Seorang perempuan bertanya pada Mamah Dedeh: “ Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah keluarga saya”. Sang penanya ini adalah seorang perempuan, sudah lama ditinggal suami, dengan tanggungan 4 orang anak yang berusia 12 an tahun ke bawah. Tidak punya  pekerjaan, kecuali kerja serabutan bantu-bantu menjadi tukang cuci, dan mengais kardus bekas. Kemanapun perginya ia mengajak keempat anak tersebut. Suaminya telah meninggalkannya tanpa jejak yang jelas. Suaminya pergi sudah lebih dari dua tahun tanpa ada kejelasan tujuannya. Perempuan ini tidak punya family tempat mengadu, tidak biasa curhat dengan teman dekat. Pertanyaan kepada Mamah Dedeh itu ditujukan pada pada kesempatan acara di sebuah stasiun TV tepatnya tanggal 27 Oktober pukul 6.30 pagi hari, Acara “Hati ke Hati”.

Jawab ustadzah kepada perempuan tersebut: “terimalah keadaan ini sebagai cobaan dari Allah; dekatkan diri pada Allah, banyak mengaji al Qur’an, dan jangan lupa masalah tersebut dicurhatkan pada saudara-saudaramu”.  Terus sang ibu penanya itu menyahut: “ Bu saya tidak punya waktu untuk ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Sekarang saja kedua anak saya sedang sakit”.  Berikutnya seorang lagi bertanya, dengan latar belakang keluarganya yanag sama: sama-sama ditinggal suami cukup lama, tanpa memberi kabar”, Bertanya sambil terbata-bata dan setengah menangis. Lagi-lagi jawaban Mah Dedeh sama: banyak baca Al Qur’an. Dekatkan diri pada Tuhan”.

Mamah Dedeh tidak sekalipun menyebut atau  mencela tindakan laki-laki yang telah meninggalkan si isteri tersebut. Meski jelas kesengsaraan perempuan tersebut beserta anak-anaknya tersebab ditinggal pergi sang suami. Laki-laki yang konon menjadi kepala keluarga, telah secara tidak bertanggungjawab meningalkan anak dan isterinya. Jawaban ustadzah hanya terfokus kepada perempuan sang pengadu. Perbuatan laki-laki yang telah menerlantarkan keluarga, dianggap hal biasa saja. Dan perempuan  disuruh “tabah menerima cobaan Tuhan”.

Perempuan dengan bekal keteraniayaan, harus memainkan fungsinya sebagai kepala keluarga. Sementara ustadzah yang mestinya menjadi “juru bicara” Tuhan, tidak menunjukkan kepeduliannya untuk membela hak-haknya. Solusi yang ditawarkan lebih bersifat spiritual, dan tidak melihat kondisi riil yang dihadapi sang PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Ia butuh makan, butuh tempat tinggal yang layak, butuh penyembuhan sakitnya, butuh sekolah, dan sebagainya.

Beban gender lebih sering dialamatkan kepada perempuan. Ia yang sudah beperan ganda dalam keseharian, ya mengurusi anak sekaligus membantu mencari nafkah atau menjadi pencari nafkah tungga; di keluarganya. Ia sering dituntut berperan di ranah public sekaligus di ranah domestic. Ia yang karena menjadi pejabat di sebuah kantor, misalnya. dituntut untuk eksis dengan jabatannya, dan ia sebagai ibu rumah tangga, dituntut juga harus berhasil mendidik anak dan melayani suami. Peran ganda sekaligus beban ganda seperti itu yang banyak dialami perempuan.

Namun terhadap perempuan perempuan yang ditinggal suami tersebut, dan menerima beban ganda berlebih, ternyata tidak memperoleh “pembelaan” secara social. Terhadap lagi-laki yang menjadi penyebab terjadinya beban ganda tersebut, tidak ada hukuman social. Menjadilah sang perempouan tidak punya tempat berlindung yang cuku[. Oleh sesama perempuan sekalipun, ia teriasa dipandang sebagai hal yang lumrah menrima kenyataan sebagai “korban laki-laki”. Ini terlihat dari jawaban nara sumber (baca: ustadzah) yang tidak sedikitpun mengusik “kekejaman” laki-laki yang meninggalkan keluarga tersebut. Tak ada keharusan mengajak kepada orang lain untuk mengentaskan perempuan teraniaya tersebut, meski hanya melalui  tausyiah di media.  Ajaran agama tetap dibiarkan tidak untuk  membebaskan perempuan dari praktek ketidakadilan. Domain laki-laki sebagai “penguasa tunggal” seakan diabadikan meski ia telah tidak mampu menjalankan fungsi secara semestinya. Kondisi seperti ini, yang telah ikut menjadikan perempuan semakain terpuruk ketika ia harus menjadi kepala rumah tangga.

Keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat, sejauh ini telah diatur melalui undang-undang perkawiinan, No. 1 Tahun 1971. Namun posisi perempuan terhenti sebagai “ibu rumah tangga”, yang bertugas “mendampingi suami”.

Perempuan yang telah mengganti fungsi suami menjadi kepala keluarga, adalah para isteri dengan segala persoalan yang dihadapi. Peran itu sangat kompleks, menyangkut pengadaan nafkah, pengamanan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan anak-anak, dan sebagainya.

Pada tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta)-nya dikepalai oleh perempuan. Padahal data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan yang (terpaksa) menjadi kepala keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga. Angka ini pun menunjukkan peningkatan  dari tahun  2001  kurang dari 13% menurut data  PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang dirintis oleh Komnas perempuan). Dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun. [1] Data ini yang dijadikan salah satu acuan sebuah penelitian yang diprakarsai oleh BAPPENAS tahun 2010, tentang akses perempuan kepala keluarga.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, pada tahun 2011 juga melakukan penelitian terhadap persoalan tersebut. Bekerjasama UIN Sunan Kalijaga, STAIN Salatiga, IAIN Surakarta, IAIN Walisanga Semarang dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sasaran penelitian adalah para perempuan kepala rumah tangga, yang merepresntasikan lingkungan budaya yang satu sama lain, berbeda, seperti lingkungan perkotaan, pedesaan, pasar, nelayan, dan kraton. Selama di lapangan, masing-masing peneliti menemukan sendiri kasus-kasus yang dihadapi oleh subyek penelitian. Maka laporan penelitian oleh setiap peneliti, menampakkan keragaman topic, meski dalam lingkup di sekitar perempuan kepala rumah tangga.

Kegiatan lapangan dalam penelitian tersebut, menggunakan paradigma antropologi-sosiologi. Pendekatan antropologi khususnya, digunakan di hampir semua sasaran penelitian. Seperti diketahui, bahwa antropologi selalu memberikan penjelasan dari akarnya dulu (the basic philosophy) sesuatu konsep itu.. Memandang jauh ke belakang. Karena ingin menjawab How and Why. Meskipun antropologi beroientasi pada kelompok kecil, tapi sebenarnya berbicara dalam skala besar, dan tidak dalam kerangka sample dan populasi.

Maka dalam analisi data pada penelitian seperti ini, menggunakan perspektif yang dekat dengan teori-teori kinship, untuk mengenali lebih dalam apa yang menjadi pijakan budaya tindakan para perempuan kepala keluarga. Adanya larangan- larangan  untuk melakukan pekerjaan tertentu melalui preferensi tertentu, seperti incest taboo, merupakan awal mula terbentuknya pandangan hidup yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangan berikutnya, adalah perbedaan dalam perlakuan yang disebabkan perbedaan jenis kelamin tersebut. Perkara incest taboo ketika memilih calon jodoh, juga untuk memperjelas fakta budaya ketidak-adilan gender. Dari incest taboo juga untuk menjelaskan peranan perempuan dalam organisasi keluarga, semasa keluarga itu masih utuh, tapi tidak pada saat keluarga sudah tidak utuh.  Di sana ada pranata keluarga yang membolehkan dan tidak membolehkan melakukan sesuatu pada diri isteri, termasuk suami.

Dari laporan hasil peneltian tersebut terangkum uraian bagaimana para Pekka memperlihatkan pola tindakannya sebagai actor dalam organisasi terkecil di masyarakat. Pola tindakan tersebut memiliki keragaman dan pola kerja masing-masing, sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya.

