Studi Tentang Peran MUI  Banten Dalam menangkal  Aksi terorisme

Oleh

Marzani Anwar

Terorisme adalah tindak kjekerasan yang sangat meresahkan umat manusia. Secara agama, perbuatan itu mendapat tentangan oleh sebagian besar umat Islam. Namun demikian, hingga hari ini berbagai serangan teroris, yang disikapi aparat keamanan dengan aktivitas penangkapan anggota kelompok teroris serta pengungkapan jaringannya masih saja terus terjadi. Serangkaian penangkapan terduga pelaku teror rupanya juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan baru-baru ini. Kejadian terbaru misalnya Gang Haji Hasan, Kampung Sawah, Tangerang Selatan, menambah panjang daftar penyergapan terduga teroris yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Di wilayah ini sejak 2010 lalu terhitung ada lima kasus termasuk yang di Kampung Sawah Selasa 31 Desember 2013.

Secara berturut-turut dapat disebutkan antara lain, yang terjadi pada Maret 2010, di mana tim dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri pertama kali menyambangi Tangerang Selatan. Saat itu mereka menggerebek sebuah rumah toko penyedia jasa warung internet Multiplus di Pamulang dan sebuah rumah di Gang Asem, Jl Setiabudi. Penyergapan saat itu menyebabkan tiga orang tewas ditembak karena dianggap melawan dan hendak melarikan diri saat ditangkap. Polisi menyatakan orang yang tewas dalam penggerebekan itu, salah satunya terduga teroris yanag dicari-cari bernama Dulmatin, perancang bom Bali 2002 lalu. Pada September 2012, Densus 88 giliran meringkus dua terduga teroris di kawasan pemukiman Bintaro Sektor IX. Keduanya diduga kuat anggota kelompok teroris jaringan Muhammad Toriq, yang sebelumnya menyerahkan diri di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Mereka dianggap bertanggung jawab atas ledakan bom di Beji, Depok, Jawa Barat. Adapun penyergapan yang dilakukan di Kampung Sawah pada malam pergantian tahun lalu (2014) itu dianggap yang terbesar selama ini.[1].

Kondisi demikian tentu masih menyisakan kekhawatiran bahkan ketakutan bagi sebagian besar masyarakat Tangerang Selatan. Menjadi sebuah keprihatinan apabila masalah aksi-aksi terorisme sebagai hilirnya, dan persebaran paham keagamaan radikal dan intoleran sebagai hulunya, tidak segera ditanggulangi dan dicegah secara memadai.

Bukan tanpa alasan kalau, para pemuka agama, dalam hal ini Islam, berkomitmen untuk mencari solusi pencegahan tindak terorisme. Karena kasus-kasus teror selama ini, banyak membawa nama agama. Motivasi jihad yang melekat pada pelaku teror, tidak terelakkan, adalah produk dari keyakinan keagamaan. Di dalamnya ada latar belakang ideologis yang terbangun melalui proses pengentalan berkeyakinan.

Terorisme dengan segala masalah yang melatarbeakangi dan dampaknya bagi bangsa Indnesia dan khususnya pada masyarakat Tangsel, telah mempengaruhi pandangan para ulama. Khususnya MUI Tangsel telah memberikan perhatian tersendiri, dalam dalam rangka memelihara keutuhan umat beragama, baik secara internal maupun antarumat agama. Namun sejauh ini, belum didapatkan informasi memadai bagaimana sesungguhnya peran dan kontribusi organisasi keagamaan Islam dalam menghadapi persoalan terorisme dan intoleransi di wilayah Tangerang Selatan. Organisasi keislaman yang dianggap mewakili semua unsur adalah MUI Kota Tangerang Selatan. Namun hingga saat ini, belum banyak diperoleh informasi seberapa dalam peran organisasi ini dalam menangkal terorisme dan intoleransi di wilayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sikap dan pandanagan MUI Kota Tangsel terhadap fenomena terorisme dan intoleransi: (2) menggambarkan aksi-aksi nyata MUI Kota Tangsel menyikapi fenomena terorisme, dan (3) mengeksplorasi latar belakang peran MUI Kota Tangsel dalam memelihara keutuhan umat Islam dalam konteksitas tersebut.

 

Kerangka Teoritik

Terkait dengan pengertian terorisme, banyak pakar telah menuliskan pandangannya ke dalam beberapa versi. Di sini pengertian terorisme mengacu pada penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa: “terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi”.[2]

Melihat gejala-gejala fundamentalisme agama yanga di antaranya berupa aksi-aksi terorisme semacam ini, sebagian pengamat, salah satunya An Na’im (2005) mempercayai bahwa simbol-simbol dan diskursus keagamaan sering digunakan oleh kalangan kurang beruntung (disadvantaged groups) baik di level lokal maupun nasional untuk memobilisasi keuntungan politiknya dalam menghadapi akibat dari terjangan globalisasi. Ia mengutip pengalaman di India pasca meletusnya komunalisme kaum Hindu yang menyerang Masjid Babri di Ayodhya, 6 Desember 1992 sebagai contoh, bahwa faktor agama dan ketakutan terhadap dampak dari globalisasi yang berkombinasi dengan menguatnya partai sayap kanan (konservatif), dengan kuatnya aganda agama untuk mengontrol pemerintahan nasional, sebagai sebab di balik terjadinya tindakan kekerasan komunal tersebut.[3]

An-Na’im juga menyebutkan fundamentalisme Islam belakangan ini dapat dilacak akar historisnya di masa silam, terutama timbul sebagai respon terhadap krisis dahsyat di tengah komunitas Muslim. Dengan kata lain, fundamentalisme Islam juga harus dilihat sebagai respon lokal terhadap krisis sosial, ekonomi dan politik yang ada dan bukan semata sebagai produk dari kitab suci dan sejarah Islam. Perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan umat Islam haruslah dilihat konteks-nya secara khusus. Gerakan fundamentalisme Islam di lain sisi juga menuju pada klaim legitimasi dan pencarian kekuatan politik era pascakolonial di berbagai belahan masyarakat Muslim dengan mengatasnamakan hak umat Islam untuk mengatur diri sendiri menggunakan syariat Islam.[4]

Dengan mendudukkan konteks secara khusus, maka menarik melihat gejala fundamentalisme Islam di sebuah lokasi tertentu. Meminjam penjelasan An-Na’im di atas berarti mengajak tilikan untuk menghindari upaya generalisasi seperti yang dilakukan penulis semacam Milton-Edward, dengan menampilkan seolah-olah Islam lekat dengan kekerasan. Guna melihat konteks sosial khusus diharapkan akan membawa pada gambaran khas di masing-masing wilayah.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran baru. Peristiwa pengepungan dan penangkapan, bahkan penembakan terduga terorisme kerap terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak beberapa tahun terakhir ini. Walaupun tidak menyatakan bahwa daerah ini adalah kantong teroris, namun sulit untuk mengatakan daerah ini terbebas dari aksi-aksi terorisme.

Sebagai daerah pemekaran baru, maka lembaga-lembaga terkait dengan pemerintahan dan pranata sosial juga banyak yang baru. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Kota Tangerang Selatan. Ormas yang mempunyai jaringan dari pusat hingga ke daerah ini, tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Perannya sangat terlihat ketika misalnya bersama-sama dengan pemerintah kota Tangerang Selatan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait tertib sosial-moral dan masalah keagamaan di wilayah ini.

