Marzani Anwar

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mengarungi kehidupan berumahtangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Di sanalah diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut. Diantara bekal yang ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan dalam berumahtangga, kesiapan mental mengarungi hidup bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri.
Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah, punya tanggungjawan moral tersendiri. Tidak sekedar mengakui keabsyahan secara administrasi, tetapi bertanggungjawab agar sang mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang berumahtangga. Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Menjadi tugas dan wewenang KUA untuk menjalankan tugas pencatatan atas peristiwa nikah tersebut, dan sekaligus memberikan bimbingan kepada calon mempelai untuk pembekalan berumahtangga.
Namun dalam perjalanan berumahtangga, banyak persoalan yang timbul dan tak sedikit yang berakhir pada perceraian.Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA, sebagaimana dikutip dalam Saputra, 2011), pada2010 ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia. Menurut sumber data yang sama, pada tahun 2013 ada 319.066 permohonan cerai (baik cerai gugat dan cerai talak) yang dikabulkan oleh putusan mahkamah syar’iyyah/pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia. Tiga provinsi dengan jumlah kasus cerai terbanyak adalah Jawa Timur, 83.201 peristiwa (26,08 persen), Jawa Tengah, 68.202 peristiwa (21.38 persen). Dengan demikian, di ketiga provinsi tersebut saja, persentase peristiwa cerai mencapai 66,94 persen dari total peristiwa cerai nasional.
Diantara faktor-faktor penyebab perceraian yang diklasifikasikan pengadilan agama adalah faktor moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab), kawin dibawah umur, menyakiti jasmani (kekejaman jasmani, kekejaman mental), dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan).
Sebagai bagian dari upaya menekan jumlah angka perceraian di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Tujuan pelaksanaan suscatin/kursus pranikah tersebut antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang dimaksud keluarga sakinah dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.


Persoalannya adalah apakah bimbingan pranikah di KUA tersebut sudah menjawab kebutuhan calon pengantin dalam membina rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah? Apakah durasi bimbingan, materi bimbingan, metode bimbingan, tenaga pembimbing dan dukungan pembiayaan telah memadai untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan bimbingan pranikah tersebut? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi pelaksanaan bimbingan ?
Hal lain yang juga penting dikaji ialah mengingat penyiapan kehidupan berkeluarga bukan saja menjadi perhatian Kementerian Agama, tetapi juga instansi pemerintah lain seperti BKKBN. Di dalamnya dibutuhkan koordinasi dan sinergi antarinstansi seperti apa yang selama ini terjalin dalam kaitannya dengan program penyiapan keluarga atau bimbingan pranikah?
Bagaimana pun, semua hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih memerlukan penelitian. Dalam bentuk seperti apa penyelenggaraann bimbingan oleh KUA, atau sebaliknya, bagaimana KUA memberikan pembinaan, membekali ketrampilan dan melakukan pengendalian. Berikutnya, adalah menyangkut kinerja, atau evaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan selama ini.
Kota Bogor adalah sebuah kota di bawah Provinsi Jawa Barat, yang juga memiliki tenaga-tenaga Pembimbing pranikah. Selama ini mereka adalah para penghulu yang telah biasa membantu Kepala KUA setempat. Namun sejauh ni, belum pernah ada penelitian yang secara khusus ditujukan untuk mengenal secara dekat pelaksanaan pembinaan pranikah. Maka penelitian tentang hal itu dianggap penting. Dengan penelitan akan diperoleh masukan berharga bagi kepentingan yang lebih luas, bukan hanya bagi kepentingan pencatatan, tapi juga dalam rangka menciptakan masyarakat berkeadilan dalam berkesejahteraan
Masalahnya adalah: Kenapa bimbingan pranikah diperlukan di wilayah layanan oleh KUA di kota Bogor; bagaimana mekanisme dan sistem penyelenggaraan kegiatan bimbingan pranikah dengan pencatatan Pernikahan oleh KUA setempat, dan ada persoalan apa saja yang menyangkut tugas Pembimbingan tersebut.
Penelitian bertujuan memperoleh kejelasan penyelenggaaraan bimbingan pranikah adalah menggali persoalan secara mendalam dengan mengenali beberapa aspek pendukung dan penghambatnya.

Metodologi
Ada beberapa kata kunci yang relevan dengan penelitian ini, setidaknya dengan adanya komponen institusional, kebijakan publik dan pelayanan publik.
Kebijakan publik dan Pelayanan Publik
Studi kebijakan publik secara umum dapat dikaji dalam berbagai pentahapan, yaitu mulai dari formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implkementation), evaluasi kebijakan (policy evaluation) dan analisis kebijakan (policy analisis). Dalam formulasi kebijakan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian langkah penyusunan agenda. Masalah tersebut akan menjadi bagian dari analisis kebijakan, yang dikaitkan dengan kebijakan anggaran dan belanja daerah (APBD). Teori ini tampaknya selalu berangkat dari pola kebijakan publik yang bersandar pada satus otonomi daerah. Sesuatu polecy nasional yang memang berlaku hampir di setiap kementerian atau instansi non Kementerian. Diawali sejak awal reformasi, semangat otonomi menjadi domain dalam analisis kebijakan di setiap deaerah.
Tidak demikian pada khususnya Kementerian Agama. Dalam policy nasional di era reformasi, Kementerian ini tidak diotonomikan. Alasannya, agar masalah agama tidak menjadi biang perpecahan nasional. Maka kebijakan di daerah dalam lingkup kementerian Agama tetap mengacu pada kebijakan Pusat.
