Oleh Marzani Anwar

Marzani Anwar, adalah Peneliti Utama, pada Balai Litbang Agama Jakarta. Pernah menjadi Koordinator Penelitian “Pelanggaran HAM oleh PKI”, KOMNAS HAM Tahun 2005.

Sejarah Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun. Didahului dengan adanya gerakan revolusioner yang disebut formal fase nonparlementer, yakni pengambialihan kekuasaan dari pemerintah yang syah. Peristiwanya terjadi pada tanggal 18 September 1948. Dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Usaha kudeta itu disertai pula dengan melakukan penculikan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap sejumlah penduduk sipil, polisi dan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Aksi-aksi sepihak oleh PKI dalam bentuk kekerasan ternyata masih berlanjut, dan muncul ke permukaan sejak tahun 1960. Meletusnya Gerakan 30 September 1965, seakan menjadi antiklimaks. Disusul gerakan sporadis sampai tahun 1968an.
Kekerasan oleh PKI di Indonesia tersebut telah menorehkan sejarah panjang tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena terjadi aksi-reaksi antar kelompok di masyarakat dan dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Kebijakan sistematis oleh Partai Komunis Indonesia, sekaligus merupakan kelengahan pemerintah. Untuk itu perlu dicermati guna pengayaan pengetahuan mengenai fakta-fakta historis pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pengetahuan itu, terbuka bagi upaya perlindungan hak-hak asasi manusia ke depan, dan bukan tidak mungkin membuka akses pro yustisia.
Pengkajian ini adalah bagian dari penguatan Aksi Nasional Hak Asasi manusia (1998-2003), yang berisi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam ketentuan umum UU No. 39 tahun 1999, pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga Komisi Nasional hal Asasi manusia sebagai lembaga mandiri, adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian di samping penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Ruang lingkup pengkajian dalam studi ini adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh PKI meliputi peristiwa tahun 1948, 1965 dan tahun 1967, menyangkut tempat, waktu kejadian, korban, bentuk dan cara kekerasan yang dilakukan.
Pengkajian ini tidak bersifat pro-justisia, karena kejadiannya sudah terlalu jauh, yakni sudah lebih dari 40 tahun dari sekarang, dimana para pelakunya sudah hampir tidak mungkin dilakukan tuntutan hukum. Sementara para saksi yang masih hidup, sudah berusia lanjut.
Penghimpunan data dilakukan melalui dua sumber, yakni sumber primer, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan para saksi yang masih hidup. Sumber skunder, berupa informasi yang diperoleh melalui buku, catatan, dokumen dan naskah-naskah tertentu yang berisi pengayaan informasi dan verifikasi atas kejadian-kejadian di sekitar gerakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI.

