Kasus di Kota Tangerang g

Marzani Anwar

Pendahuluan
Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang, adalah sebuah wilayah yang populasinya bercampur antara homogen di satu wilayah dan heterogen di wilayah lain. Jika ditelusuri, di wilayah ini bukan tanpa masalah dalam relasi antarumat beragama. Terutama yang menyangkut pendirian Rumah Ibadah.

Pemberlakuan PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negari) No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, telah menimbulkan beragam implikasi. Terjadi serentetan peristiwa di sekitar pendirian rumah ibadat, telah tak terhindarkan. Implikasi posisif adalah dengan munculnya dukungan dari berbagai pihak, yang merasakan tumbuhnya penguatan bagi upaya penciptaan kerukunanantarumat beragama.
Namun juga tidak terelakkan, adanya peristiwa penolakan oleh sejumlah umat yang berbeda agama sangat mempengaruhi kepercayaan di antara umat beragama khususnya di Kota Tangerang. Ketertutupam bahkan penolakan terhadap umat berbeda agama di sekitar pendirian rumah ibadat, bisa menjadi titik balik dari proses demokratisasi serta pembangunan nasional yang sedang digalakkan. Perlu juga dipertanyakan sejauh mana nilai kearifan lokal bertahan dan mampu difungsikan menjadi perekat antarumat beragama di wilayah ini. Oleh sebab itulah diperlukan penelitian mendalam dan komprehensif terkait dengan kemunculan fenomena tersebut.

Data dan informasi yang menyuguhkan fakta sosial di balik hubungan antaragama yang pasif bahkan cenderung eksklusif di sebagian wilayah di Kota Tangerang Banten, dicoba gali lebih dalam. Dukungan pendirian rumah ibadat tak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja, unsur masyarakat juga memberikan pengaruh kuat. Refleksi dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pendirian rumah ibadat adalah sebuah mekanisme sosial keagamaan dan sangatlah variatif terjadi di wilayah Kota
Komparasi antara yang mendukung dan kalangan yang menolak pemberlakukan PBM tersebut, keduanya menjadi sumbangan dalam menciptakan formula dalam memelihara kerukunan umat beragama di wilayah Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut, pertanyaan penelitian yang dicarikan jawaban adalah: Apa saja implikasi pemberlakuan PBM No. 8 dan \no 9 Tahun 2006 di wilayah Kota Tangerang; dalam bentuk apa sajakah umat beragama merespon pendirian rumah ibadat, dan seberapa peran dan fungsi FKUB Kota Tangerang dalam proses pendirian rumah-rumah ibadah, dan dalam menangani permasalahan yang timbul menyangkut hal tersebut.

Attas dasar pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi permasalahan yang terjadi, pasca pemberlakuakn PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, dan melakukan pendalaman berbagai persoalan yang muncul sehubungan dengan reaksi dan respon masyarakat terhadap upaya pendirian rumah-rumah ibadah oleh setiap kelompok keagamaan yang ada.
Penggalian data berikut analisis dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Peneliti terlebih dulu membangun rapport dengan para pemuka agama, yang tergabung dalam FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) setempat. Merekalah yang selama ini menghadapi langsung permasalahan yang ada dan mereka pula yang mencari solusi agar masalah-masalah yang menyangkut pendirian rumah ibadat itu tidak sampai menimbulkan gesekan antarumat beragama. Peneliti melakukan wawancara dengan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang menurut informasi, mengundangan sensitivitas dan kerawanan tertentu.

Fenomena rumah ibadat
Fungsi rumah ibadah selain untuk tempat persembahyangan, yang justru lebih besar adalah dijadikannya rumah suci tesebut sebagai pusat pembinaan iman, pusat pendidikan bahkan pusat pelayanan sosial.. Fenomena menunjukkan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pengendalian umat. Sejarah agama-agama telah mencatat, bagaimana rumah-rumah ibadat itu telah juga menjalankan fungsi sosial dan bahkan pengembangan sumberdaya manusia.
Keadaan yang paling dinamik dari ruamh-rumah ibadah itu adalah pada fungsi yang dikenal sangat multidimensi. Dinamika lingkungan yang menyertai kefungsian adalah pada kegiatan kegiatan yang memancar dari semangat missionary. Lingkungan rumah ibadat, baik dalam arti terbatas atau dalam arti luas, digerakkan oleh potensi lingkungan sekitar dengan segala macam corak budaya dan insfrastruktur yang ada. Dari sana hampir-hampir rumah ibadat menjadi simbol di mana potensi umat depresentasikan.