Bagaimanapun, analisis kebijakan tetap harus menggunakan anggaran dari pemerintah, yang dalam hal ini, sesuai dengan anggaran Kementerian Agama Pusat, yang kemudian diamprahkan ke unit unit kerja Kemenag. Pembagian sesuai dengan tingkatan atau eselonisasi. KUA adalah aparat yang berada pada eselon 4, di bawah Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah.
Harus diakui, bahwa di dalam membahas kebijakan, selalu ada tarik menarik kepentingan dari masing-masing instansi unit kerja. Bagi KUA seperti di Bogor, kepentingan penganggaran yang selalu diperjuangkan di dalam membahas policy anggaran adalah kebutuhan kantor sebagai bagian dari biaya layanan .
Bimbingan pranikah adalah bagian dari aktivitas KUA, sesuai dengan Perdirjen No DJ.II/542 Tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya, tidak selalu sejalan dengan polecy yang dicanangkan dari pusat. Tentu ada beberapa alasan dan asumsi di dalamnya. Termasuk misalnya, masalah pendanaan dan penyediaan fasilitas, serta materi bimbingan.
Menurut Ripley dan Franklin, sebagaimana dikutip Budi Winarno, bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan, oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan – di atas semuanya – uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan, konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutunitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. Untuk level KUA (Kantor Urusan Agama), para pelaksana lapangan dalam kegiatan ini kurang tepat disebut “badan”, tetapi staf poelaksana. Mengingat instansi ini adalah level trbawah dari sebuah kementerian. Namun pelaksana bisa juga bersifat kelembagaan, dalam arti sebagai mitra kerja KUA, seperti LSM atau Ormas Islam.
Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Oleh karena itu, tugas staf di lapangan (implementatif) mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
Sementara itu, pelayanan publik mengacu pada dasar-dasar regulasi yang berlaku dalam sistem birokrasi di Indonesia. Diantaranya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik”, disebutkan pada Bab I, pasal 1 bahwa, pelayanan publik adalah: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” .
Berdasarkan pasal tersebut, terdapat tiga kata kunci yakni, rangkaian kegiatan, penyelenggara kegiatan pelayanan publik, dan publik (masyarakat). Lebih lanjut pada Bab I tersebut ayat 2, disebutkan bahwa: pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik” .
KUA sebagai institusi pelaksana pelayanan publik memiliki rangkaian kegiatan yang tidak terlepas dari PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pada PMA tersebut, di Bab I, disebutkan bahwa, KUA adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam (Pasal 1, ayat 1).
Berdasarkan uraian tersebut, secara operasional pengertian pelayanan bimbingan pranikah di KUA merupakan kegiatan bimbingan pranikah dalam rangka pembentukan keluarga sakinah bagi setiap remaja usia nikah yang disediakan oleh pelaksana pelayanan (KUA, BP4, dan lembaga penyelenggara kursus pranikah).
Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus, yang dilakukan untuk mengkaji secara mendalam, penyelenggaraan kursus pranikah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan di KUA. Melalui riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan program bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif atau lintas kasus (cross-case study), untuk mengkaji berbagai aspek pelayanan bimbingan pranikah dalam konteks penyedia layanan (KUA) yang berbeda, baik dari segi lokasi, kapasitas sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap-tahap berikut:Pertama, tahap orientasi. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum. Caranya dengan mengadakan wawancara untuk mendapat gambaran umum mengenai tema yang menjadi topik penelitian. Kedua, tahap eksplorasi. Tahap ini dilakukan sebagai upaya mengklasifikasikan data-data. Hasil dari proses ini ditemukan data dan informasi yang secara langsung berkaitan dengan pokok penelitian. Ketiga, tahap evaluasi. Setelah data tersusun dan dikategorikan menjadi beberapa tema yang spesifik, kemudian dilakukan evaluasi u

ntuk memastikan data-data tersebut tepat dengan kebutuhan penelitian. Pada proses ini juga dilakukan proses analisa data. Menurut Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, menegosiasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Analisis data.
Analisis ini dilakukan dengan penyaringan data, penggolongan, penyimpulan, dan uji ulang. Data yang terkumpul disaring, disusun dalam kategori-kategori, dan saling dihubungkan satu sama lain. Melalui proses inilah konstruksi kesimpulan penelitian dibuat.
Proses pengolahan data menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan proses kerja KUA penyelenggara bimbingan pranikah dan implikasinya dalam realitas sosial. Metode kualitatif yang digunakan berbentuk studi kasus, dengan fokus pendalaman persoalan bimbingan pranikah yang diperankan oleh KUA setempat. Sasarannya adalah institusi tersebut di beberapa kecamatan dalam wilayah Kota Bogor.
Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, maka bentuk akhir dari analisis data berupa gambaran, deskripsi dan fakta yang dibangun dari hasil pengumpulan data. Hasil analisis data, kemudian dikonfirmasikan dengan teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Data Pekawinan
Pencatatan perkawinan di Bogor adalah sebagaimana dilaksakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang melipti enam kecamatan, yaitu KUA Bogor Utara, KUA Bogor Timur, KUA Bogor Selatan, KUA Bogor Barat, KUA Bogor Tengah dan KUA Tanah Sereal. Jumlah pencatatan nikah, pada setiap KUA, dalam setiap tahunnya, adalah antara 600 pasangan s.d 1500 pasangan. Tercatat angka paling rendah adalah pada KUA Bogor Timur, yang jumlahnya selalu di bawah 1000 dalam setiap tahunnya. Sedangkan angka terbesar terdapat pada KUA Tanah Sereal, yakni antara 1500 s.d. 1500 pasangan dalam setiap tahunnya (lihat table).