Pembantaian demi pembantaian
Tragedi G 30 S PKI degan segala eksesnya yang terjadi pada tahun 1965 tidak perlu diungkap di kesemptan ini, karena sudah banyak terekspos di buku-buku sejarah dan media massa. Pengngkapan beberapa kasus yang lain kita mulai dari apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sejak tahun 60an daerah Jawa Tengah di kenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosusuro, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi-aksi sepihak yang ditujukan kepada lawan politk, tokoh agama dan orang-orang sipil tak berdosa. Di antara adalah penculikan dan penghilangan paksa terhadap 4 orang di Klaten, dan hingga kini tidak ketahuan di mana kuburannya. Pada kasus yang lain, sebanyak 16 orang, di orang-orang PKI secara tiba-tiba menyekap sambil mengacung-acungkan arit (sabit). Kawan-kawannya yang tidak bisa lolos, menjadi sasaran kekerasan massa PKI. Mereka yang dibacok dan dibabat ada 7 orang, ada yang dibacok bagian kepala, tangan, dan bahu. Pembunuhan juga menimpa Basuni di Jatinom dan Miftah penduduk Laweyan Sala.
Beralih ke ‘peristiwa Kanigoro’ karena terjadinya di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur. Tempat dilangsungkannya sebuah acara Mental-Training oleh PII (Pelajar Islam Indonesia). Saat itu, yakni pada tanggal 13 Januari 1965, di tengah berlangsungnya acara tersebut, anggota PKI melakukan penggrebegan dipagi hari sehabis peserta menjalankan shalat shubuh. Pada saat itu, orang-orang PKI, dengan sertamerta datang dan secara serempak menyerbu seluruh lokasi mental- training. Kemudian melakukan mengambil buku-buku termasuk al Qur’an yang ada di masjid dan kemudian dinjak-injak. Para peserta , termasuk panitia, sebanyak 150an digiring dengan tangan diikat satu sama lain, dipaksa berjalan sejauh 4 km sambil diintimadasi diancam, serta teror.
Peristiwa “Cemethuk” Banyuwangi, informasi didapat kesaksian Maedori, seorang saksi mata yang karena berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI, kemudian bisa memberikan kesaksian mengenai peristiwa “Cemethuk” Banyuwangi. Aksi PKI di Banyuwangi, berkaitan langung dengan G30S /PKI di Jakarta. Sebanyak orang diberikanan yang sudah dicampuri racun, kemudian satu persatu mereka dibunuh dan mayatnya dimasukkan sumur yang sudah disediakan sebelumnya. Lubang pembantaian itu, sebanyak tiga buah. Satu lobang besar berisi 40 orang mayat, dan dua yang lainnya masing-masing berisi 11 mayat.
Pterjadi pmbantaian di Blitar Selatan atas pengungkapan dalam buku buku Siapa Menabur angin akan Menuai badai tulisan Soegiarso Soerojo, di hal. 331-332 antara lain mengungkapkan kasus kekejaman yang dilakukan PKI, sbb.: Di Rejotangan, Ngunut, Kaliwadi dan Bojolangu, mereka melakukan praktek intimidasi terhadap rakyat dan merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dengan sasaran utama golonga beragama. Menculik setiap orang yang mereka curigai, bila ternyata lawan, mereka tidak segan-segan membunuhnya. Praktek kejam tersebut dipimpin oleh Sugita dan Sutrisno, keduanya anggota CGMI.
Kasus pembantaian di Kediri diungkap berdasar kesaksian Ibu Yatinah (69 tahun), anak kandung korban bernama Sarman. Peristiwanya terjadi sekitar tanggal 18 September 48 sewaktu menghadiri rapat pamong di kalurahan, tiba-tiba ia dicegat oleh segerombolan orang. Kemudian di bawa paksa oleh orang-orang tersebut ke suatu tempat, sambil diikat kedua tangannya. Berhari-hari ayahnya tidak juga pulang, dan ternyata termasuk yang dimasukkan di sumur maut dekat di sini (menunjuk ke luar desa ), bersama 108 orang. Sarman tertulis di no. 48 dalam daftar di monumen tersebut.
Masih di Kediri, yakni penculikan yang disertai pembunuhan, yang.terjadi pasca G 30 S. Korbannya adalah Imam Mursyid dan kawan-kawannya, termasuk Kyai Zaenuddin. Atas kesaksian Djaini bin Ramelan, Umur 65 tahun, adik kandung korban Imam Mursyid. Selama 5 ia tidak tidur, tidak shalat dan tidak makan. Menurut salah seorang yang ikut mengubur, ia cuma bilang bahwa Imam Mursyid dicegat di tengah jalan kemudian di bawa ke desa Besowo, kemudian di oper ke sana kemari, sampai akhirnya diikat terus dimasukkan ke jurang sungai. Sungainya sendiri itu sangat curam, setinggi pohon kelapa. Penculikan terjadi sekitar 10 Oktober 1965. Keadaan mayat, badannya masih utuh tapi dalam keadaan badannya diikat kencang. Perkiraan saksi. Korban dimasukkan di sumur itu dalam keadaan masih hidup, kemudian ditimbuni tanah.
Kasus Takeran (Sumur Kenongo Mulyo) terungkap atas dasar kesaksian Kaelan Suryo Martono, umur 73 Tahun, beralamat di desa Giringan, pekerjaan sebagai petani. Jawa Timur. Ia memberikan keterangan sekitar peristiwa Takeran tahun 1948. Keterangan mengenai kasus Takeran diperkuat oleh salah seorang saksi korban bernama Hadi Syamsuri, usia 80 tahun, pensiunan Naib (Petugas Pernikahan) di Takeran . Ia diculik dan digiring ke desa Baeng dan ditahan di sana. Di tempat tersebut sudah ada sekitar delapan puluh orang Muslim yang menjadi tahanan. Selama empat puluh hari ia ditahan di Baeng. Di tempat tawanan ternyata ditemui sejumlah lurah yang juga ditawan. Selama ditahan, mereka dibiarkan saja, tidak dikasih makan. Sebagian kawan lain ditahannya di desa Cigrok. Sementara mereka dalam tahanan, orang-orang PKI itu merampas kerbau-kerbau dan sapi milik warga di kecamatan. Tiap hari mereka melakukan pemotongan kerbau atau sapi untuk pesta yang jaga-jaga di Baeng. Pada saat tentara Siliwangi datang, mereka yang ditahan di desa Cigrok, dibunuh semua oleh PKI. Sementara yang di Baeng, berhasil menyelamatkan diri.
Kasus Kresek, Madiun terungkap berdasarkan kesaksian KH. Ahmad Junaedi, anak kandung salah seorang korban bernama KH. Barokah Bachruddin. Sejumlah Kyai diculik dan kemudian dibunuh. Diduga kuat sebelum dibunuh, mereka dianiaya. Menurut para saksi, para Kyai itu ada yang matinya ditembak, ada yang dipenggal lehernya, dan ada yang dipukul dengan benda tajam, dan Kyai Shodiq sendiri katanya satu-satunya yang dibunuhnya dengan cara didorong ke lubang dalam keadaan tangan terikat kemudian diurug (ditimbuni tanah). Husnun, salah seorang saksi, mendapat sedikit keterangan dari para saksi lain, bahwa para penculiknya waktu itu membawa senjata parang, tali, benda tumpul, di samping senjata api dan alat lainnya.
Terungkapnya kasus pembantaian di Markas Gebung, Ngawi Jawa Timur, adalah berdasarkan keterangan para saksi korban peristiwa penculikan di desa Gebung. Para korbannya ditahan selama 12 hari, hampir-hampir tidak diberi makan Mereka terkurung di dalam rumah yang terkunci, tiba-tiba rumah dibakar. Sementara orang-orang PKI tetap siaga di luar rumah, lengkap dengan senjata tajamnya, sehingga tawanan yang mencoba kabur langsung ditangkap lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam api atau dibunuh langsung. Setelah peristiwa usai, kemudian dibersihkan, ditemukan banyak mayat, tujuh orang di antaranya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Ngawi.

