Oleh Marzani Anwar

Persamaan berbangsa dan bertanah air tampaknya masih belum menjamin keharmonisan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan kepenganutan dalam beragama seringkali menumbuhkan keretakan. Demikian pun persamaan dalam kepenganutan satu agama, juga tidak selamanya terjauhkan dari perpecahan. Perbedaan kepentingan antar kelompok acapkali berkembang menjadi konflik.
Adalah sesuatu yang sangat sensitive, manakala konflik kepentingan itu bernuansa agama. Telah banyak konflik dan kekerasan terjadi, yang dilatarbelakangi oleh perbedaan paham keagamaan. Upaya penyelesaian atas konflik-konflik tersebut, telah pula dilakukan oleh berbagai pihak yang concern pada penciptaan perdamaian dan kaharmonisan hidup, sebagai bangsa yang bermartabat.
Terjadinya konflik bernuansa agama, telah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Maka dalam menyikapi fakta konflik, negara dan masyarakat sudah berusaha melakukan tindakan-tindakan kongkrit sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal mana layak dilakukan karena, dalam bentuk apapun gejolak yang berbuah konflik bernuansa SARA ini merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara.
Diantara kasus-kasus konflik bernuansa agama, adalah sebagaimana terjadi di Medan, tepatnya di Kalurahan Pulo Brayan II, pada tahun 2013. Memperhadapkan antara seorang warga etnis Cina, yang beragama Buddha dengan warga sekitar yang beragama Islam. Warga keturunan tersebut memiliki rumah pengobatan yang telah lama berkembang. Menurut warga, perkembangannya mengarah kepada pembentukan rumah ibadah. Masyarakat sekitar menaruh kecurigaan, karena ada tanda-tanda berubah menjadi rumah ibadah, yakni yang disebut Pekong. Warga merasa tidak nyaman dengan perkembangan tersebut, hingga timbul proses penolakan. Ketegangan antarumat beragama tak terelakkan, melibatkan warga masyarakat di Medan Timur yang beda agama.
Dari permasalahan itu, maka penelitian ini dilakukan. Dimaksudkan memperoleh gambaran yang jelas, kenapa konflik itu terjadi, dan bagaimana pengelolaan konflik itu sendiri. Siapa siapa saja para pihak yang memiliki komptensi untuk mengelola konflik di dalamyanya.
Cakupan dari permasalahan yang dimaksud akan meliputi banyak komponen dalam budaya setempat. Pada masyarakat Medan, yang dikenal multietnis, tekandung keunikan-keunikan tertentu dalam menghadapi masalah seperti ini. Manajemen konflik yang diterapkannya, barangkali tidak sebagaimana yang diperkirakan para pengamat.
Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai entry point bagi pembuat kebijakan Kementerian Agama dalam: memberikan informasi tentang upaya pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa komunitas di wilayah Indonesia bagian Barat dalam upaya menemukan solusi konflik bernuansa keagamaan.

Strategi Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan studi kasus, dan bersifat kualitatif. Dalam memahami pokok persoalan penelitian, teknik dan pengumpulan data digunakan dua lpendekatan, yakni emik dan etik. Pendekatan pertama, mengharuskan peneliti untuk terjun langsung bersama masyarakat, dalam rangka mengenali secara apa adanya, fakta-fakta social dan kecenderungan-kecenderungan mereka, penilaian mereka, dan harapan-harapannya. Secara teknis, dilakukan dengan mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk kelengkapannya, digunakan juga teknik wawancara.
Pendekatan etik dalam penelitian seperti ini, adalah dengan mempertimbangkan ketentuan- ketentuan yang berlaku, terutama yang dibuat oleh Pemerintah, dalam rangka menjaga keutuhan kerukunan antarumat beragama. Ketentuan, bisa berupa Perundang-undangan atau Surat Keputusan Bersama Antar Kementerian terkait, yang substansinya berangkat dari aspirasi umat beragama itu sendiri. Dengan melekatnya kepentingan-kepentingan itu, yang bersifat nasional, maka apa yang dihasilkan oleh penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi scara nasional. Pendekatan etik juga dilakukan dengan mendalami literature dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan hubungan antarumat beragama di Indonesia Meski sifat studi adalah kasual, maka sejak awal berupaya menemukan fakta-fakta yang nantinya dapat diramu menjadi sesuatu yang general.. Sedangkan pendekatan emik

Profil Masyarakat Medan Timur
Sebagaimana juga masyarakat dalam wilayah lain di kota Medan, masyarakat Medan Timur sangat heterogeen. Secara kesukuan, terdiri dari masyarakat etnis Jawa, Batak, Simalangun, Cina, Aceh, dan Arab. Warga asal Jawa dan Batak relative dominan di wilayah ini. Meski masyarakat Batak, asalnya adalah Tapanuli Utara dan Toba Samosir, akan tetapi telah terjadi proses migrasi dari tahun ke tahun.
Penduduk dalam wilayah Medan Timur, kebanyakan adalah kaum pendatang. Mereka sudah sejak abad 18 menjadi penduduk di kota ini. Sudah terjadi proses asimilasi, integrasi, akomodasi, dan inkulturasi. Secara adat istiadat, para pendatang memang masih bisa dikelompok sesuai dengan suku atau marganya. Karena banyak aktivitas tradisional mereka yang masih dipertahankan. Nilai-nilai budaya masih banyak yang coba dipertahankan oleh masing-masing kelompok kesukuan.
Secara budaya pula, telah tumbuh budaya baru, sebagai hasil asimilasi mereka. Percampuran itu terjadi oleh adanya dinamika sosial dan proses modernisasi, yang melekat pada hampir semua bidang kehidupan. Terjadinya iklim kompetitif antar kelompok warga, di satu pihak, dan iklim integratif di lain pihak, adalah bagian dari proses dinamika sosial itu sendiri. Itulah ciri masyarakat industri.
Istilah industrialism adalah label yang menunjukkan jenis terakhir dari jenis-jenis strategi subsisten. Sebagaimana diketahui, bahwa pada semua masyarakat industri, baik di Barat maupun di Negara-negara Asia, sebagai negara industri memiliki kompleksitas. Mereka memperlihatkan kecenderungan memiliki keluasan dalam mata pencaharian, keragaman kelompok dan status sosial. Masyarakat industri cenderung didominasi oleh ekonomi pasar di mana terjadi pertukaran barang-barang dan jasa yang diukur melalui penentuan harga., dan berlaku hukum “demand and suply”. Ada kecenderungan memiliki tingkat spesialisasi yang tinggi di bidang ekonomi, dan pasar terbuka yang mengarah pada depersonalisasi hubungan antar manusia (depersonalization of human relation). Tipe kaum industrialis adalah segala sesuatu itu dituntut legalitas, political, dan sistem ekonomi menjadi institusi yang terpisah
Proses modernisasi pada masyarakat Medan Timur telah semakin membuat mereka terpolarisasi secara sosial, ekonomi dan budaya. Di samping lembaga-lembaga yang secara khusus melayani mesalah keagamaan, terdapat lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di sektor bisnis; bidang pengembangan budaya daerah; lembaga-lembaga sosial, dan organisasi pembinaan keolahragaan.