Dilihat secara keseluruhan se kota Bogor, terjadi penurunan angka perkawinan, dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2010-2014). Tertinggi adalah tahun 2011, yakni sebesar 8319 pasang. Kemudian menurun pada tahun berikutnya, yakni sebesar 8120 pasang, menyusul pada tahun 2013 mengalami penurunan , yakni sebear 7759. Penurunan ini terjadi pada semua KUA, yang pada tahun 2014 akumulasi jumlah pencatatan nikah di kota Bogor sebesar 7378.
Dari fenomena penurunan angka pernikahan tersebut memunculkan pertanyaan, mengingat jumlah penduduk Bogor yang mengalami pertambahan secara signifikan. Meski sejauh ini belum diperoleh data mengenai pertambahan penduduk kota Bogor tiga tahun terakhir. Namun sudah bisa diasumusi, terjadinya pertumbuhan penduduk tersebut, karena sejalan dengan pertumbuhan secara alami, dan nsecara social pun terus berkembang. Bahwa kota Bogor sebagai tujuan wisaata, berhawa sejuk, dan selama ini menjadi bagian dari megapolitan, telah menjadi magnet tersendiri. Pertambahan pusat-pusat perdagangan, dan perhotelan, di samping perumahan, menjadi fakta yang sulit diingkari, telah terjadinya pertambahan signifikan jumlah penduduknya.
Penurunan angka perkawinan juga mungkin mengindikasikan keberhasilan program KB, di mana orang-orang yang berada pada usia nikah, telah sanggup menunda usia perkawinannya. Di sisi lain, dari hasil diskusi dengan para Kepala KUA, punya dugaan kuat, bahwa penyebab penundaan perkawinan adalah karena diberlakukannya peraturan baru, mengenai besaran biaya pendaftaran pencatatan nikah. Sebagaiaman diketahui, bahwa besaran biaya tersebut ada kenaikan, dari (yang sebelumnya) Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kini menjadi Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah). Bagi kalangan memengah ke atas, biaya sebesar itu tidak terlalu dipermasalahkan. Namun bagi mereka dari kalangan berpenghasilan rendah, dirasakan terlalu membebani. Maka mereka, memilih untuk tidak tergesa kawin.

Angka Perceraian
Terjadinya perceraian, sering dijadikan indikasi sebagai kegagalan dalamn berumah tangga. Maka dalam wilayah tertentu, data perceraian selalu dikomparasi dengan besaran angka perkawinan. Untuk kota Bogor, data perceraian diperoleh dari institusi Peradilan Agama kota Bogor dan data perkawinan diperoleh dari Kantor Kemenag kota yang sama. Data keduanya adalah dalam per tiga tahun terakhir, yakni antara tahun 2012- 2014.
Bahwa jumlah perkawinan berturut-turut tahun: 2012 sebesar 8120, tahun 2013 sebesar 7759 dan tahun 2014 sebesar 7378. Sementara angka perceraian pada periode yang sama adalah: 1494, 1661 dan 1707. Bisa ditarik perbandingan, antara jumlah perkawinan dan jumlah perceraian secara rata-rata dalam tiga tahun terakhir. adalah 100 : 33 atau jumlah perceraian adalah sepertiga dari jumlah perkawinan
Sebab terjadi perceraian memang banyak, diantaranya adalah hilangnya cinta kasih diantara pasangan atau dari kedua-duanya. Jika hilangnya cinta menjadi sebab perceraian , maka perkawinan, tersebut sebenarnya bukan dilandasi atas cinta dan kasih, sebagaimana tergambar dalam istilah mawaddah, dalam konteks keluarga sakinah, Tetapi cinta yang lahir dari hawa nafsu, ia menikahi istrinya bukan untuk membahagiakan isterinya. Sebagai konsekuensi dari pernikahan adalah adanya keberanian berkorban. Tetapi kalau menikah untuk dirinya sendiri, biasanya ia menuntut istrinya untuk berkorban demi dirinya. Tentu saja hal ini bukan mua’syarah bilma’ruf, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur’an.

Hasil perbandingan antara angka perkawinan dengan angka perceraian tersebut memang mengundang berbagai interpretasi, baik pada tataran program kependudukan, program pembinaan keluarga sakinah, dan social budaya. Penafsiran atas fakta tersebut masih harus diverifiaksi, dari latar belakang masing-masing. Karena warga yang melakukan perceraian dan yang melakukan pendaftaran nikah, adalah berbeda alamatnya. Secara sosial budaya, perbandingan angka dari kedua kasus tersebut, bisa dijadikan asumsi tentang telah terjadinya kesenjangan antara pembentukan keluarga sejahtera, yang dibangun melalui perkawinan, dengan terjadinya kegagalan dalam membangun rumah tangga.
Dari simpulan seperti itulah, untuk dijadikan pijakan penguatan pentingnya ditingkatkan program pembimbingan prranikah. Karena, pada dasarnya, perkawinan, bukanlah kegiatan bersifat temporal, akan tetapi sebagai pintu gerbang pembentukan rumah tangga, yang diharapkan pasangan tersebut tetap utuh sepanjang masa.

