Pendahuluan

Umat beragama kini semakin tidak terbebaskan dari proses perubahan yang demikian cepat dan cair ini. Beragam literatur mencatat, segera setelah Indonesia mengalami masa transisi menuju demokrasi tiba, ekspresi keagamaan muncul demikian beragam, misalnya pada orientasi spiritual (Howell; 2005) atau politik (baca: Islam) (Azra; 2006, Abuza; 2007). Barangkali tidak langsung berkaitan, namun fakta sosial terbaca seolah kelompok agama dengan keyakinan mainstream kemudian secara terbuka berhadap-hadapan dengan kaum beragama yang berkeyakinan non mainstream. Pada preferensi politik dapat terbaca dari bermunculannya kelompok pro syariah yang oleh sebagian sarjana Barat disebut sebagai kalangan Islamis (Mehden, 2008), yang selain mendesakkan negara Islam, juga memiliki sentimen anti Kristen dan anti pemikiran sekuler. Sebagian kalangan menduga, kartel pelaku teror tumbuh dari lapisan umat yang berada dalam bingkai ini. Kelompok ini lantas berhadapan dengan kalangan Islam moderat yang mempertahankan ideologi Pancasila (Ramage, 1995).

Dalam situasi dan karakter keagamaan seperti ini, interrelasi dengan umat beragama juga terus mengalami pergeseran. Dalam aspek tertentu, terkadang relasi antarumat itu menimbulkan kerentanan dan mendorong pada kondisi ke arah konflik, sehingga mengganggu keberadaan kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah. Di beberapa kota besar yang dicirikan dengan keragaman latar belakang masyarakat urbannya, di tengah kompetisi yang berjalur cepat, pergesekan tidak luput menyerempet kondisi hubungan antaragama. Kerawanan dan kerentanan terjadinya konflik antarumat beragama sangat dimungkinkan di tengah derasnya baku kompetisi (Mursyid Ali, 2009: vii-viii). Manifestasi dari kerentanan akan konflik antarumat beragama itu, terutama pasca runtuhnya Orba, dapat merujuk antara lain tempat ibadah menjadi sarana kontestasi yang bertunas di publik menjadi problem perijinan pendirian tempat ibadah hingga membawa pada perusakan tempat ibadah (Crouch, 2007: 116), macetnya komunikasi antar tokoh agama, kecurigaan antarumat beragama dan sebagainya. Di lain pihak, pada wilayah relatif rural dengan ciri utama masyarakatnya hampir homogen, juga bukan berarti jauh dari kerentanan dan konflik antarumat beragama. Justru sangat dimungkinkan pada masyarakat yang relatif rural dan homogen tersebut, kelompok mayoritas berpotensi menyudutkan minoritas penganut agama.

Propinsi Banten, khususnya Kota Tangerang, dapat dipotret sebagai sebuah wilayah yang populasinya bercampur antara homogen di satu wilayah dan heterogen di wilayah lain. Jika ditelusuri, di wilayah ini pun tidak luput dari problem relasi antarumat beragama. Kondisi demikian, yang rata-rata sama dengan wilayah lain dalam provinsi Banten.

Hal di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal kerukunan seperti tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan No. 8/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB Dan Pendirian Rumah Ibadah, masih menyisakan masalah. Barangkali bukan hanya di Banten saja, bunyi PBM ini belum dipahami secara luas. M. Atho Mudzhar (2008: 16) juga menyampaikan masih terdapat kendala mengenai pemahaman isi PBM itu di beberapa daerah di Indonesia. Buntutnya, wadah-wadah kerukunan yang sekarang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini belum terbentuk di setiap daerah.

Khusus untuk wilayah Kota Tangerang, di luar masalah implementasi kebijakan di atas, terjadi juga serentetan peristiwa empiris yang mengganggu kerukunan umat beragama. Beberapa insiden malah belum ditemukan solusinya, seperti peristiwa penutupan Gereja Sang Timur di Karang Tengah, Ciledug, yang mulai meletup akhir Oktober 2004. Selain itu tempat ibadah menjadi bulan-bulanan, seperti pengrusakan Gereja Ellem di ruko Jalan RE Martadinata No 10 C RT 03/09, Cipayung, Ciputat; GPI di ruko Pondok Cabe, Kompleks Mutiara Centre Blok A3-5; Gereja Bukit Sion di Ruko Pondok Cabe, Kompleks Mutiara Centre Blok D12; dan Gereja Ellem di Ruko Pondok Cabe, Kompleks Mutiara Centre, Blok 28 Pamulang, Tangerang, Banten (Suara Pembaruan, 7 Juli 2004).

Akibat peristiwa di atas sangatlah mungkin memunculkan krisis kepercayaan di antara umat beragama khususnya di Kota Tangerang. Ketertutupam bahkan penolakan terhadap umat berbeda agama, tentulah menjadi titik balik dari proses demokratisasi serta pembangunan nasional yang sedang digalakkan. Perlu juga dipertanyakan sejauh mana nilai kearifan lokal bertahan dan mampu difungsikan menjadi perekat antarumat beragama di wilayah ini. Oleh sebab itulah diperlukan analisis komprehensif terkait dengan kemunculan fenomena tersebut.

Data dan informasi yang menyuguhkan fakta sosial di balik hubungan antaragama yang pasif bahkan cenderung eksklusif di sebagian wilayah di Kota Tangerang Banten di atas, telah mendorong untuk digali lebih dalam. Minimnya  informasi mengenai interrelasi umat beragama di wilayah tersebut, tampaknya menyulitkan untuk diambil kebijakan terutama oleh pemerintah dalam mengantisipasi, hingga mencegah kemungkinan munculnya pergesekan antarumat beragama lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi dari persoalan yang tersebut di atas untuk mendukung terwujudnya sebuah analisis dan pemetaan sosial (social mapping) mengenai kondisi kerukunan dan kerentanan hubungan antarumat beragama di lokasi penelitian, yakni Kota Tangerang.

Kota Tangerang merupakan salah satu penyangga ibukota Jakarta, dan menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor sumber daya alam Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang juga dipercepat oleh keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang.