Kelompok warga etnis Cina di Medan Timur, misalnya, adalah merupakan bagian yang memiliki arti tersendiri. Mereka menjadi penggerak ekonomi, di hampir semua lini. Mulai perhotelan, pertokoan, sampai restoran, mereka ada. Dan menempati ruang-ruang strategis dalam mendekatkan diri dengan konsumen. Mereka menguasai pusat-pusat pertokoan dan di sepanjang jalur jalan protokol dan di mal-mal.
Orang Cina terkenal dengan sikapnya yang cuek terhadap agama. Orientasi hidup mereka lebih ke masalah-masalah bisnis. Soal keberagamaan, sebagian memeluk agama Buddha, dan sebagian lagi ke agama Konghucu. Meski agama yang terakhir ini adalah agama leluhur orang keturunan Tionghoa, namun hanya sedikit yang memeluknya.
Warga keturunan sebenarnya termasuk “penduduk asli” kota Medan. Maksudnya, bahwa sejak awal tumbuh dan berkembangnya kota ini, mereka sudah bertempat tinggal di sana. Namun warga keturunan selalu dikelompokkan sebagai warga “non pribumi”, dan selainnya, terutama warga asal Batak, Jawa, dan lain-lain, disebutnya sebagai warga pribumi.
Menjadilah masyarakat Medan Timur sebagai multikulturalis, ketika masing-masing kelompok etnis, kelompok agama, berbaur dalam keperbedaan. Hidup dan memiliki dinamika sendiri, tanpa saling mengalahkan, atau setidaknya, tanpa saling melemahkan. Multikulturalisme seperti itu, menjadi bagian penting pada masyarakat. Hal mana pada dasarnya bisa dilihat sebagai sebuah respon kebijakan publik terhadap heterogenitas budaya warga yang cenderung semakin kompleks akibat makin intensif dan massifnya pola migrasi manusia dari satu titik ke titik lainnya .
Sebagai kota metropolitan, dengan sendirinya harus menerapkan kebijakan kultural yang didasarkan pada konsepsi seperti itu. Asumsi kebijakan molting pot yang sering dilekatkan dengan kebijakan pengendalian masyarakat kota, adalah bahwa budaya-budaya warga yang sangat beragam itu akan mengalami percampuran dengan sendirinya tanpa intervensi negara. Masyarakat Medan Timur, dengan etnisitas masing-masing, bergerak secara alami. Terjadi juga proses kawin mawin, yang telah menjadikan perbedaan etnisitas pada sementara orang menjadi tidak kental lagi. Pada sebagian warga asal Jawa, yang memang sudah mengalami proses social dari generasi ke generasi, nyaris telah hilang karakteristik ke”Jawaan”nya. Mereka sering diidentifikasi sebagai Pujakusuma, yang artinya “putera Jawa kelahiran Sumatera”. Mereka sudah lekat dengan budaya setempat (Sumatera), yang merupakan percampuran antara Batak, Minang dan Aceh, Cina, dan sebagainya. Demikian juga pada masyarakat lainnya, ada sisi karakteristik yang mereka “korbankan” untuk menguatkan citra kebersamaan.
Masyarakat etnis Batak Mandailing, Batak Simalungun, Karo, Deli, sebagai warga asli (Sumut), mengalami pembauran budaya, melalui proses social yang sangat panjang. Pengaruh utama adalah pergaulan dan kerjasama secara multi etnis di berbagai lapangan kehidupan. Di samping itu adalah karena mereka memasuki pendidikan umum, baik di dalam maupun di luar Medan. Terutama adalah di perguruan tinggi di Jawa. Mereka mengenal budaya orang lain dan menyelami selama masa-masa studi . Dalam konsep molting pot tersebut, mereka memang harus melepaskan karakteristik kulturalnya masing-masing untuk bisa menjadi bagian dari sebuah budaya yang baru. Orang tidak bisa mempertahankan eksistensi kulturalnya masing-masing, melainkan harus hidup dalam sebuah budaya hasil percampuradukan. .

Keberagamaan
Data penduduk menurut Agama, yang ada di Kanwil Kemenag Sumut tahun 2013 menunjukkan bahwa pemeluk Islam di Medan Timur menduduki 68 % dari seluruh jumlah penduduk, yang mencapai besaran 122.288 jiwa. Disusul besaran berikutnya, adalah penganut Protestan sebesar 19,60 % atau 24.060 jiwa. Bagian terbesar para penganut Kristen Protestan adalah kalangan warga etnis Batak. Data selengkapnya adalah sbb.:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Agama
Kecamatan Medan Timur
NO Agama Jumlah %
1. Muslim 83.098 68,00
2. Protestan 24.060 19,60
3. Katolik 10.501 08,50
4. Hindu 1.145 01,00
5. Buddha 3.437 02,70
6. Konghucu 147 00,20
Lain-2 0 0
Jumlah 122.288 100
Sumber: Kanwil Kemenag Sumut, Tahun 2013

Khusus mengenai kepemelukan suatu agama bagi masyarakat Batak, secara kasar dapat dikelompokkan antara Batak beragama Kristen, dan Batak Muslim. Penganut Kristen yang dominan di Nusantara menghimpunkan diri ke dalam HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Walau agama Kristen yang di tanah Batak pada mulanya ditaburkan di Parausorat Sipirok, akan tetapi perkembangan agama Kristen telah semarak di tanah Batak daripada di Sipirok sendiri. Daerah ini juga masih menyisakan kepercayaan tradisional seperti Parmalin yang terdapat di daerah Laguboti Balige. Sementara tanah Batak Balige juga dihuni oleh penganut Islam asal Batak yang mengalami konversi, antara lain atas pengaruh orang-orang Minang yang juga banyak tinggal di sana.