Usia Pranikah dan Persoalannya
Kehidupan pranikah, adalah masa dimana seseorang berada dalam periode pasca remaja dan atau menginjak masa dewasa awal. Pada masa seperti itu, seseorang menghadapi yang bukan saja masalah rencana pernikahan, tetapi juga bagaimana memilih pasangan hidup, memilih pola berumahtangga, mencari pekerjaan tetap, menyalurkan idealisme dan mengembangkan profesi tertentu.
Dimaksud dengan usia muda dalam tulisan ini, adalah tahapan perkembangan seseorang, yang secara psikologis, telah mencapai tahap kedewasaan. Pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1074 disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Biasanya pada usia itu atau selebihnya, seseorang telah memiliki kedewasaan, secara mental maupun pemikirannya.
Manusi pada usia tersebut dianggap sudah cukup matang untuk memasuki jenjang perkawinan. Dalam agama Islam, disebut sebagai akil baligh, yakni tahapan seseorang yang secara syariat sudah sanggup menjalankan hak dan kewajibannya.
Kalau dikaitkan dengan proses kependidikan, seseorang pada usia tersebut adalah sudah menyelesaikan pendidikan SMA atau sudah memasuki jenjang perkuliahan di Pendidikan Tinggi.
Masa awal kedewasan atau pasca remaja, adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan manusia. Menurut H. Erikson, sebagaimana dikutip Syamsu Yusuf, bahwa perubahan dari remaja ke dewasa, adalah tahapan penting dalam siklus kehidupan. Perkembangan setiap individu merupakaan proses pembaruan sejarah kemanusiaannya. Masa remaja sendiri berkaitan erat dengan perkembangan “sense of identity vs role confusion”, yaitu perasaan atau kesadaran akan jatidirinya .
Masa dewasa awal sendiri dibagi dalam 3 periode yaitu: Masa Dewasa Awal dari umur 21 sampai umur 40. Masa Dewasa Pertengahan, dari umur 40 sampai umur 60. dan masa akhir atau usia lanjut, dari umur 60 sampai mati . Masa dewasa awal sangat dekat, atau tidak jauh berbeda dengan masa remaja akhir.
Ada tiga tahapan perkembangan manusia, dalam psikologi juga dicirikan, antara lain Sistematis, Progresif dan berkesinambungan. Dalam tataran ini, kondisi mereka sangat labil. Kematangan mental dan kematangan berpikir masih dalam proses. Oleh karena itu, seseorang pada usia tersebut memerlukan pendampingan atau bantuan dalam menuju kematangannya.
Menurut Reni Akbar Hawadi, sebagaimana dikutip Ahmadi, perkembangan secara luas menunjuk proses perubahan dan potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru.dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian.
Perkembangan fisik kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Ini adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Tahapan ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan- harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru, seperti suami/istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keingan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru ini. Ketegangan emosional hampir tidak terkendali. Cenderung labil, mudah resah, mudah memberontak, emosi sangat bergelora, mudah tegang, dan sering khawatir dengan status pekerjaannya yang belum mapan .
Tugas-tugas perkembangan dewasa awal mulai bekerja, antara lain memilih pasangan hidup; belajar hidup dengan suami/istri; mulai membentuk keluarga; mengasuh anak; mengelola/mengemudikan rumah tangga; menerima/mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Pada tahapan ini seseorang memulai menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Tugas Perkembangan menurut Robert J. Havighurs adalah sebagian tugas yang muncul pada periode seperti ini, dalam kehidupan individu, yang mencitakan sebuah keberhasilan yang dapat memberikan kebahgian serta memberi jalan bagi tugas-tugas hidup berikutnya .
Dewasa awal, adalah identik dengan usia menjelang berumatangga. Maka dalam kaitannya dengan perkawinan dapat diuraikan beberapa hal. Pertama; bahwa mereka sudah menyelesaikan studi, setidaknya sekolah menengah atas, dan biasanya juga sudah menyelesaikan sekolah di perguruan tinggi. Orang tuanya yang selama ini membantu biaya sekolah dan menfasilitasi pendidikannya, sudah berhenti memberikan bantuannya. Saatnya memasuki lapanan kerja. Bekerja di kantor atau bekerja secara wiraswasta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. Setidaknya untuk tidak lagi bergantung pada orang tua. Pendapatan dari hasil kerjanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Kemampuan utamanya adalah secara ekonomi, yakni memperoleh penghasilan tetap yang bisa menjamin hidup bersama pasangannya.
Kedua: memilih calon pasangan hidup. Berkenaan dengan perkembangan biologis, seseorang telah memasuki masa pubertas, yakni saat memulai memiliki nafsu seksusal. Bagi laki laki maupun perempuan, sama sama tertarik kepada lawan jenis. Penyaluran hasratnya kadang disalurkan melalui pandangan mata, bermimpi, memadu kasih, bersolek, berbagai daya tarik yang sengaja diciptakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Puncaknya adalah memilih salah seorang yang berbeda jenis kelamin tersebut, untuk menjadi pasangan hidupnya.
Ketiga: menjadi manusia idealis. Selalu berpikir dan berkeinginan yang serba ideal, itulah ciri anak muda. Ingin kariernya bagus, ingin bekerja yang sesuai dengan bidang studinya. Kalau sudah mamasuki lapangan kerja, ingin menduduki posisi yang prospeknya bagus dan ingin bergaji tinggi. Profesinya ingin dikembangkan terus sampai ke puncak karier.