Perangkat lingkungan biasanya ikut menentukan, ke mana arah pendirian rumah ibadat hendak dikembangkan fungsinya. Umat penganutnya sering menggunakan “pemberdayaan” untuk upaya penguatan fungsi rumah ibadat tersebut. Bagi umat Islam. Biasa menggunakan term “memakmurkan masjid”, untuk menjelaskan bagaimana menjadikan lebih semarak dengan banyaknya kegiatan, karena dukungan masyarakat sekitar.
Menurut FKUB Kota Tangerang data rumah ibadat umat Islam, yang berupa masjid tahun 2011 sebanyak 626 (dari 536 pada tahun 2008). Tersebar di semua kecamatan. Menunjukkan bahwa wilayah kota Tangerang merupakan konsentrasi umat Islam. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak ada di Karawaci, 73 (Tahun 2009, 70), disusul kecamatan Penang, 65 (th 2009, 60 masjid), kecamatan Cipondoh 76 (tahun 2008, 56 masjid).

Sementara itu jumlah rumah ibadat umat Katolik ada sebanyak 12 buah gereja.. Adapun secara keseluruhan di Kota Tangerang adalah:
1) Gereja Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, di Jl. Daan Mogot 12, yang berdiri sejak Mei 1948
2) Gereja Paroki Santo Agustinus, di Jl. Prambanan Raya No.1, Perumnas II, Karawaci, yang berdiri sejak thaun 1988;
3) Gereja Paroki Santa Bernadet, di Jl. Bharata Raya 32, Komplek Bharata Karang Tengah, Cileduk, yang berdiri sejak tahun 1992. Gereja ini secara fisik masih belum ada, karena masih dalam proses di PTUN.
Dari jumlah tersebut, semuanya sudah ber-IMB, kecuali Santa Bernadet.
Sedangkan Gereja Kristen Protestan, tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali Larangan, Pinang, Benda dan Cibodas. Semua berjumlah 32. Selebihnya adalah tempat-tempat pembinaan iman (TPI) yang berjumlah 224. Jumlah TPI relatif tersebar di hampir setiap wilayah kecamatan, meski tampak lebih merata keberadaannya, hanya berkapasitas terbatas, antara 70-200an orang/jemaat. Berbeda dengan gereja Katolik, meski hanya ada tiga, tapi berkapasitas antara 700-1000 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak di Karawaci, yakni sebanyak 29, disusul Tangerang Kota.
Jumlah rumah ibadah agama Buddha di kota Tangerang, yakni berupa Vihara dan Cetiya sebanyak 43 buah. Pada agama Buddha, terdapat 8 sekte. Tapi menurut Aryanto, rumah ibadah atau Vihara atau Klenteng, tidak dikhususkam untuk aliran tertentu. Setiap pengikut agama ini, kalau beribadah ke mana saja dipersilahkan.

Ada data yang agak rancu mengenai jumlah rumah ibadah kaum Buddha dengan jumlah rumah ibadah kaum Konghucu. Sebagaimana data yang ada di Kantor Kemenag, maupun data dari FKUB. Sebagian memang masuk dalam kategori Vihara atau Klenteng. Fungsi Vihara bagi umat Buddha adalah untuk: (1) Ibadah. Hari-hari ibadah umat Buddha, tidak mengenal hari suci mingguan, tapi menggunakan warisan sejak jaman Majapahit. Seperi Minggu Kliwon, Rabo Kliwon, dsb.; (2) Sekolah Minggu, fungsi ini adalah pembinaan iman; (3) Meditasi; (4) Diskusi, dan (4) Perkawinan ( untuk yang ada aulanya, yakni yang disebut Damasala).
Sedangkan rumah ibadah agama Konghucu, sebagaimana penjelasan Trisna Juanda dari Makin (Majelis Agama Konghucu Indonesia) Kota Tangerang, ada yang disebut Litang, Miao atau Bio, bahkan ada juga masih menggunakan “vihara”. Rumah ibadah paling besar di Kota Tangerang ada di Jalan Ki Samaun 145. Fungsi utamanya untuk kebaktian. Sedangkan Litang di Kota Tangerang ada tiga, yang pertama berdiri tahun 1976, di Rawa Kucing juga berdiri tahun 76an, dan di Rawa Boqor, berdiri tahun 1980 an.