Orang Batak yang menganut Islam, biasanya mengelompokkan diri ke dalam Perkumpulan Jam’iyyah Batak Muslim Indonesia (JBMI). Sekalipun terjadi penggolongan secara agama, orang Batak memiliki ikatan yang kuat secara adat. Hubungan kekeluargaan dalam satu marga sangatlah dominan. Apapun agamanya, selama masih dalam satu payung marga, mereka terikat oleh adat kemargaan. Di manapun mereka bertempat tinggal, atau bekerja, orang-orang “se marga” atau “se Batak” pastilah merasa bersaudara dekat. Mereka memiliki tradisi hubungan kekerabatan Dalihan Natolu (sama dengan Tiga Tungku Sajarangan, pada masyarakat Minang), yaitu system kekerabatan sebagai hula-hula, dongan tu dan boru. Kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam pandangan adat Batak tidaklah permanen, tergantung di kelompok mana ia berada. Cara ini dapat membawa pandangan bagi orang Batak, yaitu merelatifkan semua perbedaan, dan dalam kaitan itulah ruang gerak harmoni dibangun.
Menurut Bikhu Parekh, sebagaimana dikutip dalam tulisan Hikmat Budiman menyatakan, bahwa budaya yang berbeda mempresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang baik yang juga berlainan. Karena masing-masing menyadari keterbatasan kapasitas dan emosi manusia dan hanya mampu menangkap sebagian saja dari totalitas eksistensi manusia, ia membutuhkan budaya-budaya lain untuk membantu mehamai dirinya secara lebih baik, mengembangkan cakrawala intelektualnya, merentangkan imajainasi dsb. Walau harus diakui ada riak ketegangan bernuansa agama, namun tidak sampai berkembang menjadi tindak kekerasan (anarki). Tercatat diantaranya : (1) Peristiwa penyerangan terhadap warga Muslim Kampung Melayu Selambo Kabupaten Deli Serdang oleh warga non Muslim; (2) Protes masyarakat Muslim atas pendirian rumah makan “babi panggang” sebelah “Masjid Kamal ” di Sibolangit di Deli Serdang; (3) Kasus dikeluarkannya peserta Pesparani dari Asrama Haji Medan; (4) Keberatan warga terhadap pembangunan Gereja GBKP di desa Gung Pinto Kec. Naman Teran; (5) Keberatan warga Lingkungan II atas pendirian Gereja HKBP Kel. Jati Makmur Kota, Binjai, dan (6) Konflik antar Jemaat HKBP di Medan Timur, bulan Agustus 2013,
Masih ada lagi kasus-kasus lain seperti itu dalam wilayah Sumatera Utara. Terakhir adalah yang bersifat internal, yakni sesama umat Protestan yang bernaung dalam HKBP. Peristiwanya terjadi pada bulan Agustus 2013 di Gereja HKBP Nommensen Pulo Brayan, yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec. Medan Timur. Konflik terjadi antara dua kelompok jemaat.
Pemda Kota Medan tampak cukup memberikan perhatian terhadap masalah pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. FKUB sebagai lembaga yang dianggap penting di dalamnya, difasilitasi oleh Pemda dengan penganggaran dari APBD. Pimpinan FKUB juga dimasukkan dalam Muspida, setara dengan Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, Kepala Pradilan, Badan Perencanaan Pembanguna Daerah, dan lainnya. Peran penting FKUB antara lain adalah mediasi, apabila terjadi ketegangan antarkelompok agama, baik yang bersifat internal umat seagama maupun eksternal, antaragama .
Pulo Brayan Darat II, atau biasa disingkat “PBD II” adalah salah satu kelurahan dalam wilayah kecamatan Medan Timur. Dalam Data di KUA setempat, tercatat jumlah penduduknya adalah 17.276. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.770 beragama Islam, Kristen Protestan 1.152 orang, Katolik 677 orang, Hindu 294 dan Buddha sebanyak 1.383 orang. Ternyata jumlah pemeluk agama Buddha terbanyak dari semua agama non Islam .
Besaran jumlah rumah ibadah di Pulo Brayan Darat II terdiri: Masjid sebanyak 7 buah, Mushalla 6 Gereja (tidak dibedakan antara Kristen dan Katolik) sebanyak 2, Vihara satu buah, dan belum ada Kuil. Sebagaimana diketahui, Kuil adalah tempat sesembahan bagi penganut agama Buddha. Kalau melihat besaran angka 1.383 jumlah pemeluk Buddha, memang layak dipertanyakan masalah belum adanya rumah ibadah bagi agama Buddha di wilayah kelurahan ini.
Walau perlu juga diketahui juga, bahwa fungsi rumah ibadah biasanya bersifat lintas batas wilayah administrasi. Artinya, sebuah rumah ibadah di mana pun berdirinya, dapat digunakan oleh pemeluk agamanya tanpa membatasi batas batas wilayah administratif. Dilihat dalam satu wilayah Kecamatan, umat Buddha ada sebesar 13.565 orang, dengan Kuil dua buah, yakni di dalam wilayah kelurahan Gang Batu dan Kelurahan Durian, masing masing satu buah. Maka menurut perhitungan kasar, umat Buddha, dengan jumlah penganut sebesar itu, masih bisa ditoleransi untuk mengajukan pembangunan rumah ibadah, di wilayah kecamatan Medan Timur.

Kasus Pergeseran Fungsi “Rumah Pengobatan” di Jl. Nangka.
Lingkungan PBD II, adalah masyarakat yang sangat heterogeen. Masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan campuran. Paling mudah digolongkan adalah, antara suku Batak, suku Jawa dan Cina. Mereka hidup berbaur, dalam arti tidak ada “blok-blokan” dalam berumah tinggal. Hanyasaja, kalangan kebanyakan warga etnis Cina menempati jalur kanan-kiri jalan, Jl. Cemara, yang kondisinya lebih baik. Setidaknya lebih lebar dibandang gang-gang lain di lingkungannya, yakni sekitar 4 M. Posisi jalan Cemara hanya berjarak sekitar 30 M dari Pusat Pengobatan. Bangunan rumah-rumah mereka tegrolong lebih “berkelas menengah ke atas.
Sementara di perkampungan “warga kebanyakan” dalam wilayah tersebut terdiri beragam perumahan, mulai level di atas kelas memengah sampai di bawah kelas tersebut. Kondisi jalan-jalan kurang baik, yakni setengah beraspal dan ada bagian-bagian yang sudah rusak. Semak-semak liar terlihat di sebelah menyebelah jalan.
Seseorang ahli pengobatan Cina membuka praktek di sebuah rumah dalam wilayah yang bertetanggaan langsung dengan warga lain (non Cina). Pusat pengobatan ini adalah sebuah pengobatan alternatif. Karena pelayan medisnya tidak berpendidikan dokter atau akademisi yang sejenis. Cara pengobatan sangat mistis, yakni menggunakan dupa, dan doa-doa khusus ala agama Leluhur. Obat yang diramu adalah racikan tradisional Cina.