Ada yang unik dalam penelitian ini, menyangkut penggunaan bahasa komunikasi. Pada umumya perempuan miskin di Jawa, tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalaupun bisa, hanya sebatas memahami pembicaraan orang lain. Setidakna mereka lebih familier, dengan bahasaa lokal, yakni bahasa Jawa. Bukan kebetulan kalau penelitinya semua bisa bahasa Jawa. Karena ada para PEKKA umumnya adalah perempuan dengan latar belakang budaya Jawa. Mereka sengaja dipilih yang berasal dari Jawa dan mampu berbahasa Jawa. Dengan demikian, mereka mampu berkomunikasi dengan baik kepada para nara sumber atau informan. Diakui atau tidak, penggunaan bahasa lokal untuk menggali informasi mengenai kehidupan keseharian, akan terasa lebih berhasil daripada menggunakan nahasa nasional.

Dari hasil penelitian juga diketahui adanya beragam “cara” laki-laki  dalam kapasitasnya sebagai suami, yang telah menjadikan si isteri menjadi kepala keluarga. Karena awal menuju status sebagai Pekka adalah adanya jalinan suami-steri yang telah terbentuk dalam sebuah rumah tangga. Secara budaya dan perundangan, seorang suami telah diakui sebagai kepala keluarga. Namun karena kondisi yang “tidak dipersiapkan sebelumnya”, telah menjadikan si isterilah yang terposisi sebagai kepala keluarga. Ada beberapa kejadian, yang dicatat dari hasil penelitian ini, di mana sang suami menjadi penyebab perempuan beralih status tersebut.

Pertama:  suami pergi dari rumah tanpa kejelasan. Ia meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Ia tidak memberikan nafkah lahir-bathin. Secara hukum, meninggalkan selama 3 bulan berturut-turut  atau tidak memberi nafkah selama waktu tersebut, menyebabkan si isteri berhak menuntut cerai gugat. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Karena perbuatan suami merupakan penganiayaan. Karena sejak terjadi nya pernikahan, ia adalah kepala keluarga, dan dengan statusnya itu ia wajib menjalankan fungsi kepemimpinan  keluarga.

Kedua: mencerai isteri dengan alasan yang dicari-cari. Ini terjadi semata mata karena dorongan nafsu/ libido. Seorang suami, karena memiliki penghasilan lebih besar dari biasanya atau merekayasa seolah memperoleh rizki nomplok. Termasuk dalam ketogori ini adalah sebagaimana ditemukan dari penelitian di Temanggung. Di masyarakat Temanggung, ternyata kasus-kasus perceraian banyak berkorelasi dengan pascapanen tembakau.

Ketiga: laki-laki pemalas. Laki-laki malas juga dijumpai di Bojonegoro, seperti temuan penelitian yang dilakukan di desa Dander. Di sana  laki-laki di lingkari oleh budaya malas. Terbiasa mengandalkan perempuan untuk bekerja keras. Sehingga, meski rumah tangganya kelihatan utuh, tetapi si isteri dibiarkan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Paribasan wong wadon iku awan dadi teklek mbengi dadi lemek, demikian pepatah mengatakan.

Keempat: laki-laki miskin sejak awal perkawinan. Ia tidak berpenghasilan cukup. Hidup serba kekurangan. Tinggal di lingkungan masyarakat yang padat penduduk. Ia mengawini perempuan yang sama-sama miskin.  Laki-laki ini sejak awalnya memang sudah “menyiapkan” isteri untuk “hidup susah”, dan oleh karena itu bersama-sama bekerja keras, dengan cara apapun. Ketika ia pergi dan tidak berfungsi lagi, maka si isteri sudah “siap” dengan kepemimpinan keluarga. Itulah yang bisa dibaca dari hasil penelitian di Surabaya dan juga di Tegal.

Kelima: suami gemar selingkuh (dhemenan).  Seperti data dari Mantrijeron Di Yogya dan di Temanggung  Ketika penghasilan keluarga dianggap berlebih, kemudian sang suami cenderung berfoya-foya, dan sebagian selingkuh. Karena seringnya perbuatan itu dilakukan hingga terjadilah perceraian itu. Di samping juga karena memang sifat buruk laki-laki tersebut.

Keenam: suami meninggal mendadak, seperti terjadi di Jepara. Adanya musibah, yakni ditinggal mati oleh mereka (suami) yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Keadaan seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Menjadikan sang isteri sangat tidak siap menjadi kepala keluarga.