Untuk umat Hindu, sesuai informasi dari Nyoman Subitsa, pemuka Hindu dari Parisada Hindu, rumah ibadah Hindu adalah Pure. Di kecamatan Cileduk ada1, kecamatan Larangan 1, dan di Koang Pasar Baru 1. Perlu dijelaskan, bahwa di Batu Ceper tidak ada rumah ibadah Hindu, sebagaimana tertulis dalam data yang dikeluarkan Kantor kemenag maupun FKUB.
Pure yang berdiri di Cileduk, berdiri tahun 1989 an. Kalau yang di Pasar Baru tahun 1983 dan di Larangan, berdiri sekitar tahun 1992. Namun yang di Pasar Baru IMB nya belum ada.
Rumah ibadat dalam konteksitas demografis sangat memberi dampak yang sangat berarti. Keadaan penduduk yang semakin beragam, di kota ini memang tidak bisa dihindari. Terjadinya proses urbanisasi, menyebabkan warga asli juga banyak yang terpaksa mengalami perpindahan, atau bercampur dengan kaum pendatang. Umat berbeda agama dan atau etnis hidup dalam wilayah yang sama, baik itu satu kalurahan atau kecamatan. ini membawa implikasi adanya perjumpaan serta interaksi di antara mereka. Titik sentralnya adalah rumah ibadat.
Dalam konteks masyarakat yang beragam, keberadaan rumah ibadat tersebut sangat memungkinkan untuk membuka semangat kebersamaan yang kondusif untuk melanjutkan kehidupan bersama. Namun sebaliknya juga mungkin timbul, tumbuhnya kecurigaan di antara umat beragama yang berbeda. Mengingat fungsi rumah ibadah yang sangat kompleks. Di samping untuk pusat peribadatan secara ritual, secara tidak langsung juga sebagai pemusatan pendidikan dan dakwah keagamaan. Pusat pembinaan calon-calon miisionaris bagi umat kristiani, dan pembinaan calon-calon mubaligh, bagi umat Muslim.

Kondisi Pra Pemberlakuan PBM
Pada dasarnya kondisi masyarakat di kota Tangerang tidak terlalu banyak diwarnai gejolak. Tidak ada gesekan atau ketegangan dalam kehidupan keagamaan. Demikian kesan seara umum, dalam arti secara permukaan. Karena fakta sosial menyangkut hubungan antaragama, memang tidak selalu muncul ke permukaan. Ada fakta di lapangan yang sementara luput dari ekspose media, namun belakangan merebak juga di masyarakat luas.
Mengurai apa yang pernah terjadi dalam hubungan antaragama di Kota Tangerang, adalah mengingatkan sebuah peristiwa tragis antar umat Muslim dengan umat Katolik. Khususnya dengan apa yang dikenal dengan kasus “Sang Timur”.
Waktu itu di wilayah Kotamadya Tangerang, terdapat tiga sekolah yang bernaung di bawah yayasan Katolik dan cukup besar, yaitu sekolah Santa Maria, Sang Timur dan Santo Agustinus. Kecuali Sang Timur, dua yayasan itu telah memiliki Gereja yang cukup besar.

Yayasan Sang Timur kebetulan yang memiliki masalah dengan warga sekitar dan begitu menghebohkan hingga ke panggung internasional. Disulut oleh rencana pendirian gereja di lingkungan lembaga pendidikannya. Saat konflik terus mereda yang sebenarnya tanpa ada solusi. Sekalipun gereja tidak jadi dibangun di tempat itu, namun ketegangan antar kedua belah pihak terlanjur terjadi dan langkah-langkah untuk menuju perdamaian masih jauh dari harapan.
Kalau dihitung sejak tahun 2006 an, saat mana PBM No. 8 dan No 9 Tahun 2006 dikeluarkan. Secara umum kondsi masyarakat di kota Tangerang relatif tenang. Hubungan antaragama, pada sebagian besar di 13 wilayah Kecamatan di wilayah ini, relatif tidak terjadi gejolak yang berarti dalam hubungan antaragama. Rumah rumah ibadah lebih mencerminkan sebagai symbol kedamaian daripada symbol perseteruan antarumat beragama. Masing-masing menjalankan tugas peribadatan dan pelayanan kagamaan dengan didukung para pemuka agama. Sentimentasi keagamaan sering diupayakan untuk tidak dibesar-besarkan.
Kondisi di mana hubungan antaragama harmonis, ditandai dengan tidak pernah adanya tindakan-tindakan saling mengusik antaragama. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa ada beberapa tempat di wilayah ini, pernah terjadi gesekan yang telah mengusik hubungan antaragama.
Namun harus diakui, bahwa sebagai kota yang dihuni oleh penganut agama yang beragam, wilayah Kota Tangerang tampaknya tidak pernah sepi dari problem sosial. Sejauh ini, merujuk pada catatan pihak kepolisian Resort Kota Tangerang, kasus-kasus yang muncul terkait hubungan antarumat beragama di Kota Tangerang yang masih juga muncul memang soal pendirian rumah ibadah (tepatnya proses pengurusan IMB) dan masalah rumah tinggal untuk dijadikan rumah ibadah.