Sebagai lembaga yang menampung semua unsur dalam Islam, lembaga MUI berkomitmen untuk menyebarkan pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan paham kebangsaaan dalam beragama. Lembaga ini juga berperan serta dalam  menangkal tindakan intoleransi yang hadir di tengah-tengah masyarakat melalui serangkaian kegiatannya. Secara khusus, sejauh ini belum belum ada kajian yang mendalami peran MUI Kota Tangerang Selatan dalam menangkal tindakan intoleransi dan terorisme di wilayahnya.

Dalam tataran sosiologis, lembaga keagamaan seperti MUI, adalah organisasi yang secara aspiratip dianggap mewadahi semua unsur kelompok yang berkepentingan[5]. Untuk di wilayah Tangerang Selatan sebagai salah satu pemerintahan kota di wilayah Provinsi Banten, karakter keislaman tidak dapat dilepaskan sebagaimana masyarakat Banten pada umumnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa agama mempunyai berbagai pranata dan lembaga yang memungkinkan ajarannya lebih langsung dapat ditangkap oleh individu-individu penganutnya dan lebih mungkin terpantul dalam pengaturan hubungan dan sistem perilaku sosial. Dalam Islam, yang tidak mempunyai sistem kelembagaan yang formal-hirarkis, peralatan yang paling strategis untuk hal-hal tersebut ialah ulama dan lembaga pendidikan. Bahkan tidaklah terlalu berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa dinamika dari kedua hal ini adalah ukuran yang paling sesuai untuk meninjau masyarakat Islam. Di dalamnya, membahas berbagai aspek yang menyangkut hubungan agama, dengan perubahan sosial, dengan menjadikan peranan ulama dan lembaga pendidikan sebagai fokus yang paling awal untuk dikaji[6].

Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul General Features of Social Institutions, seperti dikutip Soerjono Soekanto, menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan, antara lain: adanya sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru setelah melewati waktu yang relatif lama. Lembaga-lembaga kemasyarkatan biasanya berumur lama karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara[7].

MUI sebagai lembaga kemasyarakatan sedikit banyak memiliki ciri-ciri seperti disebut di atas. Dinamika kelembagaannya dapat dilihat dalam menjalankan fungsinya. Bahwa lembaga ini tidak akan berhenti dalam mensikapi lingkungan dengan berbagai aspek perubahannya. Dalam tugasnya membimbing umat, lembaga ini senantiasa tanggap terhadap gejala apapun yang dianggap akan mengusik kehidupan keberagamaan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan-hubungan internal sesama umat seagama dan hubungan antarumat beragama. Dalam konteks ini, masalah terorisme adalah menjadi perhatian penting dalam kerangka berpikir keulamaannya.

 

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen dalam mengkaji data primer. Observasi dilakukan ketika melakukan field trip. Kemudian selanjutnya wawancara kepada individu-individu yang dinilai mempunyai informasi tentang subjek penelitian. Untuk studi dokumen, dokumen yang akan dilihat setidaknya selama 5 tahun terakhir. Studi dokumen dilakukan untuk memvalidasi hasil wawancara.

Menyadari bahwa, kegiatan penelitian ini lebih bersifat penelitian kebijakan, maka dalam perspektif ini, hasil penelitian digunakan untuk memberikan kontribusi bagi penyusunan policy pembangunan oleh pemerintah, khususnya bidang keagamaan. Ada kendala psikologis di lapangan, karena dalam statusnya sasaran penelitian menyinggung persoalan terorisme. Dengan sendirinya, diperlukan ada kontak atau wawancara dengan para pihak yang diduga kuat mendukung gagasan di balik aksi terorisme. Diperlukan cara khusus untuk melakukan pendekatan kepada informan. Namun ternyata memerlukan waktu yang lama, dan menjadi sesuatu yang musykil dilakukan dengan adanya keterbatasan waktu di lapangan. Maka untuk mengenali seluk beluk pemikiran para teroris dicukupkan menggali dari buku-buku atau sumber tertulis lainnya, sejauh substansinya bisa ditemukan.  Cara  lain untuk penghimpunan data adalah melakukan wawancara dan diskusi terfokus dengan dengan para pihak yang kompeten, seperti pemuka masyarakat, MUI, dan akademisi.

Tentang analisis dalam penelitian, meminjam pendekatan interpretif, dengan menggunakan analisis causal. Sebagaimana dikemukakan Weber, interpretasi “maknawi yang sangat memadai harus dilengkapi dengan pembahasan kausalitasnya. Bagi Weber, pada dasarnya hal ini lebih dilihat dalam pengertian historis ketimbang mekanistik, dan upaya melibatkan peran beragam faktor anteseden yang mendasari fenomena atau peristiwa sosial tertentu[8]. Bicara tentang teroris, ternyata tidak bisa dilihat dalam perspektif lokal. Terorisme, bahkan secara ideologis lebih memiliki target untuk melawan kekuatan global. Secara diakronis ternyata juga memiliki sejarah panjang. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini, tidak hanya dikaji dalam konteks lokal (baca:Tangsel), tetapi dilihat juga dengan pendekatan historis. Setidaknya untuk mengenali latarbelakang tindakan dan motivasinya.

 

Dinamika Masyarakat Tangsel dan Kehidupan Keagamaan

Ada situasi paradoks pada masyarakat Tangsel. Bahwa masyarakat kota tersebut  tampak sedang dalam perubahan yang cukup dramatis. Dalam konteksitas keberagamaan, di satu sisi menunjukkan kemarakan kegiatan keagamaan. Namun kegiatan tersebut sebenarnya terkonsentrasi di wilayah tertentu, misalnya di perkampungan, atau sekitar rumah ibadah dan pusat-pusat pendidikan keagamaan. Namun tidak dalam wilayah pusat perdagangan, atau perkantoran, mal dan sejenisnya. Sementara kota Tangsel kini menjadi primadona bagi pertumbuhan ekonomi, setaraf metropolitan. Pemandangan kota didominasi oleh kesibukan lalulintas dengan kendaraan pribadi bersileweran milik kalangan menengah ke atas. Mal-mal dibangun dan diramaikan oleh para pebisnis dan masyarakat yang juga kalangan menengah ke atas. Hotel-hotel dan gedung perkantoran, dengan bangunan berarsitektur modern, dalam keseharian disibukkan dengan ragam aktivitas yang bukan oleh kalangan bawah, dan jauh dari warna keagamaan.

Kota BSD atau BSD City yang menjadi bagian penting kota Tangsel, lebih dikenal sebagai kota modern, yang memiliki dinamikanya sendiri. Terlepas dari nuansa keagamaan sama sekali. Berdirinya gedung-gedung bertaraf internasional dan kompleks perumahan baru tersebut, semakin menampakkan wajah sekuler.

Di sisi lain, ada pelembagaan agama, yang berupaya memperlihatkan eksistensinya. Menurut Dwi Narwoko, pelembagaan seperti itu pada dasarnya berlangsung pada tiga tingkat yang saling memengaruhi, yaitu ibadah, doktrin, dan organisasi. Hal itu sebenarnya beranjak dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan, dan kebutuhan melestarikan isi keimanan. Karisma yang ada diubah bentuknya ke dalam karisma instansi dan spontanitas relatif yang ada pada periode yang lebih awal digantikan dengan bentuk-bentuk yang terlembaga pada tiga tingkat tersebut. Proses penentuan selanjutnya sering terperangkap dalam konflik yang tajam, keras dan berlangsung lama. Proses mana ditampilkan oleh kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari implikasi doktrin itu sendiri. Kebutuhan untuk menafsirkan kembali implikasi ajaran-ajaran tradisional agar isinya tetap relevan dengan situasi baru dan kebutuhan untuk mengatasi pengaruh ekstrinsik[9].