Ketujuh: suami gemar berpoligami, seperti temuan di Yogya. Kecenderungan seperti ini juga di banyak tempat. Awalnya karena sang suami biasa kerja di luar kota. Kemudian kecantol perempuan lain. Sang suami kawin lagi, tanpa sepengetahuan isteri pertama, hingga berakhir dengan menceraikan isteri pertamanya.

Kedelapan:suami di PHK. Awalnya sang suami sudah berpenghasilan tetap, tetapi tetapi karena sesuatu hal telah menjadikan ia diberhentikan dari pekerjaannya (PHK). Dalam waktu lama sang suami tidak memperoleh pekerjaan yang lain. Ujung-ujungnya mengandalkan kerja keras sang isteri. Hingga tanggungjawab mencari nafkah keluarga berbalik ke isteri. Sementara ia menjadi pengangguran.

Kesembilan:suami mencerai dari jarak jauh (di LN). Ini terjadi pada para suami yang bekerja menjadi TKI di LN. Lama meninggalkan rumah, bukannya mengirimkan jatah untuk nafkah keluarga, tetapi justru mengambil kesempatan untuk kawin di tempat ia bekerja, dan menceraikan isterniya di rumah.

Dengan berubahnya fungsi isteri, yang semula menjadi pendamping suami, kemudian menjadi kepala keluarga, jelas menambah beban. Karena fungsi keluarga, seperti melindungi, menafkahi semuaanggota; mengamankan, mendidik anak, memelihara kesehatan, dan sebagainya, semua tertumpu padanya.

Beban-beban gender berikutnya, sebagaimana temuan hasil penelitian ini  terpetakan sbb.:

1)      Korban stigma budaya Jawa, karena sebagai janda perilakunya menjadi serba salah.

2)      Menjadi korban ketidakadilan dalam pembagian waris,

3)      Tidak sanggup mengendalikan anak anaknya, sehingga ada anaknya terlibat tawuran dan narkoba;

4)      Mereka terjebak dalam kondisi mental-psikologi yang labil, mudah patah semangat, dan sangat sensitif terhadap hal-hal yang terkait dengan urusan ekonomi.

5)      Secara mental dan fisik, tidak siap mengelola ekonomi rumah tangga, karena tidak terbiasa.

Pola pola akselerasi PEKKA

Terlepas dari beban gender yang melilit perempuan PEKKA, dari temuan penelitian juga muncul sosok-sosok survival. Di antaranya adalah seperti ditemukan di Temanggung, ada keberanian perempuan menggugat cerai pada suami. Ini menjadi indikator semakin “beraninya” perempuan mendobrak mitos subordinasi. Di samping itu adalah kemampuannya untuk hidup mandiri,

Perempuan perempuan survival juga mampu bekerja tidak kenal waktu (unlimited). Tidak seperti mereka yang bekerja di kantor, yang rata-rata 8 jam perhari. Perempuan PEKKA umumnya lebih dari 15 jam perhari. Pergi bekerja, sebelum shubuh dan pulang kerja menjelang maghrib atau sehabis maghrib, adalah hal biasa. Mata rantai pekerjaan, lebih mengandalkan kekuatan fisiknya. Tidak ada “perhitungan” biaya kerja pada tenaganya sendiri. Itulah yang ditampilkan perempuan di Tegal, sebagaimana diuangkap dalam penelitian Abdul Kholiq.

Namun secara umum, dari laporan hasil penelitian mengurai berbagai pola kerja PEKKA, dalam menjalankan fungsi dna peranannya, meliputi:

  1. Bekerja serabutan dengan melibatkan anggota keluarganya. Sebagian adalah anak atau cucunya di bawah umur. Terjadi pembagian kerja asal-asalan, dalam arti sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya. Tatapi lebih karena memanfaatkan tenaga untuk memperoleh hasil seadanya. Pembagian kerja dalam keluarga seperti ini, bukan untuk menjalankan fungsi keluarga secara utuh. Tetapi semata-mata untuk mencukupi nafkah hidup. Pekerkaan yang dilakoni adalah seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, mengepel, menyeterika, dan pekerjaan lainnya
  2. Menjadi buruh tani, ditempuh oleh perempun desa. Seperti yang terjadi di Sleman dan juga di Tegal. Sasaran penelitiannya memang Pekka di wilayah agraris pedesaan. Pekerjaan. Di lingkungan seperti ini, lapangan kerjaa yang paling dekat adalah menjadi buruh tani, atau memburuh. Kalau yang pertama adalah bekerja di sawah membantu proses pertanian, seperti ikut menanam padi, memetik padi (nderep), matun . nuwur dan tanam padi (tandur). Maka yang kedua ini adalah memburuh sawah, yakni mengolah sawah milik orang lain, mulai tanam sampai panen, dan hasilnya dibagi dua, antara dirinya dengan pemilik.
  3. Menjadi Penjual Jasa. Seperti diungkapkan dari hasil  penelitian di Surabaya. Jual jasa di sini adalah  dengan menjaga kamar kecil di tempat umum. Terdapat juga perempuan –perempuan yang menjual jasa tukang gendong belanjaan pasar, baik di Bringharjo maupun di pasar Kranggan Yogyakarta.  Penjual jasa gendong ikan juga diperlihatkan pada Pekka di lingkungan nelayan Jepara, seperti gendong ikan, kuli gendong garam.
  4. Menjadi pedagang di pasar. Berdagang hasil tangkapan ikan dilakukan oleh perempuan-perempuan di Tegal. Di samping itu ada yang menjadi pedagang batik seperti yang ditunjukkan Gusti Kanjeng Ratu Retno Dumilah dari orang Kratonan Solo.
  5. Mencari barang-barang yang masih punya nilai jual. Seperti diperlihatkan pada para Pekka warga Tedunan Jepara yang berprofesi sebagai pencari kerang dan brayo. ini tidak beda dengan para pemulung di kota besar. Mereka bekerja menghabiskan waktu untuk pencarian barang tersebut, dan diteruskan untuk dijual kepada pihak lain, dengan harga sekenanya. Ada juga yang sampai ke kota besar, untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau rewang.
  6. Barter tenaga, dengan cara ngutang. Yakni meminjam sejumlah uang pada orang lain yang lebih mampu. Cara mengembalikan hutangnya adalah dengan bekerja di sawahnya sang piutang. Ia punya modal social yaitu kepercayaan. Seperti terungkap dari hasil penelitian di Bojonegoro.
  7. Menjadi kuli gendong. Seperti pada penjual jasa di pasar. Perempuan-perempouan ini menjadikan dirinya sebagai kuli gendong garam dan atau gendong ikan, sebagaimana terungkap dari hasil penelitian di Jepara. Mereka bekerja dari pk 04 -21 malam. Termasuk mereka yang menjadi pencari kayu untuk dijual.
  8. Membuka warung kecil-kecilan. Seperti terjadi pada Pekka di Bojonegoro. Mereka membuka warung kecil-kecilan dan keuntungannya diandalkan membiayai kebutuhan keluarganya.
  9. Menjadi Tukang jahit. Pekerjaan ini tidak sama dengan menjadi penjahit, karena sekedar jual jasa di bidang kerumahtanggaan, menunggu kalau ada yang meminta bantuan menjahit pakaian yang rusak atau pakaian bekas. Imbalannya pun hanya sekedarnya, karena alatnya juga hanya manual.
  10. Mempekerjakan cucunya sebagai buruh pasar. Kasus ini terjadi  pada Pekka di lingkungan Kraton Surakarta. Sang anak sepulang dari sekolah diajak menjajagan dagangan, dan bekerja lainnya untuk membantu neneknya.

Beban itu asalnya adalah pandangan masyarakat, yang menganggap tugas dalam rumah tangga adalah “tugas perempuan” sementara tugas mencari nafkah, atau bekerja di luar adalah sebagai tugas laki-laki. Namun dalam kenyataan, ketika laki-laki tidak sanggup mencukupi  kebutuhan, maka perempuan juga harus bekerja di luar rumah.