Tanggapan para Pemuka Agama
Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, di Kota Tangerang, disambut positif oleh kalangan pemuka agama. Saat itu juga terus mendorong didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana bunyi aturan dalam PBM tersebut.
Menurut MUI Kota Tangerang , dengan PBM tersebut. dipandang sudah cukup bagus untuk memelihara kerukunan. Agar jangan sampai semua agama seenaknya membangun tempat ibadat. Justru yang banyak melanggar, kata KH Dedy Junaidi, Ketua MUI, adalah dari umat Islam. Kebanyakan masjid justru tidak memiliki IMB. Sebagian mereka kebentur masalah status tanah; gambar perencanaan juga banyak yang tidak ada; juga persetujuan lingkungan tidak ada. Orang Islam biasanya main bangun saja. Justru umat Katolik, Kristen, yang mendapat hambatan. Maka supaya konsekuen, sebaiknya yang mayoritas itu memberi contoh. Peraturan tentang tertip pendirian rumah ibadat itu sebaiknya diterapkan dulu terhadap umat Islam. Demikian penuturan Kyai Deny.

Demi merespon PBM tersebut Pihak MUI Kota Tangerang membuat Surat Edaran, ditujukan kepada para pengurus masjid se Kota Tangerang. Isinya adalah himbauan agar setiap masjid melengkapi surat-surat sebagaimana diatur dalam PBM tersebut, terutama Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai pemeluk agama terbesara, sebaiknya umat Islam memberi contoh ketertiban administrasi dalam pendirian rumah ibadahnya . Pemkot Tangerang juga menyambut baik Surat Edaran MUI tersebut. Maka Edaran MUI dilengkapi dengan blanko isian yang dikeluarkan Pemkot, untuk pengusulan IMB, dan penjelasan, bahwa untuk keperluan permintaan IMB masjid-masjid, tidak dikenai biaya. Pemkot juga membantu dalam masalah desain bangunannya dan informasi gambar tata kota sesuai program pengembangan kota Tangerang.
Proses tersebut sempat berjalan, dan edaran MUI serta informasi dari Pemda sudah sampai ke tangan para pengurus Masjid. Namun dari jumlah sebanyak 528 masjid (th 2007), hanya sekitar 150 an yang melakukan proses penataan admnistrasi sesuai ketentuan. Selebihnya, mereka tidak mengembalikan blanko isian. Berarti hanya 30 % yang melengkapi persyaratan pendirian atau keberadaan rumah ibadatnya. Alasan yang paling lazim, antara lain: ketidakjelasan status tanah wakaf, antara wakif dengan nadhir.

Umumnya mereka yang tidak melengkapi syarat administrasi, karena terkendala: status tanah tersebut, bangunannya berada di jalur hijau, di samping yang karena surat-surat wakaf sudah tidak diketahui lagi. Jadi pengajuan pengesyahannya terkendala urusan yang cukup pelik, baik menyangkut masalah perorangan maupun kelembagaan.
Sementara untuk agama non Islam, para pemuka agama, dari Konghucu, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Katolik, pemberlakuan PBM dipandang cukup positif, dibanding dengan peraturan lama. Peraturan PBM tahun 2006 ini dipandang lebih transparan.
FKUB selaku pengawal keputusan ini, sejak pemberlakuan PBM sudah merekomendasi, 3 pengurusan ijin pendirian untuk Vihara Hindu, membantu menyelesaikan IMB sejumlah 32 gereja Protestan, 12 gereja Katolik, Katolik, dan 2 rumah ibadah umat Buddha. Untuk rumah ibadat Konghucu, yakni Litang, di KotaTangerang ada tiga. Semua sudah dibantu dalam pengurusan IMBnya.

Masalah bagi non Muslim.
Meski secara umum, para pemuka agama rata-rata menyambut baik dengan pemberlakuan PBM tersebut. Namun secara khusus, bagi umat non muslim masih menyisakan sejumlah persoalan. Pengakuan para pemuka agama tersebut, bahwa kalau mau membangun tempat ibadah lagi, umat minoritas menghadapi problem.
Sejumlah kasus yang pernah dan masih munul ke permukaan:

Renovasi HKBB Tanah Tinggi
Mulai menghangat di tahun 2007, kasus ini sebenarnya berawal dari rencana pihak gereja untuk merenovasi bangunan gereja tersebut yang sudah berusia dua puluhan tahun. Semula penolakan diajukan oleh Karang Taruna setempat, di antaranya memasang spanduk-spanduk yang intinya warga keberatan dengan renovasi gereja. Pihak gereja karena merasa mendapatkan ijin, tidak bergeming dengan demo warga tersebut. Eskalasi masalah mulai naik dan kemudian membawa serta majlis taklim setempat. Belakangan malah menarik massa dari luar wilayah Tanah Tinggi. Eskalasi kasusnya pun semakin tinggi, meski pada akhirnya bisa diselesaikan berkat FKUB turun tangan.

