Tak terelakkan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern telah menjadikan materi menjadi solusi kebahagiaan, sehingga penghayatan agama terabaikan. Ketika intelektualisme dan materialisme kian mengakar dalam segala segi kehidupan kota, masyarakat mulai gamang, terutama sejak pukulan krisis ekonomi berdampak pada merosotnya nilai materi sebagai solusi kebahagiaan. Intelektualisme pun, pada tingkat tertentu, berbenturan dengan dinding kokoh yang menghalangi jalan manusia menuju Tuhan. Hakikatnya, manusia adalah makhluk spiritual yang hidup di alam materi, bukan sebaliknya!.

Mengapa pemberdayaan spiritualitas dapat dengan mudah dicerap masyarakat kota yang gamang? Sejauh yang dapat diketahui, jalan spiritual jarang menerapkan ketaatan yang dipaksakan atau doktrin dogmatis.Sifat esoterisme jalan spiritual juga mempunyai peran penting dalam memudahkan orang menerima amalan-amalannya. Dalam hal ini, hubungan dengan Tuhan bersifat pribadi, yang menyebabkan proses penyembuhan kejiwaan si pelaku berlangsung relatif mudah karena ia cenderung mematuhi tuntunan diri pribadinya.

Terdapat landasan analisis di balik munculnya tren spiritualitas perkotaan belakangan ini, yaitu dari sudut pandang psikologi sosial, yang memandang bahwa kebutuhan akan jalan spiritual merupakan konsekuensi penderitaan psikis masyarakat yang tertekan oleh krisis ekonomi.

Di tengah hirukpikuk perubahan kebijakan memposisikan PNS, kegiatan agama atau pembinaan rohani, berjalan secara simultan. Indikasi secara formal antara lain dengan berdirinya rumah ibadah lengkap kegiatan keagamaan di setiap lingkungan perkantoran. Pembinaan keagamaan dilakukan secara individual maupun secara institusional. Kegiatan ini terus berjalan, dan cenderung mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun, kegiatan keagamaan apapun bentuknya , tidak ada yang bisa menghalangi.

Salah satu ahli yang sangat perhatian terhadap masalah perilaku keberagamaan adalah Gordon W. Allport, seorang ahli psikologi asal Amerika Serikat, mencoba menjelaskan fenomena orientasi keberagamaan (religious orientation) di kalangan pemeluk agama. Allport meneorikan, bahwa terdapat dua cara seseorang menjalankan keberagamaannya; intrinsik dan ekstrinsik. (Herek, 1987)

Orientasi religius sendiri adalah istilah yang dikembangkan para psikolog untuk menjelaskan cara seseorang menjalankan atau menghidupi keyakinan dan nilai-nilai keagamaannya. (Batson & Ventis 1982 dalam Earnshaw 2000) Sementara Allport (dalam Putri, 2009) sendiri mendefinisikan orientasi religius sebagai “the extent to which a person lives out his/her religious belief”.

Keberagamaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) sebagai komponen terpenting dalam menggerakkan roda pemerintahan, ternyata juga menjadi bagian penting dalam gerak dinamika kehidupan beragama. Sebagai aparat pemerintah, tentulah juga dituntut sikap dan pandangan hidup yang dinamis, baik dalam membangun kinerja internal dan eksternal.Dalam melayani kepentingan masyarakat, perlu menyesuaikan dengan perobahan-perobahan soail dan kemasyarakatan.
Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, maka beban tugas pemerintah atau Pemda semakin luas.Di semua bidang kehidupan diperlukan suatu aparat birokrasi yang inovatif dan tidak statis, dalam bekerja dan berkarya. Maka sudah seharusnya kalau aparat Pemda senantiasa mengawal proses dinamika yang terjadi.
Pembinaan agama merupakan bagian yang dianggap penting untuk menyangga keberlangsungan birokrasi.Karena melalui lembaga ini, para PNS dibekali dengan kesadaran spiritual dan keberagamaan agar nantinya mampu mengemban tugas-tugas kenegaraan secara optimal secara bertanggungjawab, baik di dunia maupun akherat.
Kegiatan pembinaan agama yang merupakan unsur sangat urgen sehingga kepada para PNS terbekali mentalitas kejujuran, yang mengawal profesionalitas mereka. Ada peningkatan mutu kerja yang jelas, antara sebelum dan sesudah mengikuti mengikuti kegiatan keagamaan. Kualitas kerja yang didukung oleh sikap mental yang kuat dan akhlak yang luhur demi pengabdian kepada bangsa dan Negara.Kondisi kepribadian yang lebih baik yang merupakan efek langsung yang melekat di dalamnya.
Bermacam kegiatan kediklatan pegawai, yang selama ini terprogram, di berbagai Pemprov masih belum memberikan peluang yang cukup bagi penerapan bidang etika moral.Padahal kalau melihat tujuan diklat, disebutkan bahwa pembinaan kepribadian dan etika PNS harus melandasi tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan. (lihat: PP RI No. 101, Tahun 2000 Pasal 2). Maka sudah sewajarnya kalau kegiatan kediklatan itu diperkuat dengan pembinaan agama.
Mempertimbangkan pula, bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan mengenai berbagai masalah menyangkut etika PNS. Di antaranya: (1) PP No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS; (2) PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS, dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Semua Peraturan dan Perundang-undangan beserta instrimen pendukungnya, yang telah dikeluarkan, telah berarti ada political will untuk memperbaiki etika moral PNS. Namun sejauh ini materi peraturan dan perundangan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik.
Pendidikan dan pelatihan pegawai yang selama ini dilaksanakan dalam setiap tahunnya, seperti diklat pra jabatan, diklat jabatan yang di dalamnya termasuk diklat profesionalisme, kepemimpinan, dan sebagainya.Semua diarahkan untuk menunjang ketrampilan dan proesionalisme PNS.Namun dari semua kediklatan yang dilaksanakan selama ini, penanaman mata ajar agama, hanya diberikan pada jenjang tertentu, dan belum ditanamkan secara memadai untuk setiap jenjang kediklatan.
Urgensi moral Keagamaan adalah meyangkut kepentingan bangsa secara mendasar, sehingga sudah sepantasnya kalau pembinaan agama kepada PNS mendapat dukungan dari berbagai pihak.Nilai moral keagamaan seyogyanya menjadi awal pembekalan dari semua ketrampilan yang ditanamkan dalam peningkatan mutu kerja pegawai.Dengan asumsi, nilai keagamaan itu melekat setiap tindakan yang berhubungan dengan persoalan tugasnya sebagai abdi negara.Oleh karenanya harus dimiliki setiap pegawai.Tentu dengan materi dan metode yang berbeda, dan secara proporsional.
Sebagaimana diketahui, bahwa tuntutan pertama etika moral PNS adalah aktif, dinamis dan ramah lingkungan, dalam pelayanan.Pada tingkat ini, etika moral dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku kepegawaian atau kewarganegaran.PNS yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, bersinergi, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri.Artinya, PNS yang menjalankan etika moral adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.
Kesantunan moral itu tampak bila ada kebutuhan timbal balik dan hubungan baik di antara para pelaku.Pemahaman nilai keagamaan tidak terhenti pada pernyataan-pernyataan normatif, yang tidak dijaminkan dengan kualitas pelayanan.Tidak berbeda dengan pernyataan.”Bila setiap PNS jujur, maka Indonesia akan makmur”.Dari sudut koherensi, pernyataan ini sahih, tidak terbantahkan.Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (hipotetis irealis).
Masyarakat bukan hanya terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi juga terdiri orang-orang yang memiliki kepentingan memperoleh pelayanan yang baik.Politik birokarsi yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuan nasionalnya melalui sistem prosedural yang menghargai hak-hak sipil. PNS yang dikenal sebagai pelayan masyarakat (civil servant) diposisikan pada penguatan kepentingan pemerintah, dan di lain pihak memposisikan pada kepentingan masyarakat. Moral kepegawaian menghadapi dua dunia yang seakan berbeda, yaitu dunia kekuasaan dan dunia kemasyarakatan. Relevansi nilai keagamaan terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan nafsu keserakahan dalam birokrasi pemerintahan dan mengatur kepentingan-kepentingan pribadi dengan meluruskan cara kerja demi kepentingan rakyat dalam arti seluas-luasnya.
Peraturan Pemerintah RI sebagaimana tersebut di atas telah secara jelas menekankankan pentingnya pembinaan etika moral dalam rangka penyelamat dan penyehatan berbangsa dan bernegara.Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang telah menjadi keputusan poltik.Berarti bahwa kandungan pasal-pasal dan ayat dalam peraturana tersebut bersifat mengikat bagi kalangan PNS.Namun dalam kenyataan di lapangan, materi dalam Peraturan tersebut hingga kini belum terealisasi baik di kalapngan PNS sendiri.
Sementara tantangan menyangkut masalah moral yang dihadapi PNS semakin besar.Sejalan dengan berkembangnya pola hidup yang semakin terbuka, pandangan hidup yang semakin abai terhadap nilai-nilai moral, seperti sekarang, telah semakin memprihatinkan.Maka tidak mengherankan desakan berbagai pihak, untuk dilakukan kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintah secara sistemik, terprogram dan terpola dengan baik.Sehingga kegiatan itu benar-benar efektif dalam membina kejiwaan kalangan PNS, baik secara individual maupun institusional.Pembekalan nilai etika keagamaan diharapkan berpotensi menanggulangi pelanggaran moral kepegawaian yang berlaku. Pemerintah tentu memandang perlu dilakukan upaya kongkrit, oleh instansi yang kompeten, agar kalangan PNS benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama, sebagai penguatan dari peraturan perundang dan peraturan kepegawaian.
Pemda-Pemda Provinsi tampaknya sudah banyak yang mengusung semangat bagi tumbuh dan berkembangnya keasadaran baru, yang dalam hal ini menyangkut moral keagamaan para PNS.Institusi keagamaan di bawah Pemda diharapkan menjadi agent of transformation. Karena di wilayah inilah terjadi transformasi besar, suatu perubahan masyarakat dengan segala aspeknya: industri, perdagangan, pendidikan, politik dan budaya.

Iklan