Masyarakat agama kota Tangsel kini sedang menghadapi tantangannya sendiri, yang boleh jadi khas Tangsel. Mengingat perlunya dinamika dalam setiap langkahnya, berkejaran dengan proses perubahan yang multidimensi. Secara normative, kadang perubahan yang terjadi bisa diantisipasi, dan sebagian lagi tidak bisa diprediksi, bahkan tidak bisa dimengerti.

 

Aksi-Aksi Terorisme

Adalah seorang Imam Samudra, pemuda asal Banten, yang pada tahun 2003,  diadili di ruang sidang Gedung Nari Graha, Renon, Denpasar. Jaksa menuntutnya dengan hukuman mati karena terlibat langsung Bom Bali 1.Imam Samudra diketahui sebagai orang yang membagi tugas masing-masing orang untuk pengeboman yang diklaim terdasyat setelah peristiwa World Trade Center Amerika Serikat itu.Dan akhirnya pada 10 September, anak pasangan Titin Embay dan Sihabuddin itu pun divonis mati oleh hakim.Bersama Amrozi dan Ali Gufron, Imam Samudra dieksekusi mati di Nusakambangan. Ketiga orang ini diputuskan bersalah dan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 200 orang pada ledakan bom 12 Oktober 2002. [10]

Mengutip sebuah sumber, rentetan peristiwa yang terkait dengan terorisme di kawasan ini antara lain, awal mula bukan saja menjadi asal kelahiran Imam Samudra. Terjadinya ledakan bom dengan daya low explosive di dekat atau di samping rumah tokoh Islam Abu Jibril, yang berlokasi di kompleks perumahan Witana Harja Blok C, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Pada peristiwa itu, diberitakan tidak ditemukan korban jiwa pada peristiwa ledakan bom yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2005, pada sekitar pukul 04.40 wib itu. sosok Abu Jibril alias M Iqbal bin Abdurrachman telah begitu luas dikenal di wilayah Tangsel dan dikenal pula sebagai aktivis Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang disebut-sebut pernah ditahan di Malaysia dan memiliki keterkaitan dengan jaringan Al Qaeda.

Peristiwa yang tidak kalah menghebohkan adalah terkait dengan sosok yang bernama Muhammad Jibril, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tetapi kemudian dicokok aparat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada tanggal 25 Agustus 2009. Muhammad Jibril alias Muhammad Ricky Ardhan, tak lain adalah anak dari Abu Jibril. Penangkapan tersebut terjadi di Pamulang, dan waktu itu, digambarkan sempat seperti adegan kejar-kejaran dalam film laga antara aparat kepolisian dengan Muhammad Jibril. Pria ini juga diketahui aktif mengelola situs arrahmah.com. Kala itu, Mabes Polri menduga, Muhammad Jibril menjadi perantara aliran dana dari luar negeri ke Indonesia untuk dipergunakan sebagai pendanaan peledakan bom di dua hotel di Jakarta, yaitu JW Marriot dan Ritz Carlton.

Peristiwa ketiga yang terjadi di Tangsel adalah dilakukannya aksi penggerebekan sejumlah teroris oleh aparat Polri Densus 88 Antiteror selang dua bulan sejak penangkapan Muhammad Jibril. Kejadian kali ini tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2009, dan berlokasi di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel. Ada dua orang terduga teroris yang tewas ditembak, yakni Syaifuddin Zuhri dan Mohammad Syahrir. Keduanya tinggal di sebuah rumah kos yang letaknya berdekatan dengan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Selanjutnya, peristiwa yang cukup menghebohkan terjadi pula pada tanggal 9 Maret 2010. Yang mengherankan, kali ini kejadiannya berurutan di dua lokasi yang berdekatan. Diawali dengan penggerebekan yang akhirnya membuat seorang tersangka teroris tewas ditembak oleh aparat Densus 88 Antiteror di sebuah ruko yang biasa melayani business service center termasuk Warnet ‘Multiplus’ di Jalan Raya Siliwangi (seberang Situ Tujuh Muara, dan pusat perbelanjaan Pamulang Square), Kecamatan Pamulang, Tangsel. Lantas, kurang lebih setengah jam kemudian, aparat kepolisian menangkap kembali terduga pelaku teror. Kali ini, lokasinya masih berada di kecamatan yang sama tapi hanya bergeser sekitar satu kilometer saja dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Warnet ‘Multiplus’ sebelumnya. Kejadian tepatnya adalah di Gang Asem yang berada di Jalan Raya Setiabudi, Kelurahan Pamulang Barat. Drama penyergapan bersenjata di tempat ini menewaskan dua orang tersangka teroris.

Peristiwa paling hangat baru-baru ini terkait dengan aksi penggerebekan oleh tim Densus 88 Antiteror yang bertepatan pada malam tanggal 31 Desember 2013. Penggerebekan itu berlangsung hingga pagi hari, 1 Januari 2014. Para terduga teroris ini berdiam di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangsel. Dalam peristiwa yang bertepatan dengan malam pergantian tahun ini, enam tersangka teroris yang ditembak mati oleh aparat Densus 88. Satu orang tersangka teroris bernama Dayat ‘Kacamata’ ditembak aparat saat hendak melawan petugas dan melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Sedangkan lima tersangka teroris lainnya, tewas diterjang peluru aparat Densus 88 Antiteror di dalam rumah kontrakan. Di rumah kontrakan itu ternyata ditemukan sejumlah bom rakitan, beberapa senjata api dengan tipe pistol berikut pelurunya, sejumlah senjata tajam, dan barang bukti lainnya.[11]

Dilihat dari rententan penangkapan dan penembakan terduga teroris tersebut, sepertinya daerah Tangsel merupakan daerah yang nyaman untuk melakukan penyamaran dan sekaligus juga daerah yang nyaman untuk melakukan perencanaan aksi. Karena itu, walaupun peristiwa terorisme yang dilakukan para teroris kebanyakan di luar Tangsel, kecuali beberapa peristiwa penembakan polisi, namun keberadaan Tangsel sebagai daerah nyaman untuk memonitor aksi terorisme tentu mengagetkan banyak kalangan.

 

Teologi “jihad” kaum Teroris

Tindakan Samudra yang ia akui sendiri sebagai jalan terbaik, untuk melawan AS dengan segala alasannya, adalah langkah pembodohan kepada umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Karena sasaran pengeboman bukan tentara AS dan atau tidak ada hubungan sama sekali dengan kepentingan negara tersebut. Nama Islam justru terpuruk akibat perbuatannya yang telah mengatasnamakan agama.