Gesekan ditengah “Kedamaian”.

Keragaman umat pemeluk agama membawa implikasi adanya perjumpaan serta interaksi di antara mereka. Dalam konteks sosial masyarakat dan etnisitas yang beragam, relatif tercipta suasana yang kondusif dalam kehidupan bersama sebagai warga bangsa. Namun memang tidak dipungkiri, bahwa di sela-sela kebersamaan  tumbuh pula kesaling-curigaan di antara umat beragama tersebut.

Aktivitas rumah-rumah ibadah, di samping telah “menyumbang” bagi terwujudnya keharmonisan antaragama, tetapi juga dari sana tumbuh dan berkembang sentiment keagamaan. Di samping untuk pusat peribadatan secara ritual, fungsi rumah ibadah juga sebagai pemusatan pendidikan dan dakwah keagamaan. Pusat pembinaan calon-calon missionaris bagi umat Kristiani, dan pembinaan calon-calon mubaligh, bagi umat Muslim.

Sebagai kota yang dihuni oleh penganut agama yang beragam, wilayah Kota Tangerang juga tidak sepi dari problem yang menyertainya. Sejauh ini, merujuk pada catatan pihak kepolisian Resort Kota Tangerang, kasus-kasus yang muncul terkait hubungan antarumat beragama di Kota Tangerang yang paling sering timbul ke permukaan adalah di sekitar pendirian rumah ibadah, atau penggunaan bangunan tertentu untuk beribadah.[1]

Untuk gangguan dalam beribadah sendiri, dalam pengertian ketika umat sedang beribadah kemudian datang gangguan, sampai saat ini belum pernah terjadi di Tangerang. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang pengurus MUI Kota Tangerang sebagai berikut.[2] Bahwa belum pernah terdengar laporan adanya larangan atau gangguan umat non Muslim beribadah, baik di gereja atau di rumah-rumah yang dijadikan tempat ibadah. Perlu dibedakan persoalannya dengan proses IMB-nya yang sering mendapat penolakan”.

Bentuk pelarangan fasilitas ibadah itu beragam, termasuk antara lain munculnya sekelompok masyarakat yang mempersoalkan pembangunan rumah ibadah, baik yang sifatnya renovasi maupun pembangunan dari awal. Selain itu, masyarakat juga mempersoalkan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Munculnya protes warga itu biasanya bertepatan dengan momentum perayaan Natal, yaitu selama Bulan Desember. Biasanya memasuki Bulan Desember, persoalan sekitar masalah ini mulai muncul yang nanti agak mereda lagi sampai menjelang pergantian tahun.[3]

Protes terhadap pembangunan rumah ibadah itu muncul dalam situasi di mana jumlah umat pendukung tempat ibadah itu ternyata sedikit. Konteksnya menurut salah seorang informan, sama saja dengan kesulitan umat Islam di Bali atau NTT yang kesulitan membangun tempat ibadah. Hal ini menurut informan tersebut sangat manusiawi, jika masyarakat setempat keberatan dengan pendirian tempat ibadah agama lain. Kenyataan ini seharusnya membuat pemeluk agama lain (non muslim) memahaminya, bahwa mereka berada di tengah komunitas Muslim.

Pasca keluarnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, di Kota Tangerang juga didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana bunyi aturan dalam PBM tersebut. Setelah berdirinya FKUB, tidak lama berselang bermunculanlah pengajuan permohonan pendirian rumah ibadah. Hal yang paling menonjol adalah maraknya proses pengajuan IMB untuk pendirian rumah ibadah. Hampir semua komunitas keagamaan terutama non muslim getol mengajukan permohonan perijinan tersebut. Namun di sisi lain, rumah ibadah yang ada selama ini juga sebagian besar belum memiliki IMB, termasuk masjid sekalipun. Beberapa eksponen MUI Kota Tangerang yang mengetahui rencana penerbitan PBM tersebut, dua bulan sebelumnya mengusulkan kepada pihak pemkot supaya dilakukan pemutihan IMB terhadap masjid-masjid di wilayah Kodya Tangerang. Proses tersebut sempat berjalan, namun tidak mencakup semua masjid ketika PBM itu disahkan karena terkendala urusan yang cukup pelik menyangkut status tanah masjid yang antara lain berstatus waqaf perorangan.

Hal ini juga dipertanyakan oleh informan dari kalangan non muslim yang kesulitan mengurus IMB bagi rumah ibadah mereka. Asyuntapura dari Konghucu mengakui dengan PBM itu sebenarnya menjamin hak beribadah warga Konghucu. Namun masalahnya, ketika memproses pendirian rumah ibadah, umat Konghucu tidak mungkin dalam waktu sekarang ini dengan mengikuti aturan dalam PBM itu akan diperbolehkan mendirikan Litang. Kendalanya karena umat Konghucu terpencar di beberapa wilayah dan sulit menemukan jumlah 90 jemaat dalam satu wilayah setempat.[4]

Komunitas Kekristenan juga banyak mengajukan perijinan ke pihak FKUB. Beberapa perencanaan pembangunan Gereja memiliki persoalan dengan perijinan, tanpa memilah gereja yang sudah lama berdiri maupun yang baru akan berdiri. Gereja HKBP di wilayah Tanah Tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1970-an mendapatkan hambatan ketika melakukan renovasi. Kasusnya sempat menghangat dan mencuat di publik. Konflik mulai menghangat di tahun 2007 dan perlahan mereda di tahun 2009 dengan sejumlah renovasi bangunan berjalan seperti rencana.