Prasangka Berujung Ketegangan

Prasangka (prejudice) dalam psikologi social, diartikan sebagai sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama (biasanya secara negatif) semata karena mereka anggota kelompok tersebut. Trait dan tingkah laku individual mereka memainkan peran yang kecil, mereka tidak disukai hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu .
Kasusnya terjadi atas Lembaga Pendidikan Strada Pabuaran Indah. Lokasi sekolahan ini agak masuk ke dalam dari jalan raya Otista, Tangerang. Sekolahan ini berada di bawah Yayasan St. Aquino. Memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SD-SMA. Pagar sekolah itu berbeda dengan sekolah kebanyakan. Untuk Pengembangan sekolah, kala itu pihak yayasan Strada berencana memperluas kompleks pendidikannya. Di atas tanah yang sudah terbeli, dipasang papan pengumuman bertuliskan “Di sini akan dibangun lembaga pendidikan Katolik, rumah sakit dan rumah ibadah”. Demi membaca pengumuman itu, seorang aktivis pemuda masjid setempat bereaksi. Ia mengaku terusik oleh kata-kata di papan itu tentang “rumah ibadah” yang ikut dibangun beserta fasilitas pendidikan. Dalam pikiran mereka, rumah ibadah yang dimaksud dalam pengumuman itu, adalah gereja, karena diketahui pendidikan Strada adalah milik Katolik. Para pemuda dari sekitar masjid al Khairat kemudian menyampaikan seruannya melalui speaker masjid, yang intinya: meminta kepada umat Islam “agar tidak melepaskan tanah kepada yayasan Strada, karena di atas tanah tersebut akan digunakan untuk membangun Gereja”.
Ketegangan pun tak terelakkan, hingga pihak yayasan akhirnya berkeputusan menghentikan rencana pembangunan perluasan lembaga pendidikan tersebut.

Gereja Santa Bernadet yang masih Merana
Posisinya tidak jauh dengan komplek pendidikan Sang Timur. Berada dalam wilayah kal. Sudimara, Kec. Pinang, Kota Tangerang. Gereja katolik ini, rencana dibangun di atas tanah seluas 6.106 M2. Menurut pihak panitia pendirian, yakni Pengurus Gereja dan Dana Paroki Santa Bernadet Cileduk, gereja ini untuk menampung umat Katolik terdekat dari 7 kecamatan. FKUB Kota Tangerang, setelah mempelajari kelengkapan persyaratan, sudah memberikan rekomendasinya dengan Surat tertanggal 17 Mei 2013. Berikut IMB juga sudah di tangan panitia pembangunan Gereja.
Ketika proses pembanguna hendak dimulai, terjadi penolakan sebagian warga, yang menamakan diri forum Umat Islam Sudimara Kalurahan Sudimara Pinang. Tepatnya pada tanggal 22 September 2013. Mereka melakukan demo, dengan membawa spanduk antara lain betuliskan “ Warga RT 04/06 dan Jamaah Majlis Taklim Nurul Iman Menolak Keras Pembangunan Gereja di Wilayah Sudimara Pinang”, “ Menolak Keras Pembangunan Gereja di Wilayah Kami; Harga Mati !!!”. Demo tersebut dilakukan sehabis umat Katolik, dalam jumlah seribuan melaksanakan Misa Kristus di tempat yang sama, yakni di tanah terbuka kosong yang akan didirikan gereja Bernadet tersebut. Pihak gereja merasa sudah memiliki seluruh persyaratan termasuk IMB. Maka kepada masyarakat yang menamakan dirinya Forum Umat Islam Sudimara Pinang dilakukan gugatan di PTUN. Di tingkat pertama dimenangkan oleh FUI. Selanjutnya Santa Bernadet kini menunggu hasil putusan banding. “Suatu kebutuhan nyata gedung gereja untuk menyembah Tuhan”, kata pengurus pendirian gereja Santa Bernadet, “ kini seakan terpinggirkan justru di suatu negara demokratis yang namanya NKRI”.

