Tag

, , , ,

Cuplikan Hasil Penelitian

Oleh Adlin Sila

Nagari adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Penerapan UU No.5/1979, yang mengubah Nagari menjadi desa, dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang telah mematisurikan hubungan sosial, identitas dan kepemimpinan lokal Nagari. Setelah reformasi, konsep Nagari bangkit dan semakin membuncah dengan slogan “kembali ke Nagari”.

Nagari mempunyai seperangkat mekanisme adat untuk mengatur segala bentuk hubungan sosial, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Nagari diatur dengan prinsip tali tigo sapilin: yaitu pertautan antara hukum adat, syari’at Islam dan hukum negara (atau Undang-Undang). Khusus hubungan antara adat dan Islam, orang Minang berpegang pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (atau disingkat ABS dan SBK), untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Pemerintahan Nagari yang otonom dipegang secara kolektif dengan prinsip tigo tungku sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai), dan pengambilan keputusan dilakukan melalui permusyawaratan antara pemimpin dan kaumnya di Nagari. Saat ini, Nagari tumbuh menjadi unit pemerintahan lokal yang menggabungkan antara prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat lokal. Para golongan tua di Nagari cenderung menggunakan referensi masa lalu untuk menata kembali Nagari. Misalnya, kembali ke Nagari berarti kembali ke adat dan kembali ke surau. Semua hal yang terkait dengan Nagari harus diatur dengan adat. Ninik mamak, misalnya, harus difungsikan kembali tanggung-jawabnya kepada kemenakan dalam kerangka keluarga besar (extended family).

 

Adapun di Naggro Aceh Darussalam (NAD) dikenal apa yang disebut Gampong dan Mukim. Keduanya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi konsep penting dalam isu Otonomi Khusus Aceh. Kembali ke Gampong adalah jargon untuk mengembalikan masyarakat Aceh kepada adat istiadat aslinya yang sebelumnya terberangus oleh diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa yang berujung pada penyeragaman desa di zaman Orba. Dengan lahirnya beberapa UU dan Qanun seperti; UU No. 44 Tahun 1999 (Keistimewaan Aceh),  UU No. 18 Tahun 2002 (Otonomi Khusus), Perda No. 7 Tahun 2000 (Penyelenggaraan Adat), Qanun No. 4 Tahun 2003 (Pemerintahan Mukim), dan Qanun No. 5 Tahun 2003 (Pemerintahan Gampong), maka akan menjadi momentum bagi Meunasah dan Masjid untuk menjadi motivador kebangkitan semangat ke-Aceh-an yang sebelunya terpuruk oleh berbagai kebijakan Orba yang diskriminatif dan mematikan adat istiadat masyarakat Aceh serta akibat bencana Tsunami. Gampong adalah organisasi pemerintahan terendah di NAD, seperti desa atau kampung di daerah Jawa. Keuchik adalah kepala pemerintahan dan memegang manunggal tiga fungsi yaitu; eksekutif, legislative dan yudikatif. Sedangkan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong dan diketuai oleh seorang camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai kepala pemerintahan mukim, yang dibantu oleh imeum chik, tuha peut mukim, sekretaris mukim, Majelis Adat Mukim dan Majelis Musyawarah Mukim.

Selain itu, keberadaan Meunasah dan Masjid adalah dua hal lain yang vital dalam sistem budaya dan adat istiadat Aceh. Kedua lembaga ini merupakan symbol identitas ke-Aceh-an yang menjadi sumber energi budaya Aceh. Kedua lembaga ini memiliki nilai-nilai aspiratif untuk membangun keadilan dan kemakmuran serta menentang kezaliman dan penjajahan. Fungsi Meunasah antara lain; Tempat sholat berjamaah, dakwah, musyawarah, penyelesaian sengketa, pengembangan seni, pembinaan generasi muda, forum asah keterampilan dan olahraga, dan pusat ibukota Gampong. Sedangkan Masjid berfungsi sebagai; Tempat Sholat Jum’at, pengajian, Musyawarah/perdamaian, Dakwah, Pusat Kajian Ilmu, Tempat Pernikahan, dan Simbol persatuan Umat.[1]

Meunasah menjadi pusat pengendali proses interaksi sosial masyarakat sehingga salah satu fungsinya adalah melahirkan tatanan adat istiadat. Meunasah sangat terikat dengan Gampong, karena Gampong sendiri adalah persekutuan masyarakat hukum. Dari itu, selain dibantu oleh sekretaris Gampong, Keuchik dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh Imeum Meunasah, sehingga bisa dikatakan Meunasah merupakan pusat administrasi pemerintahan Gampong dan memiliki perangkat seperti; (1) Perangkat/struktur lembaga adat, (2) Pemangku adat, (3) Hukum adat, norma, (4) Adat istiadat dalam seremonial, seni, dan (5) Lembaga musyawarah adat/pengadilan adat. Dalam Gampong terdapat pula beberapa lembaga yaitu;

(1). Keujrun Blang : mengurus irigasi pertanian/perswahan dan sengketa sawah.

(2). Pangliam Laot : engurus penangkapan ikan di laut, dan menyelsaikan sengketa laut.

(3).Peutua Seuneubok : mengatur pembukaan hutan/perladangan/perkebunan pada wilayah gunung/lembah-lembah.

(4). Haria Peukan : mengatur ketertiban, kebersihan dan mengutip retribusi pasar.