Rumah tempat praktek tepatnya di Jl. Cemara Gg. Nangka No. 20 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur. Sang ahli pengobatan tersebut bernama Joni Poniman alias Yansen, seorang warga keturunan. Ia mengaku sudah 16 tahun menjalankan prakteknya. Namun secara formal, berdasar Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Medan, baru mulai praktek, pada tahun 2010.
Para pasien tiap hari berdatangan dari berbagai tempat, termasuk dari luar kota Medan. Umumnya dari masyarakat menengah ke bawah. Pada umumnya adalah mengidap penyakit semacam kesurupan atau gangguan kelainan syaraf lainnya. Cara pengobatan, seperti tertulis dalam surat ijin praktek, adalah: bersemedi lalu memasukkan Roh kemudian melakukan pengobatan memakai Hio, kertas merah, hijau, kuning, lilin dan pedang.
Selama menjalankan praktek, bertahun-tahun, tidak ada satupun pasien yang berasal dari wilayah kalurahannya sendiri. Masyarakat sekitar bersikap pasif, dalam arti, selama itu mereka tidak mempermasalahkan keberadaannya. Menurut pengakuan Yansen, “kami tidak membedakan pasien dari segi agama. Apapun agamanya, kami bantu penyembuhannya”. Tidak ada pula pasien yang mempermasalahkan cara cara pengobatan yang dilakukan.
Rumah pengobatan menempati lahan sekitar 250 M2. Di atas tanah habis untuk bangunan, yakni 2/3 lahan merupakan bangunan bertingkat dua. Bagian depan, adalah loby, yang berfungsi sebagai ruang tunggu pasien. Pintu depan tidak seperti layaknya rumah tinggal, tapi tertutup bagian bawah setinggi 1,6 M dan bagian atas setinggi 1 M merupakan dinding terbuat dari anyaman kawat, semacam lobang angin. Untuk masuk ke ruang ini hanya disediakan pintu kecil, berukuran 1 x 2 M. Pintu hanya dibuka untuk orang yang datang, kemudian ditutup kembali.
Di ruang loby dipasang beberapa patung berukuran sekitar 1x 1,5 M2. Jumlah patung antara 5. S.d. 7 buah, ditempatkan di sudut-sudut ruangan, dan dekat dinding kanan dan kiri ruangan. Di bagian dalam, adalah tempat praktek pengobatan, dan ruang keluarga. Setiap hari, terutama saat jam praktek, ruangan tengah dan depan, dilengkapi dupa berasap dan lilin yang selalu menyala.
Dalam perkembangannya, rumah pengobaan Yansen memperluas lahannya, khusunya halaman samping kanan,sekitar 300an M2. Lahan perluasan kemudian dipagar besi dan menyatu dengan rumah pengobatan tersebut. Menurut sang pemilik, lahan tambahan digunakan untuk parkir para tamu. Karena jalan depan rumah hanya sebatas untuk papasan kendaraan roda empat.
Kondisi jalan depan rumah prakteknya, tepatnya di Gg Nangka, memang hanya sebatas untuk lewat dua mobil. Kalau papasan antar kendaraan roda empat, harus bergerak lambat dan hati-hati, karena ruang gerak yang terbatas.
Menurut penjelasan para tetangganya, dari dalam rumah praktek penyembuhan alternative ini, sering mengeluarkan asap dupa (Hio). Semakin hari masyarakat merasa terganggu dengan adanya asap tersebut. Mereka menduga , di rumah pengobatan ini digunakan pula untuk persembanyangan secara agama Buddha. Dugaan itu diperkuat dengan adanya perubahan pada fisik bangunan. Pada pagar tinggi yang melingkar dipasang patung tertentu, sebagaimana layaknya terlihat pada Vihara, yang biasa menjadi pusat peribadatan kaum Buddha. Bentuk bangunan dan ornamen di sekitarnya semakin menampakkan diri sebagai sebuah Pekong. Sejauh ini tempat tersebut belum menampakkan sebagai pusat ibadah yang mendatangkan sejumlah orang.
Dugaan demi dugaan pun menyebar dan berkembang menjadi isu, yakni isu tentang keresahan warga, yang merasa terganggu oleh adanya asap dupa yang selalu keluar dari rumah tersebut. Walau menurut Yansen, “soal asap itu sebenarnya sudah ada sejak awal praktek, 16 tahun yang lalu, dan tidak ada warga yang mempermasalahkan. Sekarang,”kenapa itu dimasalahkan”, tanyanya. Warga pun mengangkat masalah lain, yakni melihat indikasi rumah yang menjadi pusat pengobatan tersebut akan diubah menjadi rumah ibadah.
Isu tentang adanya perubahan dari pusat pengobatan menjadi rumah ibadah, didasarkan juga pada: (1) penempatan patung-patung di ruang depan: (2) asap dupa atau Hio yang terus mengepul; (3) kunjungan sejumlah orang setiap malam, yang diduga bukan pasien, tapi peserta peribadatan, dan (3) ketertutupan rumah, baik rumah utama dan lahan “parkir”, tertutup oleh pagar tembok setnggi 3 meter. Masyarakat menduga, ada sesuatu yang dirahasiakan dengan ketertutupan itu. Sementara papan namanya memang tertulis sebaga Rumah Pengobatan
Cukup lengkap bekal kecurigaan oleh masyarakat sekitar, khususnya warga Muslim, terhadap perubahan bangunan yang akan menjadi rumah ibadah Buddha. Seperti diketahui, bahwa masyarakat yang tinggal di dalam wilayah kalurahan tersebut, mayoritas adalah beragama Islam. Mereka cukup sensitif dengan isu keagamaan seperti itu. Berdirinya rumah agama lain di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagaimana penjelasan lurah setempat, bahwa umat Islam di lingkungannya merasa terganggu, dengan dugaan akan berdirinya rumah ibadah agama lain.