Sama halnya dengan kelompok Kristen, kesulitan juga menimpa umat Katolik. Namun dibandingkan kelompok Katolik, gereja Protestan dengan banyaknya jumlah denominasi lebih sering mengemuka sebagai kasus, karena masing-masing denominasi mengajukan ijin untuk mendirikan gereja. Bahkan, di dalam gereja Protestan juga tidak luput dari warna kesukuan yang kental. Kenyataan demikian ini, khusus maraknya gereja bernuansa kesukuan, mengundang keberatan dari pengurus MUI Kota Tangerang. Ada pernyataan dari salah seorang pengurus MUI Kota Tangerang sebagai berikut,

“Dulu saya datang pertama kali ke Tangerang, khotbah di masjid memakai Bahasa Sunda. Ini wajar sebab kebanyakan memang orang Sunda. Tapi lama kelamaan khutbahnya memakai Bahasa Indonesia. Maksudnya supaya jemaah paham semua karena belakangan banyak pendatangnya. Nah, ini mengapa gereja malah mundur?”.[5]

Oleh sebab itu, muncullah anggapan dari sebagian kalangan Islam di Kota Tangerang, bahwa komunitas “HKBP” ini tidak realistis dalam konteks masyarakat Kodya Tangerang.

Dalam pemahaman salah seorang pengurus MUI Kota Tangerang, peraturan dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang jemaat suatu tempat ibadah terjemahannya adalah minimal 90 jemaat warga setempat, misalnya 1 RW., 1 Kelurahan, 1 kecamatan, atau 1 kabupaten/kodya. Namun hal ini tidak berlaku bagi jemaat yang berasal dari lintas kabupaten, bahkan propinsi. Hal ini karena dianggap kesulitan menentukan pihak mana yang akan memberi legalitas wilayah tinggal jemaat bersangkutann untuk memenuhi prosedur perijinan tempat ibadah.[6]

“Syarat minimal 90 orang jemaat dalam PBM itu praktiknya harus dilampirkan foto kopi KTP dan dilegalisir. Idealnya legalisir itu diperoleh dari kecamatan, jadi tempat ibadah itu menampung katakanlah jemaat satu kecamatan. Tapi kalau dari mana-mana, siapa yang berhak melegalisir? Ini masalahnya. Pernah kita menemukan kasus kelengkapan berkas pengajuan pendirian tempat ibadah, tapi setelah kita telusuri, ternyata jemaatnya datang dari Jakarta juga. Ya nggak bisa lah. Nah di sinilah mengapa agak susah non muslim bikin tempat ibadah”.

Bersamaan dengan itu, gerakan proselitisasi (dakwah) untuk menyebarkan suatu agama kepada umat lain juga kerap terjadi di wilayah Kodya Tangerang. Pihak yang sering mendapat iming-iming untuk pindah agama. yang secara ekonomi memang kurang mampu. Dilihat dari pola ini mengindikasikan adanya sikap saling curiga yang masih melekat dalam cara pandang sebagian kalangan beragama di wilayah Kodya Tangerang.[7]

Seorang informan, dari kalangan pemuda Islam, mengungkapkan adanya ketakutan warga umat Islam Tangerang terhadap meruyaknya tempat pembangunan rumah ibadah dan pusat pendidikan agama lain. Ketakutan itu lebih dipandang sebagai upaya pembelokan akidah anak-anak yang nantinya ke agama lain. Hal ini menjawab juga mengapa perihal renovasi bangunan di lokasi tempat ibadah, misalnya yang menimpa salah satu gereja di wilayah Perum yang terletak di wilayah Kecamatan Tangerang, yang hendak membangun auditorium ditentang oleh warga sekitar, dengan tuduhan hendak merenovasi gereja.

Kasus jual beli tanah juga menjadi masalah jika pihak pembeli adalah yayasan milik non muslim. Seperti yang terjadi pada kasus pembangunan gereja Sang Timur, pembangunan Sekolah Strada di Pabuaran Indah plus rumah ibadah oleh Yayasan St. Aquino. Letak kantor yayasan ini sendiri berada di jantung Kota Tangerang dan menyatu dengan sekolah. Lokasinya agak masuk ke dalam dari jalan raya Otista, Tangerang. Jarak sekolahan dengan jalan raya berkisar 300an meter. Di samping sekolah ini didirikan perumahan Taman Pabuaran Indah yang baru berusia satu tahun. Tidak jauh dari yayasan ini berdiri masjid yang cukup besar, yaitu Masjid Al Khairat.[8]

Diketahui masyarakat, bahwa tanah yang dibeli semula dianggap untuk memperluas areal sekolah. Perkembangan kemudian menjadi memanas, setelah beredar kabar akan juga  dibangun gereja. Sekali lagi, soal gereja menjadi isu sensitif di Kodya Tangerang. Isunya menjadi ketakutan akan terjadinya “jual-beli” akidah.[9]

Di sisi lain, menjamurnya rumah ataupun ruko yang dijadikan tempat ibadah bagi kelompok keagamaan tertentu belakangan ini masih terus marak dan disertai penolakan. Salah satu kasusnya adalah protes warga terhadap rumah yang dijadikan tempat ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pondok Bahar, yang berada di wilayah Ciledug. Penolakan dari warga disampaikan dalam bentuk protes dan membentangkan spanduk di pagar rumah yang dijadikan gereja tersebut. Isi spanduk itu menegaskan penolakan warga atas penggunaan rumah tersebut sebagai sarana ibadah.[10]

Menurut penuturan beberapa pihak, sebenarnya sebagian dari kelompok keagamaan ini telah mengajukan diri untuk membangun gereja, namun belum terwujud. Proses perijinan dirasakan mampet. Kondisi ini dijadikan alasan, mengapa mereka memilih menggunakan rumah sebagai tempat ibadah. Atas kasus ini, seorang informan dari pihak GBI, mengharapkan seharusnya pemerintah Kota Tangerang memberikan solusi. Paling tidak, menyikapi reaksi masyarakat sedemikian rupa, misalnya membentuk tim untuk melakukan studi kelayakan di mana tempatnya yang layak untuk mendirikan tempat ibadah. Tidak kalah pentingnya juga menyelidiki mengapa umat Islam di Tangerang paling alergi mendengar kata gereja, katanya.