Secara kognitif, pemikiran keagamaan para teroris, Imam Samudra Cs adalah dangkal. Mereka merupakan subjek terkait dengan struktur kognitif mereka yang sederhana. Sebagai orang-orang yang sederhana, beberapa dari mereka memiliki pendidikan yang amat terbatas dan hampir tidak mempunyai pengalaman di luar komunitasnya. Para subjek tidak memiliki pengetahuan pembanding. Bahkan subjek yang lebih terdidik (sebagian dari mereka memiliki gelar akademik), tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki pikiran yang luas. Oleh karena itu, yang dapat mereka lakukan hanyalah berpegang pada ajaran Islam monolitik yang telah diajarkan ustadz mereka di pesantren. Meskipun beberapa dari mereka pernah mengalami bepergian ke tempat-tempat lain, hubungan sosial mereka terbatas pada jaringan tertentu yaitu orang-orang yang radikal itu sendiri.

Di balik motif yang jelas dan terungkap secara verbal, terdapat pula beberapa motif implisit seperti kebutuhan atas identitas diri, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan atas harga diri. Kebanyakan dari subjek berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah tanpa pekerjaan permanen. Mereka membutuhkan status untuk meningkatkan harga diri mereka dan status tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu kelompok tertentu yang menurut pemikiran mereka identik dengan kelompok fundamentalis. Bagi pemahaman mereka, status mereka akan lebih diakui, lebih jelas definisinya, dan menjadi lebih tinggi apabila mereka bergabung dengan kelompok yang dapat mengimplementasikan hukum syariah di Indonesia. Di sini, jihad adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal itu.

Sebagian besar subjek yang terlibat pertama kali dengan kelompok fundamentalis-radikal terlibat dengan cara bertemu sebelumnya dengan orang-orang yang telah terlibat terlebih dahulu. Pertemuan bisa berlangsung pada konteks di mana mereka sedang mempelajari Islam seperti di pesantren, majlis taklim, organisasis siwa di sekolah (OSIS) dan kampus-kampus (BEM), dll. Tidak semua pesantren, majelis taklim, dan kelompok studi Islam itu radikal, tapi rata-rata semua subjek yang secara jelas adalah orang-orang fundamentalis sebelumnya pasti pernah, meskipun hanya sekali dalam hidupnya, bergabung dalam institusi Islam radikal.

Untuk merekrut anggot baru, kelompok ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Intinya adalah untuk menyasar pada krisis identitas. Melalui kerabat, teman atau guru, organisasi tersebut menawarkan informasi religius yang dibutuhkan oeh sang subjek, atau komitmen untuk terlibat langsung dalam upaya membela Islam dan juga kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian mereka menjanjikan, mulai dari sedikit informasi mengenai Islam sampai lowongan pekerjaan, status sebagai anggota JI (Jamaah Islamiyah), dan bahkan kehidupan yang indah di surga beserta semua fasilitasnya sebagai seorang syuhada di mata Allah. Para subjek didorong untuk meninggalkan identitas pribadi mereka dan mengubahnya menjadi identitas kelompok, atau dalam hal ini identitas JI.[12]

Dimaksud dengan teologi jihad di sini, adalah sistem kepercayaan dalam agama yang dijadikan dasar atau motivasi melakukan suatu tindakan jihad. Dalam hal ini adalah tindakan para teroris. Terlepas dari target politik atau motivasi lainnya, selama ini para teroris, khususnya yang terlibat dalam kasus Bom Bali 1 dan 2, Bom Marriot, dan yang lain, menggunakan term keagamaan untuk melakukan tindakannya. Mereka memaknai “jihad” sesuai dengan kepentingan tersebut.

Dalam ajaran Islam, arti jihad secara kharfiah adalah bersungguh-sungguh[13]. Maka terdapat beberapa pengertian yang mengikuti substansi tersebut, misalnya jihad dalam membela hak-hak sipil, jihad memerangi kemiskinan, jihad memerangi kebodohan, jihad melawan penindasan, dan sebagainya. Masing-masing memiliki pengertiannya sendiri.

Ziauddin Sardar, misalnya, mengaitkan arti jihad dengan potensi intelektual cendekiawan Islam. Menurutnya, Jihad tidak mempunyai kaitan dengan agresi, ataupun dengan penyebaran keyakinan, ego individual, fanatisme, maupun irasional. Jihad adalah suatu tindakan defensif yang sudah dipertimbangkan dengan matang oleh komunitas untuk melawan penindasan dan ketidakadilan dalam segala bentuknya. Tujuannya adalah untuk melawan ketidakadilan dan bukan untuk menggantikan sistem kekuasaan satu dengan lainnya atau untuk menggantikan dominasi suatu kelompok dengan dominasi kelompok lainnya[14].

Sementra itu, pengertian Jihad menurut Muhammad Chirzin, ditegaskan, adalah berkaitan langsung dengan perintah dakwah. Kegiatan dakwah, sejak jaman Nabi hingga sekarang mengalami dinamika. Mulai dari kegiatan door to door, dan berkirim Surat, hingga pada zaman modern dilakukan melalui radio, surat kabar, televisi, dan media elektronik lainnya.  Dengan mendasarkan pada teks Firman Allah di S. Al A’raf/7: 158 dan S.QS. Al-Fath/48: 16, juga dengan mengadopsi pendapat Muhammad Husaini Fadlullah, pada ayat pertama, mengarah pada penyingkiran hambatan yang merintangi dakwah Islaam, dengan menghancurkan unsur-unsur yang menghalangi kaum Muslimin mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Dengan demikian, perang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya fitnah. Dari ayat tersebut tidak dapat ditarik dalil apapun untuk pembenaran perang untuk tujuan dakwah. Adapun ayat kedua, adalah berisi seruan kepada orang Arab Badui agar bergabung da;am barisan pejuang yang memerangi kaum kafir dengan dua pilihan, masuk Islam atau diperangi. Peperangan yang dimaksud dalam ayat ini, dilakukan atas permusuhan atas orang-orang kafir, dan/ atau untuk memperthanlan diri dari serangan mereka[15].

Menyimak uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor penyebab seseorang terjerat dalam aksi terorisme tidaklah tunggal, misalnya hanya karena salah dalam memahami doktrin agama saja. Kesalahan memahami doktrin agama turut menyumbang terjerumusnya seseorang dalam jaringan terorisme, dan faktor kondisi individu yang rentan baik dari sisi ekonomi maupun fasilitas hidup turut menyumbang keputusan untuk terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Di samping itu, tidak dapat dilupakan juga faktor psikologis seseorang yang dalam kondisi krisis identitas misalnya juga dapat mengarahkannya terlibat dalam aksi-aksi terorisme.

Bagi kelompok teroris, mengartikan jihad semata-mata menurut argumentasi kalangan mereka sendiri. Seperti ditemukan dalam literatur yang beredar di masyarakat, baik yang berupa buku maupun situs internet. Diantaranya adalah informasi yang diangkat oleh Saiful Rahman Barito, di sekitar masalah perang melawan musuh Islam di Afganistan, yang dijadikan sumber utama bagi para teroris untuk melaksanakan “perintah Jihad”. Menurutnya, adalah Abdullah Azzam, seorang mujahid dari Afganistan yang sangat mempengaruhi kaum mujahidin sedunia. Beliau adalah ulama yang terjun langsung ke dalam pertempuran. Dia tahu benar kondisi sebenarnya di lapangan itu. Dia juga berinteraksi dengan ulama lain dari berbagai negeri. Karena itu Afganistan menjadi bumi jihad Islam seluruh dunia, yang didukung para ulama. “Buku karya Abdullah Azzam yang saya gemari”, katanya, “adalah Tarbiyah Jihadiyah (Edisi Indonesia buku ini sudah diperbanyak oleh salah satu penerbit di Solo, terdiri atas lebih dari selusin jilid-Red) dan Dibawah Naungan Surat At-Taubah”[16].