Dugaan juga membawa kekhawatiran, bahwa rumah ibadah nantinya akan berkembang, dan mempengaruhi keberagamaan anak anak. Mereka yang sudah lama hidup rukun sesama warga, kini merasa terusik karenanya. Meski data menunjukkan bawa, dalam wilayah kalurahan tersebut sebenarnya terdapat sejumlah warga penganut Buddha, yang membutuhkan rumah ibadah. Namun Yansen sendiri hampir tidak pernah berbicara “atas nama warga seagama”. Apa yang ia jelaskan selalu hanya berkisar soal perijinan sebagai pusat pengobatan. Sebagai pemilik sekaligus ahli pengobatannya, telah mengantongi izin dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan menunjukkan copy Surat tersebut, Nomor B. 27. DSP.5/01/2010. Surat Izin ini dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2010
Surat tersebut diperpanjang, dengan isian yang sama, tertanggal 7 Juli 2013. Perpanjangan ini ia peroleh, pada saat-saat genting, yakni ketika warga baru saja menyampaikan gugatannya ke Walikota Medan tentang keberadaan rumah tersebut. Soal perizinan praktek pengobatan yang kedua tersebut, menurut Kepala KUA dan Lurah setempat, terindikasi dipalsukan. Karena pada tanggal 7 Juli adalah bertepatan hari Minggu. Maka tidak mungkin pejabat pemerintah menandatangani surat pada hari libur seperti itu. Surat ijin kedua ini disampaikan oleh pemilik rumah kepada Lurah setepat, dengan copy ditembuskan kepada Kepala Kecamatan dan Kepala KUA Medan Timur.
Warga Lingkungan 1 Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur menempuh berbagai cara untuk menggagalkan rintisan Rumah Ibadah tersebut. Beberapa langkah yang ditempuh adalah sbb.:
Pertama, membuat Surat Pernyataan penolakan, dengan alasan, bahwa mereka tidak setuju pendirian Pekong, karena warga sekitar merasa terganggu dengan asap Hio. Surat Pernyataan ditandatangani sekitar 37 orang yang terdiri warga sekitar dalam lingkungan Jl. Nangka, dan beragama Islam.
Kedua, melakukan unjuk rasa di depan rumah Pengobatan. Sebanyak antara 60-70, yang kebanyakan ibu ibu. Mereka berombongan jalan kaki, dari rumah Kepling menuju Rumah Pengobatan tersebut. Sesampai di depan rumah pengobatan, mereka meneriakkan zel-zel pengusiran kepada pemilik rumah, agar mengehentikan ritual yang mengeluarkan asap hio, dan meminta agar segera pindah. Mereka juga menegaskan pernyataan “menolak” rumah ini dijadikan Pekong atau tempat ibadah umat Buddha.
Ketiga, memasang Baleho berukuran antara 3x 6 m , dengan dasar putih, dan tulisan merah berbunyi “ Kami warga lingkungan Pulo Brayan Darat II Tidak Mengizinkan adanya Pekong Di sini, Dan Supaya Ditutup”. Spanduk dipasang oleh beberapa orang Bapak-bapak, dan disaksikan oleh warga sekitar.
Keempat, menyampaikan Surat resmi ke Walikota, Perihal Operasi Pekong/ Pengobatan. Diantara isi surat adalah sbb.:
Sehubungan dengan keberadaan Pekong/Pengobatan yang berada di Jl. Cemara Gg. Nangka No. 20. Sangat mengganggu masyarakat sekitarnya, terutama asap Hio dan Abu Hionya yang beterbangan ke rumah-rumah penduduk sekitar yang menyebabkan sakit gangguan pernapasan / batuk.

Surat tertanggal 26 Juni 2013 ini ditandatangani: Kepala Lingkungan (Kepling) 1 Pulo Brayan Darat I; Kepala Kalurahan Pulo Brayan Darat II. Turut mendatangani atau “mengetahui” adalah: Ketua STMK Lk. 1, Ketua BKM Al Muslimin. Tembusan disampaikan kepada: MUI (Majelis Ulama Indonesia) Medan; Kejati Kota Medan; Kejari Kota Medan; Camat Medan Timur dan PKS Kota Medan. Tidak jelas, atas alasan apa, tembusan Surat juga disampaikan ke PKS, yang sepengetahuan orang adalah kepanjangan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebuah partai politik di Indonesia yang dikenal berbasis umat Islam.
Dengan adanya kemelut di sekitar dugaan pendirian rumah ibadah tersebut, maka aparat Pemerintah setempat turun tangan. Pihak Walikota menyerahkan penyelesaiannya kepada Camat setempat. Camat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur. Kepala Camat seakan menjadi wakil Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala KUA seakan mewakili Kementerian Agama. Oleh karena dalam setiap langkahnya, masing-masing melapor ke atasan langsung. Khususnya KUA melapor kekepala Kanwil Kementerian Agama.
Hubungan baik antara aparat di bawah, tampaknya memang sudah lama terjalin. Dalam hal ini: Lurah, Camat, Kepala KUA dan Kepala Lingkungan (Kepling) terlibat langsung dalam penyelesaian. Atas dukungan para pihak tersebut, Lurah Brayan Darat II mengambil inisiatif mengadakan dialog. Terutama dengan memanggil Yansen, sang empunya rumah pengobatan, dan beberapa pemuka masyarakat setempat lainnya.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Lurah. Setelah membuka acara, ia memberikan penjelasan mengnai kasus dan tujuan pertemuan. Terutama disebabkan adanya kemelut di tengah masyarakat, yang diakibatkan oleh beredarnya isu di sekitar rumah pengobatan, yang telah mengganggu ketertiban umum. Terutama mengenai keluhan warga, yang merasa terganggu dengan kepulan asap Hio dari rumah Yansen, serta indikasi akan menjadikan rumahnya sebagai Pekong atau rumah ibadah kaum Buddha.
Pihak Pelapor, yang diwakili oleh Kepling (Ketua RT) dan pemuka warga lainnya, menyampaikan keluhan warga sekitar soal asap Hio. Penjelasan lainnya, berkembang pada masalah kecurigaan dengan indikasi penggunaan rumah tersebut yang mengarah menjadi “Pekong”. Jadi, keluhan warga telah berkembang ke soal pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu, maka dilampirkam pula Copy Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 (PBM) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.

Preview
Dalam ketegangan ernuansa Agama di Medan Timur ini, memperhadapkan antara warga Muslim dengan seorang warga beragama Buddha, etnis Cina, yang membuka usaha :pengobatan alternatif”,
Pihak Yansen alias Joni Poniman, yang adalah seorang warga Buddga tersebut, meskipun ia seorang warga etnis Tionghoa, tapi ia tidak bertindak atas nama kesukuan. Warga Pulo Brayan Darat II sebenarnya banyak dari kalangan Cina, dan tinggal dalam satu wilayah kalurahan, tetapi tidak ada yang ikut merasa terusik dengan masalah yang dihadapi Yansen.