Keempat: memasuki kehidupan berumah tangga adalah rangkaian dengan keinginan untuk menikah. Masalah ini tidak akan lepas menjadi bagian dari pemikiran anak muda usia pranikah. Apa yang dirancang atau dipikirkan ketika seseorang hendak memasuki pernikahan. Ketika pilihan jodoh sudah ditetapkan, pastilah sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga bersama pasangannya.
Pada tahapan ini, biasanya seseorang sudah lebih realistis. Segala persoalan dihadapi dengan sekemampuannya. Termasuk jodoh yang ditemukan, tidak terlalu diidealisasi seperti pada masa sebelumnya.
Bagaimanapun, masalah kehidupan rumah tangga, adalah bagian penting yang dirancang dan pikirkan oleh anak muda usia pranikah. Mereka butuh pengetahuan yang cukup untuk itu, baik dari sisi agama, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga, cara memelihara cinta-kasih dengan pasangan, dan sebagainya. Semua pengetahuan tentang hal itu dibutuhkan oleh mereka.
Sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, dalam gambaran anak muda, keluarga memainkan fungsi penting, yang tidak mudah digantikan oleh organisasi social lainnya. Karena antara anggota, satu sama lain memiliki hubungan emosional yang relative kental. Hubungan-hubungan antar individu yang diatur karena persamaan darah, lebih berfungsi jangka panjang dan abadi.
Dalam teori sosiologi maupun antropologi, organisasi keluarga (family) memiliki 7 fungsi. Fungsi Pengaturan keturunan; Fungsi sosialisasi atau pendidikan; Fungsi ekonomi, atau unit produksi; Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan di antara anggota keluarga, menjadi juga sistem hubungan kerja. Fungsi pelindung atau proteksi; fungsi penentuan status; fungsi pemeliharaan, dan fungsi afeksi (kasih sayang)

Pelayanan Bimbingan
Pelaksanaan bimbingan pranikah diselenggarakan oleh KUA dalam wilayah kota Bogor masih berjalan dengan pola lama, yang dikenal dengan sebutan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Suscatin di enam KUA, yaitu: KUA Bogor Tengah, KUA Bogor Timur, KUA Bogor Utara, KU Bogor Selatan, KUA Tanah Sereal dan KUA Bogor Barat.
Pola penyelenggaaraan dan kepesertaan setiaap KUA hampir sama di seluruh kota Bogor, menyangkut tempat, waktu, pemateri, kepesertaan. Bimbingan biasa dilaksakan setiap setiap hari Rabo, kecuali dalam kondisi tertentu, bisa diajukan pada hari Selasa atau diundur ke hari Kamis. Waktunya berlangsung antara pukul 9.00 s.d. 11.30. Tempatnya menggunakan ruang Balai Nikah dalam gedung KUA.
Lembaga kerjasama yang pernaah berjalan adalah dengan BKKBN. Bentuk kerjasamanya, adalah kontribusi materi mengenai KB oleh pihak BKKBN. Dalam setiap kesempatan Suscatin, pemateri BKKBN diberi kesempatan menyampaian materi mengenai pentingnya mensukseskan Program KB. Namun hal itu tidak berlangsung lama, hanya berjalan sekitar tiga bulan. Masalah utamanya, adalah ketiadaan dana yang tersedia di Kemenag.
Penyelenggaraan Suscatin yang penulis amati di KUA Tanah Sereal, tidak jauh beda dengan sebuah pengajian atau majelis taklim. Ada sejumlah peserta yang duduk seperti jamaah, dan ada seorang penceramah dalam poisisi berhadapan dengan jamaah peserta.
Sebelum acara resmi dimulai, pemateri menyampaikan salam buka dan shalawat untuk Nabi SAW. Kemudian, menjelaskan latarbelakang kenapa acara seperti ini perlu dilakukan. Antaralain, ia menyinggung tentang tingginya angka perceraian di Bogor. Menurutnya, itu salahsatu tanda kegagalan pasangan suami isteri mempertahankan harmoni dalam rumahtangga. Banyak kasus konflik antar suami isteri. Penyebabnya macam-macam, ada karena beda hobi, karena faktor ekonomi, beda profesi, beda karakter, dan lain-lain. Intinya, pasangan suami isteri tidak saling menghargai perbedaan.
Maka, syarat pernikahan harus dibaca, katanya. Biar tidak salah paham. Kalau minta bantuan Amil atau RT RW terus dia minta bayar itu wajar saja, tapi itu bukan urusan Kemenag. Seperti ngurus SIM, kalu lewat belakang pasti ada uang jasa. Uang 600 ribu, waktu mendaftar pernikahan, yang dibayarkan masuk ke Bank, baru buktinya diserahkan ke KUA. Pemateri mengingatkan, kalau nikah di KUA jangan banyak-banyak pengawal, nanti merepotkan lingkungan. Karena kapasitas perparkiran di lingkungan KUA sangat terbatas.
Selanjutnya pemateri memaparkan, bahwa: nikah adalah perintah agama. Nikah adalah anugerah. Allah. Maka caranya harus bener. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, syah nggak ?, tanya pemateri, yang dijawab sama-sama oleh peserta: “tidaaak”. (di sela sela nya ada jok jok dan sesekali tanya jawab).