Kaum Sikh yang Tersisih
Kasus ini menyangkut pendirian rumah ibadah yang diidentikkan dari umat Hindu. Yaitu Hindu aliran Sikh yang berkeinginn mendirikan sebuah Kuil. Di Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
Sejak awal keberadaannya yayasan Gurudwara Dharma Khalsa yang beralamat di Jl. Wana Mulya Utama Rt01/03 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang pada tahun 2005 telah didemo oleh masyarakat dengan alasan keberadaan bangunan tersebut tidak mempunyai izin. Bangunan yang sudah ada berupa rumah tinggal yang masih atas nama perorangan dan belum ada pelimpahan atau penyerahan kepada yayasan tersebut.
Peruntukan bangunan konon bukan untuk rumah ibadah melainkan hanya untuk rumah penduduk. Atas upaya pihak terkait, demi ketertiban dan kerukunan bersama, maka untuk sementara waktu, pemerintah melarang untuk melakukan kegiatan pendirian pusat peribadatan tersebut. Diantara pertimbangannya, lebih dikarenakan para pendemo yang sudah semakin memanas. Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi terjadi pada tahun 2005. Akan tetapi bergulir kembali di tahun 2013.
Pihak pengelola Kuil tampaknya bersikukuh untuk untuk tetap melakukan kegiatan persembahyangan di hari minggu. Maka terjadilah peristiwa panas itu. Para pendemo melakukan penyegelan, warga yang terdiri dari Forsumi (Forum Silaturahmi Umat Islam) Karang Mulya, FPI, dan Gerakan reformis Islam. Masyarakat setempat mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak keberadaan Kuil Sikh Yayasan Gurudwara Dharma Khalsa. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan penuh oleh kepolisian dari polsek Ciledug dan Polres Metro Tangerang untuk menghindari bentrokan antara warga dengan penghuni Kuil. Penyegelan terhadap kuil dilakukan oleh warga. Alasannya, karena bangunan yang berdiri sejak tahun 2005 tersebut tidak memiliki ijin dan melanggar Surat Keputusan peraturan Bersama No 9 dan 8 tahun 2006.

Ruko Untuk Ibadat Sementara
Bersamaan menjamurnya rumah ataupun ruko yang dijadikan tempat ibadah bagi kelompok keagamaan tertentu belakangan ini masih terus marak dan disertai penolakan. Salah saru kasusnya adalah protes warga terhadap rumah yang dijadikan tempat ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pondok Bahar, yang berada di wilayah Ciledug. Penolakan dari warga disampaikan dalam bentuk protes dan membentangkan spanduk di pagar rumah yang dijadikan gereja tersebut. Isi spanduk itu menegaskan penolakan warga atas penggunaan rumah tersebut sebagai sarana ibadah.

Sulitnya memenuhi persyaratan
Menurut penuturan bebarapa pihak, sebenarnya sebagian dari kelompok keagamaan ini telah mengajukan diri untuk membangun Gereja, namun belum terwujud. Perijinan dirasakan sangat ketat dan terhenti karena persyaratan yang harus dipenuhi, terutama jumlah jemaat pendukung. Alasan inilah mengapa mereka memilih menggunakan rumah sebagai tempat ibadah, karena beratnya memenuhi persyaratan.
Ketika memproses pendirian rumah ibadah, dengan adanya syarat tentang jumlah umat yang domisilinya berdekatan (dalam radius satu kecamatan sekalipun), menurut mereka, tidak mungkin mencapai jumlah 90 an, untuk waktu sekarang ini. Dengan kata lain, kalau mengikuti aturan dalam PBM itu tidak akan bisa mendirikan rumah ibadah.
Pada umat Konghucu juga, rumah tinggalnya terpencar di beberapa wilayah dan sulit menemukan jumlah 90 jemaat dalam satu wilayah setempat. Keluhannya sama dengan yang dikemukakan oleh Pandito Harmanto dari Buddha, Pdt. Deny J. Oping dari Kristen dan Nyoman Subitsa dari Hindu.
Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, komunitas Kekristenan banyak mengajukan perijinan pendirian dan atau renovasi rumah ibadah, melalui FKUB. Beberapa gereja memiliki persoalan dengan perijinan, tanpa memilah gereja yang sudah lama berdiri maupun yang baru akan berdiri. Gereja HKBP di wilayah Tanah Tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1970-an mendapatkan hambatan ketika melakukan renovasi . Kasusnya sempat menghangat dan mencuat di public, meski akhirnya terselesaikan juga.
Pada gereja Protestan, masalahnya bukan saja soal perijinan, tapi dengan banyaknya jumlah denominasi, lebih sering mengemuka sebagai kasus. Karena masing-masing denominasi mengajukan ijin untuk mendirikan gereja. Bahkan, di dalam gereja Protestan juga tidak luput dari warna kesukuan yang kental. Kenyataan demikian ini, khusus maraknya gereja bernuansa kesukuan, juga dikeluhkan oleh pemuka Kristen sendiri, yang kebetulan menjadi pengurus FKUB. “Kami menjadi kesulitan dalam mengumpulkan jumlah jemaat yang mendukung pendirian gerejanya”. Namun juga kami prihatin, dengan sikap saudara- saudara saya umat Muslim, yang sering terlalu cepat berprasangka. Setiap gerak gerik umat Kristen, terutama yang menyangkut rencana pendirian rumah ibadah, selalu dimunculkan isu “kristenisasi”. Isu seperi itu bersambung ke masalah SARA.