Civic Engagement

Secara bersamaan, kondisi lain yang sedikit banyak berpengaruh terhadap relasi antarumat beragama yang cukup menghangat di wilayah Kodya Tangerang dapat ditemukan dalam model civic engagement yang terjadi selama ini. Kerjasama, saling melibatkan diri dalam urusan sehari-hari (everyday life) dalam menjalani kehidupan telah banyak dilihat sebagai pendekatan baru dalam studi Sosiologi maupun Antropologi, setidaknya dalam kurun waktu belakangan ini.

Ashis Nandy memiliki keyakinan dalam masyarakat yang plural juga tertanam potensi kohesi sosial.

“………in order to understand society, we must be aware of social relations, how communities of people evolve, and how the state, or in particular its leaders, can play a major role in either promoting social cohesion or in re-igniting old tensions and divisions through the racialisation of politics.”[11]

Nandy meneliti kehidupan keseharian masyarakat yang multietnik di wilayah Cochin (India) mampu mempertahankan keharmonisan antaretnik dan antaragama. Masyarakat yang multi ras dan agama di wilayah ini oleh Nandi digambarkan telah berhasil melangsungkan apa yang disebutnya “daily inter-linked interaction”.

Sementara itu Vershney, melakukan studi mengenai kekerasan komunal di India, mengungkapkan, bahwa di kota-kota yang damai, terdapat sistem kedamaian terlembaga. Tatkala organisasi-organisasi seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha, pedagang, guru, dokter, pengacara, dan setidaknya partai-partai politik berbasis kader (yang berbeda dari partai-partai yang berkepentingan untuk melakukan polarisasi komunal) terintegrasi secara komunal, berarti tercipta kekuatan-kekuatan penyeimbangan. Asosiasi-asosiasi, yang akan menderita kerugian jika perpecahan komunal terjadi, berjuang untuk ‘periuk nasi’ mereka, membuat bukan hanya anggota mereka, tetapi masyarakat secara umum, sadar tentang bahaya dari kekerasan komunal (Vershney, 2002: 12).

Berangkat dari pendekatan Nandi dan Vershney di atas, menilik bagaimana kondisi “daily inter-linked interaction” pada masyarakat di wilayah Kodya Tangerang ternyata cukup bermasalah. Menurut penuturan salah satu informan, interelasi penganut agama, khususnya warga Muslim dengan non Muslim belum mengalami peningkatan kepada sesuatu action yang produktif. Relasi yang terjadi paling banter dalam arena transaksi jual-beli. Penjual adalah warga non Muslim (Cina atau Batak), sedangkan pembeli adalah warga muslim. Begitu pula rumah-rumah di perumahan sekarang banyak yang mulai ditinggali oleh mayoritas pendatang, termasuk etnis Cina. Penduduk lama (bisa diasosiasikan Muslim) belakangan pindah tempat di wilayah lain. Hal ini tidak sebanding dengan para pendatang baru yang cenderung statis tinggal di wilayah ini. Dalam batasan tertentu, ciri seperti ini dapat dijumpai misalnya saja di Perumahan Taman Pabuaran, Komplek Danau Indah, Komplek Benua Indah, dan sebagainya.

Di komplek Benua Indah terdapat 7 blok, dari A sampai G dan terdiri dari 6 RW. Selain masjid yang besar di atas, di komplek ini terdapat 3 musholla, yaitu masing-masing di Blok A, C dan D. Meski mayoritas penghuni beretnis Cina, namun belum berdiri Gereja di komplek ini, kecuali rumah yang sering dijadikan tempat ibadah bersama. Untuk pergi ke Gereja, mereka kebanyakan pergi ke daerah Pasar Baru, Tangerang.

Segregasi sosial di wilayah kota Tangerang dapat ditelusuri dari timbulnya rasa ketidaknyamanan bergaul dengan tetangga yang berbeda agama. Penyebutan istilah kata “kita” dan “mereka” menjadi hal yang lumrah untuk memberi tanda munculnya rasa ketidaknyamanan hidup bersebelahan dengan masyarakat dengan identitas yang berbeda.

Seperti penuturan tokoh MUI Kota Tangerang di atas, relasi pendatang dengan penduduk pribumi, maupun apalagi relasi antarpemeluk agama yang berbeda sangat kurang kondusif. Hampir semua perumahan di wilayah Kota Tangerang cenderung mengalami segregasi berdasarkan afiliasi etnis maupun agama. Jika dikaitkan dengan fakta penolakan terhadap rumah ibadah non muslim di perumahan ini, maka sebetulnya fenomena miskinnya interaksi antar warga berbeda agama/etnis ini sangat berpengaruh terhadap kasus penolakan tersebut.

Namun begitu, di tengah kondisi kecurigaan yang terus terjadi, terdapat inisiatif yang sangat berharga perihal interaksi dengan muslim dengan non muslim. Di luar kasus interaksi sehari-hari dalam pertetanggaan itu, terdapat fenomena lain yang tertuju pada sosok seorang pengusaha Cina yang juga salah seorang pimpinan gereja GKI Cimone, ternyata memiliki jalinan kuat dengan beberapa Kyai di Banten. Pengusaha ini sering mengunjungi pabriknya di Mesir. Dalam interaksinya dengan kalangan tokoh Islam di Banten, ia sering berkunjung ke tokoh-tokoh Islam tersebut. Bahkan ia membelikan kitab-kitab klasik, kitab kuning, dari Mesir dan diberikan kepada beberapa Kyai di Banten. Salah satu penerima adalah Kyai Muhtadi, di Cidahu, Pandeglang, yang memiliki pesantren cukup besar. Hampir ratusan juta dibelanjakan untuk kebutuhan pesantren tersebut.[12]

Kasus  ”Penolakan” Pendirian Tempat Ibadah

Terdapat sejumlah kasus ketegangan antaragama, teruataam Islam-Kristen, di wilayah kota Tangerang belakangan ini. Beberapa diantaranya adalah (1) kasus  renovasi gereja  HKBP di kawasan Tanah Tinggi; (2) Kasus perluasan komplek pendidikan Strada, dan kasus lama tetapi hingga hari ini belum terjembatani, yakni (3) kasus Sang Timur yang termasuk dalam kategori pelarangan warga atas pembangunan gereja.