Menurut Barito, Azzam menekankan bahwa jihad dengan jiwa dan harta dalam kondisi sekarang ini sudah termasuk kategori fardhu ‘ain (kewajiban personal) yang kedudukan hukumnya sama seperti shalat dan puasa. Dengan kapasitas keilmuannya, Azzam mengajukan dalil-dalil dari al-Quran dan Hadis, dan menguatkannya dengan pendapat mazhab-mazhab fikih dalam masalah ini.

“Kami meyakini bahwa jihad dengan jiwa dan harta dalam kondisi yang sekarang terjadi di Afghanistan adalah fardhu ‘ainsebagaimana ditegaskan oleh para ahli fikih Empat Mazhab tanpa kecuali. Sepakat dengan mereka mayoritas ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli ushul.”[17]

 

Untuk konteks Afganistan barangkali agak relevan, karena memang terjadi intervensi Barat terhadap urusan dalam negerinya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun dalam konteks Indonesia, masalahnya sangat berbeda. Karena di Indonesia tidak ada intervensi, dan apalagi penindasan terhadap kaum Muslim oleh bangsa asing.

Konsekskuensi dari tindakan jihad, dalam keyakinan mereka, adalah syahid, yaitu mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Sedemikian mendalam keyakinan itu, maka tidak mengherankan kalau para teroris tersebut, melakukan tindakannya dalam bentuk “bom bunuh diri”. Antara lain seperti yang ditemukan pada catatan pelaku bom di Cirebon. Yaitu   Aksi-aksi peledakan bom di Masjid Adz Dzikra, yang berada di kompleks Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kota Cirebon, Jawa Barat[18].

Kasus ini bukan saja menambah semakin brutalnya aksi terorisme dengan mengatasnamakan “jihad”, bahkan juga semakin tidak jelasnya mengartikan “musuh” Islam. Sasaran bom justru umat Islam yang sedang bersiap menunaikan shalat Jumat. Tidak ada satupun warga yang menjadi sasaran atau kantor yang diledakkan, berafiliasi pada “musuh Islam”.

Pola pikir keagamaan para teroris yang seakan membela Islam, tapi kenyataan di lapangan justru merusak nama Islam, bahkan mengkhianati firman Tuhan. Pemikiran demikian biasanya memperoleh respek dari kelompok Islam radikal atau Muslim garis keras. Suka atau tidak suka, pemikiran keagamaan, yang terlalu tekstual, sering menjadi pilihan utama dalam melakukan tindakan.

Adalah ustadz Ba’asyir, seorang ulama yang namanya cukup mengemuka dalam masalah tersebut. Karena pikiran-pikirannya yang radikal dan keras. Ba’asyir menggulirkan semangat jihad, untuk menghadapi “teroris” yang sebenarnya, yakni Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Stigmatisasi Islam, dengan menyebut “Islam militant”, “Islam garis keras”, “Islam fundamentalis”, seakan berada di balik aksi-aksi teror, seperti peledkan WTC 11 September 2001 dan Bom Bali 12 Oktober 2002[19]. Pernyataan Ba’asyir melalui berbagai media seperti ini, dengan segala argumentasinya, seakan menjadi racikan yang layak ditelan begitu saja. Sampai mereka yang setuju atas pandangan tersebut, siap menjadi martir “demi agama”.

Diantara pikirannya yang ia tulis, adalah yang berjudul Catatan dari Penjara untuk mengamalkan dan menegakkan Dinul Islam (2006). Uraian dalam buku ini meliputi: masalah bagaimana menegakkan Dinul Islam, seperti: (a) Berdemokrasi adalah perbuatan Kufur Akbar, dan sistem Parlemen (MPR) adalah musyrik; (b) Mentaati penguasa yang tidak menformulasikan syariat Islam adalah Musyrik; (c) Kedaulatan Mutlak hanya ada di tangan Allah; (d) Orang Islam wajib menegakkan Dinul Islam, yakni menjalankan hidup menurut tuntunan Tuhan, dan harus secara kaffah; (e) Pemimpin yang mengeluarkan rakyatnya dari cahaya iman adalah Toghut, serta (f) Bernegara dengan mengikuti penguasa yang tidak menegakkan syariat Islam hukumnya musyrik[20].

Untuk setiap pasal dalam buku tersebut, Ba’asyir menggunakan argumen dengan referensi Al Qur’an dan Hadits Nabi. Namun tafsiran Ba’asyir hanya mengikuti prinsipnya sendiri. Tidak memberi ruang sedikitpun bagi tafsiran yang berbeda dari dirinya. Bandingkan dengan pikiran Naquib al Atas, seperti dikutip Ziauddin Sardar, tentang term yang sama, yakni pemaknaan kata din dalam Islam. Din bisa diikhtisarkan menjadi empat signifikansi primer: hutang (indebtedness); kekuasaan yang bijaksana (judious power), dan kecenderungan alamiah atau fitrah (natural inclination).  Berdasar empat komponen, menjadikan Islam adalah sebagai suatu sistem sosial dan etika “alamiah”[21].

Adalah seorang Al Ustadz Abu Karim Fatullah yang kemudian memberikan bahasan secara kritis atas seluruh pemikiran Ba’asyir yang dianggapnya kontroversial tersebut. Ustadz Fatullah menuangkan hasil pemikirannya dalam buku yang berjudul Kekeliruan Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir (2006). Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal sebelumnya, bahwa Fatullah  membahas pasal demi pasal uraian Ba’asyir untuk kemudian ia kritisi dengan menggunakan rujukan (yang juga) berdasar Kitab suci Al Qur’an dan Hadits Nabi. Menurutnya, Ba’asyir dalam memahami tuntunan Islam sangat tekstualis. Tanpa melihat konteks historis (asbab an nuzul dan asbab al wurud), dengan latarbelakang sosial yang melingkupinya. Memahami dengan metode yang benar dalam mendekati sumber-sumber ajaran Islam sangat menentukan bagi kemajuan umat Islam. Pemahaman Islam secara tekstual jelas bukan solusi atas keterpurukan Islam selama ini[22].

Sementara Ba’asyir dalam pikiran-pikirannya itu juga tidak mau melihat masyarakat dalam konteks keragaman (puralitas). Bahwa hidupnya masyarakat Indonesia, secara kultural terdiri dari berbagai suku dan agama. Ada perbedaan cara pandang antar kelompok, yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama atau sebaliknya, ada perbedaan cara pandang keagamaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya. Dalam satu agama saja, terdapat beragam pendapat terhadap  satu persoalan. Sesuai prinsip dalam Islam sendiri, yang “tidak ada paksaan dalam agama”, maka tidak mungkin ada pemaksaan untuk mengikuti hanya satu pandangan. Keragaman juga terjadi dalam tingkat pengetahuan. Khususnya menyangkut masalah pengetahuan agama. Perbedaan tingkatan itu, terefleksi juga pada cara mengamalkan tuntunan agama. Maka orang yang masih dalam taraf belajar, atau awam atau tidak cukup pengetahuan terhadap sesuatu masalah, tidak bisa dipaksakan harus sama pengamalannya dengan orang yang pengetahuan agamanya relatif lebih sempurna. Cara pengamalan keberagaaan menjadi berbeda-beda, meski banyak juga persamaannya antar kelompok.