Preview
Pemberlakuan PBM No. 8 dan No 9 Thun 2006, adalah sebuah produk politik kenegaraan yang multi dimensi. Pada dimensi sosial, adalah perwujudaan kepastian normatif, antar penganut agama. Produk tersebut tersusun setelah melalui proses panjang dengan melibatkan semua unsur Majels Agama yang ada di Indonesia.
Kehidupan antarumat beragama yang dipengaruhi oleh masalah pendirian rumah ibadat di kota Tangerang, adalah suatu kondisi yang merepresentasi hubungan antarumat beragama di Indonesia. Terutama pada wialayah perkotaan dengan segala pertumbuhan sarana dan prasarana fisiknya, dan yang dibumbui oleh pesatnya perubaahan sosial dan keragaman budaya.
Ketegangan antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh pendirian rumah ibadat, adalah sisi lain dari pergolakan budaya yang akan terus bergulir. Dalam konteks urbanisasi, kondisi hubunagn antaragama berada dalam posisi instrument, namun menemukan pola hubunngan itu dalam konteks politik kenegaraan.
Dengan menelusuri kasus-kasus yang terjadi melalui penelitian ini, bisa ditarik beberapa simpulan sekaligus rekomendasikan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang kompeten.
Kondisi masyarakat di mana terdiri “mayoritas-minoritas”, sebagai dukungan pendirian rumah ibadat, sebaiknya memang tidak untuk dipaksakan dengan pola-pola yang lazim dalam keorganisasian sosial. Karena dibalik itu adalah sentimen keagamaan, yang memiliki sejarah panjang, yang telah membentuk karakter budaya.

Terjadi simplifikasi hubungan antaragama, di dalamnya, yang pada gilirannya, seperti yang disampaikan sementara informan, bahwa proses perijinan itu belum menyentuh aspek sosial, terutama aspek sosiologis di sekitar pertautan dengan warga sekitar yang Muslim dan non Muslim, misalnya jemaat gereja tersebut yang butuh tempat ibadah. Bahwa akar persoalan tidak tersentuh di balik kelengkapan administrasi dan prosedur pendirian gereja yang diajukan. Masyarakat terlanjur memberi stempel bahwa jemaat gereja adalah kalangan yang jauh lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi ketimbang warga sekitar. Sementara kebanyakan warga sekitar masih tinggal di perkampungan padat penduduk dan bahkan kumuh. Hal seperti ini dapat ditemukan di salah satu gereja di kawasan Tanah Tinggi. Sebuah gereja HKBP mendapat penolakan dari warga sekitar ketika mengajukan proses renovasi.
Diskursus ini semata-mata berangkat dari kekinian, dan belum lagi kalau ditarik ke belakang, yang menurut penuturan ahli sejarah, masyarakat Banten, di mana Tangerang adalah menjadi bagian tidak terpisahkan, dikenal sebagai masyarakat Islam yang kental dengan segala adat istiadatnya. Selama berabad-abad, keislaman mereka tidak mau diusik, dan mereka sangat senstitif terhadap segala bentuk intervensi yang dipandang akan merusak atau mengeliminasi Islam.
Konflik bernuansa agama yang sewaktu-waktu muncul, terutama yang dipicu oleh pendirian rumah ibadah, berakar dari radikalisme dan ekslusifitas kelompok-kelompok keagamaan.
Pengelolaan konflik (conflict resolution), dalam hal ini oleh pimpinan (tokoh kharismatis) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik di dalam masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir pada setiap komunitas dan keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan. Tugas pemimpin adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativiras individu guna menjaga dinamika sosial.
Dampak konflik (conflict effect/conflict impact), konflik yang tidak dapat dikelola secara baik menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik menjadi tidak harmonis dalam hubungan kerjasama, dan pada sebagian masyarakat mendorong radikalisme .
Anggota FKUB sebagai orang komunitas yang berdiri sebagai hasil kesepakatan nasional, tampaknya memberi arti tersendiri. Lembaga ini relatif dapat memainkan fungsi asosiasi yang akan merasakan kerugian apabila terjadi konflik, dan sebailknya akan bersama memperoleh keuntungan manakala berhasil menciptakan kerukunan.
Dengan adanya PBM, sedikit banyak telah mengeliminir konflik dan ketegangan, dan telah menciptakan kesaling terikatan. Namun diakui, masih menyisakan masalah, yang dalam hal ini disumbang oleh ekslusivitas dan radikalitas yang dilatarbelakangi oleh sentimen keagamaan.
Aktivitas pendirian ruman ibadah, tampaknya akan tetap menjadi simbol ketegangan dan kecurigaan, dan oleh karena itu perlu terus dikawal oleh para pengampu rumah ibadah masing-masing agama yang bersama-sama menjadikan PBM atau FKUB sebagai pengawal nilai-nilai normatif yang menjadi pegangan bersama.