Kasus HKBP Tanah Tinggi mulai menghangat di tahun 2007. Berawal dari rencana pihak HKBP untuk merenovasi bangunan gereja tersebut yang sudah berusia dua puluhan tahun. Semula penolakan diajukan oleh Karang Taruna setempat, antara lain dengan memasang spanduk-spanduk yang intinya warga keberatan dengan renovasi gereja. Pihak gereja karena merasa mendapatkan ijin, tidak bergeming dengan demo warga tersebut. Sebenarnya pihak gereja juga telah mengantongi ijin renovasi dari FKUB sewaktu pimpinan FKUB. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pun sudah turun.[13] Begitu gereja mulai direnovasi, protes mulai berdatangan. Menurut warga, IMB tidak sesuai dengan renovasi senyatanya. Menurut pendemo, proses renovasi tidak dalam pengertian menambah bangunan. Kenyataannya pihak gereja malah menambah ruang, yang berarti telah terjadi pembelokan perihal perijinan IMB.

Namun dengan cekatan, pihak kelurahan setempat dengan dibantu aparat pemerintah lainnya seperti Kepolisian Tangerang berusaha mempertemukan kedua belah pihak, warga masyarakat dengan pihak gereja. Pertemuan ini difasilitasi pihak kelurahan Tanah Tinggi. Dalam situasi seperti ini, pihak gereja juga meminta perlindungan pengamanan dari kepolisian. Pihak gereja berkeyakinan bahwa prosedur yang ditempuh sudah semestinya. Tokoh-tokoh gereja kebetulan rata-rata berpendidikan tinggi (S-2), sehingga mereka tidak menyikapi secara emosional. Sambil terus berdialog dengan warga, berbekal dengan perijinan IMB yang telah dikantongi, pembangunan renovasi itu berjalan terus hingga renovasi dirampungkan.

Demo penolakan keberatan terhadap renovasi gereja itu mulai tahun 2007, dan kasus tersebut berlangsung selama beberapa waktu hingga mulai mereda di akhir tahun 2009 lalu. Sekarang ini keadaan relatif mulai kondusif. Akan tetapi dikhawatirkan pada saat moment Natal, persoalan akan kembali timbul.

Adapun kasus yang melibatkan lembaga pendidikan Strada, adalah lebih pada jenis aksus “kecurigaan” antarumat beragama. Lembaga Pendidikan Strada di komplek perumahan Pabuaran Indah. Lokasi sekolahan ini agak masuk ke dalam dari jalan raya Otista, Tangerang. Jarak sekolahan dengan jalan raya berkisar 300an meter. Jalanan masuk beraspal, digunakan untuk lalu lalang kendaraan penjemput anak sekolah, beberapa kendaraan pengangkut barang yang mengangkut atau menurunkan barang di beberapa gudang sepanjang jalan ini, maupun untuk akses warga komplek perumahan Paburan Indah.

Komplek perumahan ini terbilang masih baru, berdiri baru satu tahun lalu. Sekolahan ini memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SD-SMA. Pagar sekolah itu berbeda dengan sekolah kebanyakan. Dibangun sangat tinggi dan dicat warna biru. Namun di balik pagar itu, gedung sekolah berdiri megah.

Untuk Pengembangan sekolah, pihak yayasan Strada berencana memperluas kompleks pendidikannya. Untuk itu, mereka berupaya membebaskan tanah-tanah di sekitarnya. Di atas tanah yang sudah terbeli, dipasang papan pengumuman bertuliskan “Di sini akan dibangun Pusat Pendidikan, Rumah Sakit dan Rumah Ibadah”. Demi membaca pengumuman itu, seorang aktivis pemuda masjid setempat bereaksi. Ia mengaku terusik oleh kata-kata di papan itu tentang “rumah ibadah” yang ikut dibangun beserta fasilitas pendidikan. Dalam pikiran mereka, rumah ibadah yang dimaksud dalam pengumuman itu, adalah Gereja, karena diketahui pendidikan Strada adalah milik Katolik.

Para pemuda dari sekitar masjid al Khairat kemudian menyampaikan seruannya melalui speaker masjid, yang intinya: meminta kepada umat Islam “agar tidak melepaskan tanah kepada yayasan Strada, karena di atas tanah tersebut akan digunakan untuk membangun Gereja”. Pelepasan tanah itu, menurut mereka, berarti mendukung kristenisasi. Situasi semakin menegangkan, karena pihak pemuda masjid, langsung menanyakan masalah perijinannya ke Pemda Kota Tangerang. Menurut seorang informan dari pemuda masjid, dalam proses pengadaan tanah Stratada, telah terjadi “permainan belakang” oleh oknum di Pemda, sehingga ada aparatnya yang  menjadi broker untuk pembebasan tanah.

Dalam kasus tersebut, tampak kecurigaan yang berlebihan di satu pihak, yakni para pemuda Masjid, dan ada sikap tidak transparan pada pihak yayasan Strada. Kecurigaan dan kebencian menyelimuti pada hampir semua anak muda kalangan penduduk asli. Secara budaya, mereka memang menjadi warga yang semakin terdesak. Mereka ingin menunjukkan jati diri sebagai komunitas yang ingin memperkuat identitasnya sebagai penganut Islam, dengan segala kebebasan melakukan aktivitas keagamaannya. Mereka sangat risau dengan kehadiran kaum pendatang, yang secara ekonomi lebih berkemampuan. Berdirinya kompleks perumahan baru, pusat perdagangan yang baru, dan pembangunan sarana social ekonomi lainnya, telah semakin meyedot pendatang baru tersebut.

Pihak yayasan Strada, dalam pandangan mereka adalah, warga baru, yang datang kemudian. Mereka hendak merebut kendali pertumbuhan Kodya Tengerang, melalui berbagai kegiatan, terutama pendidikan dan pelayanan kesehatan. Di mata warga asli, kegiatan tersebut hanyalah kedok untuk memuluskan ide kristenisasi.

Kasus Yayasan Sang Timur.