Merespon dari jawaban tertulis tadi, menurut pemateri, yang jawabannya bener kok hanya 2, yang menjawab rukun ada lima. Jangan salah paham dengan syarat syahnya, seperti Shalat. Demikian juga dalam melaksanakan rukun nikah, seperti membayar mahar, itu termasuk syarat syahnya nikah. Kalau rukun nikah: ada calon yang nikah, ada wali nikah, pengucapan ijab kabul, dan ada saksi. Bagaimana kalau rukun belum terpenuhi, terus ia hamil duluan, misalnya. Kasus seperti ini sering dijumpai di masyarakat. Akibatnya nanti kalau mau menikahkan sang anak, dari hasi hubungan pranikah tersebut, biar orang tuanya sendiri tidak boleh jadi wali. Kasus seperti ini banyak sekarang. Selanjutnya, bikin malu oang tua. Soal waris, sang anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak mendapatkan. Ada pepatah Arab: kalau seseorang berbuat buruk sebelum syah menjadi suami isteri, akan mendatangkan kemudharatan. kalau gak ada wali, ayah kandung, adalah kakek, kemudian saudara kandung laki laki seayah, kemudian saudara kandung laki laki seibu. Saksi itu penting, dan fungsinya untuk menyatakan sah atau tidaknya nikah. Maka saksi harus yang mengerti agama.
Ditegaskan oleh pemateri, mengenai makna ijab kabul, sebagai rukun keabsahan nikah, bahwa ijab qabul itu artinya serah terima hak dan kewajiban. Semua tanggungjawab yang selama ini menjadi tanggungjawab orang tuanya kemudian, dengan akad nikah itu, diserahkan kepada si laki laki tersebut. Sejak itu, laki laki (sang menantu) punya kewenangan dan kewajiban. Berhubungan badan suami isteri itu termasuk kewajiban, di samping memberi nafkah lahir, seperti pangan sandang dan papan. Bagi seorang laki-laki yang mampu secara fisi, oleh Islam, dianjurkan segera nikah. pasangan jangan ada keadaan yang dirahasiakan, misalnya kesukaan tidur ngorok, atau kelainan seksual. Alat kelamin pria tidak bisa aktif. Disinggung pula masalah motivasi mengawini seseorang, Pemateri mengutip hadits yang menyebutkan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat alasannya. Pertama, karena cantiknya, itu faktor fisik. Jadi masalah ketampanan dan kecantikan, tidak boleh diabaikan. Ini mempengaruhi hubungan dalam berpasangan. Kedua, limaliha, karena faktor finansial. Calon pasangan ingin tahu isi dompet calonnya, itu wajar. Tentang gaji harus dikasih isteri, itu tidak wajib, tapi yang wajib adalah memberi nafkah. Karena sang suami juga punya kewajiban sosial. Jadi ia memberi nafkah sesuai kemampuannya. Ketiga, faktor keturuan (linasabiha). Keempat, lidiniha , karena agamanya. Maksudnya, urusan agama harus paling diperhatikan.
Termasuk dalam menjaga fisik, menurut pemateri,adalah apa yang disebut dengan sepuluh perkara fitrah, yakni cara membersihkan/ menjaga kesehatan badan. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan suami isteri. Antara lain berkumur, sikat gigi atau siwak, memotong kuku, jenggot dipanjangkan, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, dan memakai wangi-wangian.
Dalam masalah papan, biasanya seorang yang baru barumah, masih tinggal di rumah mertua, Maka harus baik baik dengan saudara-saudara nya yang ada, seperti keponakan- keponakan, dengan pembantunya, dan sebagainya. Dalam berumahtangga, harus bisa mengambil hati ibu mertua, Isteri kita harus dibikin akrab dengan ibu kita, jangan sampai konflik. dsb. Pengadaan papan atau rumah, itu sebenarnya adalah tanggungjawab suami. Maka kalau tinggal di rumah mertua jangan lama-lama. Termasuk dalam nafkah batin, adalah melindungi, mengayomi dan mendidik isteri, di samping berhubungan.
Masalah Materi
Berbagai upaya ditempuh untuk membekali pasangan suami isteri untuk menciptakan keluarga bahagia tersebut. Buku buku mengenai keluarga bahagia atau mengenai hukum keluarga, dan sebagainya, telah ditulis oleh para ahli . Di samping itu adalah buku-buku yang mendukung keutuhan keluarga, dalam masalah pendidikan anak, kesehatan reproduksi, malwaris, dan sebagainya, merupakan penunjang penguatan atau pelestarian keluarga bahagia tersebut.
Buku-buku yang tersebar sebenarnya mudah di peroleh, karena sudah dijual di banyak toko buku. Namun kebanyakan buku itu lebih banyak dijadikan bahan bacaan secara khusus oleh mereka yang sedang melakukan studi, seperti mahasiswa yang menagmbil Prodi bidang Hukun. Sebagian lain adalah para ustadz atau guru agama, yang sengaja mempelajarinya untuk bahan ceramah. Sebagian lagi adalah kalangan orang dewasa yang sudah berkeluarga, yang memang sedang mendalami agama untuk kepentingan dirinya sendiri.
Masalah Kepesertaan
Pada dasarnya peserta kursus adalah untuk siapa saja, anak muda yang sudah menginjak usia kawin. Mengingat banyak muatan pengetahuan untuk bekal memasuki gerbang berumahtangga, maka diperlukan waktu yang cukup untuk melaksanakan kursus tersebut.
Namun apa yang selama ini di laksanakan adalah , sebatas untuk para calon pengantin. Lebih khusus lagi, adalah mereka yang betul-betul menghadapi hari “H” perkawinan. Saat kedua calon pengantin menyeleseaikan syarat administraif pendaftaran nikah di kantor KUA. Kepala KUA menyampaikan undangan kepada Catin, agar mereka mengikuti kursus tersebut,pada hari dan tempat yang ditentukan.