Beban itu menjadi bertambah,  manakala perempuan ditinggal mati suami, ataun kondisi suami yang tidak mampu menjalankan tugas mencari nafkah, sehingga pencarian nafkah sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. Ini adalah wujud dari ketidadilan gender. [2]

Sementara di sektor produksi, rumah tangga pedesaan di Indonesia menerapkan pola nafkah ganda sebagai bagian dari strategi ekonomi . Dalam pola ini, sejumlah anggota rumah tangga usia kerja terlibat mencari nafkah di berbagai sumber, baik di sector pertanian maupun non pertanian, dalam kegiatan usaha sendiri maupun sebagai buruh . Bagi rumah tangga miskin, arti pola nafkah ganda itu adalah strategi bertahan hidup, di mana sector luar pertanian merupakan sumber nafkah penting untuk menutup kekurangan dari sector pertanian .

Karena keterbatasn penguasaan sumber daya produksi selain tenaga maka pola nafkah ganda pada rumah tangga miskin berarti pemanfaatan potensi tenaga kerja rumah tangga secara optimum.Hal ini dilakukan melalui alokasi tenaga kerja rumah tangga (pria dan wanita, dewasa dan anak-anak) yang secara rasional mungkin ada beragam kegiatan produksi pertanian dan luar pertanian.[3]

Perempuan dituntut bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, di satu sisi, tetapi di sisi lain ia juga harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Pekerjaan mencari nafkah ini menjadi sangat penting bagi sebagian perempuan yang para suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Akibatnya jam kerja perempuan menjadi lebih panjang, serta volume pekerjaannya menjadi lebih besar. Bagi kelompok perempuan  seperti ini berarti ia memiliki dua atasan sekaligus: di rumah, atasannya adalah suami dan di kantor  ia memiliki atasan sendiri. Ini yang kemudian disebut sebagai beban gender, atau beban berlebihan kepada perempuan, yang bermuara kepada ketidakadilan gender.[4]

Wanita sering berada dalam wilayah subordinate[5] dengan laki-laki. Subordinasiini  terjadi dalam berbagai wilayah: domestic dan public. Di wilayah domestic (rumah tangga) perempuan selama ini lebih ditempatkan sebagai pendamping suami. Oleh karena posisinya yang subordinate, perempuan sering dipandang  tidak penting untuk diajak secara bersama-sama terlibat dalam berbagai aspek pemhembangan fungsi keluarha.

Kondisinya tiba-tiba menjadi berbalik, ketika seorang perempuam tiba-tiba menjadi kepala Keluarga. Kedudukanmua melambung menjadi pemimpin rumah tangga. Ia yang mendidik, mengasuh anak-anak mengatur rumah tangga, sekaligus ia harus bekerja mencai nafkah. Suatu kondisi yang kontras dengan pandangan budaya, dan seakan merupakan “keterpaksaan”.

Kenyataan ini menjadi seakan keluar dari mainstream, dan tidak sesuai dengan hal-hal yang menurut  perempuan sendiri  dipandang sebagai “keluar kodrat”.

Namun dalam beberapa fakta lapangan menunjukkan, bahwa secara budaya, Pekka adalah orangmya yang relatif akomodatif dengan lingkungan budaya dan agamanya. Seperti ditunjukkan oleh Pekka yang kebetulan masih kerabat Kraton Surakarta. Ia beradaptasi dengan keadaan dan menguatkan daya tahan dalam melewati masa-masa kritis. Semangat kemandirian sejak masih bersama suami tetap ia lanjutkan. Prinsipnya adalah manjing Ajur Ajer yaitu sikap untuk menyesuaikan diri,  Jagat Iki Ono Sing Ngatur, Prasojo lan Waloko yang memiliki arti “apa adanya”; budi pekerti dan unggah-ungguh harus dijaga dan dipakai di lingkungan Karaton Surakarta Hadiningrat.

Aktivitas yang tidak mau menyerah, adalah mencari konpensasi. Di antaranya adalah temuan pada Pekka di Yogya. Yaitu aktif dalam organisasi-organisasi pengajian di kampungnya. Setidaknya ada dua motif utama dari keikutsertaannya di organisasi pengajian tersebut, yakni untuk mengalihkan perhatiannya dari setumpuk persoalan yang dihadapinya serta untuk mengurangi tudingan-tudingan miring dari masyarakat terhadap keluarganya.