Di wilayah Kotamadya Tangerang, terdapat tiga sekolah yang bernaung di bawah yayasan Katolik Santa Maria, Sang Timur serta Santo Agustinus. Kecuali Sang Timur, dua yayasan itu telah memiliki Gereja yang cukup besar.

Yayasan Sang Timur kebetulan yang memiliki masalah dengan warga sekitar dan begitu menghebohkan hingga ke panggung internasional. Menurut penuturan Sekretaris MUI Kota Tangerang, Baijuri Khotib, persoalan Sang Timur di Karang Tengah, sejak tahun 2004 lebih disebabkan adanya kesenjangan sosial yang belum terjembatani antara umat Katolik yang berkepentingan dengan yayasan tersebut dengan masyarakat muslim sekitar yang kebanyakan beragama Islam dan beretnis Betawi. Ditambah lagi, pemahaman tokoh Islam setempat terhadap perbedaan juga sangat lemah.

Orang-orang penduduk asli yang umumnya beretnis Betawi terlanjur terkenal dengan prinsipnya yang kuat, apalagi dalam soal fanatisme dalam keberislaman mereka. Berangkat dari pemahaman tentang perbedaan yang rendah itu, munculnya keberatan dari kalangan Islam setempat lebih mengerucut karena belakangan di samping sekolahan tersebut hendak didirikan Gereja. Rencana ini tercium oleh tokoh agama setempat dan sebagai reaksi atas keberatan mereka, beberapa kali demonstrasi warga terjadi di depan sekolah Sang Timur. Demonstrasi diisi dengan orasi serta pembakaran ban-ban bekas. Media massa baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan masalah tersebut pada saat itu.[14]

Umat Katolik di bawah Yayasan Karya Sang Timur mendirikan sekolah itu pada 1992. Pada tahun 2004 saat ramainya polemik yang melanda sekolah dan yayasan itu, Sang Timur mempunyai ribuan murid, termasuk siswa sekolah luar biasa (SLB) untuk anak tunagrahita dan penyandang autis. Jenjang pendidikan mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, di salah satu gedung Sang Timur digelar misa bagi umat Katolik. Sekolah itu ditutup paksa oleh sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Front Pemuda Islam (FPI) Karang Tengah seiring dengan digagalkannya misa pada hari Minggu, 3 Oktober 2004, dan beberapa hari setelahnya sekolah belum dapat difungsikan.

Sekelompok massa berorasi dan berdemonstrasi menuntut diberhentikannya misa umat Katolik yang tengah berlangsung di dalam komplek sekolah tersebut. Maklum saja, umat di Paroki St. Bernadeth memang belum memiliki gereja, sehingga memakai Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur yang terletak di lokasi Yayasan Sang Timur tersebut.

Massa berkerumun di depan sekolah pada suatu Minggu pagi 3 Oktober 2004. Pada misa Minggu pagi yang diganggu suara pendemo itu, suasana kacau balau. Ketegangan menyelimuti selama misa berlangsung. Menurut penuturan Suster Sylvia, FIJ, kekhusukan pada misa Minggu pagi itu digemparkan oleh suara teriak pendemo yang menuntut penutupan gereja dan penghentian misa. Ia menyayangkan, aparat kepolisian hanya berjaga-jaga dan tak menghentikan, apalagi membubarkan kerumunan massa itu.

“Mengetahui hal itu, kami para suster terlebih dahulu disuruh masuk ke dalam gedung susteran untuk menyelamatkan diri, sehingga sudah tidak lagi ikut misa. Kami semua ketakutan. Tapi kami dapat melihat kejadiannya dari gedung susteran bagimana peristiwa di luar”.

Tuntutan penutupan gereja itu dilayangkan massa pendemo dengan meminta pengesahan pimpinan gereja. Akhirnya, dengan pengawalan ketat polisi sejumlah empat orang perwakilan pendemo memaksa Pastor Derickson Turnip, CICM untuk menandatangi tuntutan massa pendemo. Sampai harus dua kali sang pastor menandatangani surat pernyataan itu, sebab surat pernyataan pertama tidak disetujui para pendemo. Di antara tuntutan pendemo adalah menutup tempat peribadatan itu hingga waktu yang tidak  disebutkan. Lalu, tulisan di kertas warna putih yang bertuliskan “gedung ini disegel” dilekatkan di pintu masuk gedung BSS yang dipakai misa tersebut.[15]

Saat ini konflik relatif mereda, yang sebenarnya tanpa ada solusi. Pagar pembatas yang dibangun warga juga belum dirobohkan. Sekalipun gereja tidak jadi dibangun di tempat itu, dan direkomendasikan ke tempat lain, namun ketegangan antar kedua belah pihak terlanjur terjadi dan langkah-langkah untuk menuju perdamaian masih jauh dari harapan. Bahkan bukan tidak mungkin kondisi seperti ini akan menjadi bom waktu jika momentumnya timbul kembali.

Dalam menyelesaikan masalah Sang Timur, jajaran anggota FKUB juga aktif berdialog dengan dua belah pihak. Keterangan dari dua belah pihak didengar dan sejauh ini FKUB baru sampai pada tataran persuasif, baik pada kalangan Islam maupun Katolik di wilayah Sang Timur, Kelurahan Karang Tengah. Tujuan utamanya adalah sebatas mendinginkan suasana, agar ketegangan itu tidak mengganggu aktivitas keseharian warga.

Mempertanyakan Peran FKUB

FKUB Kota Tangerang didirikan tahun 2007. Sebagai perwakilan MUI di FKUB Kota Tangerang, Baijuri Khotib diangkat menjadi ketua FKUB untuk pertama kali. Selama setahun berproses, berbagai dinamika terjadi di dalam FKUB. Namun di luar dugaannya, belakangan malah dirasakan tumbuhnya pergolakan batin. Dengan aktif di FKUB, dirinya justru semakin erat berhubungan dengan kelompok-kelompok keagamaan non Islam.