Meski Yansen seorang penganut agama Buddha, ia pun tidak bertindak sebagai kelompok penganut agama Buddha. Pihak Kasi Pembinaan Agama Budha di Kantor Kemenag, tidak mau tahu masalah tersebut. Karena apa yang dilakukan Yansen, sepertinya bukan representasi kaum Buddha di wilayahnya.
Sebagai seorang ahli pengobatan alternatif, Yansen juga tidak bertindak dengan membawa organisasi para ahli pengobatan alternative. Barangkali memang tidak ada semacam asosiasi semacam itu. Tapi yang tampak dari permukaan, tindakan Yansen tidak lebih dari warga biasa, yang memiliki hak dan kewajiban. Ia ingin memperoleh kebebasan sebagaimana mestinya dalam membuka ruang usaha.
Yansen, pada dasarnya bertindak lebih sebagai individu yang membuka usaha untuk bisnis melalui jasa pengobatan tersebut. Hanya kebetulan ia adalah seorang keturunan Tionghoa, dan ia beragama Buddha yang tergolong taat. Cara pengobatan mengandung unsur kuat religi tertentu, yang dalam hal ini lebih dekat kepada agama Buddha.
Ritual yang dilakukan adalah bagian dari metode peribadatannya, yang tidak bisa langsung diidentifikasi sebagai “cara agama Buddha”, karena bercampur dengan motivasi penyembuhan suatu penyakit. Hanya saja dalam ritual itu dilengkapi dengan dupa dan nyala lilin, dan perangkat “magis” lainnya, di antara patung-patung yang biasa dijadikan sesembahan kaum Buddha.
Ketika masyarakat menyebut-nyebut tempat itu akan dijadikan pusat peribadatan, yang bernama “Pekong”. Penamaan sebagai rumah ibadah masih menjadi tandatanya. Karena pihak Yansen sendiri, dalam penjelasannya hanya “ingin bisa beribadah di rumah sendiri”. Nama Pekong sendiri tampaknya bukan dari Yansen, tapi dari masyarakat. Masalahnya, apakah benar, Pekong itu adalah Vihara kecil, atau sejenis Vihara, yang biasa dijadikan pusat persembahyangan kaum Buddha.
Hasil pertemuan di kantor kelurahan Pulo Brayan darat II, adalah kesediaan Yansen menutup Kinik Pengobatannya. Namun tidak berarti penutupan itu atas dasar sukarela. Tindakan penutupan oleh si empunya rumah pengobatan, tampaknya dengan berat hati dan terpaksa. Kepada penulis, antara lain ia menuturkan, bahwa” Balai Pengobatan yang terletak di Jl. Nangka, Pulo Brayan Darat II, itu adalah usaha saya, untuk membantu orang lain. Dan sudah dapat ijin dari Kejaksaan. Saya berpraktek sudah sejak 16 tahun yang lalu, dan soal asap dupa juga sudah ada sejak lama. Pertanyaan saya, “kenapa sekarang diributkan”. Kami melakukan pengobatan, tidak membeda-bedakan pasian, agamanya apa, dari semua agama, dan ada yang Islam, kami tidak pilih-pilih, semua saya obati. Terjadinya kasus pengusiran pada saya, ternyata yang menjadi povokator adalah tetangga sebelah rumah saya sendiri. Tampaknya ia tidak suka dengan keberhasilan saya. Provokasi dengan mencari-cari kesalahan saya, dibantu juga oleh Kepling (RT kalau di Jawa). Kalau menggunakan rumah saya untuk tempat ibadah, apakah itu salah ? Kepindahan saya, ini karena kami sengaja mengalah. Tapi tidak berarti kalah. Kami percaya, siapa yang zalim, yang menganiaya, pastilah akan menerima karmanya .
Pengakuan seperti di atas, mencerminkan keluguan seorang warga biasa. Tidak tampak ada ambisi untuk kepentingan yang di luar kepentingannya sendiri. Seorang Yansen, lebih menampakkan sebagai pebisnis, dan berkeahlian menjual jasa pengobatan. Kepentingan utamanya adalah bisnis di bidang jasa pengobatan.
Namun ia juga menunjukkan sebagai orang yang memiliki religiusitas. Jasa pengobatan ditempuh juga melalui ritual tertentu, yang kemungkinan besar memang bagian dari ajaran agamanya yang ia peluk. Ia merasa bebas menempuh cara apa saja, karena merasa di rumah sendiri, dan tidak mengganggu orang lain.
Namun ada sedikit masalah yang dilupakan oleh Yansen alias Joni Poniman. Bahwa masyarakat lingkungannya adalah warga yang beda agama. Ia menempuh cara dengan membiarkan abu hio (asap) beterbangan. Penampakan abu Hio, di tenagh warga beda agama, diartikan sebagai show of force. Sementara itu, ia adalah warga minoritas, yang gampang didekte oleh kelompok yang lebih besar.
Kalau benar apa yang ia lakukan selama ini, hanya untuk tujuan bisnis, mengapa dinding rumahnya dibuat tinggi, sampai 3 meter. Ketinggian dinding tertutup itu sendiri, secara budaya sudah menjadi simbol keangkuhan, atau setidaknya menjadi simbol ketertutupan. Gilirannya adalah mengundang kecurigaan, dan prasangka warga sekitar.
Prasangka negative yang membawa agama, merupakan menciptakan sensitivitas tersendiri. Dan persoalannya kadang membesar dan menyebar menjadi tanpa kendali.

Perspektif Budaya Lokal
Dalam kehidupan bermasyarakat, pola hubungan antar kelompok atau antarindividu biasa dibalut dengan norma-norma. Norma dipelihara melalui adat istiadat. Maka apabila terjadi konflik, termasuk yang bernuansa keagamaan, pada dasarnya masyarakat tidak mau melakukan tindakan terbuka.
Secara budaya, pada dasarnya manusia itu tidak senang dengan pertentangan atau konflik dan salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik ini adalah mengatakan sesuatu yang dirasa tidak mengenakkan. Disampaikannya secara langsung, tetapi dikemas sedemikian rupa sehingga ketika disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain .
Apa yang ditempuh oleh pemerintah dan pemuka agama di Medan Timur, tampak mereka berupaya melokalisir permasalahan. Maksudnya, agar peristiwa itu tidak sampai menjadi pembicaraan di level yang lebih luas.
Masalah “rumah pengobatan” Yansen telah dilokalisir di tingkat kalurahan. Artinya, bahwa pihak lurah setempat dianggap cukup utuk mengatasi konflik bernuansa tersebut. Tapi pertanyannya, kenapa Surat Protes warga disampaikan ke walikota dan melampirkan surat tersebut dengan copy SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur pendirian rumah ibadah.