Cara lain adalah dengan memaksimalkan kekuatan religiusitas mereka. ini yang ditempuh pada hampir semua Pekka yang dijadikan sasaran penelitian. Bertolak dari keyakinannya akan kebesaran Tuhan. Dalam pandangannya, sebesar-besarnya kekuasaan “laki-laki”, masih ada yang lebih berkuasa dan Maha Kuasa, yakni Tuhan. Maka ia memupuk kekuatan spiritual dengan caranya sendiri. Kekuatan itu menjadi modal social dalam meringankan  mengatasi kesulitan hidupnya.

Akhirulkalam

Hampir semua laporan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Balai Litbang Agama Semarang thaun 2010, memperlihatkan kehidupan Pekka pada level bawah, atau tingkat Pra Sejahtera. Bahkan kondisi “miskinnya” sudah menjadi judul bab atau sub bab. Tidak ada satupun yang mengangkat Pekka yang, karena kegigihannya sehingga tidak hanya berhasil mempertahankan keluarga tapi berhasil memiliki posisi penting di ranah public atau meniti karier secara maksimal.

Pada sisi lain, fenomena kondisional Pekka sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian tersebut, menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup menjalani kehidupan secara bermartabat. Para Pekka cenderung dibiarkan dengan caranya sendiri untuk survive di tengah masyarakat.

Menurut para ahli antropologi, keluarga memiliki fungsi: (a) pendidikan, karena dari sini anak-anak paling awal memperoleh penanaman nilai-nilai serta pembiasaan perilaku yang dianggap baik oleh orang tuanya; (b) fungsi memelihara kelangsungan, karena melalui keluarga, para anggota keluarga memperoleh perlindungan; (c) fungsi pelestarian nilai, secara budaya, nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat, dan dianggap baik, memperoleh penguatan melalui keluarga, dan (d) fungsi pemenuhan kebutuhan hidup, di mana kebutuhan pokok anggota keluarga berusaha dipenuhi.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi, sebagai salah satu pilar keluarga, menjadi salah satu persoalan serius pada para Pekka tersebut. Mereka masih mempunyai anak, tidak memiliki lahan pertanian (sawah, tegalan) dan kurang memiliki ketrampilan. Pekka juga tidak cukup memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan warisan), sehingga susah mencari pinjaman bank, karena dianggapnya tidak ada jaminan dalam mengembaliannya.

Akses pendidikan anak-anak Pekka tetap hanya sebatas kemampuan. Fungsi menjalankan organisasi keluarga sakinah, sangatlah terbatas. Ada kecenderungan tidak bisa mendidik anak dengan baik, karena waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah. Dalam penelitian ini, masih belum ditemukan Pekka yang sukses menyekolahkan anak-anaknya.

Institusi keagamaan umumnya tidak memiliki kepedulian bagi upaya pengembangan atau pemberdayaan, terhadap kaum Pekka. Pandangan ustadz terhadap mereka sering terlalu normative, kalau bukan malah menyudutkan. Selama ini tampak kurang ada langkah-langkah affirmative untuk memudahkan jalan perjuangan mereka untuk bertahan hidup demi keluarga dan anak-anaknya.

Pekka yang diawali dari Cerai Gugat, berarti memiliki modal “keberanian”, namun sejauh ini, tetap tidak siap dengan posisinya sebagai kepala Keluarga.  (kasus di Temanggung).

Regulasi negara yang ada cenderung mendukung pembagian tugas dalam keluarga, sebatas memerankan laki-laki sebagai kepala keluaga. Semisal dalam  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pada pasal Pasal 21 ayat (3) di sebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, ia berkewajiban menanggung  nafkah keluarga (pasal 34). Sebagai kepala berarti pemimpin dalam suatu organisasi terkecil tersebut. Di sana nyaris tidak ada “ruang” bagi perempuan yang secara yuridis diakui sebagai kepala keluarga.

Lembaga keagamaan sejauh ini juga belum cukup memiliki komitmen untuk menggerakkan ekonomi rumah tangga, terutama terhadap para Pekka. Sementara modal social Pekka adalah: kekuatan spiritual yang tampak terus dipupuk. Hubungan siaturahmi dengan tetangga, kasih sayang dengan sesama anggota family, dan sebagainya, adalah nilai-nilai yang selama masih coba mereka pertahankan.