Fungsi FKUB sendiri belakangan telah bergeser dari peranannya, yang semula sebagai media yang menjembatani dialog antaragama, kini beralih menjadi sekadar media untuk membicarakan proses perijinan tempat ibadah. Dalam hampir setiap pertemuan dengan tokoh agama lain, pihak FKUB selalu mendengar keluhan sulitnya mendirikan rumah ibadah.

Masalahnya, kata Baijuri, ternyata bukan sesederhana seperti bunyi persyaratan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 khususnya mengenai perijinan pendirian tempat ibadah (IMB). Salah satu bagian penting dari PBM tersebut adalah mengatur persyaratan perijinan dari warga sekitar yang berjumlah 60 KK. Persyaratan ini ternyata menjadi celah kalau tidak dibilang kelemahan dari PBM tersebut.

Di luar dugaan, untuk konteks Kota Tangerang yang ada adalah dengan memandang wilayah ini sebagai area urbanisasi. Seperti layaknya wilayah urban lain nya, penduduk asli semakin terdesak, sementara pembangunan insfrastruktur semakin sarat dengan pembukaan lahan-lahan baru untuk pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, akses perhubungan dan perumahan. Sebagian besar pertumbuhan melibatkan kaum berpendapatan tinggi, berpendidikan tinggi, dan berbagai layanan ultra modern, yang nyaris tak memperhitungkan faktor agama.

Sementara penduduk asli semakin terdesak, dan kelompok yang berafiliasi pada agama dengan segala permasalahannya, lebih ditempatkan sebagai masalah primordial alias pinggiran. Warga pemilik modal besar. Menjadi “penguasa” baru, yang bisa mengarahkan kemana pun perkembangan komunitas. Terjadinya ketegangan masalah jual beli tanah untuk pembangunan rumah ibadah, misalnya, hanyalah letupan kecil, yang menjadi bagian dari prosesi urbanisasi dalam skala besar tersebut. Demikian juga menyangkut perijinan pendirian rumah ibadah, sebenarnya adalah memperhadapkan antara sang pemilik modal besar dengan warga asli berpendapatan rendah. Di sanalah kepentingan agama menumpang.

Terjadi simplifikasi hubungan antaragama, di dalamnya, yang pada gilirannya, seperti yang disampaikan Baijuri, bahwa proses perijinan itu belum menyentuh aspek sosial, terutama aspek sosiologis di sekitar pertautan dengan warga sekitar yang nota bene bukan jemaat di gereja tersebut. Bahwa akar persoalan tidak tersentuh di balik kelengkapan administrasi dan prosedur pendirian gereja yang diajukan tersebut. Masyarakat terlanjur memberi stempel bahwa jemaat gereja adalah kalangan yang jauh lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi ketimbang warga sekitar. Kebanyakan mereka masih tinggal di perkampungan padat penduduk dan bahkan kumuh. Hal seperti ini dapat ditemukan di salah satu gereja di kawasan Tanah Tinggi. Sebuah gereja HKBP mendapat penolakan dari warga sekitar ketika mengajukan proses renovasi. Gereja tersebut ternyata berdiri kokoh di tengah masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di daerah padat penduduk dan cenderung kumuh. Menurut Baijuri, kondisi di mana Gereja berdiri di tengah warga Muslim yang miskin seperti ini, hanya akan menjadi bom waktu dan menemukan momentumnya ketika pesoalan hubungan antaragama diangkat.

Diskursus ini semata-mata berangkat dari kekinian, dan belum lagi kalau ditarik ke belakang, yang menurut penuturan ahli sejarah, masyarakat Banten, di mana Tangerang adalah menjadi bagian tidak terpisahkan, dikenal sebagai masyarakat Islam yang kental dengan segala adat istiadatnya. Selama berabad-abad, keislaman mereka tidak mau diusik, dan mereka sangat senstitif terhadap segala bentuk intervensi yang dipandang akan merusak atau mengeliminasi Islam.

Terlepas dari masalah budaya dan kesejarahan tersebut, FKUB Kota Tangerang sekarang ini dalam kondisi stagnan, apalagi pasca mundurnya Baijuri Khotib sebagai ketua. Sekalipun para pengurus lain masih sering bertemu, namun kedekatan kepada pihak walikota lebih dimiliki oleh figur yang mengundurkan diri tersebut. Pertemuan rutin yang diadakan di Kantor Kesbangpollinmas Kota Tangerang tanpa disertai lagi ketua definitif. Pihak walikota pun juga belum menunjuk ketua baru. Dengan kata lain, persoalan yang menyangkut hubungan antarpenganut agama di wilayah Kota Tangerang juga belum dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Kesimpulan

Hubungan antarumat beragama kota Tangerang, adalah suatu kondisi yang merepresentasi hubunagn antarumat beragama di Indonesia. Khusunya yang terbawa oleh kondisi urbanisasi, dengan segala dampak sosial budayanya.

Ketegangan antarkelompok masyarakat adalah suatu pergolakan budaya yang akan terus bergulir. Dalam konteks urbanisasi, agama berada dalam posisi instrument, namun menemukan jatidirinya ketika umat penganutnya merasa terusik oleh kekuatan luar yang mendesak secara tiba-tiba.

Pergolakan antar budaya dan agama tampaknya telah dengan sempurna dimainkan oleh warga Kota Tangerang. Gaya konservatisme pada kelompok warga asli dan pasca modern di lain pihak, diperankan kaum pendatang dengan kekuatan ekonomi yang berlebih, ikut membayangi terjadinya persentuhan antaragama. Dalam konteks budaya, hal itu menjadi  suatu hal yang tidak bisa dielakkan.

Telah terjadi semacam cultural shock di tengah pergolakan tersebut. Pola  interaksi sosial, semakin dikendalikan struktur baru dalam hidup kemodernan. Disumbang oleh perangkat teknologi kerumahtanggan dan berkembangnya teknologi komunikasi. Telah menciptakan gaya hidup yang abu-abu, antara keharusan mempertahankan konservatisme dan keharusan mengadopsi kemodernan.

