nya kepada sang Gubernur, bahkan sering berani melawan kebijakannya. Akibatnya ia harus hengkang dari statusnya sebagai pegawai Pemda.

Muslim, Billah, dan AM Fatwa, adalah orang-orang yang sama-sama berstatus sebagai PNS, tak ada pilihan lain ketika harus tunduk pada sistem loyalitas, dan harus keluar dari kungkungan birokrasi seperti itu.

Djohan Effendi adalah pendahulu para korban tersebut, walau tidak sampai memberhentikan diri dari PNS. Awalnya ia tergolong yang setia pada atasan, yaitu atasan berstatus Menteri Agama yang seeorang Prof. Dr. Mukti Ali. Sejak awal menjalani karier ia memaang dekat dengan Menteri Agama yang guru besar IAIN Sunan Kalijaga tersebut.

Berdirinya Badan Litbang Agama, dan terutama Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, dibidani olehnya, bersama Dr. Mulyanto Soemardi. Ia pula yang pertama-tama menjadi Kepala Balai di Jakarta.

Ketika Menteri Agama, berpindah tangan ke Alamsyah Prawiranegara, “nasib” Djohan berkata lain. Tentu sudah bisa diduga, apa yang bakal terjadi, dengan pergantian Pimpinan birokrasi dari tangan sang cendekiawan kampus ke tangan sang Jenderal. Djohan tak bergeming dari kebiasaan kritis dan idealis dalam kehidupan birokrasi. Sampai datang saatnya Djohan di sebuah diskusi, mengritik kebijakan Menteri. Suara pun sampai ke telinga pak Menteri. Sang Menteri merah telinganya, kemudian dari sebab itulah pak Djohan diberhentikan dari statusnya sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Jakarta. Ia merelakan jabatannya dicopot sebagai resiko pemikiran-pemikirannya yang dianggap galak.