Masih juga sulit dimengerti, persoalan “merasa terganggu oleh kepulan asap Hio”, yang menjadi subyek permasalahan, berkembang menjadi dugaan “pendirian rumah ibadah”. Dugaan itu yang kemudian dijadikan dasar protes. Mestinya, justru masalah itu yang menjadi subyek dialog, sebelum mempermasalahkan pendirian rumah ibadah itu sendiri.
Smentara dalam kasus yang terjadi di Medan Timur ini, orang yang bernama Yansen pada awalnya adalah lebih sebagai individu, yang bergerak di bidang bisnis usahaa jasa pengobatan.
1. Ia adalah seorang beretnis Cina, yang cenderung disikapi secara agak berjarak dengan etnis lainnya
2. Memiliki sikap hidup yang ekslusif. Tidak banyak bergaul dengan tetangga.
3. Kurang berkomunikasi secara terbuka.
4. Memiliki kebiasaan keagamaan, yang berbeda dengan masyarakat sekitar.
5. Tidak mengindahkan peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah.
Aparat di tingkat paling bawah menggunakan kewenangannya, sejauh ada dalam peraturan ruang lingkupnya. Sebagaimana diketahui, fungsi Camat, sebagaimana diatur oleh Pemda Kota Medan, antara lain: (1) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan (2) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan .
Pejabat se-level Camat yang ada di Kota adalah Kantor Kementerian Adama Kota Medan, yang secara struktural di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumut. Pejabat di bawah Camat, adalah kepala Kalurahan, yakni kalurahan BDP II, sedangkan aparat di bawah Kepala Kantor Kemenag Kota adalah Kepala KUA Medan Timur.
Kedua pejabat, yakni Lurah BPD II dan Kepala KUA Medan Timur, adalah dua pejabat terbawah, dari kementerian masing-masing. Selama ini, merekalah yang langsung menangani persoalan konflik bernuansa agama dalam wilayahnya.
Di kalangan umat berbeda agama, hal yang menumbuhkan semangat kerukunan adalah adanya wadah lain yang mempertemukan mereka, yaitu upacara-upacara budaya. Konsep Dalihan Natolu (tiga tungku) dalam setiap kampung , membuat masyarakat memiliki titik temu yang lain, sungguhpun mereka berbeda anutan agama. Pengertian Dahlian Natolu adalah bahwa setiap kampung berdiri di atas kesepakatan bersama yang diperankan oleh tiga komponen, yaitu Mora (pengambilan gadis), Kahanggi (kawan seketurunan) dan anak Boru (pemberian gadis). Konsep ini berlangsung secara dinamis. Artinya, di kampung tertentu, seseorang memerankan fungsi moral, tetapi apabila ia pergi ke kampung lain maka ia mungkin memerankan fungsi anak Boru, dan demikian seterusnya .
Masyarakat Medan yang dikenal multietnis, para pemuka agama di Medan, sebenarnya telah mencoba mengakomodir pemikiran secara lintas teologi. Salah satu bentuknya adalah dengan menerbitkan buku Ensiklopedi Praktis Kerukunan Hidup Umat Beragama. Materi utama buku adalah penjelasan terhadap kosakata dan idiom keagamaan yang biasa dipakai dalam percaturan antaragama. Semangat yang digaungkan melalui buku ini, adalah mengusung ke-saling-pengertian dalam rangka menciptakan keharmonisan antarumat beragama. Buku Ensiklopedi ini, oleh tim penulisnya berharap menjadi bagian dari interaksi dan komunikasi antaragama. Dialog akademis, menempatkan semua subyek dalam martabat dan penghormatan yang sama

Sementara dalam manajemen konflik, kalau mengikuti apa yang menurut Robinson dan Clifford (1974), merupakan tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik seperti ini harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu, sangat dibutuhkan setidaknya kemampuan melacak pelbagai faktor positif pencegah konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik. Sebagaimana dikatakan Parker (1974), konflik tidak dapat dimanajemen kecuali ditunda dengan mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi. Caranya antara lain adalah mencegah konflik agar tidak menghasilkan sesuatu. Manajer konflik segera menarik individu keluar dari keterlibatan mereka dalam suatu konflik dan memasukkan mereka ke kelompok lain yang tengah menjalankan program-program positif.
Konsep seperti itu tampaknya sangat sulit diterapkan dalam mengelola konflik antaragama atau konflik bernuansa agama. Karena keberagamaan adalah refleksi budaya, yang bercampur antara yang profan dan yang sekular, antara yang duniawi dan yang sakral. Walau diakui, bahwa pada sebagiannya adalah perilaku yang sifatnya formal, dan bahkan ada realitas yang terstruktur secara sosial. Namun masalah pengelolaan terhadap suatu tindakan yang berlatar belakang agama, memerlukan pendekatan yang konprehensif. Perlu jalan panjang untuk mengelola konflik seperti itu, untuk menghasilkan output yang akan bersifat perbaikan. Sebuah sistem yang tersusun paska evaluasi adalah sistem yang lebih kondusif, yang menjamin keberartian hasil kesepakatan dan negosiasi antar para pihak yang terlibat. Setidaknya lebih mampu meredam perseteruan yang bersifat laten. Di sinilah perlunya kearifan lokal diperlukan, yakni dengan sama-sama merasa terkendali oleh nila-nilai budaya lokal.

Perspektif “ mayoritas-minoritas”
Potensi konflik muncul, kapan saja dan di mana saja, ketika kegiatan kelompok agama minoritas melakukan misi dakwah untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas penganutnya, yang oleh kelompok mayoritas dipandang sebagai ancaman . Apa yang terjadi di Medan Timur, sedikit banyak juga mencerminkan karakterisik seperti itu. Kelompok mayoritas Islam tampak sangat peka terhadap setiap perkembangan agama kelompok minoritas, dan bereaksi cepat dan mungkin juga keras terhadap kegiatan kelompok agama minoritas yang dinilai merugikan atau mengganggu eksistensi kelompok mayoritas Islam.
Seperti juga yang terjadi di beberapa daerah Indonesia Timur, seperti NTT, Irian Jaya, kelompok mayoritas Katolik atau Kristen akan sangat sensitif terhadap perkembangan kelompok agama minoritas, dan juga akan bereaksi cepat dan mungkin juga keras terhadap kelompok agama minoritas yang dipandang telah mengganggu dan mengancam eksistensi kelompok agama mayoritas Kristen di daerah tersebut. Demikian juga di Bali, daerah yang dikenal cukup terbuka dan memiliki toleransi tinggi terhadap agama-agama lain, ternyata juga tidak mudah bagi kelompok agama minoritas untuk meluaskan kegiatannya dan menempatkan para personil pada posisi pemerintahan tertentu. Kelompok agama mayoritas Hindu di daerah ini akan selalu waspada dan mendeteksi dan mungkin juga mencurigai setiap kegiatan kelompok agama minoritas di daerah ini. Mereka juga sangat peka dan dapat bereaksi keras terhadap kegiatan kelompok agama minoritas yang dinilai mengganggu dan mengancam eksistensi agama Hindu Bali .