Bersamaan dengan itu, adalah berkembangnya pola-pola aktivitas keagamaan, baik dalam bidang peribadatan, pendidikan dan sosial. Pertumbuhan penduduk, dengan aneka ragam status sosial dan tingkat pendidikan, menciptakan pluralitas tersendiri, termasuk dalam masalah keagamaan.

Masih ada masalah di tengah kondisi rukun dan damai antarumat beragama, karena terjadinya simplifikasi  pola dan konsepsi harmonitas antarumat beragama. Pendirian rumah ibadah yang kemudian menjadi isu cukup signifikan di wilayah Kota Tangerang, hanya satu contoh potensi konflik yang akan terus mengkhawatirkan. Ditambah lagi dengan kekhawatiran penduduk Muslim terhadap merebaknya isu kristenisasi. Sementara warga non Muslim, mengeluhkan sulitnya mendirikan rumah ibadah. Dampak lanjutan pun muncul misalnya dengan maraknya rumah-rumah penduduk dijadikan tempat ibadah.

Rasa sentimen dari pihak Muslim kepada non muslim juga masih cukup tinggi. Dalam beberapa kasus keberatan warga terhadap perkembangan institusi non muslim, sentimen anti agama lain bermunculan. Latar belakang keislaman yang belum banyak berubah, artinya belum terbuka, ditambah problem kesenjangan yang ada, diduga menjadi alasan kuat berkembangnya rasa sentimen tersebut. Kasus renovasi geraja HKBP di Tanah Tinggi, serta kasus Sang Timur dai Karang Tengah memberi gambaran, bahwa sentimen anti kristenisasi masih cukup kuat dalam sebagian masyarakat muslim di wilayah Kota Tangerang. Setiap pendirian rumah ibadah selalu saja diidentikkan dengan isu tersebut. Sementara kehadiran umat non Muslum di wilayah ini tidak terbendung, bersamaan meluasnya kawasan metropolis baru.

Masalah rumah ibadah tampaknya menjadi sangat sensitive dalam hubungan antarumat beragama. Karena fungsinya yang sangat urgen, yakni sebagai pusat peribadatan, dan pemusatan kegiatan keagamaan lainnya, maka masing-masing agama menjadikannya sebagai pusat pengendalian para penganutnya.

Keberadaan rumah ibadah juga dipandang sebagai simbol kekuatan komunitas para penganut di sekitarnya, hingga pembangunan rumah ibadah seakan menjadi simbol “kemenangan” agama tertentu, sementara bagi kelompok yang lain, seakan menjadi simbol “perlawanan” bagi yang lainnya.

Keberadaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Kota Tangerang relative telah berhasil mengurangi ketegangan antarumat beragama. Namun belum mampu menjawab maupun menyelesaikan sejumlah problem yang menghadang bagi terciptanya hubungan harmonis kehidupan umat beragama di kota Tangerang. Fungsi FKUB selama ini hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, semisal terkait dalam persoalan pendirian rumah ibadah. Namun, dalam beberapa hal, suara FKUB justru sangat menentukan keputusan Kepala Daerah setempat.

Sedikit rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian ini, adalah:

  1. FKB sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya wadah yang mampu menjembatani kepentingan lintas agama. Perlu dibangun wadah yang bersifat intra komunal, yang berorientasi pada pemngembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya, untuk kepentingan bersama.
  2. FKUB tetap dipandang urgen untuk menjembatani hububungan dialogis antaragama. Oleh karena itu tidak boleh terjadi kevakuman seperti selama ini. Kevakuman pimpinan FKUB, perlu dicarikan solusinya, dengan menetapkan misalnya bentuk kepemimpinan kolektif.
  3. Kondisi masyarakat di mana terdiri mayoritas-minoritas, sebaiknya memang tidak untuk dipaksakan dengan pola-pola yang lazim dalam keorganisasian sosial. Karena dibalik sentimen keagamaan, adalah latar belakang sejarah panjang, yang telah membentuk karakter budaya lokal.

[1] Wawancara dengan AKP Yuli Munthe (Staf Intel, KBU Binkom, Polrestro Tangerang), tanggal 17 Juni 2010.

[2] Wawancara dengan KH. Baijuri Khotib (Sekretaris MUI Kota Tangerang), tanggal 7 Juni dan 19 Juni 2010, dan wawancara dengan Sadjiran Tarmizi (Ketua Komisi Antarumat Beragama MUI Kota Tangerang), tanggal 14 Juni 2010.

[3] Wawancara dengan AKP Yuli Munthe.

[4] Dituturkan dalam FGD Kerukunan Umat Beragama di Kodya Tangerang, 15 Juni 2010 di Aula Kantor MUI Kodya Tangerang

[5] Wawancara dengan Sadjiran Tarmizi.

[6] Wawancara dengan KH. Sadjiran Tarmizi.

[7] Disampaikan Harmanto, pengurus Magabudhi pusat dalam forum FGD Kerukunan Umat Beragama di Kodya Tangerang, 15 Juni 2010 di Aula Kantor MUI Kodya Tangerang.

[8] Hasil Observasi tanggal 8 Mei 2010.

[9] Wawancara dengan Sadjiran Tarmizi.

[10] Wawancara dengan aparat kepolisian Kota Tangerang, 15 Juni 2010.

[11] Tarling, Nicholas and Gomez, Edmund Terence (Ed.). State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies Ethnicity, equity and the nation. Routledge: London & New York. 2008. Hal. 33

[12] Disampaikan Sadjiran Tarmizi.

[13] Menurut penuturan Baijuri Khotib, pihaknya tidak mengeluarkan ijin itu, kecuali menegaskan bahwa ijin dari walikota sebelumnya masih berlaku. Hal ini disampaikan ketika dimintai pendapat walikota Tangerang dalam penyelesaian kasus ini. Wawancara dengan Baijuri Khotib, 26 juni 2010.

[14] Wawacara dengan Sekretaris MUI Kota Tengerang, KH. Baijuri Khotib, Sabtu 26 Juni 2010.

[15] Wawancara dengan Suster Silvia (Pimpinan Sekolah Sang Timur), 5 Oktober 2004.