Kesimpulan
Pemberlakuan PBM No. 8 dan N0 9 Tahun 2006 di kota Tangerang relatif telah mempengaruhi secara positif, upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya memelihara kerukunan antaragama. Umat penganut suatu agama yang selama ini merasa saling terusik satu sama lain, akibat pendirian rumah ibadah, relatif menemukan pola hubungan baru yang tercipta oleh karena sama-sama ingin mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Keberadaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Kota Tangerang relative telah berhasil mengurangi ketegangan antarumat beragama. Upaya yang dilakukan adalah menbantu pengurusan IMB rumah-rumah ibadah, masing-masing agama. Rumah ibadah yang sudah lama berdiri dan belum meiliki IMB dibantu pengurusannya, dan bagi yang akan membangun didampingi cara pengurusan perjinannya.
Namun diakui bahwa upaya FKUB untuk terus mengawal setiap upaya penyelesaian pengurusan IMB. tersebut masih menyisakan adanya persoalan, yang memerlukan penyelesaian ke depan. Pendirian rumah rumah ibadat masih menjadi persoalan sensitive dalam hubungan antarumat beragama. Karena fungsinya yang sangat urgen, yakni sebagai pusat peribadatan, dan pemusatan kegiatan keagamaan lainnya.
Keberadaan rumah ibadat juga dipandang sebagai simbol kekuatan komunitas para penganut di sekitarnya, hingga pembangunan rumah ibadah seakan menjadi simbol “kemenangan” agama tertentu, sementara bagi kelompok yang lain, seakan menjadi simbol “perlawanan” bagi yang lainnya.
Pihak FKUB Kota Tangerang dihadapkan pada beberapa masalah dalam merekomendasikan pendirian rumah ibadat: Terjadi perbedaan pendapat diantara penganut Islam sendiri dalam mensikapi pendirian rumah ibadat agama lain; adanya sejumlah denominasi dalam agama Kristen Protestan, di mana masing-masing ingin mendirikan geraja sendiri; ada benturan dengan pihak Tata Kota, terutama menyangkut posisi dan status tanah rumah ibadat yang sudah lama berdiri, dan akan diuruskan IMB nya, dan masalah “mayoritas-inoritas” dalam hubungan kepenganutan agama.
Para pemuka agama non Muslim, merasakan adanya perlakuan yang berbeda. Selama ini hanya rumah ibadat non Muslim yang dijadikan perhatian utama, sementara pendirian rumah-rumah ibadat Muslim (Masjid) seakan tidak tersentuh oleh ketatnya aturan administrasi sebagaimana diatur oleh PBM tersebut.

Rekomendasi
Dari simpulan hasil penelitian ini merekomendasikan: (1) Bahwa solusi atas permasalahan kasus di sekitar pendirian rumah iabadah, harus dibedakan antara pendirian rumah ibadat Muslim dengan rumah ibadat non Muslim, karena perbedaan karakteristik umat yang bersangkutan dan lingkungan sosialnya; (2) Peran FKUB secara umum, dalam merekomendasi pendirian rumah ibadat, seyogyanya juga memperhatikan: (1) aspek kultural warganya yang merepresentasikan sebagai kaum pendatang dan asli; (2) aspek perubahan yang dilatarbelakangi proses modernisasi dan geografis; (3) masih adanya sensitivitas yang mencerminkan hubungan “mayoritas-minoritas”.
FKUB sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya wadah yang mampu menjembatani kepentingan lintas agama. Perlu dibangun wadah yang mengawal pelaksanaan di lapangan, mengenal kondisi budaya lingkungan di mana sebuah rumah ibadat akan didirikan. Tim ini juga yang akan memberikan masukan untuk melakukan pendekatan kepada warga sekitar agar memahami peraturan pemerintah.

@penelitianagama @tangerang @gereja #masjid @fkub #vihara #buddha #hindu #konghucu

Iklan