Dari hasil telaah dalam Laporan hasil penelitian ini merokomendasikan beberapa hal:

Pertama: Pembinaan Keluarga Sakinah, sudah saatnya untuk tidak terlalu normatif.  Tetapi lebih realistis, melihat kondisi kebutuhan dasar keluarga, yaitu kebutuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan dengan gizi yang sehat, memperoleh jaminan kesehatan yang cukup, temat tinggal yang cukup, dan bekal pendidikan yang memadai, serta keterlindungan anak dari lingkungan social yang merusak moralitasnya.

Kedua: kepada KNPP (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan) RI, agar hasil penelitian ini dijadikan bahan untuk menyusun Rencana Aksi Penanganan Perempuan Kepala Keluarga (RAPPKK). Dalam hal ini, diperlukan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia dengan orientasi pada otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan dalam mengembangkan dan menata pemberdayaan Perempuan KKA di tingkat wilayah.

Ketiga: terhadap produk perundang-undangan terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pada pasal Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, ia berkewajiban menanggung  nafkah keluarga (pasal 34). Sebagai kepala berarti pemimpin dalam suatu organisasi terkecil tersebut. Hal demikian perlu ditinjau kembali pasal tersebut. Karena ada kondisi khusus dalam keluarga, di mana suami tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka perlu ada penegasan bahwa: isteri berkwenangan menggantikan sebagai kepala keluarga.

Terakhir, perlu ditegaskan kembali mengenai Komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin dan perempuan . Sebagaimana ditegaskan oleh Diani Sadiawati, Direktur Hukum dan HAM, BAPPENAS :  Melalui rangkaian proses assessment yang cukup panjang,dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pada bulan Oktober 2009, BAPPENAS telah meluncurkan “Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan”, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014, khususnya Bab tentang Hukum dan Aparatur Negara. Seiring dengan proses demokrasi, Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan Strategi Nasional ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai fihak dan pemangku kepentingan. Persoalan keadilan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin yang terpinggirkan dan perempuan.[6]


[1] BAPPENAS dan AusAID,  2010, Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga di Indonesia, hal. 12. Penelitian tentang akses dan kesetaraan Perempuan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID.
[2]Siti Norma dan Sudarso, 2006,  “Pranata keluarga”, dalam: J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), Sisiologi edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 345.
[3]White, 1976, Sayogyo, 1978 , sebagaimana dikutip  Felix Sitorus, “ Strategi Ekonomi Rumah Tingga Nelayan Miskin”. Dalam: T.O. Ihromi (peny.), 1999, Bunga Rampai Sosiologi Kelurga, Ys. Obor Indonesia, Jakarta, hal. 242
[4]Gender adalah  perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.  Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini merupakan kodrat  atau ketentuan Tuhan yang sifatnya permanent dan universal
[5] Menurut  Husein Muhammad, secara teologis ada empat hal yang berpotensi menjadi faktor signifikan terbentuknya anggapan stereotip terhadap perempuan.Pertama, tujuan penciptaan perempuan untuk melengkapi hasrat dan keinginan Adam di surga; dengan demikian, perempuan hanya pelengkap keinginan laki-laki. Kedua, tempat penciptaan manusia pertama di surga yang ada di alam gaib sana, sehingga melahirkan berbagai mitos yang memojokkan perempuan. Ketiga, asal-usul kejadian perempuan berasal dari tulang rusuk Adam, dengan demikian, perempuan subordinasi laki-laki.Keempat, penyebab jatuhnya Adam dari surga ke bumi dalam drama kosmik adalah godaan perempuan.Keempat persoalan teologis ini melahirkan pandangan misoginis yang merugikan citra perempuan.Sampai saat ini nalar mainstream yang dipakai untuk menafsirkan, menilai dan memproduksi pengetahuan adalah nalar keagamaan tekstualis yang dihasilkan zaman stagnasi pemikiran Islam pada abad pertengahan. Lihat: Husein  Muhammad, “Text and context the social construction of Syariah”, Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional bertema Trends in Family Law Reform in Muslim Countries, Kuala Lumpur, 18-20 Maret 2006.
[6]  Diani Sadiawati, SH, LLM, Direktur Hukum dan Ham, BAPPENAS, 2010, “Kata Pengantar” buku: BAPPENAS dan AusAID,  2010, Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Indonesia .
Iklan