Terlepas dari persoalan tersebut, bagaimanapun pemikiran-pemikiran radikal sebagaimana yang keluar dari Ba’asyir, Abdullah Azzam dan Abu Musab Al Suri. Telah dijadikan rujukan penting bagi para teroris. Argumentasi yang disampaikan, sedikit banyak telah dijadikan sumber acuan bagi gerakan-gerakan terorisme.

Khususnya kelompok teroris di Indonesia, tampak hanya mengambil semangat “jihad”nya ke Indonesia, setelah belajar dari Afganistan. Mereka tidak membedakan, secara kontekstual, antara Afganistan dan Indonesia, jelas berbeda. Di Afganistan barangkali sedikit bisa dimaklumi, kondisi negaranya yang terus berhadapan dengan intervensi asing. Sementara di Indonesia, kehidupan masyarakatnya adem ayem, dalam arti tidak sedang dalam peperangan atau berhadapan dengan musuh yang sedang menyerang.

Menurut Juwono Sudarsono, dengan mengutip pendapat Prof. Woorward, ideologi terorisme yang mendasarkan keyakinan dan agama, belakangan ini banyak muncul di tengah kehidupan manusia modern yang kehilangan jiwa dan hatinurani. Terorisme macam inilah yang amat bahaya, karena gerakannya bisa berkedok membela agama dan menjaga kesucianNama Tuhan. Dengan landasan inilah maka terorisme tumbuh menjadi ideologi. Dan tumbuhnya ideologi terorisme selalu beriringan dengan tindakan kekerasan, yang intensitas dan kecanggihannya semakin lama semakin besar[23].

Bagian tulisan pada buku ini, sebenarnya hanya ingin menegaskan adanya pola pandang keagamaan pada sebagian penganut Islam, yang selama ini masih memprihatinkan. Yaitu cara menafsirkan firman Tuhan yang justru berlawanan dengan missi agama Tuhan. Ada identifikasi terhadap “siapa kawan dan siapa lawan” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut ajaran agama, dan menurut akal sehat. Kesalahan pandangan itu telah menciptakan berbagai benuk tindakan, dengan mengesyahkan kekerasan dan membunuh saudara-saudara seagama, sewarga bangsa, dan sesama manusia yang tidak berdosa.

 

Penangkalan ala MUI

Diantarausaha yang dilakukanoleh MUI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Pedoman Dasar adalah: (1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah),dan (2) merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridlai oleh Allah SWT. Atas dasar itu, maka MUI merasa ikut bertanggungjawab dalam masalah penanggulangan terorisme, baik dalam skala global, nasional, maupun local. Karena terorisme merupakan tindak kemungkaran, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Lebih memperihatinkan lagi, adalah adanya sementara teroris yang menggunakan ajaran Islam sebagai alasan pembenarannya.

Dalam konteks geografis, beberapa informasi tentang terorisme seakan dilekatkan juga dengan konteks kewilayahan Kota Tangerang Selatan. Banyak media menggiring opini seakan Kota Tangsel menjadi sarang teroris. Hal inilah yang menjadi kerisauan para tokoh ulama di Tangerang Selatan karena opini seperti ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi iklim kehidupan segala bidang di kota yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tangerang tahun 2008 ini. Karena itu jelas-jelas mereka berupaya untuk menangkis opini tersebut. Para tokoh agama di Tangsel juga berupaya memberi pemahaman kepada khalayak umum di Tangsel akan bahaya terorisme supaya warga juga mempunyai kepedulian terhadap para pendatang yang dianggap mencurigakan.

Sudah selayaknya, kalau lembaga keagamaan seperti MUI, memiliki keprihatinan tersendiri terhadap tindakan atau isu yang secara normatif mengusik keluhuran agama Islam.

Menurut Dwi Narwoko, pelembagaan agama pada dasarnya berlangsung pada tiga tingkat yang saling memengaruhi, yaitu ibadah, doktrin, dan organisasi. Hal itu sebenarnya beranjak dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan, dan kebutuhan melestarikan isi keimanan. Karisma yang ada diubah bentuknya ke dalam karisma instansi dan spontanitas relatif yang ada pada periode yang lebih awal digantikan dengan bentuk-bentuk yang terlembaga pada tiga tingkat tersebut. Proses penentuan selanjutnya sering terperangkap dalam konflik yang tajam, keras dan berlangsung lama. Proses mana ditampilkan oleh kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari implikasi doktrin itu sendiri. Kebutuhan untuk menafsirkan kembali implikasi ajaran-ajaran tradisional agar isinya tetap relevan dengan situasi baru dan kebutuhan untuk mengatasi pengaruh ekstrinsik[24].

MUI Kota Tangsel sebagai partner dari Pemerintah Kota Tangsel berupaya agar penanggulangan terorisme itu berjalan secara bertahap. Cara ini ditempuh selain karena keterbatasan kapasitas MUI dalam melakukan perannya dalam mencegah terulangnya kembali penangkapan terduga teroris, juga untuk memuluskan kepentingan publik lebih luas. Secara khusus beberapa tokoh MUI Tangsel sering terlibat dalam kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Tangsel.

Menurut Ketua Umum MUI Tangsel dan Sekretaris Umum MUI Tangsel, pertama sekali yang mereka lakukan selama ini adalah dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat luas terhadap bahaya ideologi terorisme. Karena dalam terorisme ada tiga faktor yang perlu diwaspadai yaitu pertama ideologi, kedua organisator atau leader-nya, dan ketiga terjadi rekruitmennya. MUI Tangsel pada intinya perlu melakukan penyadaran akan bahaya terorisme kepada masyarakat Tangsel khususnya. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan pemkot terkait dengan wewenangnya menjaga kerukunan dan ketertiban warga, serta elemen lain seperti kaum akademisi, yang dibuktikan dengan diselenggarakannya seminar tentang bahaya terorisme di berbagai kesempatan.

Dalam hal ini mereka melihat tidak menjadi soal siapa yang menyelenggarakan, yang penting adanya kesadaran terhadap bahaya terorisme dan MUI Terlibat di dalamnya. Nantinya diharapkan lahirnya semacam kesepakatan bersama antara walikota, MUI, Kemenag, dan para tokoh masyarakat atas bahaya terorisme. Oleh karenanya, sejauh ini peran MUI Tangsel baru sebatas terlibat dalam upaya penyadaran kepada publik akan bahaya laten terorisme. Adapun untuk identifikasi terduga atau perilaku terorisme bukan termasuk wilayah mereka, karena membutuhkan keahlian khusus dan sejauh ini MUI Tangsel tidak dalam kerangka ke arah sana.

Di samping itu, program penyadaran pubik melalui penerbitan teks khutbah jumat juga pernah dilakukan, dengan tema terkait dengan isu antiterorisme. Beberapa pengurus MUI Tangsel sendiri juga aktif menyuarakan dalam khutbah-khutbah mereka akan pentingnya kewaspadaan terhadap terorisme yang keberadaannya jarang tercium oleh masyarakat awam. Ditekankan adalah kewaspadaan terhadap paham radikal yang menjadi penyulut bagi tumbuhnya ideologi terorisme.