Menurut Feagin (1984), kelompok minoritas memiliki lima karakteristik: (1) diskriminasi penderitaan dan subordinasi, (2) fisik dan / atau ciri-ciri budaya yang membedakan mereka, dan yang ditolak oleh kelompok dominan, (3) berbagi rasa identitas kolektif dan beban umum, (4) sosial berbagi aturan tentang siapa yang termasuk dan yang tidak menentukan status minoritas, dan (5) kecenderungan untuk menikah antar anggota kelompoknya. Sementara menurut sosiolog Louis Wirth, kelompok minoritas didefinisikan sebagai “sekelompok orang yang, karena karakteristik fisik atau budaya, dibedakan dengan yang lain dalam masyarakat di mana mereka hidup, mereka merasa terdeferiansi dan mendapat perlakuan yang tidak adil, dan yang karenanya menganggap dirinya sebagai obyek diskriminasi kolektif ” .
Tidak semua komponen karakteristik tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun setidaknya memberikan gambaran, betapa kelompok Yansent di Jl. Moh. Yamin dan Yansen di Jl. Nangka PBD II, adalah represantasi kelompok penganut Buddha di Medan Timur. Dengan jumlah penganutnya, yang hanya 2,7 dari populasi penganut Agama, berarti memang benar-benar minoritas. Sementara kelompok Muslim yang dihadapi adalah sebesar 68 persen dari populasi, yang dalam posisi lebih dominan.
Pengelolaan konflik, yang terjadi, memang tidak tampak mengangkat masalah “minoritas-mayoritas”, tapi secara tidak langsung bisa dicermati. Khususnya terhadap rumah Yansen di Jl. Nangka, yang dihadai dengan cara unjuk rasa, pemasangan spanduk di dinding rumahnya. Berlanjut dengan penyampaian, kalau tidak boleh dibilang pelaporan, ke Walikota, atas dasar persangkaan “ pusat pengobatan dijadikan rumah ibadah”. Komunitas dominan seakan lebih leluasa menyampaikan aspirasi. Sementara seorang Yansen nyaris tidak punya kekuatan apa-apa untuk membela diri.
Kesediaan Yansen untuk menghentikan kegiatan dan pindah tempat praktek ternyata juga bukan sebuah keputusan yang tulus. Pernyataan yang bersangkutan, yang merasa diperlakukan tidak adil, dan menjadi korban provokasi, menunjukkan bahwa kepergiannya dari rumah sendiri dihinggapi rasa takut. Tentu ketakutan terhadap kelompok dominan. Meski harus pula diakui, bahwa pihak kelompok dominan, dalam hal ini telah juga menunjukkan penggunaan cara-cara legal dan menjauhi kekerasan dalam melakukan aksinya.
Tetap saja menjadi catatan penting, bagaimana mengelola konflik keagamaan seperti itu. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya justru diupayakan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Secara teoritis, pengelolaannya akan melewati tahapan-tahapan tertentu, hingga ketahapan terakhir mencapai keharmonisan abadi.
Secara teoritis, bisa meminjam penahapan setelah melalui teknik resolusi konflik, menurut Liliweri, dengan memperhatikan factor-faktor yang menjadi stimulasi konflik, maka keseluruhannya akan menghasilkan konflik yang fungsional dan disfungsional. Ditunjukkan keluaran konflik yang fungsional, misalnya konflik yang dapat memperbarui kualitas keputusan, menghadirkan inovasi dan kreativitas baru, meningkatkan perhatian, kepentingan, dan rasa ingin tahu, dan terakhir, membuat kita melakukan evaluasi diri. Sedangkan hasil yang disfungsional itu, antara lain, munculnya hambatan komunikasi, mengurangi derajat kohesi, mengganti tujuan dengan permusuhan, membuat kelompok makin berkurang fungsinya, dan membuat kelompok saling mengancam karena ada daya juang.
Apa yang terjadi di Medan Timur, tampaknya belum sejauh itu. Namun menjadi kewapaan bersama, oleh para pihak yang terlibat konflik, untuk melakukan pengawalan secara dinamis, agar tidak semua pihak merasa bebas dan terhindar dari keterancaman.

Simpulan dan Rekomendasi
Kasus itu sebenarnya bisa dilokalisir, dalam arti diselesaikan melalui musyawarah warga Kalurahan tempat di mana rumah pengobatan itu berdiri. Tapi cara yang ditempuh dengan menyurati walikota dan dengan melampirkan copy SKB Dua Menteri, telah berarti membawa persoalan mikra ke level makro. Sehingga pengelolaan konflik seakan harus melewati batas-batas komunitas spatial.
Keperbedaan agama, antara pendiri rumah ibadah dengan masyarakat lingkungannya, sebenarnya tidak sertamerta menimbulkan resistensi, manakala dikelola dengan baik. Salah satu kata kuncinya adalah, komunikasi. Bagaimana para pemuka Agama yang ada, dalam hal ini, dari Agama Buddha dan pemuka Islam, memiliki intensitas untuk sering bertemu, berdialog dan tukar pikiran. Tentang pendirian rumah ibadah oleh salah satu pihak yang berdialog, adalah salah satu agenda. Untuk dipikirkan bersama, mengenai sejauh mana umat setempat memiliki kebutuhan.
Masyarakat perlu menangani perbedaan-perbedaan yang ada secara arif. Kalau perbedaan-perbedaan itu dipertentangkan, dengan mengabaikan prinsip kearifan local tersebut, maka akan berkembang menjadi bom waktu, kearah konflik berkepanjangan. Saat ini, yang terjadi adalah semacam pengusiran terhadap seorang warga Buddha – Cina yang dianggap tidak arif dalam mensikapi lingkungannya, yang Muslim. Sementara warga Muslimnya kurang bertindak arif, karena telah menyebabkan seorang warga tersebut, terpaksa pergi, dan dengan perasaan (yang dalam pengakuannya) “menyakitkan”. Persoalan yang sebenarnya sangat local ini, semestinya dikelola dengan “bahasa local” dan sebisa mungkin penyelesaian bisa menguntungkan semua pihak.