Di semua KUA di kota Bogor, tidak ada satu pun KUA yang kesemua pendaftar nikah menjadi peserta kursus Catin. Para Catin tidak semuanya bisa mengikuti kegiatan kursus tersebut. Alasan ketidak-ikutan kursus, berbeda beda. Diantaranya adalah: (a) karena kesibukan di kantornya, dari salah satu atau kedua duanya; (b) Salah satu dari pasangan catin berada di kota lain, karena dalam pendaftaran pencatatan nikah memang bersifat “rekomendasi” . Sementara yang menjadi Catin saja, hanya sedikit sekali yang membaca buku-buku penyiaoan kehidupan berumahtangga seperti itu dalam rangka menpersiapkan perkawinannya.
Pemateri dan Metode
Kalau melihat permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang berada dalam usia pranikah, atau usia dewasa awal, maka materi kursus yang seharusnya, adalah sesuai dengan tingkatan tersebut. Seperti dijelaskan pada bab III tentang domain psikologis mereka adalah tumbuhnya libido seksualitas, idealism, ambisi untuk berprestasi, pencarian status, dan pematangan diri dalam penyiapan hidup berumahtangga.
Sudah selayaknya, materi kursus juga, sedikit banyak menyesuaikan bagi proses pematangan kebutuhan biologis dan psikologis mereka. Untuk itu dibutuhkan alokasi waktu yang cukup untuk kegiatan kursus Pranikah. Diperlukan setidaknya 8 (deapan) kali pertemuan, atau sekitar tiga bukan untuk mengikuti kursus pranikah. Sesuai dengan materi yang seharusnya dikuasai oleh calon pasangan.
Kesempatan pun tidak seharusnya hanya ditujukan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan, tapi mereka yang berada dalam rentang usia, antara 17 s.d. 25 atau sebelum melangsungkan pernikahan. Penyelenggaraan kursus harus dipandang sebagai proses pematangan untuk benar-benar seseorang itu menjadi siap berumahtangga. Siap dalam arti segala-galanya, baik secara mental, rohani, spiritual, maupun fisik.
Metode pembimbingan dalam kondisi psikologis peserta yang demikian, mesti juga disesuaikan. Perlunya materi bisa dicerna oleh peserta secara tepat, dibutuhkan teknik pembelajaran yang juga sesuai dengan kondisi peserta. Apa yang perlu dimaklumi dalam kaitan ini, antara lain, bahwa (a) penyelenggaraan kursus hanya di sela sela mereka bekerja; (b) Mereka adalah orang orang yang dijejali materi yang berlebihan, (c) tidak suka monoton, dan (d) membutuhkan vareasi, dan stimulasi tertentu sehingga tidak terasa digurui.
Dalam teori penilaian social atau kognitif dikatakan, “jika kondisi stimulus meragukan atau tidak jelas padahal motivasi cukup kuat, maka factor-faktor internal akan lebih berpengaruh. Sebaliknya jika factor-faktor motif kurang kuat, padahal stimulusnya jelas, maka factor luar akan lebih berpengaruh. Dalam kaitan dengan bimbingan pranikah yang berlangsung selama ini, tampaknya kondisi stimulus dan motivasi sama sama lemah atau tidak jelas. Di pihak peserta hanya semata-mata memenuhiundangan, dan di pihak penyelenggara, hanya melaksanakan kewajiban.
Penggunaan metode ceramah, dan tanyajawab sebenarnya sudah diberlakukan relative baik, ntuk ukuran julah peserta dan durasi yang serba terbatas. Bagaimanapun, masih perlu dicarikan metode pembimbingan yang tepat sehingga para catin benar benar merasa membutuhkan materi tersebut.
Preview
Ada beberapa perspektif yang bisa digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan kegiatan bimbingan pranikah atau Suscatin di kota Bogor.
Pertama, Perspektif sistem Birokrasi. Fungsi dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan kepada masyarakat, adalah sebagai kekuatan birokrasi. Menurut Max Weber, sebagaimana dikutip Thoha ( 2008), ada suatu tipe ideal pada birokrasi, yaitu suatu birokrasi atau administrasi yang mempunyai bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional .
Birokrasi yang berlaku di KUA tampaknya lebih dekat pada disiplin Weberian tersebut. Salah satu cirinya, adalah adanya mata rantai komando, dari pusat kekuasaan sampai ke daerah. Pada rantai komando dalam pemerintahan, sebagaimana juga dalam Kementerian Agama, di mana KUA adalah mata rantai terbawah dalam hirarki kemonado, setiap posisi serta tanggungjawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Dalam instansi di bawah Kementerian Agama, telah memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Sehingga pendekatan untuk menyelesaiakan masalah, biasanya terasa sangat formal.
Pembinaan pranikah sebagai bagian dari tugas birokrasi kementerian agama diakui berfungsi dalam menopang pemberlakuan ketentuan mengenai pembinaan keluarga sejahtera. Walaui diakui, bahwa muncul sikap kritis di kalangan petugas KUA, mengenai ketidakkonsitenan pemerintah pusat, antara ketentuan yang diberlakukan, dengan penyediaan fasilitas yang memadai, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut..