Di samping itu, ditempuh pula program yang sifatnya himbauan kepada khalayak umum untuk waspada terhadap para pendatang yang mencurigakan. Untuk tindakan yang bersifat pre-emtive, MUI Kota Tangsel juga belum pernah mendekati pelaku terorisme yang kebetulan berbaur dengan warga Tangsel. Karena hal itu sudah masuk ke ranah pihak kepolisian. Ditakutkan mereka malah nantinya akan memperuncing masalah.

Jelaslah bahwa selama ini paling jauh peran MUI Kota Tangsel dalam menanggapi gejala terorisme di wilayah Tangsel sebatas melakukan edukasi dan penyadaran kepada publik Tangsel khususnya. Langkah sosialisasi itu dilakukan dengan mendatangi forum-forum diskusi dan seminar terkait dengan tema pencegahan terorisme. Secara kelembagaan, MUI Tangsel juga pernah menyelenggarakan seminar khusus membahas masalah terorisme pada tahun 2012 yang lalu. Mengenai sosialisasi ini belumlah sampai menjangkau ke pemukiman warga termasuk ke kontrakan sebagai lokasi yang sering “disambangi” Densus 88 Antiteror, sebab hal ini tentu bukan bidangnya MUI.

MUI Tangsel juga mendukung langkah Pemkot yang mengeluarkan peraturan walikota untuk dilakukannya pendataan warga, khususnya warga pendatang. Walikota Tangsel sendiri telah mengeluarkan perwal tentang pendataan pendatang ini yaituPeraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang di dalamnya menyebutkan tugas pokok perangkat kecamatan untuk melakukan pendataan warga pendatang dan menyediakan form pendataan warga khususnya pendatang.[25] Di situ juga diterakan biodata singkat karena kejadiannya beberapa kali terjadi di rumah kontakan.

Terhadap keberadaan kelompok radikal di Tangsel, pihak MUI Tangsel sendiri telah menarik garis batas. Dengan alasan perbedaan paham dan sulit dirangkul, kelompok radikal yang sekarang masih bertahan itu tetap dibiarkan saja. Karena itu, bagi pengurus MUI Tangsel, dialog dengan kelompok seperti mereka tidak pernah dilakukan. Karena memang mereka sudah berpendirian seperti itu, dan jika diladeni juga malah tidak produktif. MUI Tangsel pun akhirnya dalam posisi membiarkan saja.

Ketika disinggung keterkaitan dengan sosok berpaham radikal seperti Abu Jibril, mereka hanya berprinsip, agar kelompok-kelompok mereka tidak diberi peluang. Kalau diberi peluang bisa berbahaya. Mereka bisa memulai dari situ untuk melancarkan gerakannya[26].

Hingga saat ini, kegiatan MUI lebih banyak menjalin kemitraan melalui berbagai forum dengan instansi-instansi lain, misanya saja dalam bentuk menghadiri undangan. Adapun MUI Kota Tangsel terhitung jarang melakukan kegiatan sendiri sebagai host dari kegiatan tersebut.

Dari sebuah kegiatan dilaporkan juga telah dilakukan dialog dalam bentuk tanya jawab. Salah satu nara sumber berasal dari unsur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan juga dari unsur pemuda lintas agama Kota Tangerang Selatan). Acara yang diawali pukul 8 pagi itu, diakhiri hingga pukul 12.30 siang.

Keterlibatan MUI Tangsel dalam rangka mencegah penyebaran paham radikalisme terorisme dapat disimak dalam bentuk diskusi dan seminar, yang mengahdirkan para pemuka berbagai agama dan kaum cendeiawan.  MUI bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan ain seperti:  Forum Pemuda Lintas Agama (PELITA), Kemenag Tangsel, PGLII Banten dan  Majelis Dzikir Raudhatul Mahabbah. Diuantara narasumber yang dihadirkan antara lain: Zora A. Sukabdi (Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP)/ Psikologi UI), Rumadi Ahmad (Wahid Institute) , Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama), Benny Susetya (KWI), Abdul Rojak (MUI Tangsel) dan dari Walikota Tangsel.

Beberapa catatan hasil diskusi tersebut, adalah seperti terangkum sbb.:

  1. Masalah terorisme sudah sepatutnya dijadikan musuh bersama dan menjadi tanggung jawab bersama, sebab para terduga teroris itu telah membaur. Masyarakat diharapkan tidak lagi cuek dan menyalahkan pemerintah saja.
  2. Pemerintah saat ini terus berupaya maksimal dalam pemberantasan terorisme dengan cara selalu melakukan pengawasan gerak gerik para teroris. Salah satu program adalah pendataan kependudukan secara periodik. Mengharapkan dukungan dari masyarakat.
  3. Membagi terorisme di Indonesia ke dalam tiga lapisan, yaitu: ideolog, organisatoris dan pengikut. Disamping itu, ada empat klasifikasi penyebab tindakan pengeboman, yaitu penyebab struktural, penyebab penghantar, penyebab pendorong dan penyebab pencetus.
  4. Dalam berbagai studi yang dilakukan, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan munculnya terorisme. Faktor pemahaman keagamaan yang sempit, ketidakadilan baik pada level lokal, nasional, bahkan global serta kemiskinan senantiasa terkait mendorong aksi terorisme. Mengungkap hasil penelitian Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi ((PAKAR) tahun 2011 yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 102 pesantren radikal tersebar di 15 provinsi di Indonesia.
  5. Faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentng agama disinyalir sebagai penyebab menjamurnya pelaku terorisme di Indonesia. Memandang perlunya pemantauan dan membaur dengan masyarakat agar petugas kepolisian maupun pemerintah mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.
  6. Memasuki tahun 2014 diperkirakan aksi terorisme masih marak terjadi. Untuk itu semua pihak diharapkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar dan mewaspadai bahaya terorisme tersebut. Islam menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.
  7. Sifat dan karakter umat Islam sesuai al Quran adalah umat pertengahan. Paham radikal merupakan ajaran yang keras da terlalu berlebihan. Banyak paham radikal yang menyalahartikan jihad, padahal jihad hanya dilakukan sebagai pembelaan diri, bukan untuk menyerang. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menyerang orang-orang sipil, kaum perempuan dan anak-anak, meskipun mereka berbeda agama. Hal ini tidak dibenarkan dalam etika jihad yang sesungguhnya diajarkan Rasulullah SAW. Umat Islam yang terbaik adalah dalam posisi tengah. Dirinya menolak paham radikalisme dan paham liberalisme karena kedua paham ini terlalu keras dan terlalu bebas dalam ajarannya.[27]

 

Simpulan

Dinamika MUI Tangsel tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan lingkungan sosial, yang cenderung kurang terkontrol. Secara normatif keagamaan, sebagai wilayah pemekaran kota metropolitan, telah dimanfaatkan oleh sementara orang untuk tujuan persembunyian dan pematangan kegiatan terorisme. Menurut MUI, terorisme adalah bentuk kemungkaran yang melawan ajaran agama.

MUI Kota Tangsel sebagai partner dari Pemerintah Kota Tangsel mengambil bagian dalam upaya penanggulangan terorisme. Sesuai proporsinya, lembaga ini menempuh cara melalui pendekatan agama dan bentuk kerja kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten. Meski diakui, bahwa MUI memiliki keterbatasan dalam melakukan perannya, karena faktor pendanaan.