Perspectif HAM

PKI telah secara sistematis melakukan tindak kejahatan pelanggaran HAM berat atau diduga kuat melakukan pelangaran HAM berat. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari fakt-fakta yang berhasil dikumpulkan. Adanya rapat-rapat persiapan yang dilakukan oleh para pimpinan Biro Khusus PKI dan Pimpinan CC PKI, dalam mempersiapkan pengambialihan pemerintahan tahun 1965 sangat memperkuat indikasi itu.
Gerakan 30 September tahun 1965 adalah realisasi tindakan sebagaimana telah direncanakan oleh mereka. Gerakan ini terorganisasi secara sistematis, yakni melalui struktur organisasi: tingkat pusat (CCPKI), Comite Daerah Besar (CDB PKI), Comite Kota (CK PKI) sampai ke Comite Seksi (CS PKI) sebagai comitte basis. Pelanggaran HAM berat dilakukan dalam bentuk-bentuk sbb.:
Penghilangan nyawa, yang didahului dengan penculikan dan penyiksaan tanpa melalui proses hukum. Ini terjadi pada kasus antara lain: Pembunuhan terhadap 6 orang Jenderal TNI AD dan seorang Perwira, dua perwira TNI AD di Yogyakarta, serta penculikan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap sejumlah Kyai, pemuka masyarakat dan warga lain yang tidak berdosa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timut. Tindakan pelanggaran terhadap Hak Hidup merupakan pelanggaran atas pasal 28 A dan 28 I UUD 1945 yang menerangkan bahwa hak hidup merupakan hak seseorang dan hak hidup itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pembunuhan juga melanggaran terhadap pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 DUHAM, pasal 6 Konvenan Inernasional tentang Hak Sipol dan Politik.
Pembunuhan dengan sasaran orang-orang berpengaruh di masyarakat seperti pada peristiwa Lubang Buaya Jakarta dan beberapa peristiwa di Jawa Timur menunjukkan adanya target politik tingkat tinggi, dan merupakan teror mental, yang berdampak psikologis yang luar biasa di masyarakat. Timbulnya keresahan sosial yang meluas sebagai akibat dari tindakan itu, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat 2 UU. No 39/1999 tentang hak untuk hidup tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir bathin.
Penggrebegan, disertai teror yang terjadi antara lain pada persistiwa Kanigoro, oleh orang-orang PKI telah melanggar hak asasi manusia khususnya Pasal 3 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, keamanan dan kemerdekaan pribadi.
Penyiksaan, yang dalam hal ini dilakukan sebelum pembunuhan, juga terjadi pada sejumlah orang di Solo tahun 1965, di Manisrenggo dan atau Jatinom, Klaten, tahun 1948 dan 1965, dengan sasaran penduduk sipil . Merupakan kejahatan kemanusiaan dan telah melanggar Convenstion Against Torture and Other Crinel, Inhuman, or Degrading treatment or Punishment. Juga melanggar Pasal 4 dan Pasal 33 UU No. 39/1999 yakni tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.
Penghilangan secara paksa juga terlanggar, dengan adanya tindak penculikan terhadap lawan -lawan politik atau orang yang dianggap lawan politik PKI. Ini terjadi pada peristiwa-peristiwa Lubang Buaya, serta peristiwa penculikan para Kyai di Madiun, penyekapan dan pembunuhan di Ngawi. Tindakan ini melanggar Pasal 33 ayat 2 UU N0. 39 tentang HAM yang menyatakan setiap orang harus bebas dari penghilangan scara paksa.

#pki #kekerasan #ham #uu