(5). Syahbandar : mengatur urusan tambatan kapal/perahu, lalulintas angkutan laut, sungai dan danau.

Meunasah dan Masjid kini menjadi tonggak sejarah, sebagai sumber inspirasi untuk membangun Aceh. Masjid dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Mukim (yang terdiri dari beberapa Gampong) seperti kebutuhan untuk beribadah pada Hari Jum’at. Dengan demikian, Masjid berperan dalam hal syariat, sedangkan Meunasah berperan dalam hal adapt istiadat. Kontirbusi dari Meunasah dan Masjid akan memperkokoh dua lembaga pemerintahan yaitu Gampong dan Mukim. Dalam rangka penguatan kembali fungsi Meunasah dan Masjid ini, Badruzzaman (2007) mengatakan bahwa penguatan kedua lembaga itu memerlukan pemilahan mana komponen budaya yang primer dan mana yang sekunder. Yang primer antara lain adalah;

  • Aqidah Islam
  • Persatuan dan kesatuan
  • Tolong menolong
  • Rambateerata (gotongroyong/kebersamaan)
  • Taat/manut kepada Imeum (pemimpin)
  • Jujur, amanah dan berakhlak mulia
  • Musyawarah
  • Percaya diri
  • Menjaga keluarga

 

Pertanyaannya kemudian; apakah norma-norma adat istiadat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Aceh atau sudah terberangus oleh norma-norma sosial yang bersifat popular dan mondial akibat arus informasi melalui media elektronik (TV) maupun cetak? Lalu, apakah prsayarat-prasyarat yang diperlukan dalam membangkitkan kembali norma-norma adat istiadat ini? Selanjutnya, perlu dilakukan kembali sebuah studi tentang bagaimana pandangan masyarakat Aceh sendiri tentang keberadaan lembaga Meunasah dan Masjid sebagai sumber dari motivator budaya orang Aceh, dan menggali faktor-faktor apa saja (diluar norma-norma adat istiadat) yang bisa dikembangkan untuk pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal di Aceh.

 

Penutup

Kearifan lokal atau local wisdom adalah istilah yang mengacu kepada nilai kearifan yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Wacana ini muncul sebagai reaksi atas konsep rasionalisasi di bawah payung modernisasi yang mencoba mengeliminir peran kearifan lokal ini dalam sistem kosmologi masyarakat dengan lembaga-lembaga formal yang dianggap lebih rasional. Kearifan lokal adalah produk budaya (cultural product), dan agama sebagai salah satu produk dari budaya itu.

Membangkitkan kembali kearifan lokal ini adalah buah dari wacana multikulturalisme yang menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Bagi sebagian orang, konsep ini diharapkan menjadi oase di tengah hubungan antar komponen masyarakat Indonesia yang kurang harmonis. Gagasan ini awalnya muncul pada negara-negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, budaya dan agama, seperti misalnya di Amerika Serikat dan Eropa. Sebelum muncul multikulturalisme, di Amerika Serikat pernah dikembangkan teori “melting-pot” (“tempat melebur”) dan teori “salad-bowl” (tempat salada). Tapi, kedua-duanya mempunyai kelemahan dan mengalami kegagalan. Dengan teori melting-pot diupayakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya asal masing-masing. Dengan teori salad bowl, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Karena semua gagasan di atas tidak berjalan optimal, maka muncullah kemudian multikulturalisme untuk memperbaiki kelemahan gagasan-gagasan sebelumnya. Multikulturalisme muncul sebagai sebuah gerakan dimulai dengan gerakan menuntut hak-hak sipil dari masyarakat kulit hitam Amerika tahun 1960, hak-hak perempuan masyarakat Meksiko, Hispanik dan masyarakat asli Amerika tahu 1970, dan gerakan multikultur untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan tahun 1980.

Indonesia termasuk negara yang mencoba memperbaiki konsepnya dalam  menghadapi keragaman agama dan budayanya. Jika sebelumnya, konsep homogeneisasi (penyeragaman) yang mirip dengan melting pot-nya Amerika Serikat diutamakan, maka Indonesia saat ini menempatkan semua agama secara sejajar. Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang multikulturalisme dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan gagasan inilah kita dapat memaknai keragaman agama di Indonesia. Konsep ini dapat memperkaya konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional di negara kita.

Satu hal yang harus diamalkan bahwa gagasan multikulturalisme menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Tapi, sikap ini tetap memperhatikan hubungan antara posisi negara Indonesia sebagai negara religius yang berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia tidak membenarkan dan tidak mentolerir adanya pemahaman yang anti Tuhan (atheism). Negara Indonesia juga tidak mentolerir berbagai upaya yang ingin memisahkan agama dari negara (sekularisme). Mungkin kedua hal ini menjadi ciri khas multikulturalisme di negara asalnya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Tapi, ketika konsep ini diterapkan di Indonesia, harus disesuaikan dengan konsep negara dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius. Singkatnya, multikulturalisme yang diterapkan di Indonesia adalah multikulturalisme religius.

 

 


[1] Badruzzaman, (2007), Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh. Cetakan ke-2, Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA); dan “Kedudukan Meunasah dan Mesjid dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh. (Makalah tidak diterbitkan), disampaikan pada Kongres Kebudayaan Aceh, tanggal 7 – 9 April 2007 di Banda Aceh.

Iklan