Kegiatan utama yang dilakukan selama ini adalah melakukan penyadaran, edukasi kepada publik Tangsel khususnya. Langkah sosialisasi itu dilakukan melalui forum-forum diskusi dan seminar terkait dengan tema pencegahan terorisme.

Keberadaan para teroris. Dalam pandangan MUI Tangsel, adalah sangat berbahaya,  karena mengahalalkan perbuatan yang dilarang agama. Tindak terorisme adalah perbuatan munkar, karena telah merusak sendi-sendi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, di samping MUI sendiri, untuk bersama-sama menempuh langkah-langkah penanggulangannya.

 

Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan terorisme dan ancaman kehidupan keberagamaan di wilayah Tangsel ini, langkah pertama yang harus diambil pemerintah adalah memperkuat kelembagaan MUI Tangsel. Penguatan kelembagaan MUI Tangsel ini menunjuk pada wilayah Tangsel yang selama lima tahun terakhir ini kerap menjadi persinggahan kelompok teroris. Alasan yang lebih luas, karena terorisme merupakan ancaman sosial dan hukum yang harus melibatkan unsur negara dalam penanganannya. Keberadaan MUI Tangsel cukup efektif untuk menyebarluaskan pemahaman agama yang moderat dan juga mencegah berkembangnya pemahaman keagamaan yang radikal terorisme.

Dukungan terhadap MUI Tangsel ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan lebih banyak kalangan akademisi. Hal ini tidak lain karena di Tangsel berdiri banyak perguruan tinggi, namun apa yang dilakukan dalam rangka menghentikan berkembangnya ideologi terorisme masih kurang mengakomodir kaum akademisi dari kampus-kampus setempat

 

[1] http://www.tempo.co/read/news/2014/01/02/083541552/Tangerang-Selatan-Favorit-Persembunyian-Teroris.

[2] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

[3]An-Na’im, Abdullahi A. 2005,.The Politics of Religion and the Morality of Globalization, dalam Jurgensmeyer, Mark (ed). Religion in Global Society. Oxford: Oxford University Press.

[4] Dalam menyikapi hal ini, selanjutnya An-Na’im berpendapat pandangan mereka seperti ini harus diuji menyangkut klaim mereka bahwa penguatan syariat Islam demikian paling baik menurut mereka. Pertanyaan yang menarik untuk diajukan kepada kelompok Islamis adalah bagaimana klaim fundamentalis Islam itu dapat diverifikasi sebagai klaim mewakili populasi nasional keseluruhan, khususnya ketika mereka mengganggap pihak lain sebagai kelompok bidah (religious heresy). Pertanyaan lainnya, apakah gerakan semacam ini benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan di tengah jaringan global menyangkut keinginan untuk merealisasikan hak mengatur diri sendiri, di tengah dunia seperti dewasa ini.

[5] Lihat: PBM Nomor 9 dan 8 tahun, 2006, hal. 37.

[6] Mattulada… (et.al)., 1996, Agama dan Perubahan sosial, Cet. 2, dalam Taufik Abdullah (Ed), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta ibid hlm. viii.

[7] Soerjono Soekanto., 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 184-185

[8] Lihat: Brian Morris, 2003, Antropologi Agama, AK Group, Yogyakarta, hlm. 71.

[9] Lihat:  J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto., 2007, Sosiologis: Teks Pengantar & Terapan, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 264.

[10]http://karodalnet.blogspot.com, diakses 22 Naret 2014

[11]Gapey Sandy, Tangerang  Selatan (Bukan) Kota Teroris, http://m.kompasiana.com/post/read/621521 /1/tangerang-selatan-bukan-kota-teroris.html, diakses tanggal 23 Maret 2014.

[12]Sarlito Wirawan Sarwono, Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi. Tangerang: Pustaka Alvabet & Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). 2012. Hal 45-51.

[13]Salah satu penjelasan Jihad, adalah sebagaimana dikemukakan M Taqi Misbah Yazdi, yang mengartikan Jihad sebagai “usaha memberdayakan serta mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan satu tujuan”. Jadi jihad tidak hanya bersifat militer dan perlawanan serta pertempuran. Memang diakui, di satu sisi, pengertian jihad bercorak militer, namun jihad juga bernuansa ekonomi, budaya, atau politik.(M. Taqi Misbah Yazdi, 2005, Perlukah Jihad ?: Meluruskan salah paham tentang Jihad dan Terorisme, Al Huda, Jakarta, hlm. 8). Jihad, dalam Al Qur’an,  juga bermakna melawan hawa nafsu demi mencapai keridlaan Allah. Misalnya dalam surat Al Ankabut ayat 6 dan 69. (hal. 20) .

[14]   Ziauddin Sardar, 2000, Jihad Intelektual, Risalah Gusti, hlm. 23

[15]  Muhammad Chircin, 2005, Penafsiran Rasyid Ridha dan Sayyid Qutub tentang Jihad, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, hlm. 77. Uraian tentang Jihad secara kontemporer juga bisa dibaca dalam: S. Ali Yasir, 1982, Jihad dan Penerapannya Pada Masa Kini, GAI, Yogyakarta.

[16]Tempo Interaktif, Wawancara dengan Abdullah Sunata, URL: htp://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/03/08/WAW/mbm.20060308.WAW119234.id.html

[17] Azzam, Ilhaq bil Qafilah, hlm. 13, dalam: Saiful Rachman Barito, ibid.

[18]http://www.tribunnews.com/2011/04/15/bom-meledak-di-masjid-polres-cirebon; diakses 4 Juni 2011.

[19]Lihat:  Idi Subandry Ibrahim-Asep Syamsul M. Romli, 2003, Kontroversi Ba’asyir: Jihad melawan opini “Fitnah” Global,  Forum Indonesia untuk Studi Komunikasi tanpa Kekerasan, hlm. 19.

[20]Pointers ini diikhtisarkan dari: Abu Bakar Ba’asyir, 2006, Catatan dari Penjara untuk  Mengamalkan dan Menegakkan Dinul Islam, Penerbit Mushaf, Depok. Cet. I.  Pemikiran agama yang senada  dengan Abu Bakar Ba’asyir  bisa juga dibaca dalam buku: Irfan S. Awwas, 2008,  Jejak Jihad M. Kartosuwiryo, Uswah, Yogyakarta.  Ulasan dalam buku ini  lebih menukik ke persoalan politi, dengan menempatkan tokoh pemberontak DII Kartosuwiro sebagai “syahid yang perjuangannya layak diteruskan” (hlm. 215).

[21]Ziauddin Sardar, 2000, Jihad Intelektual, Risalah Gusti, hlm. 3.

[22]Al Ustadz Abu Karim Fatullah, Kekeliruan Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir, 2006, Sabiluna Rahmah Press, hlm. Vii.

[23] Juwono Sudarsono, “Kata Pengantar: Terorisme Musuh Bersama Umat Manusia”, dalam: M. Bambang Pranowo, 2011, Orang Jawa Jadi Teroris, Alvabet. hlm. x1

                   [24] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto., 2007, Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 264

 

[25]PeraturanWalikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentangTugasPokok, Fungsidan Tata KerjaKecamatan

[26]Wawancara dengan Hasan, Pengurus MUI Tangsel, 21 Maret  2014.

[27] Sumber: Surat kabar: Satelit News, Rabu 4 September 2013.  Tangsel Pos & Tangerang Pos, Rabu 4 September 2013, dan Radar Banten, Kamis 28 November 2013.