Seandainya pun dana dan fasilitasi tersedia, tidak berarti selesai masalahnya. KUA sebagai unit pelaksana tugas instansi di daerah tidak hanya menyelesaikan program dan anggaran tahunan, tapi juga berupaya merespon kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki pelayanannya. Dalam masalah ini, dibutuhkan banyak masukan untuk perbaikan layanan, tidak ada jaminan terpenuhinya kehendak atau tuntutan masyarakat tersebut, apabila aspirasi dari masyarakat diabaikan.
Ada harapan memandang penting keberadaan lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan, termasuk BP4, dan peran para ulama, untuk penguatan program pembinaan Keluarga Sakinah. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan pranikah, kepada para calon pengantin. Namun dalam kenyataan, peran lembaga penasehatan tersebut tidak bisa direalisasi. Alasannya klasik, yakni karena keterbatasan fasilitas dan pendanaan oleh Pemerintah.
Kedua, Perspektif Pelayanan Publik dan Kebijkan Publik. Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat KUA, untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasinya secara baik. Kegiatan pelayanan menyaratkan tersedianya SDM yang profesional, dan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai.
Dalam penelitian ini, kebijakan seorang kepala KUA dalam menunaikan tugasnya, menjadi bagian dari kebijakan kementerian Agama. Sementara antar penyuluh sebagai pemateri Suscatin juga diakui, bahwa pandangan dan kebijakannya, tidak selalu sama dengan individu yang lain sesama penyuluh, dan bahkan melebar dari polecy yang dicanangkan oleh aparat atasannya. Namun secara substansial, ia adalah pengelola pelayanan publik di bidang pernikahan, yang memiliki kesamaan-kesamaan dalam pola kerja, yang merepresentasikan sebagai pola umum kerja KUA, sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Agama.
Harus diakui, bahwa di dalam membahas kebijakan, selalu ada tarik menarik kepentingan dari masing-masing instansi unit kerja. Bagi KUA seperti di Bogor, kepentingan penganggaran yang selalu diperjuangkan di dalam membahas policy anggaran adalah kebutuhan: kantor sebagai bagian dari biaya layanan .
Bimbingan pranikah adalah bagian dari aktivitas KUA, sesuai dengan Perdirjen No DJ.II/542 Tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya, tidak termasuk yang disediakan dana secara memadai. Tampaknya telah terjadi adanya konflik kepentingan, atau skala prioritas dalam penganggaran kementerin agama, dan kegiatan bimbingan pranikah oleh KUA sejauh ini masih belum masuk dalam skala prioritas.
Menurut informasi para Kepala KUA, anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan bimbingan tersebut, dalam satu tahun adalah sebesar Rp 0,- Sementara kegiatan bimbingan dilaksanakan pada stiap pekan, dengan melibatkan sejumlah penyuluh..

Simpulan dan rekomendasi
Bimbingan pranikah sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013, yang dilaksanakan oleh KUA di Bogor selama ini ternyata belum terealisir sebagaimana yang tertera. Penyelenggaraan masih menggunakan acuan lama, yang disebut Suscatin. Maka sudah saatnya, segera dikeluarkan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Perdirjen tersebut, sesuai dengan semangat profesionalisme kerja dan reformasi birokrasi.
Bahwa keikutsertaan kursus bimbingan selama ini hanya bersifat sukarela atau hanya anjuran. Ketiadaan sangsi bagi Catin yang tidak mengikuti kursus, menjadi salah satu sebab lemahnya manajemen penyelenggaraan. Panitia tidak bisa menegakkan disiplin sebagaimana layaknya sebuah kegiatan kependidikan. Menurut informasi, konon pernah diberlakukan sangsi, berupa penundaan penyampaian Buku Nikah bagi mempelai yang tidak mengikuti kursus. Namun hal itu digugat warga.
Dana penyelenggaraan selama ini, nyaris tidak ada dari Pemerintah,. Dalam Perdirjen No. DJ.II/542 Thaun 2013, masalah pendanaan kegiatan ini hanya menyebutkan: bahwa Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD (Pasal 5). Namun dalam kenyataannya, masih belum ada kejelasan. Sebagai kegiatan yang merupakan pelayanan publik, sudah seharusnya dana penyelenggaraan bimbingan pranikah dibebankan pada DIPA Kementerian Agama.
Memenuhi kebutuhan penyelenggaraan bimbingan pranikah selama ini kurang mendukung metode penyampaian. Dengan adanya silaby bimbingan yang ditentukan, sudah sewajarnya kalau dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. Antara lain berupa: pelengkapan ruangan dilengkapi dengan AC, penyediaa meja-kursi belajar yang cukup, penyediaan alat peraga, speaker, dan infokus.
Waktu yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kursus selama ini rata-rata hanya satu hari dan dengan durasi antara 1,5 s.d. 3 jam. Alokasi waktu yang demikian masih sangat jauh dengan muatan substansi yang ingin disampaikan kepada para Catin. Oleh karena itu perlu adanya penambahan waktu yang cukup, yang juga disesuaikan dengan peninjauan kembali materi yang tertuang dalam silaby.
Dalam perspektif yang lebih luas lagi, bahwa bimbingan pranikah pada dasarnya diperuntukkan kepada siapa saja yang akan memasuki gerbang kerumahtanggan, yakni mereka yang berada dalam rentang usia dewasa awal (17-35 tahun). Ruang lingkup setidaknya meliputi tiga substansi, yakni pengamalan ketentuan ajaran agama, substansi kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Maka sudah sewajarnya, kalau bimbingan pranikah dilaksanakan secara professional, dan tidak semata-mata diperuntukkan kepada para Catin dalam arti para pendaftar nikah di KUA .